Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memainkan peran penting dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia melalui tugas-tugas koordinasi, supervisi, monitoring, penyelidikan, pencegahan, dan penuntutan kasus korupsi secara independen tanpa pengaruh kekuasaan manapun.

1. Komisi Pemberantasan Korupsi
Peranan KPK
Dalam
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

2. • Bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini
terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan
keuangan negara, tetapi juga telah merugikan
pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan
ekonomi masyarakat secara luas, sehingga
tindak pidana korupsi perlu digolongkan
sebagai kejahatan yang pemberantasannya
harus dilakukan secara luar biasa.

3. 3
Apa yang dimaksud dengan KORUPSI ?
Definisi Korupsi secara gamblang dijelaskan dalam 13 buah pasal
dalam UU 31/ 1999 jo UU 20/2001
30 Bentuk / jenis TPK, dengan pengelompokan sbb:
1. Kerugian Keuangan Negara
- Pasal 2
- Pasal 3
2. Suap – Menyuap
- Pasal 5 ayat (1) huruf a - Pasal 11
- Pasal 5 ayat (1) huruf b - Pasal 6 ayat (1) huruf a
- Pasal 13 - Pasal 6 ayat (1) huruf b
- Pasal 5 ayat (2) - Pasal 6 ayat (2)
- Pasal 12 huruf a - Pasal 12 huruf c
- Pasal 12 huruf b - Pasal 12 huruf d

4. 4
3. Penggelapan dalam jabatan
- Pasal 8
- Pasal 9
- Pasal 10 huruf a
- Pasal 10 huruf b
- Pasal 10 huruf c
4. Pemerasan
- Pasal 12 huruf e
- Pasal 12 huruf g
- Pasal 12 huruf h
5. Perbuatan curang
- Pasal 7 ayat (1) huruf a
- Pasal 7 ayat (1)huruf b
- Pasal 7 ayat (1) huruf c
- Pasal 7 ayat (1) huruf d
- Pasal 7 ayat 2
- Pasal 12 huruf h
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan
- Pasal 12 huruf I
7. Gratifikasi
- Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

5. Rumusan TPK
• Rumusan dalam UU No. 31 tahun 1999:
– Pasal 2 (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub a UU no. 3/71)‫‏‬
• Setiap orang (orang perseorangan termasuk korporasi)‫‏‬
• Perbuatan melawan hukum
• memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
• Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
– Pasal 3 (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub b UU no. 3/71)‫‏‬
• Setiap orang (orang perseorangan termasuk korporasi)‫‏‬
• