1. BAB I:
PENDAHULUAN
1.1 LATAR BELAKANG
Secara umum, pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang (sehingga dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung
dan merupakan hak prerogatif pemerintah, iuran wajib yang dipungut oleh pemerintah dari
masyarakat (wajib pajak) untuk menutupi pengeluaran rutin negara dan biaya
pembangunan tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-
undang.
Bila dicermati secara seksama, pajak merupakan bentuk nyata keikutsertaan
masyarakat dalam menjalankan kewajiban kenegaraan. Melalui pemenuhan kewajiban
membayar pajak berarti masyarakat telah ikut serta dalam menentukan arah perjalanan
bangsa dan negara. Penyelenggaraan kenegaraan dapat terlaksana bila tersedia dana yang
terutama berasal dari pajak. seperti yang telah diamanatkan dalam Konstitusi NKRI yang
tercantum dalam pasal 23 ayat (2) UUD 1945, bahwa pengenaan, pemungutan maupun
penarikan pajak dari rakyat harus dengan undang-undang.
Keberhasilan pembangunan suatu bangsa hanya akan tercapai dengan baik apabila
penerimaan negara yang bersumber dari pajak dapat terpenuhi sesuai dengan rencana.
Penerimaan pajak hanya akan terpenuhi jika masyarakat taat pajak dan masyarakat akan
taat pajak jika ditopang dengan good governance di bidang pengelolaan perpajakan. Agar
dapat menciptakan kondisi perpajakan yang diharapkan perlu dilakukan reformasi di
berbagai bidang perpajakan dan reformasi tersebut perlu didukung oleh berbagai pihak
yang utamanya bertujuan untuk menciptakan masyarakat sadar dan peduli pajak. Agar
dapat mewujudkan reformasi tersebut perlu mempersiapkan moral dan etika aparatur pajak
dengan baik.
Death and Taxes, adalah dua hal yang sebisa mungkin dihindari oleh banyak orang
didunia. Kalau yang pertama rasanya sulit, bahkan tidak mungkin, karena berkaitan erat
dengan kehendak dari pemilik otoritas terbesar yaitu Tuhan. Alternatif yang kedua
mungkin yang bisa dilakukan yaitu membayar pajak seminimal mungkin atau
1
penghindaran diri dari pengeluaran uang untuk keperluan pembayaran pajak.
Sebenarnya bukan penghindaran diri atau pengelakan. Karena pengelakan dari
pembayaran pajak adalah cermin dari keengganan untuk ikut melaksanakan
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

2. kegotongroyongan nasional. Melainkan lebih ke arah mengatur sehingga pajak yang
dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya. Pernyataan bahwa wajib pajak memiliki
kecenderungan untuk mengatur sehingga pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang
seharusnya adalah merupakan pernyataan umum yang tidak perlu lagi dibuktikan.
Hampir semua orang baik di negara yang sudah maju maupun yang belum
berkembang, baik secara pribadi maupun kelompok (badan) berusaha untuk mengatur
jumlah pajak yang harus dibayar. Jangankan wajib pajak, pihak fiskus pajakpun
mengetahui dan menyadari ada suatu kecenderungan dari wajib pajak pribadi, terutama
badan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar, dengan melakukan tax
planning atau perencanaan pajak, secara legal (Tax Avoidance) maupun Ilegal (Tax
Evasion).
Pertanyaan yang akhirnya timbul adalah mengapa pajak itu dianggap sebagai suatu
beban yang berat. Kalau tidak boleh dibilang menakutkan. Sehingga perlu adanya suatu
usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatur jumlah pajak yang dibayarkan padahal untuk
melakukan tax planning itupun perlu biaya besar.
1.2 RUMUSAN MASALAH
Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam makalah ini adalah
sebagai berikut:
1. Apa yang dimaksud dengan Pajak itu sendiri dan Bagaimana kaitannya dengan
Pembayaran Pajak?
2. Apa dan Bagaimana Tax Planning itu sebagai Strategi Meminimalkan Pajak?
3. Bagaimana Etika dalam Akuntansi mengenai Creative Accounting dan Tax
Planning ini? Apakah keduanya merupakan tindakan yang Legal atau Ilegal?
4. Apa dan Bagaimana Sistem Pajak “Double Irish” dan “Dutch Sandwich” sebagai
salah satu Strategi dalam Tax Planning?
5. Bagaimana Strategi “Double Irish Dutch Sandwich” yang digunakan oleh
Google.Inc di Australia?
1.3 TUJUAN MAKALAH
Berdasarkan Rumusan Masalah yang dikemukakan diatas, maka Tujuan dibuatnya
2
Makalah ini antara lain:
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

3. 1. Ingin Mengetahui definisi Pajak yang sesungguhnya sehingga ada persepsi bahwa
“Taat Pajak” agar terciptanya akan sadar dan peduli pajak dalam kaitannya dengan
pembayaran pajak.
2. Ingin Mengetahui definisi Tax Planning sebagai Strategi Meminimalkan pajak.
3. Ingin Mengetahui Etika dalam Akuntansi mengenai legalitas Creative Accounting
dan Tax Planning.
4. Ingin Mengetahui Sistem Pajak “Double Irish” dan “Dutch Sandwich” sebagai
salah satu Strategi dalam Tax Planning.
5. Ingin Mengetahui Strategi “Double Irish Dutch Sandwich” yang digunakan oleh
Google.Inc di Austalia.
3
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

4. BAB II:
PEMBAHASAN
2.1 Definisi Pajak dan Kaitannya dengan Pembayaran Pajak
Pengertian atau definisi pajak bermacam-macam para pakar perpajakan
mengemukakannya berbeda satu sama lain dari waktu ke waktu, meskipun demikian pada
dasarnya memiliki tujuan yang sama yaitu untuk merumuskan pengertian pajak sehingga
mudah dipahami.
Pengertian pajak, yang salah satu pengertian itu dinyatakan oleh R. Santoso
Brotodiharjo dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum Pajak yang dirangkum oleh Waloyu
dalam bukunya Perpajakan Indonesia yang berbunyi sebagai berikut:
“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh
yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat
prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk
membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas Negara untuk
menyelenggarakan pemerintahan”.
Dari definisi diatas, kemungkinan yang membuat wajib pajak melakukan usaha-usaha
untuk menghindarkan diri dari pajak, bahwa dalam pembayaran pajak tidak dapat
ditunjukkan adanya kontra prestasi individu secara langsung dari pemerintah. Misalnya
ibarat orang membeli tiket pesawat, tetapi kepastian keberangkatan belum ditentukan,
padahal kebanyakan orang menganggap bahwa untuk setiap transaksi, mereka melihat
kaitan antara pahitnya membayar dan manisnya mengkonsumsi. Atau ketika wajib pajak
membayar (pahit) tidak mendapat imbalan langsung (manis) dari pengeluaran wajib pajak,
melainkan semua jenis pajak yang kita bayarkan, dikumpulkan dan kemudian
didistribusikan kepada pos-pos pengeluaran yang membutuhkan.
Pengeluaran uang untuk pembayaran pajak akan disenangi apabila ketika wajib pajak
mengeluarkan uang untuk membayar pajak, pemerintah dianggap harus memberikan
kontra prestasi yang seimbang dengan uang dibayarkan. Tentunya hal ini sulit dan rasanya
tidak masuk di akal, karena jumlah wajib pajak sangat banyak dan dengan jumlah yang
berbeda pula antara satu wajib pajak dengan wajib pajak yang lain, di sisi lain pemerintah
4
harus memikirkan dan menyediakan kontra prestasi yang langsung dan sesuai dengan nilai
uang yang diterima dari wajib pajak untuk pembayaran pajaknya.
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

