Disampaikan pada Rakor Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LANRI
Jakarta, 19 Oktober 2021
Disampaikan pada Rakor Badan Kebijakan Pengembangan Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi
Administrasi Negara LANRI
Jakarta, 19 Oktober 2021
Disampaikan pada Diskusi Kelompok Terpumpun
Prospek Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di BSKAP (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan) Kemendikbudristek
Jakarta, 9 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
Disampaikan pada Diskusi Kelompok Terpumpun
Prospek Jabatan Fungsional Analis Kebijakan di BSKAP (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan) Kemendikbudristek
Jakarta, 9 Maret 2021
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Evaluasi Jabatan Pegawai Negeri Sipil adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria-kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan
Draft Rancangan Aksi Perubahan Pelatihan Kepemimpinan AdministratorArdi Susanto
Berdasarkan analisis masalah dalam organisasi saat ini, dan mengingat pentingnya saluran komunikasi yang sesuai dengan perkembangan jaman. Dengan mempertimbangkan banyaknya produk kehumasan maka melalui pemanfaatan teknologi informasi kami mengajukan terobosan inovatif dengan membangun aplikasi yang bertujuan sebagai media informasi dan komunikasi publik dan berbasis pada aplikasi android yang dapat di download pada play store.
Terobosan inovatif dimaksud adalah membangun sebuah aplikasi android dengan nama Aplikasi #BarruBaik sebagai upaya untuk membangun saluran informasi secara mudah dan massif.
Dalam aplikasi ini nantinya, diharapkan semua stakeholder pemerintahan dan masyarakat dapat berkolaborasi menyampaikan informasi public termasuk sebagai sumber untuk mengetahui informasi terbaru secara up to date serta dapat mendownload ragam informasi yang tersimpan di dalamnya termasuk menyimpan beberapa produk komunikasi publik. Produk komunikasi publik dimaksud dapat berupa foto, video, konten grafis, rilis berita serta lainnya.
Selain itu, Aplikasi ini akan me-link-kan publik dengan beberapa Web milik Pemerintah Daerah semisal Barrukab.go.id maupun aplikasi yang bisa diakses publik lainnya. Kemudian, didalamnya diharapkan ada ruang diskusi publik terhadap issue terkini yang dapat terdokumentasi untuk di print out dan dilaporkan ke Pimpinan sebagai bahan pengambilan kebijakan selanjutnya.
Perlunya ruang komunikasi publik melakukan diskusi dengan memberi masukan berupa diskusi ide, saran dan ruang bersama antara pemerintah daerah dan publik yang nantinya dapat dihimpun kemudian dikelola untuk di jadikan sebagai bahan pertimbangan selanjutnya. Kemudian, saat ini diperlukan pertukaran informasi antara masayarakat khususnya bagi yang memiliki kompetensi maupun keahlian yang dapat ditawarkan ke public melalui aplikasi #BarruBaik pada fitur yang didesain untuk di isi dan dimanfaatkan sendiri dari, oleh, dan untuk masyarakat.
Memberikan ruang bagi warga Barru untuk menawarkan diri kepada Publik untuk layanan jasa dan kompetensi yang ia miliki untuk dapat diketahui dan dimanfaatkan bagi pihak lainnya yang membutuhkan.
kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu di masyarakat di mana dalam penyusunannya melalui berbagai tahapan
Rencana Strategis (RENSTRA) 2015 – 2020 STAIN Jurai Siwo Metro merupakan tindak lanjut RENSTRA sebelumnya yang dianggap perlu untuk segera dilakukan revisi. Renstra yang terdiri atas kebijakan strategis di tingkat institusi, jurusan, dan program studi sehingga dapat ditindaklanjuti secara lebih teknis.
