Akuntansi perpajakan adalah akuntansi yang diterapkan sesuai undang-undang perpajakan yang berlaku untuk memenuhi kewajiban perpajakan, meliputi penyusunan SPT dan pertimbangan konsekuensi perpajakan atas transaksi perusahaan. Tujuannya antara lain mempermudah pengisian SPT, perhitungan penghasilan kena pajak, dan PPN serta mengetahui posisi keuangan perusahaan.

1. AKUNTANSI PERPAJAKAN
INSTRUKTUR :
Lely Kumalawati, SE., MSA., Ak., CA., CPA., AAPB

2. DEFINISI AKUNTANSI
Menurut Accounting Principal Board (APB)
dalam Statement No. 4 :
“Akuntansi adalah suatu service activity
dengan fungsinya untuk memberikan
informasi kuantitatif, terutama yg bersifat
finansial tentang entitas2 ekonomi yg
dianggap berguna dlm pengambilan
keputusan eko., dlm penentuan pilihan2
logis diantara tindakan2 alternatif”
 AKUNTANSI sbg TOOLS

3. Paul Grady dalam ARS No.7,
AICPA 1965
AKUNTANSI MERUPAKAN SUATU BODY OF
KNOWLEDGE SERTA FUNGSI ORGANISASI YG
SECARA SISTEMATIK, ORISINAL DAN AUTENTIK,
MENCATAT, MENGKLASIFIKASIKAN, MEMPROSES,
MENGIKHTISARKAN, MENGANALISIS,
MENGINTERPRETASIKAN SELURUH TRANSAKSI
DAN KEJADIAN SERTA KARAKTER KEU. YG
TERJADI DLM OPERASI ENTITAS AKUNTANSI DLM
RANGKA MENYEDIAKAN INFORMASI YG BERARTI
YG DIBUTUHKAN MANAJ. SBG LAPORAN DAN
PERTANGGUNG-JAWABAN ATAS KePeRCAYAAN
YG DITeRIMANYA.

4. Kieso and Weygandt
AKUNTANSI ADALAH SUATU SISTEM
INFORMASI YA N G MENGIDENTIFIKASI,
MENCATAT DAN MENGKOMUNIKASIKAN
KEJADIAN EKONOMI DARI SUATU
ORGANISASI KEPADA PIHAK YG
BERKEPENTINGAN
 SBG SUATU SISTEM YG MENGOLAH INPUT
(KEADIAN EKONOMI/TRANSAKSI BISNIS)
MENJADI OUTPUT (INFORMASI KEU. KPD
PIHAK INTERNAL DAN EKSTERNAL)

5. Konsep Dasar Entitas
 Entitas sbg Subjek Pajak atau Wajib Pajak
 Menurut UU PPh  ada 4 kel. Entitas yg
mrp. Subjek Pajak :
1. Orang Pribadi
2. Warisan yg belum terbagi
3. Badan
4. BUT

6. Akuntansi dalam
Perpajakan Indonesia
 Dalam UU Pajak Indonesia  tidak ada
istilah “akuntansi”
 Istilah yg digunakan dlm UU Pajak indonesia
adalah “pembukuan dan pencatatan”
 AKUNTANSI TIDAK DIWAJIBKAN DALAM
PERPAJAKAN INDONESIA, SEBAB
DISADARI BANYAK WP YG BELUM MAMPU
MENYELENGGARAKANNYA.

7. PENGERTIAN :
 AKUNTANSI PERPAJAKAN adalah
akuntansi yang diterapkan sesuai
dengan undang-undang perpajakan yang
berlaku.
 STATUTORY ACCOUNTING adalah
akuntansi yang dibatasi dengan
peraturan perUU tertentu.

