2. Nirlaba
Organisasi Nirlaba adalah organisasi
nirlaba adalah salah satu lembaga yang tidak
mengutamakan laba dalam menjalankan usaha
atau kegiatan.
3. Perbedaan Nirlaba dan Laba
• Organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber
pendanaan.
• Berbeda dengan organisasi laba yang telah memiliki
sumber pendanaan yang jelas, yakni dari keuntungan
usahanya.
• Dalam hal penyebaran tanggung jawab, pada
organisasi laba telah jelas siapa yang menjadi Dewan
Komisaris, yang kemudian memilih seorang Direktur
Pelaksana.
• Sedangkan pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah
dilakukan. Anggota Dewan Komisaris bukanlah pemilik
organisasi.
4. Ciri-ciri Organisasi Nirlaba
• Sumber daya entitas berasal dari para penyumbang yang
tidak mengharapakan pembayaran kembali atas manfaat
ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang
diberikan.
• Menghasilkan barang atau jasa tanpa bertujuan memupuk
laba, dan kalau suatu entitas menghasilkan laba, maka
jumlahnya tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau
pemilik entitas tersebut.
• Tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi
bisnis, dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi
nirlaba tidak dapat dijual, dialihkan, atau ditebus kembali,
atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi
pembagian sumber daya entitas pada saat likuiditas atau
pembubaran entitas.
5. Konsep Dasar Pemikiran Akuntansi
Organisasi Nirlaba
Di Amerika Serikat (AS), Financial Accounting Standard Board (FASB) telah
menyusun tandar untuk laporan keuangan yang ditujukan bagi para pemilik entitas atau pemegang
saham, kreditor dan pihak lain yang tidak secara aktif terlibat dalam manajemen entitas
bersangkutan, namun mempunyai kepentingan. FASB juga berwenang untuk menyusun standar
akuntansi bagi entitas nirlaba nonpemerintah, sementara US Government Accountingg Standard
Board (GASB) menyusun standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk pemerintah pusat dan
federal AS.
Di Indonesia, Departemen Keuangan RI membentuk Komite Standar Akuntansi Keuangan
Pemerintah Pusat dan Daerah. Organisasi penyusun standar untuk pemerintah itu dibangun
terpisah dari FASB di AS atau Komite Standar Akuntansi Keuangan-Ikatan Akuntan Indonesia di
Indonesia karena karateristik entitasnya berbeda. Entitas pemerintah tidak mempunyai pemegang
saham atau semacamnya, memberikan pelayanan pada masyarakat tanpa mengharapkan laba, dan
mampu memaksa pembayar pajak untuk mendukung keuangan pemerintah tanpa peduli bahwa
imbalan bagi pembayar pajak tersebut memadai atau tidak memadai.
International Federation og Accountant (IFAC) membentuk IFAC Public Sector Committee (PSC)
yang bertugas menyusun International Public Sector Accounting Standartd (IPSAS). Istilah Public
Sector di sini berarti pemerintah nasional, pemerintah regional (misalnya Negara bagian, daerah
otonom, provinsi, daerah istimewa), pemerintah local (misalnya kota mandiri), dan entitas
pemerintah terkait (misalnya perusahaan Negara, komisi khusus). Dengan demikian PSC tidak
menyusun standar akuntansi sector public nonpemerintah.
6. Pajak
• Banyak yang bertanya, apakah organisasi nirlaba, yang
mana mereka tidak mengambil keuntungan dari apapun,
akan dikenakan pajak? Sebagai entitas atau lembaga, maka
organisasi nirlaba merupakan subyek pajak. Artinya,
seluruh kewajiban subyek pajak harus dilakukan tanpa
terkecuali. Akan tetapi, tidak semua penghasilan yang
diperoleh yayasan merupakan obyek pajak.
• Pemerintah Indonesia memperhatikan bahwa badan sosial
bukan bergerak untuk mencari laba, sehingga
pendapatannya diklasifikasikan atas pendapatan yang
obyek pajak dan bukan obyek pajak. Namun di banyak
negara, organisasi nirlaba boleh melamar status sebagai
bebas pajak, sehingga dengan demikian mereka akan
terbebas dari pajak penghasilan dan jenis pajak lainnya
7. Organisasi nirlaba di beberapa negara
Indonesia
Di Indonesia, organisasi nirlaba telah berkembang cukup pesat, terutama di bidang
keagamaan serta advokasi. Selain itu, dibidang pendidikan kini juga mulai berkembang, seperti
yang dilakukan oleh Internews Indonesia, dimana mereka melakukan bimbingan bagi para
jurnalis.
Amerika Serikat
Perkembangan organisasi nirlaba di Amerika Serikat telah sangat jauh lebih maju
dibanding Indonesia, terutama dalam bidang keagamaan. Amandemen Pertama Amerika Serikat
menjamin kebebasan beragama bagi masyarakatnya. Bagaimanapun, organisasi nirlaba relijius
seperti gereja, tunduk kepada lebih sedikit sistem pelaporan pemerintah pusat dibanding dengan
banyak organisasi lain.[3] Dalam hal perpajakan, organisasi nirlaba relijius di Amerika Serikat juga
dikecualikan dari beberapa pemeriksaan ataupun peraturan, yang membedakannya dengan
organisasi non relijius.