Kebijakan yang dirumuskan dalam RENSTRA ini didasarkan pada faktor kekuatan dan kelemahan faktor internal serta peluang dan ancaman faktor eksternal. Disamping itu ditinjau dari hal-hal teknis tentang fenomena proses pendidikan berkelanjutan, kebutuhan SDM, dan sistem informasi yang diperlukan
Pedoman Kelitbangan dan Inovasi di Kabupaten - KotaMattula Ada
Presentasi ini berisikan tentang pedoman kelitbangan dan inovasi di tingkat kabupaten/kota berdasarkan aturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan XVI, LAN RI
Jakarta, 6 Juni 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada PKN Tingkat II Angkatan IV-2024 BPSDM Provinsi Jawa Tengah dengan Tema “Transformasi Tata Kelola Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Perekonomian Tangguh, Berdayasaing, dan Berkelanjutan”
Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan dalam Drum-up Laboratorium Inovasi Kabupaten Sorong, 27 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, S.H., MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Kebijakan Publik Series #4, Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI)
Jakarta, 16 Mei 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada Lokakarya Persiapan IKK 2024 dan Penganugerahan Hasil Pengukuran IKK Kemenkes Tahun 2023
Jakarta, 30 April 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Disampaikan pada “Evaluasi Dampak Diklat”, diselenggarakan
oleh BPSDM Provinsi Jawa Timur
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Surabaya, 7 Maret 2024
Disampaikan pada “Rapat Koordinasi BPSDM se Kalimantan Utara
Tarakan, 29 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH., MA
Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara
Lembaga Administrasi Negara RI
Materi Drum-up Kelas Inovasi, diperuntukkan bagi Tim Adhiganapraya LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Rapat Koordinasi Teknis Kementerian Hukum dan HAM dengan tema “Mewujudkan Kebijakan yang Berkualitas untuk Kinerja Kemenkumham yang Berdampak”
Jakarta, 22 Februari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH. MA.
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Keynote Speech Deputi Bidang Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN RI
Dr. Tri Widodo W. Utomo, SH.,MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Jakarta, 15 November 2023
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Temu Inovator (Innovation Summit) Kabupaten Bogor
30 Januari 2024
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
Disampaikan pada Webinar Seri 2 ASN Belajar BPSDM Jawa Timur
18 Januari 2024
Belajar Bersama Widyaiswara LAN
Diselenggarakan oleh Pusbangkom TSK LAN
Dr. Tri Widodo W. Utomo, MA
Deputi Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara LAN-RI
4. Mengapa Analisis
Kebijakan Penting?
Penting?
Tujuan Negara diwujudkan melalui instrumen
kebijakan publik.
Kinerja kebijakan publik masih belum memuaskan, yg
diilustrasikan oleh:
Rendahnya index kinerja nasional (HDI, Government
Effectiveness, Doing Business, CPI, dll);
Banyaknya kebijakan bermasalah di tingkat Pusat maupun
Daerah.
Tuntutan perampingan struktur organisasi sbg
implikasi RB yg harus diimbangi dengan peningkatan
profesionalisme SDM, terutama yg berhubungan
dengan prumusan & analisis kebijakan.
5. Policy Analysis Cycle
Sumber: Carl V. Patton and David S. Sawicki, Basic Methods of Policy Analysis and Planning, Prentice Hall, 1 Feb 1993.
9. Jafung Analis Kebijakan
Diatur dalam Permenpan & RB No. 5/2012 (dalam proses revisi).
Jabatan Fungsional Analis Kebijakan adalah jabatan dalam
lingkungan instansi Pusat dan Daerah yg sesuai dengan sifat
pekerjaannya menyelenggarakan dan/atau melaksanakan
analisis kebijakan.
Jafung Analis Kebijakan termasuk dalam rumpun manajemen,
yaiturumpun jabatan fungsional yg kegiatannya berhubungan
dengan penelitian, peningkatan atau pengetahuan di bidang
peningkatan sistem, pemberian saran atau pengelolaan,
pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan teknis yang
berhubungan dengan sumber daya manajemen (lampiran
Keppres No. 87/1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional PNS).