5. Dalam kegiatan sehari-hari, sering tidak disadari bahwa sebenarnya kita telah
menikmati dan memanfaatkan berbagai pelayanan publik dan sarana/prasarana umum
yang telah tersedia yang dibiayai dari pajak. Kita semua telah memanfaatkan berbagai
fasilitas umum tersebut sejak lahir atau tinggal di negeri ini, atau bahkan jauh sebelum
lahir entah itu mendapatkan pelayanan kesehatan, perawatan, pendidikan, keamanan, dan
transportasi. Dari aktifitas yang dilakukan tersebut pada akhirnya kita bisa memperoleh
penghasilan yang sebagian dari padanya disisihkan untuk membayar pajak. Tidak dapat
kita bayangkan jikalau pelayanan maupun fasilitas tersebut harus kita sediakan sendiri.
Tanpa adanya fasilitas tersebut, mustahil kita dapat mencapai tingkat kehidupan dan
peradaban sebagaimana adanya sekarang ini.
Kesimpulannya agar wajib pajak senang membayar pajak, prinsip pemungutan pajak
harus sesuai dengan prinsip cost and benefit. Adam Smith dan para ahli perpajakan pada
umumnya mengamatkan bahwa pajak harus berlandaskan keadilan, kepastian hukum,
kenyamanan (convenience) dan bersifat ekonomis. Masalahnya bukan pada tidak adanya
kontra prestasi secara langsung, yang menyebabkan ada usaha-usaha wajib pajak untuk
mengatur jumlah pajak yang harus dibayarkan. Apabila ditinjau dari wajib pajak seperti
badan usaha pajak penghasilan dapat dianggap sebagai beban yang mengurangi laba
pemegang saham yang juga menjadi pemilik dari badan usaha tersebut.
Sesuai dengan definisi di atas, pajak dipungut berdasarkan undang-undang, meskipun
demikian tidak semua orang rela mengeluarkan uangnya untuk dibayarkan pajak. Karena
menganggap pajak itu sebagai beban, maka timbul keinginan untuk mengurangi pajak
tersebut, sama halnya keinginan untuk mengurangi beban-beban yang lain. Atas dasar
inilah banyak wajib pajak pribadi atau badan, melakukan usaha-usaha untuk mengatur
jumlah pajak yang harus dibayar dengan melakukan tax planning.
2.2 Tax Planning : Strategi Meminimalkan Pajak
Sebagaimana kita ketahui bahwa sistem perpajakan di Indonesia menganut sistem Self
Assessment yaitu negara dalam hal ini pemerintah memberi kepercayaan untuk
menghitung, menyetor dan melaporkan pajak warganya sendiri (disebut Wajib Pajak).
Contoh penerapan sistem ini adalah pelaksanaan hak dan kewajiban pajak penghasilan
untuk perusahaan (badan) ataupun orang pribadi. Di sinilah sangat dibutuhkan kesadaran
5
dari warga negara/masyarakat untuk selalu patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban
perpajakannya. Disamping memberi kepercayaan penuh kepada warga masyarakat, namun
apabila terdapat data atau keterangan yang diperoleh pemerintah (DJP) berbeda dengan
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

6. data pelaporan pajak wajib pajak maka DJP berperan melakukan uji kepatuhan terhadap
kewajiban yang telah dilaksanakan warganya tersebut melalui pemeriksaan.
Berdasarkan hal tersebut di atas dan dihubungkan dengan kondisi perekonomian kita
saat ini yang tidak lepas dari isu bisnis internasional. Isu bisnis internasional saat ini telah
memegang peranan penting. Dengan demikian perencanaan pajak secara internasional juga
semakin penting. Transaksi internasional termasuk di dalamnya transaksi pajak
internasional akan menjadi bagian bisnis yang tidak efisien apabila tidak direncanakan
dengan baik. Di satu sisi perencanaan pajak internasional memiliki cakupan yang lebih
luas dari pada perencanaan pajak domestik. Di sisi lain, karena sangat terlibat dengan
undang-undang dan peraturan dari dua negara atau lebih, maka perencanaan pajak
internasional menjadi salah satu area yang kompleks.
Sasaran utama dari perusahaan domestik dalam kaitannya dengan pajak adalah
mengurangi pajak nasional/domestik dan pajak asing atas pendapatan yang berasal dari
luar negeri. Pajak asing akan meningkatkan biaya pajak perusahaan domestik secara total
dan pajak tersebut tidak seluruhnya dapat dikreditkan dari pajak domestik. Pembayar
pajak dapat meningkatkan efisiensi biaya pajak asing ini melalui rencana pengurangan
pajak asing atau melalui rencana peningkatan porsi pajak asing yang dapat dikreditkan.
Secara umum Tax Planning didefinisikan sebagai proses mengorganisasikan usaha
wajib pajak atau kelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga hutang pajaknya baik
pajak penghasilan maupun pajak-pajak lainnya berada dalam posisi yang minimal,
sepanjang hal ini dimungkinkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Tax Planning sebenarnya bagian dari manajemen pajak. Tujuan dari manajemen
pajak umumnya sama dengan tujuan manajemen keuangan yaitu memperoleh laba dan
likuiditas yang diharapkan. Dengan demikian, dikemudian hari tidak terjadi restitusi pajak
atau kurang bayar yang mengakibatkan denda dan kewajiban-kewajiban hukum lainnya.
Tujuan dari Tax Planning seperti yang diutarakan oleh James W. Pratt, Jane O. Burns
dan William N. Kulsrud dalam buku Individual Taxation 1989 Edition (1989 : 1-37)
adalah : the obvious goal of most tax planning is the minimization of the amount that a
person or other entity must transfer to the government. Tujuan Tax Planning secara lebih
khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut:
1. Menghilangkan/menghapus pajak sama sekali
6
2. Menghilangkan/menghapus pajak dalam tahun berjalan
3. Menunda pengakuan penghasilan
4. Mengubah penghasilan rutin berbentuk capital gain
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

7. 5. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan
usaha baru
6. Menghindari pengenaan pajak ganda
7. Menghindari bentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk,
memperbanyak atau mempercepat pengurangan pajak
Manfaat Tax Planning itu sendiri adalah:
1. Penghematan kas keluar, karena pajak yang merupakan unsure biaya dapat
dikurangi
2. Mengatur aliran kas, karena dengan perencanaan pajak yang matang dapat
diestimasi kebutuhan kas untuk pajak dan menentukan saat pembayaran sehingga
perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.
Umumnya Tax Planning banyak diterapkan oleh wajib pajak badan, dalam hal ini
badan usaha yang besar, dengan tujuan untuk mengatur pembayaran pajaknya, khususnya
untuk mengelak dari pengenaan pajak penghasilan lapisan ke-3 yaitu lebih dari 50 juta
dengan tarif 30% Pph pasal 17. Contoh, misalnya sebuah perusahaan memiliki laba
sebelum pajak Rp. 100 juta. Pajak penghasilan yang harus dibayarkan sesuai dengan
Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 10 Tahun 1994 pasal 17 adalah:
10 % X Rp. 25.000.000 = Rp. 2.500.000
15 % X Rp. 25.000.000 = 3.750.000
30 % X Rp. 50.000.000 = 15.000.000
Jumlah Pajak Penghasilan = Rp. 21.250.000
Jumlah pajak penghasilan yang terutang adalah Rp. 21.250.000, hampir seperempat
dari laba perusahaan. Apabila dilakukan Tax Planning, jumlah sebesar 21.250.000 ini bisa
ditekan dan tentu saja akan menguntungkan bagi perusahaan.
2.3 Etika dalam Akuntansi : “Creative Accounting Vs Tax Planning” Legal atau Ilegal?
2.3.1 Creative Accounting
Jika istilah creative accounting diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa
Indonesia, artinya adalah “akuntansi kreatif”. Kreatif dapat dikatakan sebagai ide atau
pemikiran yang berbeda atau tidak terpikirkan oleh orang lain. Dengan kata lain, kreatif
adalah praktik akuntansi yang berbeda dengan praktik akuntansi yang biasa digunakan.
7
Istilah creative accounting sendiri bukan merupakan istilah tunggal yang
menggambarkan kemungkinan alternatif penyajian laporan keuangan yang berbeda.
Istilah popular lainnya yang terkait dengan creative accounting adalah earnings
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

8. management. Walaupun kedua istilah ini dianggap merupakan satu jenis aktivitas yang
sama. Sampai saat ini, beberapa penulis mendefinisikan creative accounting secara
berbeda. Ada yang menggunakan kalimat bersifat netral (tidak memihak), ada juga yang
menggunakan kalimat bersifat skeptis (cenderung tidak menyetujui). Bahkan, beberapa
referensi menunjukkan istilah lain dengan konteks yang negatif, seperti magic
accounting, cosmetic accounting, atau financial shenanigan.
Di sini definisi creative accounting bersifat netral karena creative accounting
adalah alat. Teknik creative accounting memiliki sifat yang hampir sama seperti senjata
api yang dapat digunakan untuk membela diri atau menyerang orang lain. Asumsinya,
manusia mengimplementasikan creative accounting sebagai bagian dari perilaku
manusia untuk mencapai tujuannya. Namun, Anda tidak dapat memastikan apakah
penggunaan pemilihan kebijakan akuntansi adalah untuk tujuan yang baik atau tidak
baik. Manusialah yang menggunakannya, dan dalam hal ini akuntansi adalah bagian dari
alat manusia untuk memenuhi kebutuhan dan mencapai keinginannya.
Menurut Amat, Oriol, dan Gowthorpe (2004), creative accounting merupakan
transformasi informasi keuangan dengan menggunakan pilihan metode, estimasi, dan
praktik akuntansi yang diperbolehkan oleh standar akuntansi. Istilah yang mereka
sampaikan menggunakan kalimat yang netral (tidak menyudutkan). Demikian juga
dengan Myddelton (2009) yang menyatakan bahwa akuntan yang dianggap kreatif adalah
akuntan yang menginterpretasikan area abu-abu untuk mendapatkan manfaat atau
keuntungan dari hasil interpretasi tersebut. jadi, dengan harapan mendapatkan tujuan
tertentu, mereka akan menginterpretasikan kebijakan akuntansi dengan cara tertentu
juga.
Selaras dengan definisi tersebut, Sulistiawan (2003) juga hampir sama
mendefinisikan creative accounting, yaitu aktivitas badan usaha untuk memanfaatkan
teknik dan kebijakan akuntansi guna mendapatkan hasil yang diinginkan. Dalam hal ini,
hasil yang diinginkan oleh penyusun laporan keuangan pengelola perusahaan dengan
bantuan akuntan, baik akuntan internal maupun akuntan eksternal dapat berupa penyajian
nilai laba atau aset yang lebih tinggi atau lebih rendah, bergantung pada motivasi mereka
melakukannya. Secara umum, perusahaan yang bukan perusahaan go public cenderung
menyajikan nilai laba fiscal yang lebih rendah dari nilai yang sebenarnya dalam laporan
8
pajak agar biaya pajaknya lebih rendah. Sementara, perusahaan go public cenderung
menaikkan laba karena mereka lebih mementingkan kenaikan harga sahamnya
dibandingkan pertimbangan pajak.
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

9. Permasalahannya sekarang adalah apakah praktik ini legal atau ilegal? Sebagai
contoh;
misalnya Niko adalah seorang pengusaha yang memiliki beberapa rumah. Pada
suatu saat, ia ingin menjual salah satu rumah yang dibelinya beberapa tahun yang
lalu. Demi mendapatkan harga maksimal, Niko meminta bantuan orang
memperbaiki kerusakan rumahnya agar terlihat menjadi lebih bagus dari
sebelumnya. Jika sebelumnya harga pasar rumah itu diperkirakan adalah
Rp200.000.000, setelah diperbaiki harganya ditaksir oleh jasa penilai aset
(appraisal) menjadi Rp300.000.000. Niko pun berniat menjual rumah tersebut
dengan harga sesuai taksiran si penilai aset walaupun biaya perbaikannya hanya
Rp10.000.000. Di tempat lain, Deni berusaha menjual mobilnya di bursa mobil
bekas. Demi mendapatkan harga maksimal, Deni harus melakukan perbaikan pada
mobilnya. Sayangnya, untuk melakukan pengecetan ulang mobilnya belum tentu
laku. Untuk itu, deni memilih mengecet mobilnya dengan cat kualitas rendah yang
diprediksi hanya mampu bertahan selama tiga bulan sebelum akhirnya kembali
terlihat kusam. Tidak hanya itu, untuk mengatasi masalah mesin mobilnya yang
bocor, Deni hanya membersihkan mesin mobilnya agar tidak kelihatan bocor.
Cara ini, jauh lebih murah dibandingkan Deni harus membayar orang untuk
membongkar mesin dan memperbaiki kebocorannya.
Bagaimana pendapat Anda mengenai kasus Niko dan Deni? Persepsinya bahwa
Niko dan Deni memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pembelinya.
Sebenarnya terjadi asimetri informasi (distribusi informasi yang tidak seimbang) antara
penjual (Niko dan Deni) dan calon pembelinya. Asimetri informasi biasanya
dimanfaatkan oleh orang atau pihak yang memiliki informasi lebih banyak untuk
mendapatkan manfaat atau keuntungan dari informasi tersebut. Akibatnya, memicu
munculnya sesuatu yang membahayakan moral atau terjadinya tindakan yang buruk
(morald hazard).
Menurut Velasquez (2002), salah satu karakteristik utama dalam standar moral
untuk menentukan etis atau tidaknya suatu perbuatan adalah perbuatan tersebut tidak
merugikan orang lain. Persepsinya bahwa yang dilakukan Niko adalah tindakan yang
baik, tindakan Niko adalah tindakan etis. Tindakan yang Niko lakukan bertujuan
meningkatkan nilai dari aset yang ia miliki. Harga penawaran yang tinggi tidak menjadi
masalah jika memang pasar yang meminatinya, karena harga transaksi adalah pertemuan
antara minat beli dan jual. Bagaimana dengan tindakan yang dilakukan Deni, persepsinya
bahwa dalam konteks asimetri informasi, Deni memiliki informasi lebih tentang
mobilnya yang tidak dalam keadaan optimal. Karena pembeli tidak tahu, Deni
9
mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan tersebut. Akhirnya, pembeli mobil Deni
harus membayar lebih atas ketidaktahuannya. Jadi, jika Deni tidak menyampaikan
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

10. masalahnya, tindakannya dapat dikatakan tidak etis. Namun, sebaliknya, jika Deni
menyampaikan masalahnya, tindakannya adalah tindakan etis.
Dalam konteks penyajian laporan keuangan, pengelola perusahaan cenderung
menyajikan laporan tersebut guna mendapatkan manfaat atau keuntungan yang
maksimal. Dalam proses penyusunan laporan keuangan, perusahaan adalah penyaji
informasi, sedangkan investor dan kreditor adalah pihak yang menerima informasi.
Pastilah disini terjadi asimetri informasi sehingga posisi investor dan kreditor menjadi
lebih lemah karena informasi yang mereka miliki tidak selengkap informasi yang
dimiliki pengelola perusahaan. Untuk meminimalkan gap informasi ini, pengelola
perusahaan dapat membuat pengungkapan dalam laporan keuangannya dan disajikan
dalam catatan laporan keuangan.
Demikian juga ketika mengganti metode akuntansi tertentu yang hasilnya
meningkatkan laba, perusahaan harus mengungkapkannya dalam catatan laporan
keuangan. Dengan demikian, pembaca laporan keuangan mereka setidaknya memahami
bahwa laba yang disajikan lebih besar karena menggunakan metode yang lebih agresif.
Jika investor atau kreditor ingin menggunakan laba yang lebih konservatif, mereka dapat
menyesuaikannya sendiri.
Bagaimana dengan praktik akuntansi yang ilegal?
Di Amerika Serikat, aturan akuntansi tidak memperbolehkan mengapitalisasi biaya
penelitian dan pengembangan menjadi aset. Jika suatu perusahaan mengakui pengeluaran
untuk penelitian dan pengembangan sebagai aset, terjadi aktivitas peningkatan laba
(income increasing). Laba perusahaan naik karena biaya menjadi rendah dan aset
perusahaan bertambah karena pengeluaran tersebut tidak mengurangi laba, tetapi masuk
ke aset.
Di Indonesia, praktik biaya penelitian dan pengembangan ini berbeda dengan di
Amerika Serikat. Di Indonesia, pengeluaran untuk penelitian tidak boleh dikapitalisasi,
tetapi dalam kondisi tertentu pengeluaran untuk pengembangan dapat menjadi bagian
dari aset. Prinsipnya, kondisi tertentu itu menunjukkan pada beberapa kriteria yang
menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut dapat dikembangkan dan memiliki
kepastian manfaat ekonomis pada masa mendatang.
Jadi, perusahaan Indonesia yang go public di Amerika Serikat harus menyesuaikan
10
aturan ini. Jika sampai teknik ini tidak diubah sehingga tidak sesuai aturan akuntansi dan
tidak dikomunikasikan kepada pembaca laporan keuangan melalui pengungkapan, dapat
dikatakan creative accounting yang dilakukan perusahaan adalah ilegal.
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

11. Kesimpulannya, teknik akuntansi yang jika diimplementasikan di Indonesia benar,
ternyata jika diimplementasikan di Amerika Serikat menjadi ilegal. Jadi, praktik
akuntansi yang berlaku umum disuatu tempat belum tentu berlaku umum di tempat lain,
dan juga bukan merupakan praktik akuntansi yang paling benar konsepnya. Jadi,
pertimbangan atau konservatisme akuntansi adalah bagian penting dan tidak terpisahkan
dalam praktik akuntansi.
Creative Accounting bukanlah pengetahuan baru, melainkan hanyalah kumpulan
teknik dan kebijakan akuntansi yang telah ada. Namun, Creative Accounting lebih
banyak dikendalikan oleh keinginan manusia untuk mencapai tujuannya.
2.3.2 Tax Planning
Tax Planning biasanya merujuk pada proses merencanakan usaha dan transaksi
wajib pajak sehingga hutang pajak berada dalam jumlah minimal yang sesuai dengan
peraturan pajak. Namun sebetulnya perencanaan pajak dapat pula mempunyai kondisi
positif konstruktif dalam arti perencanaan pemenuhan kewajiban perpajakan secara
lengkap, benar dan tepat waktu sehingga dapat dihindari pemborosan sumber daya secara
optimal. Dalam Tax Planning, tujuannya adalah mengatur pembayaran pajak atau
meminimalkan kewajiban pajak dengan tidak melanggar aturan yang berlaku. Dengan
demikian, pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya dan tentu saja
akan membantu cashflow perusahaan.
Tax Planning selalu dimulai dengan menyakinkan apakah suatu transaksi terkena
pajak, apabila transaksi tersebut terkena pajak apakah dapat diupayakan untuk
dikecualikan atau dikurangi jumlah pajaknya dan apakah pembayaran pajak tersebut
dapat ditunda pembayarannya. Hal ini sesuai dengan pengertian yang disampaikan oleh
Mohammad Zain sebagai berikut:
“Tax Planning (Perencanaan Pajak) adalah merupakan tindakan penstrukturan
yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada
pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah
bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan
ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak
(tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion)”.
Lumbantoruan (1996 : 354) mengatakan manajemen pajak (Tax Planning) adalah
11
sarana memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar (tidak melanggar undang-undang)
tetapi jumlah pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin untuk memperoleh
laba dan likuiditas yang diharapkan.
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

12. Dari definisi di atas dapat diketahui bahwa Tax Planning merupakan upaya yang
legal karena upaya penghindaran pajak masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak
melanggar peraturan perpajakan. Ide dasarnya adalah usaha pengaturan terlebih dahulu
semua aktivitas perusahaan guna menghindari impak perpajakan yang besar.
Pertimbangan impak perpajakan dilakukan sebelum terjadinya suatu transaksi.
Hal yang sama dirumuskan oleh Spitz mengenai Tax Planning sebagai berikut:
“Arrangement of business and personel affairs in such in way as to attract the
lowest possible incident of tax and pre arrangement of facts in the most tax favored
way”
Ada beberapa istilah yang berkaitan dengan Tax Planning yaitu Tax Avoidance dan
Tax Evasion. Dalam literatur keduanya dibedakan berkaitan dengan masalah legilitasnya.
Sommeifeld menulis:
“Succesful tax planning, or tax avoidance, must be clearly distinguished from tax
evasion. In tax jargon the latter term refers to the illegal reduction of a tax
liability, whereas the former term encompasses only legal means achieving that
some objective”
Tax avoidance (penghindaran pajak) dapat dikatakan legal (tidak melanggar
hukum) karena memanfaatkan celah dari suatu peraturan perundang-undangan (loope
hole) dalam hal memenuhi kewajiban perpajakan. Berbeda dengan tax evasion
(penyelundupan pajak) dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan
perpajakan sehingga dikatakan ilegal. Berdasarkan hasil observasi pelaksanaan tax
planning dapat dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh
pemerintah antara lain:
1. Menentukan bidang usaha (eksportir)
2. Menjadi Pengusaha Ekspor Tertentu (PET)
3. Menentukan tempat lokasi usaha (Bonded Zone)
4. Penangguhan PPN atas pembelian mesin baik local maupun impor
5. Pembebasan Bea Masuk, PPN Impor dan PPh Pasal 22
Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah meminimalkan beban pajak dari
pengenaan sanksi berupa denda dan bunga serta biaya lainnya apabila dilakukan
pemeriksaan oleh Direktorat Jenderal Pajak, karena tidak melanggar peraturan
perpajakan.
12
Early Suandy (2001) memberikan 3 (tiga) rambu-rambu yang harus diperhatikan
dalam Tax Planning sebagai berikut:
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