8. DEFINISI AKUNTANSI PERPAJAKAN
Niswonger dan Fees (Accounting Principles,
2013) :
AKUNTANSI PERPAJAKAN dirumuskan sebagai
bagian dari akuntansi yang menekankan kepada
penyusunan SPT (tax return) dan pertimbangan
konsekuensi perpajakan terhadap transaksi atau
kegiatan perusahaan dalam rangka pemenuhan
kewajiban perpajakan (tax compliance)
 Dengan adanya akuntansi perpajakan, WP
dapat dengan mudah Menyusun SPT

9. Pengertian Akuntansi Perpajakan
 Akuntansi Perpajakan adalah :
- sekumpulan prinsip,
- standar,
- perlakuan akuntansi lengkap,
yang digunakan WP sbg landasan utk
memenuhi kewajiban perpajakannya
 Akuntansi Perpajakan merupakan bagian
akuntansi yang menekankan kepada :
~ penyusunan SPT (tax return)
~ pertimbangan konsekuensi perpajakan
thd transaksi/ kegiatan perusahaan

10. PERANAN AKUNTANSI
dalam Sejarah Perpajakan
di Indonesia
1. Masa Penjajahan Belanda :
~ sistem perpajakan yg berlaku menekankan
fungsinya pada segi pemasukan keu utk kep.
Penjajah Belanda
~ jumlah pajak terutang sepenuhnya
ditentukan oleh fiskus (kelemahannya)
~ peranan akuntansi/pembukuan dlm
perpajakan sangat lemah

11. PERANAN AKUNTANSI
dalam Sejarah Perpajakan
di Indonesia
2. Stelah merdeka – thn 1979 :
~thn 1967 diperkenalkan sistem MPS
dan MPO (Sistem Self Assessment)
~ kewenangan fiskus masih sangat luas
~ peranan akuntansi/pembukuan dlm
perpajakan belum juga kuat

12. PERANAN AKUNTANSI
dalam Sejarah Perpajakan
di Indonesia
3. Thn 1979 – 1983 :
~ Kewenangan fiskus dlm penetapan pajak
terutang dari WP menjadi terbatas (KMK
No.108/KMK/077/1979)
~ Lap.keu. Yg dibuat AKUNTAN PUBLIK tdk
dibenarkan utk dikoreksi, kecuali bila lap.keu.
tsb ternyata tdk benar.
~ peranan akuntansi/pembukuan semakin
meningkat dlm perpajakan

13. PERANAN AKUNTANSI
dalam Sejarah Perpajakan
di Indonesia
4. Thn 1983 – sekarang :
~ menganut sistem self Assessment
~ kewenangan fiskus tdk lagi seluas
pada UU perpajakan yg lama.
~ peranan akuntansi/pembukuan dlm
perpajakan sangat besar.

14. Pembukuan
Pasal 1 Angka (27) Pasal 28
Pembukuanmerupakan
prosespencatatansecara
teratur untukmengumpulkan
datadaninformasi
keuangan yangmeliputi:
• Harta.
• Kewajiban.
• Modal.
• Penghasilandanbiaya.
• Hargaperolehandanpenyerahan
barangataujasa.
Pembukuan
ditutupdengan
penyusunan
laporan
keuangan
yang meliputi:
• Neraca.
• Laporanlaba
rugi.
14

15. Kewajiban Pembukuan
Pasal 28 Ayat (1) dan (2)
Subjekyangwajibmelaksanakanpembukuan,
meliputi:
• WPOPyangmelakukankegiatanusahaataupekerjaan
bebas peredaranbruto>Rp4,8milyar/thn
• WPBadan.
Subjekwajibmelaksanakanpencatatan
sebagaipenggantipembukuan,meliputi:
• WPOPyangdiizinkanmenggunakanNormaPenghitungan
PenghasilanNetto(NPPN) peredaranbrutousaha<Rp
4,8milyar/th
• WPOPyangtidakmelakukankegiatanusahaatau
pekerjaanbebas.
15

