Dokumen tersebut membahas tentang manajemen talenta aparatur sipil negara nasional untuk mencapai birokrasi berkelas dunia. Dokumen tersebut menjelaskan kondisi umum ASN saat ini, isu-isu strategis terkait manajemen talenta, dan rencana strategi serta tindak lanjut untuk mengembangkan manajemen talenta nasional, termasuk kerangka kelembagaan, regulasi, dan pendanaan yang dibutuhkan.

1. Manajemen Talenta ASN Nasional:
Menuju Birokrasi Berkelas Dunia
Kedeputian Bidang Politik, Hukum,
Pertahanan dan Keamanan
Kementerian PPN/Bappenas
Jakarta, 22 April 2019

2. Outline :
1. Kondisi Umum ASN
2. Isu Strategi ASN
3. Manajemen Talenta dalam
Rancangan Teknokratik RPJMN 2020 - 2024
4. Strategi dan Tindak Lanjut
2

3. 33
KONDISI UMUM
Aparatur Sipil Negara

4. 4
Kondisi Umum
4
Instansi Pusat
22,4% (939,236 jiwa)
Instansi Daerah
77,6% (3,246,267 jiwa)
Sumber: Badan Kepegawaian Negara, 2019
ASN tersebar
di daerah
Pulau Jawa masih menjadi
titik sentral pemusatan ASN

5. 55
Kelompok 20-40 Tahun
32,7%
(1,368,659 jiwa)
Kelompok 41-60 Tahun
67,0%
(2,804,287 jiwa)
Kelompok >60 Tahun
0,3%
(12,557 jiwa)
ASN didominasi
kelompok umur 41-60 tahun
Kondisi Umum

6. 66
Laki-Laki
49%
(2,050,896 jiwa)
Perempuan
51%
(2,134,607 jiwa)
.Beberapa daerah masih terjadi
ketimpangan gender ASN
Kondisi Umum

7. 77
Sekolah Dasar
0,7% (29,862 jiwa)
Sekolah Menengah
Pertama
1,3% (53,787 jiwa)
Sekolah Menengah Atas
20,6% (861,989 jiwa)
Diploma I
1,0% (42,615 jiwa)
Diploma II
4,2% (174,656 jiwa)
Diploma III
9,4% (391,599 jiwa)
Diploma IV/Strata-1
53,3% (2,231,492 jiwa)
Strata-2
9,0% (378,220 jiwa)
Strata-3
0,5% (21,283 jiwa)
ASN didominasi
lulusan Diploma IV/S-1 dan SMA
Kondisi Umum

8. 88
ISU STRATEGIS
Aparatur Sipil Negara

9. 9
Urgensi Manajemen Talenta ASN
9
Indonesia
Sumber: Bappenas, 2019
Pencapaian tujuan pembangunan
nasional memerlukan birokrasi yang
didukung SDM aparatur yang
kompeten.
Revolusi Industri 4.0 menuntut
respon sektor publik dalam
peningkatan kompetensi SDM, yang
harus sama baiknya dengan sektor
privat.
Globalisasi dan keterbukaan
ekonomi global menuntut
peningkatan SDM aparatur yang
berdaya saing tinggi.
Future of Governance (digital
government + citizen centric)
menjadi kepastian kerja birokrasi
masa depan yang mesti dihadapi.
Performa pemerintah masih perlu
ditingkatkan dengan mengacu
beberapa indeks global.
❑ Global Talent Competitiveness
Index 2019: Indonesia (rank 67 dari
100 Negara); Jakarta (rank 100 dari
100 kota besar Dunia)
❑ Global Human Capital Index 2018:
Indonesia (0,53), lebih rendah dari
Malaysia (0,62)
❑ Global Competitiveness Index 4.0
2018: Indonesia (rank 45 dari 140
Negara)
1
2
3
4
5

