Keterkaitan Dokumen Perencanaan

BAPPENAS

Keterkaitan Dokumen
Perencanaan
Drs. Dadang Solihin, MA

Diklat Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
Angkatan II
g
LPEM-
LPEM-FEUI, 21 Juli 2004

Dadang Solihin’s Profile
Solihin s
Dadang holds a MA degree (Economics), University of
Colorado, USA
Colorado USA. His previous post is Head Center for Research
Head,
Data and Information at DPD Secretariat General as well as
Deputy Director for Information of Spatial Planning and Land
Use Management at Indonesian National Development
Planning Agency (Bappenas).
 Beside working as Assistant Professor at Graduate School of Asia-
Asia
Pacific Studies, Waseda University, Tokyo, Japan, he also active as
Associate Professor at University of Darma Persada, Jakarta, Indonesia.
 H got various t i i around th globe, i l d d D
He t i training d the l b included Developing M lti di
l i Multimedia
Applications for Managers, Kuala Lumpur, Malaysia (2003); Applied Policy
Development Training, Vancouver, Canada (
p g (2002); Local Government
)
Administration Training Course, Hiroshima, Japan (2001); and Regional
Development and Planning Training Course, Sapporo, Japan (1999). He
published more than five books regarding local autonomous.
 You can reach Dadang Solihin by email at dadangsol@yahoo.com or by his
mobile at +62812 932 2202

dadang-solihin.blogspot.com 2

Materi
 Pendahuluan
 Anggaran Rutin dan Pembangunan
 Kelemahan Dual Budgeting
g g
 Anggaran Berbasis Kinerja
 Mengapa Unified Budget?
 Perencanaan
 Reformasi Sistem Perencanaan
 Proses Perencanaan Pembangunan
 Tahapan Perencanaan Pembangunan
 Penyempurnaan Program Pembangunan
 Dokumen Perencanaan --Apa yang Baru?


Pendahuluan

 Dengan terbitnya UU No. 17/2003 tentang Keuangan
Negara,
Negara sistem penganggaran negara berubah secara
signifikan dari Dual Budgeting menjadi Unified
Budgeting
B d i yang b b i ki j
berbasis kinerja
 Perubahan tersebut berimplikasi terhadap sistem
p p
perencanaan pembangunan, dengan perubahan siklus,
mekanisme,
mekanisme dan proses perencanaan, yang
perencanaan
diimplementasikan pada proses pelaksanaan serial
Musrenbang
M srenbang dalam rangka pen s nan dok men
penyusunan dokumen
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Daerah (RKPD)


Anggaran R ti dan Pembangunan
A Rutin d P b

 Semula bertujuan untuk memberikan
penekanan pada arti pentingnya
pembangunan
b
 Dalam pelaksanaannya telah menimbulkan
peluang terjadinya duplikasi, dualisme
penyusunan MAK, penumpukan, dan
penyimpangan anggaran


Kelemahan Dual Budgeting
g g

1.
1 Duplikasi
D lik i antara b l j rutin d pembangunan
belanja i dan b
terjadi oleh karena kurang tegasnya pemisahan antara
kegiatan operasional organisasi dan proyek,
k i i l i id k
khususnya proyek-proyek non-fisik. Dengan demikian,
proyek- non-
kinerja li di k k
ki j sulit diukur karena alokasi dana yang ada tidak
l k id d id k
mencerminkan kondisi yang sesungguhnya.
2. Penggunaan “dual budgeting” mendorong dualisme
dalam penyusunan daftar p
p perkiraan Mata Anggaran
gg
Keluaran (MAK) karena untuk satu jenis belanja, ada
MAK yang diciptakan untuk belanja rutin dan ada
y g p j
MAK lain yang ditetapkan untuk belanja
p
pembangunan.
g

Kelemahan Dual Budgeting. ..
3.
3 Analisis belanja dan biaya program sulit dilakukan karena
anggaran belanja rutin tidak dibatasi pada pengeluaran untuk
operasional, sementara belanja anggaran pembangunan tidak
p j gg p g
dibatasi pada pengeluaran untuk investasi.
4. Proyek yang menerima anggaran pembangunan diperlakukan
sama d
m dengan satuan kerja, yaitu sebagai entitas akuntansi,
t k rj it b i tit k t i
padahal proyek hanya bersifat sementara.
Jika proyek sudah selesai atau dihentikan tidak ada
kesinambungan dalam pertanggungjawaban terhadap aset dan
kewajiban yang dimiliki proyek tersebut.
Hal ini selain menimbulkan ketidakefisienan dalam
pembiayaan kegiatan pemerintahan, juga menyebabkan
ketidakjelasan keterkaitan antara output/outcome yang dicapai
dengan penganggaran organisasi.


