1. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Sistem penggajian / kepegawaian mencakup seluruh tahap pemrosesan penggajian
dan pelaporan kepegawaian. Sistem menyajikan cara – cara penggajian pegawai secara
memadai dan akurat, menghasilkan laporan – laporan penggajian yang diperlukan, dan
menyajikan informasi kebutuhan pegawai kepada manajemen.pemrosesan harus meliputi
pengurangan pajak, potongan tertentu, pelaporan kepada pemerintah dan syarat- syarat
kepegawaian lainnya. Sistem yang efisien diperlukan untuk menjaga hubungan baik antara
pegawai dengan pemberi kerja.
Pemrosesan penggajian sangatlah kompleks dalam organisasi besar, penggajian sering
kali merupakan prosedur paling kompleks dalam operasi. Sebab arti penting social
penggajian yang banyak mengalami perubahan asumsi dalam beberapa dekade terakhir.
Pemerintah juga sering kali melakukan perubahan – perubahan aturan dan tingkat potongan
pajak, sehingga sistem penggajian tidak dapat berumur panjang secara mapan. Strategi
mengatasinya adalah dengan membuat garis besar prosedur penggajian dan membahs faktor –
faktor yang mempengaruhi perhitungan aktual penggajian. Tidak perlu dibuatkan prosedur
potongan pajak yang terlampau kaku, sebab hukum pajak berubah secara cepat. Pemrosesan
penggajian merupakan suatu kegiatan yang peka terhadap hukuman denda maupun penjara
jika pencatatan yang dibuat tidak memedai. Seperti halnya setiap hokum maka kealfaan
tidaklah ditoleransikan.menjadi tanggung jawab analisis sistem untuk membuat pemrosesan
penggajian tetap aktual.
Pemorsesan gaji pada kenyataannya merupakan kasus khusus dari sistem pembelian.
Secara teori gaji dapat diproses melelui sistem utang dagang dan pengeluaran kas reguler.
Namun demikian, karena alasan kepraktisan, pendekatan ini memiliki sejumlah
kekurangan untuk digunakan dalam pembayaran gaji, antara lain:
1. Suatu perusahaan dapat mendesain prosedur pengeluaran umum yang dapat
diterapkan untuk semua pemasok. Namun demikian, prosedur pembayaran gaji sangat
berbeda diantara tingkat pegawai. Misalnnya, prosedur yang berbeda digunakan untuk
pegawai yang dibayar per jam, pegawai dengan gaji tetap,pegawai dengan kerja
borongan, dan pegawai dengan komisi. Juga, pemrosesan gaji memerlukan prosedur
akuntansi khusus untuk pengurangan pegawai dan pemotongan pajak. Pengeluaran

2. kas untuk akun perdagangan tidak memerlukan pemrosesan khusus. Oleh karena itu,
sistem pengeluaran umum tidak didesain untuk menghadapi komplikasi ini.
2. Penulisan cek kepada pegawai memerlukan kontrol khusus. Lebih mudah
menyembunyikan fraud pembiayaan gaji ketika cek gaji dikombinasikan dengan cek
akun perdagangan.
3. Prosedur pengeluaran umum didesain untuk mengakomodasi arus transaksi yang
relative tenang. Perusahaan bisnis dengan konstan membeli persedian dan
mengeluarkan kas untuk para pemasok. Pada dasarnya, mereka mendesain sistem
untuk menghadapi kegiatan transaksi di tingkat normal. Kegiatan pembayaran gaji
terpisah dan tidak berkelanjutan. Pengeluaran kepada pegawai dilakukan seminggu
sekali, dua minggu sekali atau sebulan sekali. Untuk memaksakan beban proses ini
secara periodik ke sistem umum akan menambah beban yang berlebih pada sistem
tersebut.
B. GAMBARAN UMUM
Seiring dengan berkembangnya pembangunan serta adanya perubahan Badan
Planologi Kehutanan menjadi Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan, berdasarkan
Peraturan Menteri Kehutanan No. P.64/Menhut-II/2008 tentang Perubahan Ketujuh
atas Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan
tata kerja Departemen Kehutanan, maka berimplikasi terhadap tugas-tugas dilingkup
Balai Pemantapan Kawasan Hutan yaitu penambahan tugas fasilitasi tata ruang,
percepatan pembentukan Kesatuan Pengelolaan Hutan, percepatan pembentukan
Hutan Tanaman Rakyat, Carbon Trade dan Pelaksanaan Verifikasi Penerimaan
Negara bukan pajak-pinjam pakai kawasan Hutan.
Berdasarkan Keputusan menteri kehutanan No. 6188/Kpts-II/2002 tentang
Organisasi dan tata kerja Balai Pemantapan Kawasan Hutan, jumlah BPKH yang
berkedudukan di ibu kota provinsi sebanyak 11 unit, satu diantaranya adalah BPKH
wilayah VI yang berkedudukan di Manado. Wilayah kerja BPKH VI Manado meliputi
3 provinsi yaitu provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi
Tengah.
Adapun Struktur Manajemen kantor BPKH Wil. XVI Palu menurut SK.
Menhut No. P. 25/Menhut-II/2007 digambarkan sebagai berikut:

3. STRUKTUR ORGANISASI
BPKH WIL. XVI PALU
(SK. MENHUT NO. 25/MENHUT-II/2007)
KEPALA BALAI
Ir. Hasbi Afkar
Ka. Su. Bag. Tata Usaha
Suleman Patiung, S.Hut
KASI PKH KASI ISDH
Iwan Raspati, B. Sc. F, SE Asep Suhendar, S. Hut
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
C. TUJUAN PENELITIAN
Adapun Tujuan Penelitian ini kami lakukan adalah sebagai berikut:
1) Mengetahui prosedur siklus pengeluaran kas; pemrosesan gaji dan aktiva tetap
secara kronologis terutama dalam pengungkapan pihak siapa saja yang terlibat
dalam siklus tersebut, Aktivitas yang dilakukan oleh masing-masing pihak
dalam sistem tersebut dan Dokumen apa saja yang dihasilkan baik itu sumber
dan outputnya.
2) Menyajikan dan mengemukakan hasil proses kronologis siklus tersebut dalam
bentuk Flowchart dan Narasi.
3) Mengevaluasi proses kronologis siklus tersebut dengan alat ukur Internal
Control (COSO) dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektivitas atau
peningkatan kinerja.
D. METODOLOGI PENELITIAN

4. Adapun metodologi penelitian yang kami gunakan adalah teknik wawancara langsung
di lapangan sehingga pengumpulan data yang kami ambil melalui pejabat/pegawai
yang bersangkutan.
E. KETERANGAN SIMBOL FLOWCHART
Memperjelas pengungkapan Flowchart Siklus Pengeluaran kas; Pemrosesan gaji dan
Aktiva tetap pada penelitian kami, maka kami menyajikan keterangan simbol
flowchart secara umum sebagai berikut:
Nama Simbol
Terminal
Process
Pemberi komentar
Aliran Data
Kartu Punched
Penyimpanan online
Pita magnetic
Pita punched komunikasi
Disk magnetik

5. Dokumen
Masukan manual
Tampilan
Hubungan
Penyimpanan off-line
keputusan
Proses Terdifinisi
Persiapan
Operasi Manual
Pembanding

6. Operasi Auxillary (Pembantu)
Arsip Tetap
Arsip Sementara
Sortir
Pita Transmittal
Terminal
Penghubung
Penghubung Lain Halaman
Mode Paralel

7. BAB II
PEMBAHASAN
A. PROSEDUR SIKLUS PENGELUARAN KAS; PEMROSESAN GAJI DAN
AKTIVA TETAP PADA INSTANSI PEMERINTAH KANTOR BPKH 16 PALU
Secara umum Sistem Informasi Akuntansi Perusahaan baik Manufaktur
ataupun Jasa berbeda/tidak sama dengan Sistem Informasi Akuntansi Instansi
Pemerintahan dan tidak serumit diterapkan, Pertama kami jelaskan disini bahwa
Instansi Pemerintah Kantor BPKH 16 Palu menggunakan sistem komputerisasi secara
otomatisasi yaitu Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk Pengelolaan Keuangan dan
Sistem Informasi manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)
untuk pengelolaan Aktiva Tetap. Kedua sistem merupakan aplikasi yang telah
tersusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah
menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai
dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP) sehingga menurut mereka sistem
aplikasi akuntansi ini mudah digunakan daripada sistem manual sebelumnya. Kantor
BPKH 16 Palu akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan
keuangan secara komputerisasi yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata
kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan diharapkan nantinya
penyusunan laporan keuangan secara komputerisasi ini dapat meningkatkan
akuntabilitas publik.
Sehubungan Penelitian yang kami lakukan dan berdasarkan data yang kami
ambil dengan teknik sampling wawancara melalui pejabat/pegawai yang bersangkutan
bahwa prosedur siklus pengeluaran kas; pemrosesan Gaji dan aktiva tetap kantor
BPKH 16 Palu baik dalam bentuk flowchart dan narasi (deskriptif), kami sajikan
sebagai berikut:
Deskriptif Prosedur Siklus Pengeluaran Kas: Pemrosesan Gaji Kantor BPKH
16 Palu adalah sebagai berikut:
a) Pihak yang terlibat dalam Sistem Pemrosesan Gaji Kantor BPKH 16
Palu antara lain:
Bagian Keuangan yang terdiri dari fungsi Bendahara
Pengeluaran, Pejabat pembuat komitmen, petugas daftar gaji,
dan pejabat pembuat SPM.
Bagian KPPN