16. Syarat Pembukuan
Pasal 28 Ayat (3), (4), (5) dan (7)
Harusmemperhatikan
itikadbaik.
Mencerminkan
keadaanataukegiatan
usahasebenarnya.
Diselenggarakandi
Indonesia.
Menggunakanhuruf
latin.
Menggunakanangka
arab.
Menggunakansatuan
matauangrupiah.
Menggunakan
Bahasa Indonesia
atau BahasaInggris.
Diselenggarakan
denganstelsel akrual
ataustelsel kas
secarataatasas.
Minimal terdiri dari
catatanmengenai harta,
kewajiban, modal,
penghasilandanbiaya,
serta penjualandan
pembelian.
16

17. PRINSIP TAAT ASAS
prinsip yang sama digunakan dalam metode
pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya,
untuk mencegah penggeseran laba atau rugi
misalnya dalam penerapan : Stelsel pengakuan
penghasilan; Tahun buku; Metode penilaian
persediaan; Metode penyusutan dan amortisasi

18. STELSEL AKRUAL DAN STELSEL KAS
Stelsel akrual adalah suatu metode penghitungan
penghasilan dan biaya dalam arti penghasilan diakui pada
waktu diperoleh dan biaya diakui pada waktu terutang. Jadi
tidak tergantung kapan penghasilan itu diterima dan kapan
biaya itu dibayar tunai.
Stelsel kas adalah suatu metode yang penghitungannya
didasarkan atas penghasilan yang diterima dan biaya yang
dibayar secara tunai.
Menurut stelsel ini, penghasilan baru dianggap sebagai penghasilan,
bila benar-benar telah diterima tunai dalam suatu periode tertentu,
serta biaya baru dianggap sebagai biaya, bila benar-benar telah dibayar
tunai dalam suatu periode tertentu.

19. Syarat Perubahan Tahun Buku atau
Metode Pembukuan
Pasal 28 Ayat (6)
Perubahanyang
dapat dilakukan
meliputi:
• Tahunbuku.
• Metodepembukuan,
seperti:
• Pengakuanpenghasilandan
biaya.
• Penyusutanaset tetap.
• Penilaianpersediaaan.
Syarat yang
harus
dipenuhi:
• Memperoleh
persetujuan Dirjen
Pajak.
• Diajukansebelum
dimulainyatahun
buku dengandisertai
alasan perubahan.
19

20. Pembukuan dalam Bahasa dan Mata
Uang Asing
Pasal 28 Ayat (8), dan PMK No. 24/ PMK.03/ 2012 jo
PMK No. 1/PMK/2015
• WPPMA.
• BUT
• WPterdaftardi bursaefekLN.
• KIKyangmenerbitkanreksadana
berdenominasidollarAS.
• WPyangberafiliasidengan
perusahaanindukdi luarnegeri.
Memerlukan
izinMenkeu,
apabila
dilakukanoleh
WPsebagai
berikut:
• WPdalamrangkakontrak karya.
• WPKontraktor KontrakKerjaSama.
Memberitahukan
secaratertulis
kepadaKPP
setempat,apabila
dilakukanoleh:
20

21. Pencatatan
Pasal 28 Ayat (9), PMK No. 197/ PMK.03/ 2007
Pencatatan
merupakan
pengumpulan
datasecara
teratur tentang:
Peredaran
atau
penerimaan
brutousaha.
Penghasilan
brutodariluar
usaha.
Penghasilan
bukanobjek
pajak.
Penghasilan
dikenaiPPh
final.
Harta
dan
Kewa
jiban
21
Pencatatan dipergunakan
sebagai dasar penentuan
jumlahpajakterutang.

22. Syarat Pencatatan
Pasal 28 Ayat (12), dan PMK No 197/ PMK.03/ 2007 jo
PER No 4/ PJ/ 2009
Pencatatan dilaksanakan berdasar stelsel kas.
Jangkawaktupencatatanmeliputi12bulan,
sejaktanggal1Januarihingga31Desember.
Pencatatan dilaksanakansecarakronologis
dansistematissesuai urutantanggal.
PencatatandilaksanakandalamBahasa
Indonesiadanmatauangrupiah.
Didukungdengandokumenyangmenjadi
dasar penghitunganyangdisimpanminimal
untukjangka10tahun.
22