Anggaran B b i Ki j
A Berbasis Kinerja
 Untuk menghindari duplikasi dalam penyusunan
anggaran,
anggaran,
 Memberikan gambaran yang objektif dan
g y g j
proporsional mengenai kegiatan pemerintah,
pemerintah,
 Dapat memenuhi sekaligus kebutuhan akan
anggaran dan pengukuran akuntabilitas kinerja
instansi yang bersangkutan,
i i bersangkutan,
b k
 Sesuai dengan klasifikasi yang digunakan secara
internasional.


Mengapa Unified Budget?

 Dana yang tersedia sangat terbatas
 Kebutuhan begitu besar
 Perlu dibatasi dengan pagu yang realistis
 Pemerintah (pusat + daerah) harus menentukan
(p )
kebijakan dan prioritas anggaran
 Terciptanya proses penganggaran yang lebih
strategis dan kredibel
 Kepastian Pendanaan


Perencanaan
 Perencanaan pembangunan diarahkan pada proses
p y
penyusunan RKP yang aspiratif dan partisipatif, dengan
y g p p p , g
memperhatikan kemampuan keuangan negara di dalam
p j
penjabarannya ke dalam program dan kegiatan dari
y p g g
kementerian/lembaga dan Pemda
 Reformasi sistem perencanaan akan dituangkan ke dalam
RUU-
RUU-SPPN yang akan mengatur secara menyeluruh
sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah,
daerah
dan mengupayakan sinergitas antara perencanaan dan
penganggaran untuk mewujudkan keberhasilan
pembangunan nasional


Reformasi Sistem Perencanaan
 Dalam rangka koordinasi, forum koordinasi
g
perencanaan pembangunan perlu dilakukan secara
bertahap dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat
nasional
 Tahapan penyelenggaraan f
T h l forum koordinasi tersebut
k di i b
terdiri dari: Musrenbang Kabupaten/Kota, Musrenbang
Propinsi, Musrenbangpus, dan Musrenbangnas
 Penyelenggaraan serial Musrenbang di tingkat daerah
dan Pusat tahun 2004 telah diatur melalui SEB
Mendagri dan Meneg PPN/Ka.Bappenas, dan telah
PPN/Ka Bappenas
dirampungkan bulan Maret-Mei 2004
Maret-


Reformasi Sistem Perencanaan . . .
 Serial Musrenbang tahun 2004 diselenggarakan dalam
rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
k R K j P i h
tahun 2005, yang akan menjadi dasar bagi penyusunan
RAPBN 2005
 Siklus dan mekanisme penyusunan RKP dan RAPBN
diatur lebih lanjut melalui suatu RPP Rencana Kerja
Kementerian dan Lembaga (RKAKL) yang merupakan
turunan dari UU 17/2003 tentang Keuangan Negara,
Negara
yang sedang disusun oleh Bappenas dan Depkeu
 DPR-
DPR-RI juga telah menyampaikan RUU-Sistem
RUU-
Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang akan
menjadi landasan legal perubahan sistem p
j g p perencanaan
pembangunan ke depan


Proses Perencanaan Pembangunan
g
1. Dilakukan oleh masing-masing tingkat pemerintahan secara:
masing-
a) independen,
independen
b) integral,
c) Efektif dan efisien,
efisien,
d) legitimate
l iti t
2. Untuk meningkatkatkan keterpaduan, maka proses perencanaan
perencanaan
masing-
masing-masing li k pemerintahan meliputi tahapan-tahapan:
i i lingkup i h li i tahapan- h
h
a) Penyusunan kebijakan,
b)
) Perumusan program,
p g ,
c) Penyusunan pembiayaan,
d) Monitoring dan evaluasi
3. Proses perencanaan ditempuh melalui koordinasi secara
bertahap dan berkesinambungan yang meliputi:
a)
) lintas sektor,
sektor
b) lintas daerah,
c) lintas lembaga,
d) lintas sumber pembiayaan

