Dokumen tersebut membahas tentang siklus kebijakan publik yang terdiri atas empat tahapan yaitu penetapan agenda, formulasi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Dokumen tersebut juga menjelaskan aktor-aktor yang terlibat dalam proses kebijakan publik seperti parlemen, birokrasi, dan kelompok kepentingan.

1. SIKLUS KEBIJAKAN
PUBLIK
AFRIZAL TJOETRA
Alue Penyareng, Universitas Teuku Umar

2. Kebijakan Publik
• Kebijakan publik berangkat dari persoalan-persoalan yang
ada di masyarakat, berkembang menjadi isu kemudian
mendorong lahirnya suatu kebijakan
• Kebijakan publik adalah kegiatan yang lahir sebagai upaya
untuk menengahi konflik kepentingan yang terjadi di
masyarakat ataupun untuk memberi insentif bagi kelompok
masyarakat lainnya
• Model-model analisis kebijakan publik terdiri atas dua
klasifikasi :
1. Penekanan pada sudut proses (model institusional, elit
massa, kelompok, proses serta sistem)
2. Penekanan pada sudut hasil dan akibat (rasional
comprehensive dan incremental serta model mixed
scanning)

3. Siklus Kebijakan Publik
• Siklus Kebijakan didefinisikan oleh Lester dan Stewart
sebagai “political process through which most public
policies pass over the course of their lifetime” (proses
politik yang sebagian besar diwujudkan melalui kebijakan
publik yang berlangsung secara terus menerus)
• Siklus kebijakan terdiri atas :
1. Penetapan agenda (agenda setting)
2. Formulasi kebijakan (formulation policy)
3. Implementasi kebijakan (implementing policy)
• Aktor-aktor yang terlibat sangat dipengaruhi oleh model
penyusunan kebijakan yang dijalankan. Untuk Indonesia,
aktor yang sangat berperan adalah birokrasi dan anggota
parlemen.

4. Lanjutan
• Berkaitan dengan proses kebijakan tersebut, Mark Turner
dan David Hulme menjelaskan bahwa di negara-negara
berkembang aktor yang dominan dalam rangkaian
kebijakan ialah birokrasi pemerintahan[2].
• Berdasarkan hasil kajiannya di Bangladesh, birokrasi
pemerintahan sebagai pelaksana dari suatu produk
kebijakan ternyata mengalami perluasan kekuasaan dengan
mendominasi suatu perumusan kebijakan dan tidak terbuka
peluang bagi publik untuk menuntut
pertanggungjawabannya apalagi transparansi selama
proses tersebut berlangsung.
[2] Mark Turner and David Hulme, Governance,
Administration and Development: Making the State Work,
MaCMillan Press Ltd, London, 1997.

5. Agenda Setting
• Agenda Setting merupakan tahapan awal dari siklus kebijakan.
• Secara garis besar, agenda adalah semacam daftar yang memuat
masalah atau isu yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan.
• Sedangkan yang dimaksud dengan agenda setting menurut Cobb dan
Elder, seperti yang dikutip oleh Lester dan Stewart adalah[1]:
“a set of political controversies that will be viewed as falling within the range of
legitimate concerns meriting the attention of the polity ; a set of items scheduled
for active and serious attention by a decision making body”.
• Menurut penjelasan Lester dan Stewart, agenda setting merupakan
tahapan yang sangat penting dalam rangkaian kebijakan karena jika
suatu masalah atau isu tidak dapat diakomodasi dalam tahapan ini maka
tertutup atau kecil kemungkinan bagi lahirnya kebijakan untuk
mengatasinya.
• Beberapa persyaratan agar suatu isu dapat terakomodasi dalam tahap
agenda setting, yaitu[2]: (1) mencapai proporsi krisis yang tepat dan
tidak dapat diabaikan, (2) memiliki kekhususan atau istimewa, (3)
menyentuh aspek emotif atau menarik perhatian media massa karena
menarik perhatian publik secara luas, (4) memiliki dampak yang luas, (5)
berkaitan dengan hal legitimasi dan kekuasaan di masyarakat, dan (6)
fashionable (up to date).
• [1] Lester dan Stewart, Op.Cit., hal. 120-121.
• [2] Ibid., hal. 66.

6. Lanjutan
• Cobb dan Elder membagi dua tipe agenda, yaitu systemic
agenda dan institutional agenda.
• Systemic agenda berisi isu-isu yang akan menjadi
perhatian pemerintah ataupun yang telah ditanganinya.
Jenis isu yang terdapat di dalamnya bisa bersifat pseudo-
issues ataupun isu yang diakomodasi sekedar untuk
menampung keinginan dari kelompok-kelompok tertentu
tanpa adanya suatu upaya yang serius untuk
mewujudkannya dalam suatu kebijakan. Systemic agenda
sering juga disebut dengan popular agenda.
• Sedangkan institutional agenda berisi isu-isu yang secara
nyata menjadi perhatian dan mendorong kegiatan para
pembuat kebijakan (legislatif). Isu-isu itu sudah tercantum
dalam daftar/jadwal pembahasan lembaga tersebut yang
dikenal dengan public agenda[1].
[1] Parson, Op.Cit., hal. 127-128.