10. Jafung Analis Kebijakan
Instansi Pembina Jabatan fungsional Analis Kebijakan termasuk
adalah LAN (Pasal 5), dengan tugas:
o Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan JFAK;
o Menyusun pedoman formasi JFAK;
o Menetapkan standar kompetensi JFAK;
o Mengusulkan tunjangan JFAK;
o Mensosialisasikan JFAK;
o Menyusun kurikulum & menyelenggarakan Diklat
fungsional/teknis fungsional AK;
o Mengembangkan sistem informasi JFAK;
o Memfasilitasi pelaksanaan JFAK, pembentukan organisasi
profesi AK, serta penetapan etika profesi & kode etik AK;
o Melakukan pembinaan Tim Penilai JFAK dan Monev JFAK.
11. Jenjang Jabatan & Pangkat
Jenjang Jabatan Jenjang Pangkat
Analis Kebijakan Pertama Penata Muda Tingkat I (III/b).
Penata (III/c), dan Penata Tingkat I
Analis Kebijakan Muda
(III/d)
Pembina (IV/a), Pembina Tingkat I
Analis Kebijakan Madya (IV/b), dan Pembina Utama Muda
(IV/c)
Pembina Utama Madya (IV/d), dan
Analis Kebijakan Utama
Pembina Utama (IV/e)
(Pasal 7)
12. Unsur & Sub Unsur - 1
Pendidikan, meliputi:
• pendidikan sekolah dan memperoleh
ijazah/gelar;
• pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang
Analis Kebijakan serta memperoleh Surat Tanda
Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau
sertifikat; dan
• pendidikan dan pelatihan Prajabatan.
Analisis Kebijakan (Tugas Pokok):
• Identifikasi masalah dan kebutuhan;
• Penyusunan agenda kebijakan;
• Rekomendasi kebijakan;
• Dialog dan advokasi kebijakan;
• Implementasi kebijakan;
• Monitoring dan evaluasi kebijakan.
13. Unsur & Sub Unsur - 2
Pengembangan profesi, meliputi:
• pembuatan karya tulis/karya ilmiah di bidang analisis
kebijakan;
• penerjemahan/penyaduran buku dan bahan-bahan lain di
bidang analisis kebijakan;
• pengembangan sistem analisis kebijakan;
• pembuatan buku pedoman/petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang analisis kebijakan;
dan
• kegiatan pengembangan diri di bidang analisis kebijakan.
Penunjang kegiatan Analis Kebijakan, meliputi:
• pengajar/pelatih di bidang Analis Kebijakan;
• peran serta dalam seminar, lokakarya di bidang Analis
Kebijakan;
• keanggotaan dalam organisasi profesi;
• keanggotaan dalam tim penilai angka kredit jabatan
fungsional Analis Kebijakan;
• perolehan penghargaan, tanda jasa, tanda kehormatan
lainnya;
• perolehan gelar kesarjanaan lainnya; dan
• perolehan gelar kehormatan akademis.
14. Pejabat yg Menetapkan AK
• Kepala LAN bagi Analis Kebijakan Madya sampai
dengan Analis Kebijakan Utama, di lingkungan LAN
dan instansi lainnya.
• Pimpinan Instansi (eselon II yang membidangi
Kebijakan) bagi Analis Kebijakan Pertama sampai
dengan Analis Kebijakan Madya, di lingkungan
Instansi masing-masing.
• Sekretaris Daerah Provinsi atau pejabat eselon II
yang di tunjuk bagi Analis Kebijakan Pertama
sampai dengan Analis Kebijakan Madya, di
lingkungan Provinsi.
• Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atau pejabat
Eselon II yang ditunjuk bagi Analis Kebijakan
Pertama sampai dengan Analis Kebijakan Madya,
di lingkungan Kabupaten/Kota.
