Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
•
2 likes•3,433 views
Workshop Reformasi Birokrasi Jakarta Baru di Grand Cempaka Hotel-Jakarta, 30 Oktober 2013
Recommended
More Related Content
What's hot
What's hot (20)
Viewers also liked
Viewers also liked (13)
Similar to Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
Similar to Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi (20)
More from Dadang Solihin
More from Dadang Solihin (20)
Konsep Dasar Perencanaan dalam Konteks Reformasi Birokrasi
- 4. Materi • Apa Itu Reformasi Birokrasi? • Perencanaan dan Pembangunan Daerah • Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance • Troika: Pola Hubungan antar Stakeholders • Permasalahan Birokrasi • Program Percepatan RB menuju Birokrasi yang Bersih dan Melayani • Visi-Misi Reformasi Birokrasi • Area Perubahan dadang-solihin.blogspot.com 4
- 5. Apa Itu Reformasi Birokrasi? • Reformasi Birokrasi adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif). dadang-solihin.blogspot.com 5
- 7. Proses Perencanaan Pendekatan Politik: Pemilihan Presiden/Kepala Daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik (public choice theory of planning), khususnya penjabaran Visi dan Misi dalam RPJM/D. Proses Teknokratik: Menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Partisipatif: Dilaksanakan dengan melibatkan seluruh stakeholders, antara lain melalui Musrenbang. Proses top-down dan bottom-up: Dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. dadang-solihin.blogspot.com 7
- 8. Persyaratan Dokumen Perencanaan: SMART SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”) ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method) RELEVANT (information needs of the people who will use the data) TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) dadang-solihin.blogspot.com 8
- 9. Syarat Perencanaan Harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan: 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. dadang-solihin.blogspot.com 9
- 10. Perencanaan yang Ideal • Prinsip partisipatif: masyarakat yang akan memperoleh manfaat dari perencanaan harus turut serta dalam prosesnya. • Prinsip kesinambungan: perencanaan tidak hanya berhenti pada satu tahap; tetapi harus berlanjut sehingga menjamin adanya kemajuan terus-menerus dalam kesejahteraan, dan jangan sampai terjadi kemunduran. Prinsip holistik: masalah dalam perencanaan dan pelaksanaannya tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi (atau sektor) tetapi harus dilihat dari berbagai aspek, dan dalam keutuhan konsep secara keseluruhan. • • Mengandung sistem yang dapat berkembang (a learning and adaptive system). • Terbuka dan demokratis (a pluralistic social setting). dadang-solihin.blogspot.com 10
- 11. Fungsi/Manfaat Perencanaan • • • • • Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas dadang-solihin.blogspot.com 11
- 12. Apa Itu Pembangunan? Pembangunan adalah: proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Tujuan Pembangunan: 1. Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll. 2. Penciptaan berbagai kondisi yang memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. 3. Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. Todaro, 2000 dadang-solihin.blogspot.com 12
- 13. How? 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah antar sub daerah antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan). 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. 3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja. 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. 5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan). dadang-solihin.blogspot.com 13
- 14. Tantangan dalam Pembangunan Daerah • Mengurangi ketimpangan Sarana dan Prasarana yang memadai dan berkualitas • Memberdayakan masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg kondusif Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas • Menjaga kelestarian SDA Koordinasi yang semakin baik antar stakeholders Peningkatan kapasitas SDM dadang-solihin.blogspot.com 14
- 15. PEMBANGUNAN DAERAH PEMBANGUNAN DI DAERAH Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: Sehingga tercipta suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk: Memberikan pelayanan kepada masyarakat, Menikmati kualitas kehidupan yang lebih baik, maju, dan tenteram, Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri. Mengelola sumber daya ekonomi daerah. dadang-solihin.blogspot.com 15
- 16. PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui: Penguatan Otonomi Daerah Pengelolaan Sumberdaya Good Governance Keseimbangan Peran Tiga Pilar Pemerintahan Dunia Usaha Masyarakat Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsurunsur lain. Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan. Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik. dadang-solihin.blogspot.com 16