8. Bagian Bank
Pegawai yang bersangkutan
Aktivitas yang dilakukan oleh Pihak yang telibat dalam Sistem Pemrosesan
Gaji kantor BPKH 16 Palu adalah sebagai berikut:
Bagian Keuangan masing-masing fungsi; Bendahara Pengeluaran
menandatangani SSP (Surat Setoran Pajak), Daftar Gaji, & Daftar
Perubahan Keluarga, Pejabat Pembuat Komitmen menandatangani
surat pernyataan tanggung jawab mutlak, & daftar gaji, Petugas Daftar
Gaji menandatangani Daftar Gaji, dan terakhir Pejabat membuat SPM
menandatangani SPM (Surat Perintah Membayar) & Daftar Rekening.
Bagian KPPN menerima Aplikasi Gaji & SPM (Surat Perintah
Membayar) dari bagian keuangan kemudian Bagian KPPN melihat
kebenaran dan kelengkapan Aplikasi Gaji & SPM tersebut jika Valid
maka bagian KPPN mengeluarkan SP2D dan mengirimnya bersama
Daftar Rekening kepada bank.
Bagian Bank menerima SP2D dan daftar rekening dari Bagian KPPN
dan terakhir Bank akan membayar gaji pada rekening bank masing-
masing pegawai.
Pegawai yang bersangkutan harus menandatangani Surat perubahan
keluarga dan Daftar gaji dari bendahara pengeluaran dan menerima
pembayaran gaji pada rekening masing-masing oleh bank.
Dokumen yang dihasilkan pada Siklus Pemrosesan Gaji kantor BPKH 16 Palu
(sumber & output) adalah sebagai berikut:
Pada Aplikasi Gaji oleh Bagian Keuangan berupa Daftar gaji sebanyak
3 lbr 1 lbr ke KPPN dan 2 lbr sebagai petinggal arsip, Slip Gaji
sebanyak 1 lbr sebagai petinggal arsip, SSP sebanyak 1 lbr ke KPPN,
Daftar Rekening sebanyak 3 lbr 1 lbr ke KPPN dan 2 lbr sebagai
petinggal arsip, & SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak)
sebanyak 3 lbr 1 lbr ke KPPN dan 2 lbr sebagai petinggal arsip
(Manual) dan dijadikan ADK (arsip data komputer).
Pada Aplikasi SPM oleh bagian Keuangan kepada bagian KPPN
berupa SPM sebanyak 3 lbr 1 lbr sebagai petinggal arsip dan 2 lbr ke

9. KPPN, dan Daftar Rekening sebanyak 3 lbr 2 lbr ke KPPN dan 1 lbr
sebagai petinggal arsip.
Pada Aplikasi KPPN oleh Bagian KPPN kepada Bank berupa SP2D
sebanyak 2 lbr 1lbr ke KPPN dan 2 lbr sebagai petinggal arsip.
Secara singkat, Alur Diagram siklus pemrosesan gaji pegawai BPKH 16 Palu
digambarkan sebagai berikut:
Input: APLIKASI GAJI APLIKASI APLIKASI BANK PEGAWAI
SK, KGB, SPK, SPMT, dan PEGAWAI SPM KPPN PEGAWAI
SPMJ
Sebagai kejelasan data alur diagram diatas serta flowchart yang setelah ini disusun
Secara singkat, kami melampirkannya dengan data konkret berupa dokumen publikasi yang
kami ambil melalui pejabat/pegawai BPKH 16 Palu yang bersangkutan sebagai sampling
sebagai berikut:
“KAMI LAMPIRKAN TERSENDIRI”
B. SISTEM AKTIVA TETAP BERBASIS KOMPUTER PADA KANTOR BPKH 16
PALU
Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya bahwa adanya sistem aplikasi
tersendiri dalam pengelolaan aktiva tetap pada instansi ini yaitu SIMAK-BMN
(Akuntansi Barang Milik Negara). Sistem ini juga telah memadai dan tersusun
berdasarkan sistem pengendalian intern yang baik. Dalam pemrosesan sistem ini
mereka mengakui tidak semua instansi menggunakan sistem ini baik itu SAI ataupun
SIMAK-BMN tergantung kebutuhan informasi akuntansi instansi tersebut. Adapun
secara singkat gambaran flowchart sistem aktiva berbasis komputer pada kantor
BPKH 16 Palu ini:

10. SIMAK-BMN Aktiva Tetap Akhir
Prosedur
penerimaan
File Aktiva
Tetap Bukti
pengeluaran
Laporan
Rekonsilisasi
Masukkan
File aktiva baru
perbandingan ke file
Laporan
Aktiva Tetap
File mutasi
aktiva tetap
Sebagai kejelasan flowchart siklus aktiva tetap berbasis komputer pada kantor BPKH
Palu diatas Secara singkat, kami melampirkannya dengan data konkret berupa dokumen
publikasi yang kami ambil melalui pejabat/pegawai BPKH 16 Palu yang bersangkutan
sebagai sampling sebagai berikut:
 Perbandingan Aset Tetap
30 Juni 2011 31 Desember 2010 Kenaikan (Penurunan)
Rp. 8.709.781.964 Rp. 8.776.131.964 Rp. (66.350.000)
 Mutasi Aktiva Tetap
Penambahan:
Saldo Awal 0
Pembelian 0
Transfer Masuk 0
Pengembangan 0
Reklasifikasi Masuk 224.250.000
Pengurangan 0
Transfer Keluar 0
Reklasifikasi Keluar 290.600.000
Koreksi Nilai 0

11. Barang Ekstrakomptabel 0
Jumlah 63.350.000
C. SISTEM INTERNAL CONTROL KANTOR BPKH 16 PALU
Berdasarkan penelitian dan teknik pengumpulan data yang kami lakukan
diketahui bahwa Kantor BPKH 16 palu belum maksimal dalam menerapkan internal
controlnya namun mereka mengakui secara tidak langsung internal control terutama
dalam sistem prosedur penggajian pegawai secara komputerisasi sudah ada ini
ditandai adanya pemisahan tugas/fungsi masing-masing dalam sistem tersebut
(Aktivitas Pengendalian) jika input ke sistem terjadi kesalahan maka secara otomatis
sistem tersebut akan menolak atau “ERROR/ FAILED” dengan kata lain sistem tidak
bisa memberikan informasi yang kita butuhkan jika tidak sesuai input dalam sistem
tersebut (Informasi dan Komuniaksi) dan juga ditandai dengan adanya pemeriksaan
langsung secara rutin yang dilakukan instansi pemerintah berwenang dalam
pengauditannya seperti KPN (Pengawasan). Mengenai hal Lingkungan Pengendalian
dijelaskan bahwa kantor BPKH 16 Palu mempunyai struktur Organisasi yang jelas
(pada halaman sebelumnya telah disajikan), Pendelegasian tanggung jawab dan
otoritas BPKH 16 Palu bahwa BPKH 16 Palu dalam Tugas Pokoknya yaitu
“Melaksanakan Pemantapan Kawasan Hutan, Penilaian Perubahan Status dan
Fungsi Hutan, Serta penyajian Data dan Informasi Sumber daya Hutan” sampai pada
Fungsinya. Otoritas kerja yang cukup luas meliputi hampir Kabupaten di Sulawesi
tengah. Koordinasi kerja dengan instansi lain. Integritas nilai etika pimpinan dan
pegawai tercermin pada Visi dan Misi menurut mereka sangat penting untuk
mewujudkan Etika Pengelolaan Kawasan Hutan Lestari yang mantap dengan satu visi
“Terwujudnya perencanaan Makro Bidang kehutanan dan pemantapan kawasan
hutan untuk mendukung pengelolaan hutan lestari” sampai pada misinya.

12. BAB III
KESIMPULAN
Sebagaimana Penelitian yang kami lakukan di atas mulai dari teknik wawancara dan
pengumpulan data secara langsung melalui pejabat/pegawai yang bersangkutan bahwa kami
menarik kesimpulan terdapat Sistem Aplikasi siklus Pengeluaran Kas terutama dalam
prosedur pemrosesan gaji serta aktiva tetap sudah memadai dengan pengendalian intern
control dan pembagian tugas yang baik sehingga dapat kami katakan bahwa Sistem Informasi
Akuntansi kantor BPKH Palu tergolong terencana dan terstruktur.

13. DAFTAR PUSTAKA
James A Hall, ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM Sistem Informasi Akuntansi
Buku 1 Edisi 4, Jakarta: Penerbit Salemba Empat, 2006
Sumber-Sumber Data:
Teknik Wawancara langsung melalui pejabat/pegawai yang bersangkutan.
Teknik Pengumpulan Data status Publikasi berupa:
 Profil kantor BPKH 16 Palu
 Laporan Keuangan Semester I tahun anggaran 2011 BPKH 16 Palu
 Dokumen Konkret yang berisi aplikasi gaji pegawai BPKH 16 Palu