Tahapan Perencanaan Pembangunan

 Penyusunan Kebijakan:
tahapan pengkajian kebijakan dan perumusan kebijakan
 Perumusan Program:
Lima Tahunan: Repenas, Repeda
Repeda
Renstra K
R Kementerian/Lembaga
i /L b
Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah
Tahunan: Repeta, Repetada, Rencana Kerja
Pemerintah
 Koordinasi Perencanaan:
Jenis : Horisontal dan Vertikal
Bentuk : Rakorbang/Musrenbang Kabupaten/Kota
Rakorbang/Musrenbang Propinsi
Rakorbang/Musrenbang P
R k b /M b Pusat
Rakorbang/Musrenbang Nasional


Penyempurnaan Program Pembangunan
y p g g
Koordinasi Program Pembangunan
 Lingkup pusat dan nasional, koordinasi oleh lembaga/badan perencanaan
p
pembangunan nasional.
g
 Lingkup provinsi, koordinasi oleh lembaga/badan perencanaan
pembangunan provinsi.
 Lingkup k b
Li k kabupaten/kota, koordinasi oleh lembaga/badan perencanaan
/k k di i l h l b /b d
pembangunan kabupaten/kota.

Pengendalian Program Pembangunan
Pengendalian di tingkat nasional dan daerah, akan dilakukan secara
koordinatif dengan melibatkan unsur-unsur perencanaan, pengendalian,
k d fd l b k unsur- d l
pembinaan, pelaporan, monitoring dan evaluasi, pendataan dan informasi,
dengan pendekatan instrumen kebijakan dan anggaran pembangunan di
g p j gg p g
Pusat dan Daerah


Dokumen Perencanaan
--Apa
--A yang B ?
Apa Baru?
1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional/Daerah
(RPJP)
RPJP)
2. R
2 Rencana Pembangunan Jangka M
P b J k Menengah Nasional
hN i l
(Repenas)
Repenas)
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Repeda)
3 (Repeda)
4. Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra-KL)
(Renstra-KL)
5. Rencana Pembangunan Nasional (Repenas) Transisi
(Repenas)
6. Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
(RKP)
7. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga (Renja-KL)
e ca a e ja e e te a Nega a/ e baga (Renja-KL)
e ja
8. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
(RKA-KL)
RKA-KL)
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
(RKPD)
10. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
(Renja-SKPD)


Keterkaitan Propenas, Propeda,
Renstra d R t
R t dan Repeta
GBHN

PROPENAS RENSTRA REPETA APBN
Departemen/LPND

PROPEDA RENSTRA REPETADA APBD
Dinas / Non Dinas

Operasionalisasi Koordinasi

Acuan Transfer
Penjabaran Dituangkan

Perubahan Sistem Perencanaan Pusat dan Daerah

GBHN

Renja-KL
? REPENAS RENSTRA
Kementerian/Lembaga
Rencana Kerja Ke-
menterian/Lembaga
g
RKP APBN

Renja-SKPD
RENSTRA
S RKPD APBD
? REPEDA Dinas/Non Dinas
Rencana K j Satuan
R Kerja S t
Kerja Perangkat
Daerah

Operasionalisasi Koordinasi

Acuan Transfer
Penjabaran Dituangkan

Alur Perencanaan d P
Al P dan Penganggaran

Pemer
Renstra Pedoman Renja - Pedoman RKA-KL Rincian
KL KL APBN

Pusat
rintah
Pedoman Diacu

RPJP Pedoman RPJM Dijabar RKP Pedoman RAPBN APBN
Nasional Nasional -kan

Diacu Diperhatikan Diserasikan melalui Musrenbang

Pem
RPJP Pedoman RPJM Dijabar RKP Pedoman RAPBD APBD
Daerah Daerah -kan Daerah

merint
Daerah
D
Pedoman Diacu

Renstra Pedoman Renja - Pedoman RKA - Rincian

tah
h
SKPD SKPD SKPD APBD


1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang
(Nasional/Daerah)

 Berisi visi, misi, d strategi untuk kurun
dan
waktu 20 tahun; ;


2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(Nasional)

 Selanjutnya disebut REPENAS;
 Bersifat indikatif
B if i dik if untuk k k kurun waktu 5 tahun
k h
 Memuat program-program pembangunan:
p g
program-p g p g
• Yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah;
• Maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat
 Ditetapkan dengan Keputusan Presiden
selambat-lambatnya 3 bulan setelah Presiden
selambat- y
terpilih dilantik.
dilantik.