10. 10
War for Talent
10
“.....investment in
intellectual capital will
permeate all functions
and levels of successful
organizations....”
(Ed Michaels, Helen Handfield-
Jones, and Beth Axelrod, 2001)
Kesadaran akan arti
penting sumber daya
manusia bagi pencapaian
tujuan organisasi
mengubah pola pikir sektor
privat, dan juga sektor
publik;
Organisasi publik harus
turut bersaing untuk
mendapatkan dan
mempertahankan talenta
terbaik;
Diperlukan siklus
Manajemen Talenta
yang terdiri dari 6
tahapan
(Korn/Ferry, 2014),
yakni:
❑ Define: Talenta apa
yang dibutuhkan?
❑ Attract: Bagaimana
membuat mereka
tertarik?
❑ Select: Bagaimana
memilih yang
terbaik?
❑ Develop:
Bagaimana
menumbuh-
kembangkan
mereka?
❑ Engage:
Bagaimana
melibatkan mereka
dalam pencapaian
tujuan organisasi?
❑ Deploy:
Bagaimana cara
terbaik
mempekerjakan
mereka?

11. 11
Persebaran ASN di Daerah
11
❑ Persebaran ASN wajib memperhatikan potensi, keunikan dan kekhasan dari setiap wilayah guna pencapaian
tujuan pembangunan masing-masing wilayah;
❑ Daerah dengan ekonomi maju, berkembang, berdaya saing dan memiliki nilai tambah akan menjadi fondasi
kuat bagi pencapaian tujuan pembangunan nasional.
Sumber: RT RPJMN 2020-2024
Perekat dan Pemersatu
Bangsa
Pelayan Publik
Pelaksana Kebijakan Publik
Fungsi ASN
(Pasal 10 UU No. 5/2014)

12. 12
Pemenuhan Kebutuhan Manajemen Talenta Nasional
12

13. 13
Pemetaan Peran dalam Pemenuhan Kebutuhan Manajemen Talenta
Nasional
13

14. 1414
MANAJEMEN TALENTA
dalam
Dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional

15. 15
RPJPN 2005-2025
15
Visi dan Arah Pembangunan
Jangka Panjang
Pembangunan SDM 2005-2025
Sumber: UU No. 17/2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun
2005-2025
Terwujudnya
manusia Indonesia
yang sehat,
cerdas, produktif
dan berakhlak
mulia
Peningkatan kualitas SDM
Penataan administrasi
kependudukan
Penataan persebaran dan mobilitas penduduk
Pengendalian jumlah
dan laju penduduk

16. 16
Logical Framework Rancangan Teknokratik RPJMN
Bidang Aparatur Negara 2020-2024
16Sumber: RT RPJMN 2020-2024