- 17. Pergeseran Paradigma: From Government to Governance Government Governance Memberikan hak ekslusif bagi negara untuk mengatur hal-hal publik, Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya. Persoalan-persoalan publik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama. dadang-solihin.blogspot.com 17
- 18. Pelaku Pembangunan: Paradigma Governance Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol Kontrol Dunia Usaha Swasta Pemerintah Masyarakat Nilai Redistibusi Pertumbuhan Melalui Pelayanan Pasar Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. dadang-solihin.blogspot.com 18
- 19. Model Governance Sektor Swasta Tingkat Supranasional Tingkat Nasional Tingkat Subnasional Perusahaan transnasional Perusahaan Nasional Perusahaan Lokal Sektor Publik Sektor Ketiga Organisasi Antar Pemerintah LSM Internasional GOVERNANCE Pemerintah Lokal Ormas/LSM Nasional LSM Lokal (Kamarack and Nye Jr., 2002) dadang-solihin.blogspot.com 19
- 20. Pelaku Pembangunan: Stakeholders STATE CITIZENS Executive Judiciary Legislature Public service Military Police organized into: Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Financial institutions Stock exchange dadang-solihin.blogspot.com 20
- 22. Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat Masyarakat, Bangsa, dan Negara Masyarakat Pemerintah Good Governance VISI Dunia Usaha dadang-solihin.blogspot.com 22
- 26. Permasalahan Birokrasi Efektivitas peraturan • Peraturan perundang-undangan di bidang aparatur perundang-undangan negara yang masih tumpang tindih, inkonsisten, tidak jelas, multi tafsir, pertentangan antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan yang lain Pola pikir (mind-set) dan budaya kerja (culture-set) • Belum sepenuhnya mendukung birokrasi yang profesional serta benar-benar memiliki pola pikir yang melayani masyarakat dan pencapaian kinerja yang lebih baik Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN dan akuntabel • Masih adanya praktek penyimpangan dan penyalahgunaan wewenang dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, serta belum mantapnya akuntabilitas kinerja pemerintah Pelayanan Publik • Pelayanan publik belum dapat mengakomodasi kepentingan seluruh lapisan masyarakat, dan memenuhi hak-hak dasar warga negara/penduduk SDM Aparatur • Manajemen sumber daya manusia aparatur yang belum dilaksanakan secara optimal untuk meningkatkan profesionalisme, kinerja pegawai dan organisasi dadang-solihin.blogspot.com 26
- 27. 1. Penataan Struktur Birokrasi 9.Efisiensi Penggunaan Fasilitas, Saranan dan PrasaranaPegawai Negeri 8. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai Negeri 2. Penataan Jumlah, Distribusi dan Kualitas PNS Program Percepatan RB menuju Birokrasi yang Bersih dan Melayani 7. Pelaporan Harta Kekayaan Pegawai Negeri dadang-solihin.blogspot.com 3. Sistem Seleksi dan Promosi Secara Terbuka 4. Profesionalisme PNS 5. Pengembangan E Government 6. Penyederhanaan Perizinan Usaha 27
- 28. Makna Reformasi Birokrasi Berkaitan dengan ribuan proses tumpang tindih (overlapping) antar fungsi-fungsi pemerintahan, melibatkan jutaan pegawai, dan menghabiskan anggaran yang tidak sedikit Menata ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru dengan langkahlangkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada, perubahan paradigma, dan dengan upaya luar biasa Merevisi dan membangun berbagai regulasi, memodernkan berbagai kebijakan dan praktek manajemen pemerintah pusat dan daerah, dan menyesuaikan tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma dan peran baru REFORMASI BIROKRASI HARUS DIRENCANAKAN DENGAN BAIK GRAND DESIGN dadang-solihin.blogspot.com ROAD MAP 28
- 30. Misi Reformasi Birokrasi 1 2 Membentuk/ menyempurnakan peraturan perundang‐undangan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melakukan penataan dan penguatan organisasi, tatalaksana, manajemen sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, kualitas pelayanan publik, mind set dan culture set. 3 Mengembangkan mekanisme kontrol yang efektif. 4 Mengelola sengketa administratif secara efektif dan efisien. dadang-solihin.blogspot.com 30
- 31. Tujuan Reformasi Birokrasi Menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai‐nilai dasar dan kode etik aparatur negara dadang-solihin.blogspot.com Area perubahan yang menjadi tujuan reformasi birokrasi meliputi seluruh aspek manajemen pemerintahan 31
- 32. Area Perubahan AREA HASIL YANG DIHARAPKAN 1. Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran 2. Tatalaksana Sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance 3. Peraturan Perundang‐undangan Regulasi yang lebih tertib, tidak tumpang tindih dan kondusif 4. Sumber Daya Manusia Aparatur SDM aparatur yang berintegritas, netral, kompeten, capable, profesional, berkinerja tinggi dan sejahtera 5. Pengawasan Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 6. Akuntabilitas Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi 7. Pelayanan Publik Pelayanan prima sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat 8. Mind set dan Culture set Aparatur Birokrasi dengan integritas dan kinerja yang tinggi