3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah
(Daerah)

 Selanjutnya disebut REPEDA;
REPED
 Bersifat indikatif
B if i dik if untuk kk kurun waktu 5 tahun
k h
p g
program-p g p g
• Yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
daerah;
d h
partisipasi masyarakat
 Ditetapkan dengan Peraturan Daerah


4. Rencana Strategis
g
Kementerian/Lembaga (Renstra-KL)
(Renstra-
 Bersifat indikatif untuk kurun waktu 5 tahun
M program- b
• Yang dilaksanakan langsung oleh kementerian
g g g
negara/lembaga melalui kerangka anggaran;
partisipasi masyarakat melalui kerangka
regulasi
 Ditetapkan dengan keputusan menteri/pimpinan
lembaga selambat-lambatnya 2 bulan setelah
selambat-
REPENAS ditetapkan.p

5. Rencana Pembangunan Nasional
g
(Repenas) Transisi
Bab I Prioritas Pembangunan Nasional
A. Kondisi Umum
B. Agenda Pembangunan Nasional

Bab II Kerangka Ekonomi Makro
A. Kondisi Ekonomi sampai 2003 dan Perkiraan 2004
B. Lingkungan Eksternal dan Internal 2005-2006
2005-
C. Tantangan Pokok
D. Arah Kebijakan Ekonomi Makro
E. Prospek Ekonomi 2005-2006
2005-

Bab III Kaidah Pelaksanaan
Pelaksanaan


6.
6 Rencana Kerja Pemerintah (RKP)
 Dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk
periode satu tahun.
 Merupakan p j
p penjabaran dari rencana p
pembangunan j g
g jangka
menengah nasional (Repenas),
(Repenas),
 Memuat rancangan kerangka ekonomi makro
 Termasuk d d l
k di dalamnya arah k b k f k l d moneter,
h kebijakan fiskal dan
prioritas pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya,
baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun
yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
 Penyusunan rencana kerja dan pendanaannya
menggunakan Renja-KL dan rancangan RKPD sebagai
Renja-
bahan masukan.
 Standar pelayanan minimum digunakan sebagai bahan
masukan pula dalam menyusun RKP.


7. Rencana Kerja
j
Kementerian/Lembaga (RENJA-KL)
(RENJA-
 Dokumen perencanaan pembangunan oleh kementerian
negara/ lembaga untuk periode satu tahun.
 Bersifat terukur, akuntabel, dan realistis;
 Memuat program-program pembangunan lengkap dengan
program-
indikator hasil, indikasi
i dik t h il i dik i anggaran yang dip l kdiperlukan, d
dan
penanggung jawab;
 Memuat rincian program ke dalam kegiatan-kegiatan:
kegiatan-
 Yang dilaksanakan langsung oleh kementerian negara/lembaga
melalui kerangka anggaran;
 Maupun yang ditempuh d
M di h dengan mendorong partisipasi masyarakat
d i i i k
melalui kerangka regulasi;
 Masing-
Masing-masing kegiatan dilengkapi dengan indikator
output, penanggung jawab, dan indikasi anggaran yang
diperlukan.


8. Rencana Kerja dan Anggaran
j gg
Kementerian/ Lembaga (RKA-KL)
(RKA-
 Dokumen perencanaan dan penganggaran
 Berisi program dan kegiatan suatu
kementerian negara/lembaga
 Merupakan penjabaran dari RKP dan
Renstra kementerian negara/lembaga yang
bersangkutan dalam satu tahun anggaran
serta anggaran yang diperlukan untuk
melaksanakannya.