17. 17
RPJMN 2020-2024
17
KP 1
Terwujudnya ASN
profesional, berintegritas,
dan netral
KP 2
Terwujudnya manajemen
institusi pemerintah
berstandar internasional
KP 3
Terwujudnya pengelolaan
keuangan negara yang
handal, efektif, dan
akuntabel
KP 4
Terwujudnya pelayanan
publik yang berkualitas
dan inovatif
PP Reformasi Kelembagaan
Birokrasi
1. Penerapan manajemen talenta
nasional ASN, dalam bentuk
penguatan perencanaan kebutuhan
ASN sesuai prioritas pembangunan
nasional, pengembangan pola karir
nasional, pengembangan talent
pool JPT nasional, implementasi
Human Capital Development Plan
(HCDP) dan Critical Occupation
List (COL) nasional, serta
penguatan kapasitas pengawasan
dan evaluasi penerapan sistem
merit;
2. Penguatan kebijakan
kesejahteraan ASN dalam bentuk
kebijakan insentif untuk ASN di
daerah 3T, tingkat risiko pekerjaan
tinggi, dan bertalenta (high
performance), serta kebijakan
golden shakehand untuk penataan
PNS.
(Indeks Sistem Merit 80% Kategori
Baik, Indeks Profesionalitas ASN:
K/L 85, Provinsi 85, Kab/Kota 75)
1. Penguatan manajemen institusi
pemerintah untuk mendukung
pencapaian sasaran pembangunan
nasional;
2. Penataan mekanisme
ketatahubungan antar-instansi
pemerintah (pusat, pusat-daerah,
daerah-daerah) dan antar-instansi
intra institusi pemerintah
(institutional mapping) dam
penyusunan SOP per dimensi
pembangunan;
3. Penerapan SPBE secara
terintegrasi.
(Meningkatnya kualitas manajemen
institusi pemerintah)
1. Perluasan implementasi sistem
integritas, melalui penerapan zona
integritas menuju WBK/WBBM dan
pengembangan dan implementasi
sistem integritas ASN;
2. Penguatan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara;
3. Pengembangan sistem manajemen
kinerja kelembagaan yang efektif
dan handal;
4. Penguatan implementasi
Reformasi Birokrasi instansional.
(Instansi Pemerintah yang mendapat
Opini WTP: K/L 97%; Prov 97%,
Kabupaten 85%; Kota 90%)
1. Pemanfaatan TIK dalam pelayanan
publik;
2. Penguatan pengawasan kinerja
pelayanan publik;
3. Perluasan inovasi pelayanan
publik;
4. Penguatan penyelenggaraan
pelayanan terpadu.
PN 5 Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik
Sumber: RT RPJMN 2020-2024

18. 18
RKP 2020
18
PN 5 Stabilitas Pertahanan dan Keamanan

19. 1919
Kegiatan Prioritas
RKP 2020

20. 2020
Strategi dan Tindak Lanjut

21. 21
Desain Pembangunan Manajemen Talenta Nasional
21
Teridentifikasinya isu-isu
kebijakan/regulasi kelembagaan
pendanaan pengembangan SDM
ASN & Non-ASN
Tersusunnya konsep/desain
pengembangan talenta
pembangunan nasional
Teridentifikasinya
kebutuhan dan suplai
SDM ASN dan Non-ASN
Tersusunnya peta
rencana pengembangan
SDM ASN dan Non-ASN
pembangunan nasional
(HCDP Nasional)
Tujuan yang Ingin Dicapai

22. 22
Kerangka Kelembagaan
22
Kerangka Kelembagaan
Pembentukan Unit Pengembangan Talenta Pembangunan Nasional berupa:
Lembaga Pengelola Talenta Pembangunan Nasional
Perencanaan dan Koordinasi
Kebijakan Strategis
Pengelolaan dan Pelaksanaan
Program
Pengelolaan Pendanaan
Program
1 2 3

23. 23
Kerangka Regulasi
23
Dalam melakukan pengembangan manajemen talenta
nasional, dibutuhkan regulasi sebagai delivery
mechanism sekaligus sebagai landasan hukum.
• Rancangan Perpres tentang pembentukan
Lembaga Pengelola Talenta Pembangunan
Nasional;
• Rancangan Perpres tentang Sekolah Kader
ASN;
• Rancangan Perpres tentang ASN Corporate
University;
• Rancangan regulasi setingkat Peraturan
Menteri yang mengatur pola karir,
pengembangan jabatan fungsional, pemberian
insentif, dan mobilisasi talenta—dari Pusat ke
Daerah– secara nasional;
• Rancangan Peraturan Kepala LAN tentang
Pengembangan Standar Kompetensi PPPK;
• Revisi Peraturan Kepala LAN tentang Standar
Kompetensi Widyaiswara/Pengajar ASN.
Identifikasi Sementara

24. 24
Kerangka Pendanaan
24
• Rupiah Murni
• Hibah (Grant
• Pinjaman (Loan)
•Dana Abadi
(Endowment Fund)

25. 25
Transformasi Unit Pengembangan Talenta Nasional
25

26. Terima Kasih