(Pasal 20)
15. Tim Penilai - 1
Tim Penilai Analis Kebijakan Lembaga
Administrasi Negara, disebut Tim Penilai
Pusat;
Tim Penilai Analis Kebijakan pada K/L,
disebut Tim Penilai Instansi;
Tim Penilai Analis Kebijakan Provinsi,
disebut Tim Penilai Provinsi; dan
Tim Penilai Analis Kebijakan
Kabupaten/Kota, disebut Tim Penilai
Kabupaten/Kota.
(Pasal 21)
16. Tim Penilai - 2
Apabila Tim Penilai Provinsi belum terbentuk,
penilaian angka kredit Analis Kebijakan dapat
dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi lain yang
terdekat atau tim penilai Instansi di LAN.
Apabila Tim Penilai Kab/Kota belum terbentuk,
penilaian angka kredit Analis Kebijakan dapat
dimintakan kepada Tim Penilai Kab/Kota terdekat,
Provinsi lain yang terdekat, atau tim penilai Instansi
di LAN.
Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai
ditetapkan oleh:
– Kepala LAN untuk Tim Penilai Pusat;
– Pejabat eselon I di K/L untuk Tim Penilai Instansi;
– Sekretaris Daerah Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi; dan
– Sekretaris Daerah Kab/Kota untuk Tim Penilai Kab/Kota.
(Pasal 23)
17. Pejabat yg Mengusulkan AK
Pimpinan unit kerja setingkat eselon II pada
masing-masing instansi, Sekretaris Daerah
Provinsi/Kabupaten/Kota kepada Kepala LAN bagi
angka kredit Analis Kebijakan Madya, pangkat
Pembina Tingkat. I, golongan ruang IV/b sampai
dengan Analis Kebijakan Utama, pangkat Pembina
Utama, golongan ruang IV/e.
Pejabat yang membidangi Kepegawaian setingkat
eselon III untuk angka kredit Analis Kebijakan
Pertama, pangkat penata Muda Tingkat I,
golongan ruang III/b sampai dengan Analis
Kebijakan Madya, pangkat Pembina, golongan
ruang IV/a yang bekerja di lingkungan K/L atau
Pemdamasing-masing.
(Pasal 26)
18. Formasi - 1
Pengangkatan PNS Pusat dalam jabatan Analis
Kebijakan dilaksanakan sesuai dengan formasi
jabatan Analis Kebijakan yang ditetapkan oleh
Menteri yang bertanggungjawab di bidang
pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat
pertimbangan tertulis Kepala BKN.
Pengangkatan PNS Daerah dalam jabatan Analis
Kebijakan dilaksanakan sesuai dengan formasi
jabatan Analis Kebijakan yang ditetapkan oleh
Gubernur, Bupati/Walikota setelah mendapat
persetujuan tertulis dari Menteri yang
bertanggungjawab di bidang pendayagunaan
aparatur negara setelah mendapat pertimbangan
Kepala BKN dengan tembusan disampaikan ke
instansi pembina Analis Kebijakan.
(Pasal 34)
19. Formasi - 2
Penetapan formasi Analis Kebijakan didasarkan
pada indikator, antara lain :
– ruang lingkup kebijakan;
– jumlah kebijakan yang dihasilkan;
– karakteristik pekerjaan/tugas pokok; dan
– jumlah dan jenis jabatan.
Formasi Analis Kebijakan di lingkungan Instansi
Pusat, setiap lingkungan eselon I sesuai dengan
karakteristik pekerjaan yg sifatnya perumusan
kebijakan adalah paling banyak 10 .
Formasi Analis Kebijakan di Provinsi setiap
lingkungan eselon II, paling banyak 6.
Formasi Analis Kebijakan di Kabupaten/Kota setiap
lingkungan eselon II, paling banyak 5.
(Pasal 35)
20. LAN-RI
PNS yg pada saat ditetapkan Peraturan ini masih dan telah menjalankan tugas di
bidang kebijakan berdasarkan keputusan pejabat yg berwenang dapat
disesuaikan/diinpassing ke dalam JFAK.