13. 1. Tidak melanggar ketentuan perpajakan, apabila suatu perencanaan pajak
melanggar peraturan perpajakan maka akan menambah risiko beban pajak yang
lebih besar. Kesalahan dalam menerapkan aturan pajak dapat berakibat dikenakan
sanksi baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi pidana.
2. Secara bisnis masuk akal karena Tax Planning merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari strategi menyeluruh dari perusahaan.
3. Didukung oleh bukti-bukti yang memadai seperti; kontrak, faktur pajak baik
pajak masukan maupun pajak keluaran dengan didukung oleh sistem akuntansi
yang konsisten (accounting treatment). Hal ini sangat penting terutama jika
perusahaan dilakukan audit pajak oleh kantor pajak.
Tax Planning yang diperkenankan menurut Lumbantoruan (1996 : 485 – 486)
dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut:
1. Mencari keuntungan sebesar-besarnya dari pengecualian dan potongan yang
diperkenankan. Misalnya, perusahaan dapat mengurangi penerimaan dengan
jumlah biaya, misalnya pendidikan, perbaikan kantor, pemasaran dan lain-lain.
Maksudnya, daripada mengeluarkan uang untuk membayar pajak lebih besar,
lebih baik untuk kepentingan perusahaan dan manfaatnya bisa dirasakan langsung
oleh perusahaan.
2. Mengambil keuntungan dari pemilihan bentuk perusahaan yang tepat. Misalnya,
jika peredaran bruto satu tahun tidak melebihi Rp600 juta dapat memilih
perusahaan perorangan yang akan dikenakan tarif progresif Pasal 17 dengan tarif
terendah 5%. Lalu bentuk usaha perorangan, firma, dan kongsi lebih
menguntungkan daripada Perseroan Terbatas (PT). Pajak atas penghasilan PT
dikenakan “dua kali”, yakni saat penghasilan diperoleh atau diterima dan saat
pemilik menerima dividen.
3. Mendirikan perusahaan dalam satu jalur usaha agar dapat diatur penggunaan tarif
pajak, potensi penghasilan, kerugian dan aktiva yang bisa dihapus.
4. Menyebarkan penghasilan menjadi beberapa tahun untuk mencegah klasifikasi
kategori pendapatan yang tarifnya tinggi. Bila memungkinkan, pembayaran pajak
bisa ditunda. Penghasilan yang dikenakan tarif 30% dapat dihindarkan dengan
cara menunda penerimaan pada tahun bersangkutan, dan menggeser menjadi
13
penghasilan pada tahun berikutnya.
Beberapa area yang memungkinkan Tax Planning:
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

14. PPh 21, dengan memanfaatkan fasilitas PPh 21 ditanggung pemerintah secara
maksimal. Misalnya membuat sistem penggajian yang diselaraskan dengan fasilitas
tersebut. PTKP karyawan agar dimaksimalkan untuk mengurangi jumlah pajak terutang.
PPh Badan dalam tahun berjalan, dengan menunda faktur, beban dipercepat,
penyusutanmengambil tarif yang paling tinggi (saldo menurun), perolehan aktiva
dimajukan agar dapat segera disusutkan, pembiayaan pembelian aktiva dengan
mengangsur (leasing).
PPN dan PPn BM, dengan memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan,
perusahaan sebaiknya memperoleh barang dan jasa kena pajak (BKP/JKP) dari
Pengusaha Kena Pajak (PKP) agar pajak masukannya dapat dikreditkan. Jangan sampai
ada faktur pajak masukan yang tidak terkreditkan karena keteledoran. Selain itu, dalam
penjualan BKP/JKP yang pembayarannya belum diterima, pembuatan faktur pajak bisa
ditunda sampai akhir bulan berikutnya setelah penyerahan BKP/JKP. Ini akan menunda
pengakuan pendapatan dan menunda PPN Keluaran.
Yang dilarang;
Pada umumnya Wajib Pajak telah mengetahui cara memperkecil kewajiban pajak
dengan menghindari pajak atau tax evasion. Namun hal ini melanggar UU, sehingga
tidak dianjurkan dalam Tax Planning. Menurut Lumbantoruan (1996 : 493 – 494) ada
beberapa tindakan memperkecil pajak yang melanggar UU, diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. Memperkecil penghasilan dengan cara hanya melaporkan sebagian, merendahkan
harga jual, memilih menjual kepada pengusaha non PKP (Faktur Pajak
Sederhana) agar lebih mudah tidak melaporkan penjualannya.
2. Memperbesar harga pokok barang yang dijual dengan cara (a) meninggikan harga
perolehan, (b) membuat pembelian fiktif, membuat faktur PPN masukan fiktif, (c)
membebankan Pajak Masukan yang telah dikreditkan ke dalam perhitungan harga
pokok.
3. Memperbesar beban usaha dengan cara (a) membuat utang fiktif, agar dapat
membuat beban bunga, (b) menbuat seolah-olah ada pengeluaran (beban fiktif)
yang tidak didukung dokumen yang memadai.
4. Meninggikan harga impor dari perusahaan yang ada hubungan istimewa di luar
14
negeri.
5. Merendahkan harga ekspor kepada perusahaan yang ada hubungan istimewa di
luar negeri.
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

15. 6. Merendahkan penghasilan pegawai atau pembayaran lainnya dalam rangka
perhitungan PPh Pasal 21, sementara di dalam perhitungan laba-rugi perusahaan
ditinggikan untuk merendahkan lana kena pajak (PPh Badan).
7. Pembayaran dividen kepada pemegang saham secara terselubung seolah-olah
pembayaran utang.
Strategi dalam Tax Planning
Ada beberapa cara yang biasanya dilakukan atau dipraktekkan wajib pajak untuk
meminimalkan pajak yang harus dibayar, misalnya seperti yang dikemukakan oleh
Sophar Lumbantoruan dalam bukunya akuntansi pajak (1996 : 489) yaitu:
1. Pergeseran pajak (shifting), ialah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari
subjek pajak kepada pihak lain, dengan demikian, orang atau badan yang
dikenakan pajak mungkin sekali tidak menanggungnya.
2. Kapitalisasi, ialah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak
yang akan dibayarkan kemudian oleh pembeli.
3. Transformasi, ialah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh pabrikan dengan
cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
4. Tax Evasion, ialah penghindaran pajak dengan melanggar ketentuan peraturan
perpajakan.
5. Tax Avoidance, ialah penghindaran pajak dengan menuruti peraturan yang ada.
Jadi dapat disimpulkan, bahwa ada strategi-strategi yang bisa diambil oleh wajib
pajak terutama badan, dalam usahanya melaksanakan Tax Planning dengan tujuan
mengatur atau dengan kata lain meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar.
Diantara strategi-strategi tersebut ada yang legal maupun ilegal. Untuk strategi-strategi
atau cara-cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, biasanya
dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah yang ada dalam undang-undang perpajakan
(loopholes).
2.4 Sistem Pajak “Double Irish” dan “Dutch Sandwich” sebagai salah satu Strategi
dalam Tax Planning
Sistem Pajak Irlandia Berganda atau “Double Irish” merupakan Strategi
penghindaran pajak yang berbasis perusahaan multinasional di Amerika Serikat (US)
15
yang bertujuan untuk meminimalkan kewajiban pembayaran pajak perusahaan. Caranya
dengan menggunakan pembayaran antar perusahaan yang memiliki hubungan internal
yang tujuannya untuk mengalihkan pendapatan dari negara yang lebih tinggi pajak ke
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