7. Lanjutan
• Hal penting yang harus menjadi perhatian dalam tahapan agenda setting
ini adalah pada proses dari tahapan tersebut.
• Lester dan Stewart menjelaskan pengertian dari proses agenda setting
(agenda setting-process) sebagai jaringan, hubungan atau interaksi antara
partisipasi publik dengan para pembuat kebijakan.
• Berdasarkan hasil kajiannya, Kingdon memaparkan model konseptualnya
tentang agenda setting-process, yaitu (1) the problem stream, (2) the
policy stream, dan (3) the political stream.
• The problem stream merupakan kegiatan yang memfokuskan pada
pengidentifikasian isu atau masalah-masalah.
• The policy stream berkaitan dengan pengkajian kelayakan sumber daya
dalam mengatasi isu atau masalah yang timbul, temasuk tingkat
penerimaan publik terhadap penanganan isu tersebut.
• Sedangkan the political stream berkaitan dengan dampak politis yang
ditimbulkan oleh solusi atau kebijakan yang ditujukan untuk menangani
suatu isu, yang mendasarkan pada situasi nasional, opini publik yang
berkembang, dampaknya terhadap pemilu maupun respon dari berbagai
kelompok kepentingan[1].
•
[1] Lester and Stewart, Op.Cit., hal. 71-73.
• 32 Ibid., hal. 73-76.

8. Formulasi Kebijakan
• Formulasi kebijakan merupakan tahapan yang memfokuskan pada
perumusan kebijakan yang telah dipilih dari berbagai alternatif yang
telah dikaji sebagai solusi dari suatu isu atau masalah untuk kemudian
ditetapkan melalui suatu ketetapan hukum yang mengikat.
• Lester dan Stewart, dengan mengacu kepada James E. Anderson
mendefinisikan formulasi kebijakan sebagai[1] “the stage of the
policy process where pertinent and acceptable course of action for
dealing with some particular public problem are indentified and
enacted into law”.
• Penjelasan mengenai formulasi kebijakan ini berkaitan erat dengan
model-model pembuatan kebijakan.
•
[1] Ibid., hal. 87.

9. Implementasi Kebijakan
• Implementasi kebijakan adalah tahapan pelaksanaan suatu kebijakan yang
telah ditetapkan.
• Menurut Lester dan Stewart, dengan mengacu kepada James E. Anderson,
yang dimaksud dengan implementasi kebijakan secara luas adalah [1] :
“administration of the law in which various actors, organisations,
procedures, and techniques work together to put adopted policies
into effect in an effort to attain policy or programs goals”
• Namun demikian, Pressman dan Wildavsky, menegaskan
bahwa implementasi kebijakan tidak sekedar pelaksanaan dari
suatu produk kebijakan yang terpisah dari perumusannya.
• Ketika suatu kebijakan dirumuskan maka aspek
implementasinya harus menjadi salah satu landasan penting
yang dipertimbangkan. Implementasi kebijakan tidak hanya
menyangkut aspek administratif semata tetapi di dalamnya
mencerminkan suatu proses politik yang melibatkan para
pelakunya[2].
•
[1] Ibid., hal. 104.
• [2] Robert T. Nakamura and Frank Smallwood, The Politics of Policy Implementation, St Martin’s Press,
New York, 1980

10. Lanjutan
• Pengertian implementasi kebijakan juga dapat dipahami
dengan melihatnya sebagai suatu proses, output (hasil) dan
outcome (dampak).
• Implementasi kebijakan sebagai suatu proses dapat
mendefinisikan sebagai serangkaian kebijakan atau
kegiatan pemerintahan yang dimandatkan untuk
mendapatkan hasil yang telah ditetapkan. Sebagai suatu
output, implementasi kebijakan diartikan sebagai alat
suatu atau sarana dimana tujuan-tujuan yang telah
diprogramkan diupayakan untuk tercapainya.
• Sedangkan sebagai suatu dampak, implementasi kebijakan
adalah perubahan yang diharapkan dalam mengatasi
masalah-masalah kemasyarakatan sesuai dengan tujuan
dari kebijakan atau program yang telah ditetapkan[3].
• [3] Lester and Stewart, Op. cit., hal. 104-105.

11. Aktor dan Agency
• Dalam seluruh proses penyusunan kebijakan publik, mulai
dari agenda setting, perumusan hingga implementasi
kebijakan, terdapat aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.
• Aktor-aktor itu antara lain parlemen, presiden, aparat
birokrasi, kelompok-kelompok kepentingan, dan
organisasi komunitas/masyarakat.
• Bila disederhanakan, maka aktor-aktor tersebut terbagi ke
dalam dua kategori, yaitu publik dalam pengertian pejabat
publik dan masyarakat secara umum.