PNS yg disesuaikan/diinpassing, harus memenuhi syarat sbb:
o Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV dengan bidang ilmu yg
relevan dengan analisis kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan instansi;
o Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (III/b);
o Nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 tahun terakhir;
o Memperhatikan beban kerja/kebutuhan formasi; dan
o Lulus Uji Kompetensi.
Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam JFAK, sebagaimana
tersebut dalam lampiran V Permenpan dan RB ini, hanya berlaku sekali selama
masa penyesuaian/inpassing.
Pelaksanaan penyesuaian/inpassing perlu mempertimbangkan formasi jabatan.
Batas waktu inpasing/penyesuaian mulai sejak peraturan Menpan dan RB
ditetapkan dan harus sudah selesai pada akhir Desember 2013.
21. LAN-RI
ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN/INPASSING JABATAN FUNGSIONAL
NO
Pedoman Inpassing JFAK
GOLONGAN RUANG IJAZAH/STTB YANG SETINGKAT
ANALIS KEBIJAKAN
ANGKA KREDIT DAN MASA KEPANGKATAN
< 1 TAHUN 1 TAHUN 2 TAHUN 3 TAHUN 4 TH/LEBIH
1 2 3 4 5 6 7 8
Sarjana/DIV 150 162 174 186 197
1 III/b
Magister (S2) 150 163 177 188 199
Sarjana/DIV 200 224 247 271 294
2 III/c Magister (S2) 200 226 249 273 296
Doktor (S3) 200 228 251 275 298
Sarjana/DIV 300 322 345 368 391
3 III/d Magister (S2) 300 325 347 370 393
Doktor (S3) 300 327 349 372 395
Sarjana/DIV 400 434 468 502 536
4 IV/a Magister (S2) 400 437 471 505 539
Doktor (S3) 400 440 474 508 542
Sarjana/DIV 550 584 618 652 686
5 IV/b Magister (S2) 550 587 621 655 689
Doktor (S3) 550 590 624 658 692
Sarjana/DIV 700 734 768 802 836
6 IV/c Magister (S2) 700 737 771 805 839
Doktor (S3) 700 740 774 808 842
Sarjana/DIV 850 895 940 985 1030
7 IV/d Magister (S2) 850 899 944 989 1034
Doktor (S3) 850 903 948 993 1038
8 IV/e Sarjana (S1) s/d Doktor (S3) 1050 1050 1050 1050 1050
23. Restrukturisasi Organisasi
“Dengan ditetapkannya jabatan fungsional
Analis Kebijakan jabatan struktural eselon
III dan eselon IV di masing-masing instansi
perlu ditinjau kembali” (Pasal 42) JFAK
adalah satu-satunya JF yg dikaitkan
langsung dengan RB. JFAK juga satu-satunya
yg memiliki keterkaitan dengan jabatan
struktural.
Inpassing diprioritaskan bagi pejabat
struktural yg terkena rasionalisasi.
Pejabat struktural semua jenjang juga harus
memiliki kompetensi analisis jabatan.
24. Langkah Teknis
Menyusun Formasi Kebutuhan JFAK.
Meminta pertimbangan teknis dari Kepala BKN dan
persetujuan Menpan thd Formasi tsb.
Melakukan seleksi internal (memetakan minat &
potensi PNS) untuk diusulkan sbg pejabat
fungsional AK.
Mengumpulkan berkas PNS yg diusulkan &
menyampaikan kepada Instansi Pembina (porto
folio).
Melengkapi berkas yg kurang dalam hal Instansi
Pembina mengembalikan berkas yg dinilai kurang
lengkap.
Menindaklanjuti rekomendasi Instansi Pembina
tentang PAK.
Menugaskan PNS yg direkomendasikan sbg pejabat
fungsional AK untuk mengikuti Diklat Pembekalan.