16. negara yang lebih rendah pajak. Hal tersebut bergantung pada fakta bahwa hukum pajak
Irlandia tidak mengikuti aturan model transfer pricing Amerika Serikat.
Biasanya, perusahaan mengatur hak untuk mengeksploitasi kekayaan intelektual di
luar Amerika Serikat yang dimiliki oleh sebuah perusahaan yang disebut dengan
perusahaan lepas pantai. Hal ini dicapai dengan memasukkan perjanjian pembagian
biaya antar perusahaan induk Amerika Serikat dengan perusahaan lepas pantai ke dalam
aturan model transfer pricing Amerika Serikat. Perusahaan lepas pantai terus menerima
seluruh laba dari hak eksploitasi di luar Amerika Serikat, tanpa membayar pajak
Amerika Serikat atas laba yang dikenakan kecuali jika dan sampai disetorkan ke
Amerika Serikat.
Hal ini disebut dengan sistem pajak “Double Irish”, mengapa? Karena hal tersebut
memerlukan dua perusahaan Irlandia untuk memenuhi kewajiban internal (lihat
penjelasan gambar 1). Perusahaan Irlandia Pertama adalah perusahaan lepas pantai yang
memiliki hak non Amerika Serikat yang berharga. Perusahaan ini merupakan wajib pajak
yang berada dalam kategori negara penganut Tax Heaven seperti perusahaan-perusahaan
yang terletak di Kepulauan Cayman dan Bermuda. Hukum pajak Irlandia menyatakan
bahwa sebuah perusahaan merupakan wajib pajak dimana Manajemen Pusat dan
Manajemen Kontrol berada. Jika sebuah perusahaan tidak tergabung didalamnya, maka
sangat mungkin bagi perusahaan Irlandia pertama tidak menjadi wajib pajak di Irlandia.
Perusahaan Irlandia pertama memiliki hak lisensi atas sebuah perusahaan Irlandia kedua,
sebagai wajib pajak di Irlandia, dengan imbalan royalti substansial atau biaya lainnya.
Perusahaan Irlandia kedua menerima pendapatan dari eksploitasi aset di negara-negara
diluar Amerika Serikat, namun laba kena pajak yang rendah karena royalti atau biaya
yang dibayarkan kepada perusahaan Irlandia kedua merupakan beban yang dapat
dikurangkan. Laba yang tersisa dikenakan pajak Irlandia sebesar 12,5%.
16
Gambar 1. Skema Strategi “Double Irish with Dutch Sandwich”
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

17. Bagi perusahaan dengan kepemilikan utama di Amerika Serikat, pembayaran antar
perusahaan yang memiliki hubungan internal yang terletak di Irlandia mungkin akan
dikenakan pajak non deferrable dan dikenakan pajak sebagai pendapatan sub bagian F
dibawah peraturan Pendapatan Jasa Internal Perusahaan Controller Asing jika kewajiban
internal perusahaan tidak diatur dengan benar. Hal ini dihindari dengan menentukan
Perusahaan Irlandia kedua sebagai perusahaan anak yang sepenuhnya dimiliki oleh
perusahaan Irlandia pertama sebagai wajib pajak negara penganut tax heaven. Dan
kemudian membuat sebuah pemilihan klasifikasi perusahaan untuk perusahaan Irlandia
kedua sebagai perusahaan mandiri yang terpisah dari pemiliknya, yaitu perusahaan
Irlandia pertama. Pembayaran antar dua perusahaan di Irlandia tidak diperkenankan
untuk tujuan pajak Amerika Serikat.
Lebih lanjut mengenai sistem pajak “Dutch Sandwich” untuk Sistem pajak
“Double Irish” yang mengurangi kewajiban pembayaran pajak (lihat penjelasan gambar
2). Negara Irlandia tidak memungut pajak pemotongan atas penerimaan tertentu dari
negara-negara anggota Uni Eropa. Penerimaan dari pendapatan sektor penjualan produk
yang dialihkan oleh perusahaan Irlandia kedua yang memanfaatkan sebuah perusahaan
sheel di Belanda, dengan mengambil keuntungan dari “celah hukum” yang diterapkan
disana. Dana yang dibutuhkan untuk biaya produksi yang dikeluarkan di Irlandia
ditransfer ke Belanda, laba yang tersisa akan ditransfer ke perusahaan Irlandia pertama
yang terletak di Kepulauan Cayman atau Bermuda. Jika dua perusahaan induk Irlandia
dianggap sebagai “roti” dan perusahaan Belanda sebagai “keju”, skema ini disebut
sebagai “Dutch Sandwich”. Pemerintah Irlandia tidak pernah melihat pendapatan penuh
dan oleh karena itu tidak dapat dipaksakan untuk mewajibkan mereka membayar pajak,
bahkan pada saat rendahnya tarif pajak perusahaan Irlandia. Hal yang sama terjadi pada
Luxembourgish dan Swiss Sandwich.
17
Gambar 2. Skema “Dutch Sandwich” untuk Strategi “Double Irish”
Bentuknya sama menyerupai sebuah roti isi
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

18. Penghindaran Pajak melalui Negara Tax Heaven
Dalam konteks perpajakan internasional, ada berbagai skema yang biasa dilakukan
oleh PMA untuk melakukan penghematan pajak yaitu dengan skema seperti (i) Transfer
Pricing, (ii) thin capitalization, (iii) treaty shopping, dan (iv) controlled foreign
corporation (CFC). Di banyak negara, seperti di Israel dan Kanada, telah membuat suatu
ketentuan untuk menangkal praktik unacceptable tax avoidance atau aggressive tax
planning yang dilakukan oleh wajib pajak.
Hal ini disebabkan karena tax planning yang dilakukan oleh wajib pajak tidak lagi
bersifat defensive tax planning lagi tetapi sudah semakin offensive yaitu dengan membuat
suatu transaksi semu yang pada dasarnya tidak ada tujuan bisnisnya atau membuat suatu
entitas usaha di negara-negara yang dikategorikan sebagai tax heaven country. Di
Australia, skema-skema yang dapat dikategorikan sebagai aggressive tax planning oleh
Australian Taxation Office (ATO) adalah sebagai berikut:
1. Transaksi yang dibuat semata-mata untuk tujuan menghindari pajak.
2. Berusaha untuk mendapatkan fasilitas pajak yang sebenarnya fasilitas pajak
tersebut tidak ditujukan kepadanya.
3. Membuat transaksi yang berputar-putar yang akhirnya transaksi tersebut akan
kembali lagi kepadanya (round-robin flow of funds).
4. Penggelembungan nilai aset untuk mendapatkan biaya penyusutan yang besar di
masa yang akan datang.
5. Memanfaatkan suatu entitas usaha di mana penghasilan yang diterima oleh entitas
usaha tersebut dikecualikan sebagai objek pajak.
6. Transaksi bisnis yang melibatkan negara-negara yang dikategorikan sebagai tax
heaven countries.
Transfer Pricing
Penghindaran pajak ke negara tax heaven dapat dilakukan dengan skema transfer
pricing yang biasanya terjadi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa
dan tidak adanya harga pasar wajar. Pada prinsipnya transfer pricing adalah penentuan
harga antara perusahaan dalam satu grup yang sama. Penentuan ini dapat terjadi dalam
rangka transaksi penjualan/pembelian barang dagangan, pemberian jasa, penggunaan hak
paten, pemberian pinjaman, dan sebagainya. Karena transaksi tersebut terjadi antara
18
pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa, maka harga yang terjadi tentu tidak
bersifat arm’s length. Pada akhirnya, terjadinya pergeseran dasar pengenaan pajak dari
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

19. satu negara ke negara lainnya. Itulah sebabnya masalah transfer pricing menjadi masalah
internasional.
Ketentuan mengenai transfer pricing akan menentukan negara mana yang berhak
untuk memajaki laba yang dihasilkan oleh perusahaan yang menjalankan usahanya di
lebih satu negara. Lebih dari 60% nilai perdagangan di suatu negara dihasilkan dari
transaksi yang berhubungan dengan perusahaan multinasional dengan skema transfer
pricing. Penerimaan pajak atas penghasilan dari perusahaan multinasional ini merupakan
bagian penerimaan pajak yang sangat signifikan dari total penerimaan pajak di negara-
negara tempat perusahaan multinasional tersebut beroperasi. Bagi perusahaan
multinasional, isu transfer pricing merupakan isu yang sangat penting.
A transfer pricing system should satisfy three objectives: accurate performance
evalution, goal congruence, and preservation of divisional autonomy. Henry Simamora
sebagaimana yang diunduh oleh Yenni mengatakan bahwa bagi organisasi yang
terdesentralisasi, keluaran dari sebuah divisi dipakai sebagai masukan bagi divisi lain.
Transaksi antar divisi ini mengakibatkan timbulnya suatu mekanisme transfer pricing.
Transfer pricing didefinisikan sebagai suatu harga jual khusus yang dipakai dalam
pertukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan divisi penjual (selling division)
dan biaya divisi pembeli (buying division). Transfer pricing sering juga disebut dengan
intracompany pricing, intercorporate pricing, interdivisional atau internal pricing yang
merupakan harga yang diperhitungkan untuk keperluan pengendalian manajemen atas
transfer barang dan jasa antar anggota (grup perusahaan). Transfer pricing biasanya
ditetapkan untuk produk-produk antara (intermediate product) yang merupakan barang-
barang dan jasa-jasa yang dipasok oleh divisi penjual kepada divisi pembeli. Bila
dicermati secara lebih lanjut, transfer pricing dapat menyimpang secara signifikan dari
harga yang disepakati. Oleh karena itu, transfer pricing juga sering dikaitkan dengan
suatu rekayasa harga secara sistematis yang ditujukan untuk mengurangi laba yang
nantinya akan mengurangi jumlah pajak atau bea dari suatu negara.
Dari uraian di atas nampak bahwa pada prinsipnya praktik transfer pricing (dengan
harga yang tidak sama dengan harga pasar) dapat di dorong oleh alasan pajak (tax
motive) maupun bukan pajak (non-tax motive). Motivasi pajak atas praktik transfer
pricing dilaksanakan dengan sedapat mungkin memindahkan penghasilan ke negara
19
dengan beban pajak terendah atau minimal. Salah satu bentuk pengalihan penghasilan,
misalnya dalam bentuk pembayaran royalti karena dengan sangat langkanya standar
harga (tarif) pasar atas royalti sangat sulit bagi administrasi pajak untuk mengatasinya.
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

20. Masalah transfer pricing ini juga tidak terlepas dari fenomena bisnis perusahaan
besar yang multiunit yang akan melakukan ekspansi usaha ke luar negeri dengan
mengoperasikan usahanya secara desentralisasi dan mengimplementasikan konsep cost-
revenue atau konsep corporate profit center. Disamping itu, masalah ketat/tidaknya
pengawasan aparat pemerintah yang terkait serta kebutuhan informasi, merupakan hal
yang akan mendorong pelaksanaan transfer pricing.
Transfer pricing dilakukan diantara pihak-pihak yang mempunyai hubungan
istimewa dengan mempergunakan harga pasar yang tidak wajar. Jika dilihat dari konteks
penghindaran pajak melalui negara tax heaven, maka praktek transfer pricing dilakukan
kepada pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang berdomisili di negara tax
heaven.
Perusahaan MNCs dikenal kemampuannya untuk memperoleh perlakuan
perpajakan istimewa dari negara-negara berkembang namun demikian mengalihkan
penghasilan yang seharusnya kena pajak di negara berkembang ke negara lain, yang bisa
jadi adalah negara tax heaven. Skema transfer pricing menggunakan negara tax heaven
akan menggerus penerimaan pajak suatu negara karena negara tax heaven cenderung
tarif pajaknya lebih rendah.
2.5 Pengungkapan Australia mengenai strategi “Double Irish Dutch Sandwich” di
Google.Inc
2.5.1 Efisiensi Google.Inc
Efisiensi adalah ratio outputs/inputs. Efisiensi ditentukan terutama oleh
produktivitas SDM yang biasanya diukur dari output per satuan pekerja. Meningkatkan
efisiensi dicapai dengan menurunkan biaya produksi. Sejak tahun 2005 lalu Google telah
menggunakan desain kustom untuk server datanya, sambil terus meningkatkan efisiensi
desain tersebut. Google memiliki server yang dirancang khusus dalam rangka mencapai
efisiensi energi maksimum. Beberapa aspek yang mereka desain meliputi: Baterai 12v
dibangun ke setiap server dan pasokan daya yang hanya menggunakan rell 12v, bukan
kombinasi dari 12v/5v. Google telah melihat efisiensi penggunaan baterai setinggi
99,9%. Ini kira-kira 4%-7% meningkat dari menggunakan sistem konvensional UPS.
Google benar-benar telah menampilkan bahwa mereka memiliki kemampuan untuk
20
membuat perusahaan mereka menjadi perusahaan yang mengutamakan hemat listrik.
Google adalah salah satu dari sedikit perusahaan yang terbuka dan secara aktif mencoba
untuk mengurangi konsumsi energi mereka. Perusahaan Google juga berfokus pada data
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

21. center masalah seperti distribusi daya, pendinginan, dan memastikan udara panas dan
dingin tidak merusak kinerja. Google data center kini telah mencapai tingkat efisiensi
Badan Perlindungan Lingkungan, dengan menggunakan teknologi canggih. Upaya
efisiensi dengan cara menekan biaya pajak juga dilakukan sehingga perusahaan internet
raksasa itu bisa menghemat pengeluaran pajak sampai 3,1 miliar dollar AS dalam tiga
tahun terakhir atau 26% pendapatan tahun lalu. Untuk menghindari pajak dari
pendapatannya di luar AS, Google mendistribusikan pendapatan ke beberapa negara.
Pengalihan keuntungan Google ke negara lain dilakukan secara legal berdasarkan
ketentuan dengan memanfaatkan aturan yang sering disebut Double Irish dan Dutch
Sandwich. Pendapatan iklan online yang diperoleh dari Inggris yang terkenal
menerapkan pajak tinggi hingga 28% dan negara Eropa lainnya langsung dialihkan ke
Irlandia yang mengenakan pajak 12,5%. Namun, tak sampai dipotong pajak, pendapatan
tersebut dilarikan ke Belanda yang pajaknya rendah.
2.5.2 Sistem Pajak di Australia
Kebijakan penerapan sistem perpajakan di Australia ditangani oleh dua departemen
atau terpisah menjadi dua bagian fungsi, yakni untuk fungsi kebijakan ditangani oleh The
Treasury dan fungsi administrasi ditangani oleh Australian Tax Office (ATO). Kebijakan
perpajakan di Australia senantiasa di pantau dan dievaluasi setiap tahunnya oleh
pemerintah. Sehingga, pemerintah Australia selalu mengamandemenkan UU
perpajakannya setiap tahun, dengan demikian, jika terjadi permasalahan dalam
penerapannya dapat segera diselesaikan dan tidak berlarut-larut.
Jenis-jenis pajak di Australia meliputi Individual Income Tax (Pajak Penghasilan
Perorangan), Company Income Tax (Pajak Pendapatan Perusahaan), Payroll Tax (Pajak
Gaji), Property Tax (Land Tax) (Pajak Properti dan Bangunan), Fringe Benefit Tax
(Pajak Pendapatan Tambahan/Bonus), Goods & Services Tax (GST) (Pajak Barang dan
Jasa), Excise (Cukai), Transfer Duty (Perpindahan Jabatan), dan Other Tax (Pajak
lainnya).
Pemerintah Australia sudah menerapkan self assessment sistem dalam pemungutan
pajak dan pemerintah hanya sekedar mengawasi saja. Dikarenakan sistem yang sudah
dibangun secara teratur, maka para wajib pajak kecil kemungkinannya untuk tidak
21
„ngemplang‟ pajak atau tidak membayar pajak. Pengalaman pribadi, setiap calon tenaga
kerja atau yang akan diterima bekerja wajib memiliki TFN (Tax File Number) atau kalau
di Indonesia NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), dan nomor tersebut wajib diisikan ke
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