Kanada
Di Kanada, organisasi nirlaba yang mengambil format derma biasanya harus dicatatkan
di dalam Agen Pendapatan Kanada (Canada Revenue Agency).
Kerajaan Inggris
Di Inggris dan Wales, organisasi nirlaba yang mengambil format derma biasanya harus
dicatatkan di dalam Komisi Pengawasan Derma. Di Skotlandia, Kantor Pengatur Derma Skotlandia
juga melayani fungsi yang sama. Berbeda dengan organisasi nirlaba di Amerika Serikat, seperti
serikat buruh, biasanya tunduk kepada peraturan yang terpisah, dan tidak begitu dihormati
sebagaimana halnya derma dalam hal pengertian teknis.
8. PSAK 45
Laporan keuangan organisasi nirlaba meliputi laporan posisi
keuangan pada akhir periode laporan, laporan aktivitas serta laporan arus
kas untuk suatu periode pelaporan, dan catatan atas laporan keuangan.
Tujuan laporan posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi
mengenai aktiva, kewajiban, dan aktiva bersih dan informasi mengenai
hubungan di antara unsur-unsur tersebut pada waktu tertentu.
Informasi dalam laporan posisi keuangan yang digunakan bersama
pengungkapan dan informasi dalam laporan keuangan lainnya, dapat
membantu para penyumbang, anggota organisasi, kreditur dan pihak-
pihak lain untuk menilai:
kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara berkelanjutan dan
likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk memenuhi
kewajibannya, dan kebutuhan pendanaan eksternal.
9. Laporan Posisi Keuangan
Laporan Posisi Keuangan / Neraca
Laporan ini bertujuan untuk menyediakan
informasi mengenai aset, kewajiban, dan aset bersih dan
informasi mengenai hubungan di antara unsur-unsur
tersebut pada waktu tertentu. Informasi ini dapat
membantu para penyumbang, anggota organisasi,
kreditur dan pihak-pihak lain untuk menilai:
• Kemampuan organisasi untuk memberikan jasa secara
berkelanjutan, dan
• Likuiditas, fleksibilitas keuangan, kemampuan untuk
memenuhi kewajibannya, serta kebutuhan pendanaan
eksternal.
10. Klasifikasi Aktiva Bersih Terikat/Tidak
Terikat
• Aset bersih tidak terikat. Aset bersih jenis ini umumnya meliputi pendapatan dari jasa,
penjualan barang, sumbangan, dan dividen atau hasil investasi, dikurangi beban untuk
memperoleh pendapatan tersebut. Batasan terhadap penggunaan aset bersih tidak
terikat dapat berasal dari sifat organisasi, lingkungan operasi, dan tujuan organisasi yang
tercantum dalam akte pendirian, serta dari perjanjian kontraktual dengan pemasok,
kreditur dan pihak lain yang berhubungan dengan organisasi.
• Aset bersih terikat temporer. Pembatasan ini bisa berupa pembatasan waktu maupun
penggunaan, ataupun keduanya. Contoh pembatasan temporer ini bisa berlaku
terhadap (1) sumbangan berupa aktivitas operasi tertentu, (2) investasi untuk jangka
waktu tertentu, (3) penggunaan selama periode tertentu dimasa depan, atau (4)
pemerolehan aset tetap. Informasi mengenai jenis pembatasan ini dapat disajikan
sebagai unsur terpisah dalam kelompok aset bersih terikat temporer atau disajikan
dalam catatan atas laporan keuangan.
• Aset bersih terikat permanen. Pembatasan ini bisa dilakukan terhadap (1) aset seperti
tanah atau karya seni yang disumbangkan untuk tujuan tertentu, untuk dirawat dan
tidak untuk dijual, atau (2) aset yang disumbangkan untuk investasi yang mendatangkan
pendapatan secara permanen. Kedua jenis pembatasan ini dapat disajikan sebagai
unsur terpisah dalam kelompok aset bersih yang penggunaannya dibatasi secara
permanen atau disajikan dalam catatan atas laporan keuangan.
11. Laporan Aktivitas
Laporan Aktivitas menyediakan informasi
mengenai pengaruh transaksi dan peristiwa lain yang
mengubah jumlah dan sifat aset bersih, hubungan antar
transaksi, dan peristiwa lain, dan bagaimana penggunaan
sumber daya dalam pelaksanaan berbagai program atau
jasa. Perubahan aset bersih dalam laporan aktivitas
biasanya melibatkan 4 jenis transaksi, yaitu pendapatan,
beban, gains and losses, dan reklasifikasi aset bersih.
Seluruh perubahan aset bersih ini nantinya akan
tercermin pada nilai akhir aset bersih yang disajikan
dalam laporan posisi keuangan.