9. Rencana Kerja
j
Pemerintah Daerah (RKPD)
 Dokumen perencanaan pembangunan daerah
untuk periode satu tahun.
p
 Merupakan penjabaran dari rencana pembangunan
j g
jangka menengah daerah (Repeda)
g ( p )
 Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah,
p
prioritas p
pembangunan daerah, rencana kerja dan
g , j
pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung
oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
 Penyusunan program dan kegiatan pembangunan
menggunakan Renja-SKPD sebagai bahan
Renja-
masukan.


10. Rencana Kerja
Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD)
(Renja-

 Dokumen perencanaan pembangunan oleh satuan kerja perangkat
daerah untuk periode satu tahun.
p
 Merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka
menengah daerah (Repeda)
g ( p )
 Memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas
pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya:
• baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah
• maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi
masyarakat.
 Penyusunan program dan kegiatan pembangunan menggunakan
Renja-
Renja-SKPD sebagai bahan masukan.


Musyawarah Perencanaan
y
Pembangunan
 Untuk menyelaraskan antar Renja-KL dan antara
Renja-
kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
yang tercantum dalam Renja-KL dengan
Renja-
pembangunan di daerah.
 Diselenggarakan dalam tiga tahapan.
• Ti k t Pusat
Tingkat P t
• Tingkat Provinsi
g
• Tingkat Nasional


Musrenbang Tingkat Pusat
M b Ti k t P t
 Paling lambat minggu I Maret
Agenda Keluaran
1.
1 Pembahasan rancangan 1 Penyempurnaan
1.
RKP; rancangan RKP;
2. Penyelarasan rancangan 2. Penyempurnaan
Renja-KL;
Renja- ;
j rancangan Renja-KL.
g Renja-
j
3. Pembahasan rancangan
Renja-
Renja
R j -KL yang
berkaitan dengan
dekonsentrasi dan tugas
pembantuan. dadang-solihin.blogspot.com 31

Musrenbang Tingkat Provinsi
M b Ti k t P i i
 Paling lambat minggu II-IV Maret
II
Agenda Keluaran
1.
1 Pembahasan hasil dan 1.
1 Rumusan kegiatan sebagai
rekomendasi Musrenbang bahan masukan penyusunan
Pusat ; RAPBD Kabupaten/ Kota
2. Penyelarasan rencana dan RAPBD Provinsi;
kegiatan dekonsentrasi dan 2.
2 Rumusan kegiatan
tugas pembantuan dengan kabupaten/ kota yang
prioritas pembangunan memerlukan pembiayaan
daerah; dari APBD Provinsi.


Musrenbang Tingkat Provinsi

Agenda Keluaran
3. Pembahasan hasil-hasil dan
hasil- 3. Rumusan kegiatan provinsi
usulan koordinasi yang memerlukan
perencanaan pembangunan pembiayaan dari APBN,
pada tingkat Kabupaten/ termasuk dana
Kota.
K dekonsentrasi;
d k i
4. Rumusan kegiatan yang
memerlukan pembiayaan
dari Dana Alokasi Khusus
(DAK);
(DAK)
5. Rumusan kegiatan yang
memerlukan pembiayaan
dari pinjaman dalam negeri
dan pinjaman atau hibah
dadang-solihin.blogspot.com negeri.
luar 33

Musrenbang Tingkat Nasional
M b Ti k t N i l
 Paling lambat minggu II April
II
Agenda Keluaran
1.
1 Pembahasan akhir isu 1.
1 Prioritas pembangunan
strategis nasional; nasional;
2.
2 Penyelarasan akhir k i t
P l r khir kegiatan 2.
2 Masukan t k
M k untuk
dekonsentrasi dan tugas penyempurnaan RKP;
pembantuan dengan 3.
3 Kesepakatan terhadap isu-
K k h d isu-i
prioritas pembangunan di isu strategis nasional dan
daerah.
daerah daerah d l pencapaian
d h dalam i
tujuan pembangunan
nasional.
nasional

Terima Kasih


Keterkaitan Dokumen Perencanaan

More Related Content

What's hot

Similar to Keterkaitan Dokumen Perencanaan

More from Dadang Solihin

Keterkaitan Dokumen Perencanaan