22. formulir pengajuan bekerja, karena oleh perusahaan gaji atau pendapatan pekerja
tersebut akan langsung dipotong sebelum diterima. Secara umum, transaksi pembayaran
pajak dilakukan secara langsung dipotong sebelum diterima. Secara umum, transaksi
pembayaran pajak dilakukan secara langsung melalui Account Bank yang juga wajib
dimiliki oleh setiap „employe‟ di Australia.
2.3.4 Strategi Google Siasati Kewajiban Bayar Pajak di Australia
Double Irish Dutch Sandwich, ini bukan nama roti, tapi metode penghindaran
pajak yang dilakukan Google Inc. meskipun terbilang legal, namun strategi untuk
meminimalkan pembayaran pajak ini diungkap oleh Australia. Negeri Kanguru itu kini
tengah menyiapkan aturan untuk mencegah perusahaan-perusahaan multinasional
mengalihkan pendapatannya dari Australia ke negara berpajak rendah. Tak hanya
Australia, Inggris, dan Jerman juga melakukan hal serupa. Mereka ingin perusahaan
multinasional membayar pajak semestinya, bahkan mereka sudah mendesak G20 untuk
bekerja sama melindungi penerimaan pajak negara.
Dalam pidato yang tidak biasa pada 22 November lalu, Asisten Menteri Keuangan
Australia David Bradbury langsung menembak Google Inc. Ia menggambarkan detil
strategi yang digunakan Google untuk meminimalkan pajak perusahaan. “Menyebut
nama perusahaan ini bukan sesuatu yang biasa saya lakukan” tegasnya. Ia menjelaskan,
struktur pajak Google meliputi strategi bernama Double Irish Dutch Sandwich. Disini,
pendapatan Google dialihkan ke Irlandia, kemudian unit Irlandia itu membayar royalty
ke anak usaha Google di Belanda, lalu royalty itu dibayarkan lagi ke perusahaan Irlandia
kedua yang dikendalikan di Bermuda. Bermuda adalah negara yang tak mengenakan
pajak perusahaan (lihat penjelasan gambar 3).
22
Gambar 3. Detil strategi yang digunakan Google untuk meminimalkan pajak perusahaan
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

23. Dokumen regulator Australia menunjukkan bahwa anak usaha Google di Australia
membayar pajak sejumlah A$ 781.471 (US$ 815.074) tahun lalu. Angka ini hanya
0,004% dari pendapatannya, yang mencatatkan rugi bersih A$ 3,9 juta. Pendapatan
Google Australia lebih banyak berasal dari perjanjian layanan dengan induk
perusahaannya di Amerika Serikat dan unit-unit di Irlandia dan Singapura, ketimbang
langsung dari pelanggan Australia. “Sementara transaksi dari hari ke hari antara
perusahaan iklan Australia mungkin dengan Google Australia, di kontrak tertulis yang
diteken perusahaan-perusahaan iklan itu, mereka membeli iklan dari anak usaha Google
di Irlandia,” ungkap Bradbury. Media-media Australia mengatakan seharusnya
pendapatan Google Australia dari iklan lebih dari A$ 1 Miliar. Jurubicara Google
melalui pernyataan tertulis lewat email menyatakan bahwa Google sudah mematuhi
semua hukum pajak Australia.
Sukses Australia bergantung ke Negara lain
Saat ini, pemerintah Australia tengah menyusun draf proposal yang mencakup
aturan untuk mencegah pengalihan laba perusahaan. Mereka juga membentuk tink-tank
untuk menganalisis strategi yang digunakan perusahaan multinasional dalam mengurangi
tagihan pajak mereka. Namun, keberhasilan Australia menertibkan pembayaran pajak
perusahaan tergantung juga dari kerja samanya dengan negara lain.
“Sangat penting bagi Australia untuk bekerja sama dengan rekan-rekannya di luar
negeri untuk perubahan ini. Jika tidak, ia akan berakhir sebagai negara yang
memperkarakan pembagian kue pasar. Jika Australia menaikkan pendapatan pajak dari
sebuah transaksi, artinya negara-negara lain akan mendapat keuntungan pajak yang lebih
rendah atas transaksi untuk,” ujar Paul Stacey, penasihat pajak dari Institute of Chartered
Accountants. Ia mengatakan, negara-negara besar perlu ikut membatasi transaksi
perusahaan dengan negara-negara berpajak rendah seperti Irlandia dan Bermuda (lihat
penjelasan gambar 4).
23
Gambar 4. Ilustrasi Pembayaran Pajak Perusahaan-Perusahaan Multinasional AS
Terlihat Pendapatan Google sebesar US$5,8 dengan Pajak hanya 0,2%
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

24. BAB III
PENUTUP
3.1 KESIMPULAN
Banyak orang baik secara pribadi maupun kelompok merasa enggan untuk membayar
pajak. Keengganan ini bisa jadi disebabkan karena tidak adanya kontra prestasi langsung
yang diberikan akibat pembayaran tersebut, bisa juga karena pajak itu oleh mereka
dianggap beban sehingga ada usaha-usaha untuk menguranginya. Untuk perusahaan besar,
mengatur jumlah pajak seminimal mungkin akan sangat bermanfaat bagi mereka, karena
ada aliran kas (cash flow) yang nantinya dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk
kepentingan perusahaan lainnya, dalam artian untuk pengeluaran-pengeluaran yang
berhubungan langsung dengan kegiatan pokok perusahaan.
Yang paling penting dalam hal mengatur jumlah pajak yang harus dibayar sehingga
seminimal mungkin adalah pengetahuan yang mendalam tentang peraturan-peraturan
perpajakan itu sendiri. Karena, hal tersebut dilakukan dengan memanfaatkan celah-celah
atau hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang (loopholes).
Ada beberapa strategi yang bisa dilakukan dalam meminimalkan jumlah pajak yang
harus dibayar yaitu penggeseran (shifting), kapitalisasi, transformasi, penghindaran
(avoidance) dan penyelundupan (evasion). Semua strategi diatas merupakan bagian dari
tax planning. Tax planning memberikan suatu formula umum yang bisa digunakan untuk
mengatur secara sistematis jumlah pajak yang harus dibayar. Di dalam formula umum ini,
ada item-item yang nantinya harus menjadi pusat perhatian dari wajib pajak atau apabila
menggunakan konsultan adalah tax planner.
3.2 SARAN
Penulis mengharapkan kita dapat melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan
dengan baik sesuai tujuan perencanaan pajak itu sendiri dan untuk membantu pemerintah
dalam pembangunan melalui pembayaran pajak yang benar.
24
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

25. DAFTAR PUSTAKA
Sulistiawan, Dedhy dkk. CREATIVE ACCOUNTING : Mengungkap Manajemen Laba
dan Skandal Akuntansi. Penerbit Salemba Empat. Jakarta : 2011
E-Book:
- Jurnal Akuntansi Puslit Petra mengenai “Tax Planning : Sebuah Pengantar Sebagai
Alternatif Meminimalkan Pajak” oleh Yenni Mangoting (Dosen Fakultas Ekonomi,
Jurusan Akuntansi – Universitas Kristen Petra
- Makalah Hukum mengenai “Hukum Pajak Internasional dan Permasalahannya”
oleh Maya Dwi Astanty, SH
- Artikel Ekonomi Internasional mengenai “Internasional Tax Planning” oleh Aris
Aviantara
- Artikel Ekonomi Internasional mengenai “Australia Ungkap Strategi Pengurangan
Pajak Google” oleh Kontan.co.id
- Jurnal Ekonomi Internasional mengenai “Gambaran Penghindaran Pajak Melalui
Negara Tax Heaven” oleh Irfansyah (Mahasiswa FISIP Universitas Indonesia 2010)
Penelurusan Website:
- www.google.com/strategigooglesiasatikewajibanbayarpajak
- www.wikipedia.com/doubleirishanddutchsandwich
25
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL

26. 26
JIANTARI C 301 09 013 | AKUNTANSI INTERNASIONAL