23. Penyimpanan
Buku, Catatan, Dokumen
Pasal 28 Ayat (11)
Penyimpananselama10tahundi
Indonesiawajibdilakukanatas
dasarpembukuan, meliputi:
• Buku
• Catatan
• Dokumen
• Hasilpengolahandatapembukuanyang
dikelolasecaraelektronikatauonline.
Penyimpananwajib
dilakukanoleh:
• WPOP
, ditempat
kegiatanusahaatau
tempattinggal.
• WPBadan,ditempat
kedudukan.
23

24. Sanksi TIDAK MENYELENGGARAKAN
pembukuan (Pasal 39 UU KUP)
setiap orang dengan sengaja:
a. menolak untuk dilakukan pemeriksaan pajak,
b. memperlihatkan pembukuan/pencatatan/dokumen lain yang palsu atau
dipalsukan seolah-olah benar atau tidak menggambarkan keadaan yang
sebenarnya,
c. tidak menyelenggarakan pembukuan/pencatatan, tidak memperlihatkan
atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya,
d. tidak menyimpan buku, catatan/dokumen yg menjadi dasar pembukuan
atau pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari
pembukuan yang dikelola secara elektronik atau diselenggarakan secara
program aplikasi on-line di Indonesia
Hal tersebut dpt menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, diancam
dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam)
tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak
atau kurang dibayar dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak terutang
yang tidak atau kurang dibayar.
Apabila seorang melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat waktu 1 thn
terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yg dijatuhkan, pidananya
dilipatkan dua.

25. Tujuan
Penyelenggaraan Pembukuan
Untuk mempermudah WP dalam :
 Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT)
 Perhitungan Penghasilan Kena Pajak
(PKP).
 Perhitungan PPN dan PPnBM.
 Mengetahui posisi keuangan dan hasil
kegiatan usaha.

26. Hubungan Akuntansi Komersial &
Akuntansi Perpajakan
 Tujuan Akuntansi Komersial  menyediakan lap.
& informasi keu kpd pihak internal & eksternal
berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi yg lazim
(PSAK di Indonesia)
 Tujuan Akuntansi Perpajakan  menyajikan
lap.keu. dan informasi keu lainnya kpd
administrasi pajak (berdasarkan UU Pajak di
Indonesia)
 Bila terjadi ketdk-sesuaian antara UU Pajak dan
standar akuntansi yg berlaku umum  UU Pajak
punya prioritas utk dipatuhi diatas praktek &
kelaziman akuntansi.

27. Sifat dan Keterbatasan Pelaporan
Keuangan Fiskal
a) Lap. Keu. Bersifat historis
b) Proses penyusunan lap. Keu. tdk luput dari
penggunaan estimasi dan berbagai pertimbangan
c) Lebih mengutamakan hal yg material (tanpa
mengurangi kelengkapan materi)
d) Lap. Keu. Terutama menekankan makna
ekonomis
e) Terdapat alternatif metode akuntansi yg
digunakan variasi pengukuran seberapa
ekonomis dan tingkat kesuksesan antar WP
f) Informasi kualitatif

28. SOAL LAT.
 PT HERANISA menyewakan mesin Z ke CV
HERIKO untuk 8 bulan (1 SEPT 2017 sd 31
APRIL 2018) @ Rp 19.250.000 (INCLUDE PPN)
yang dibayar penuh pada awal masa sewa oleh
CV HERIKO.
 Sewa tanpa PPN = Rp 17.500.000,00
 STELSEL AKRUAL :
SEWA 2017 = Rp 70juta
SEWA 2018 = Rp 70juta
 STELSEL KAS :
SEWA 2017 = Rp 140 juta
SEWA 2018 = Rp 0

29. • PT HERANITA 2017 – stelsel akrual:
Dr: Piutang usaha/kas 70 juta ---
Cr: Penghasilan sewa --- 70 juta
• CV HERIKO 2017 – stelsel akrual:
Dr: Beban sewa 70 juta ---
Cr: Utang usaha/kas --- 70 juta

30. TERIMA KASIH
atas perhatiannya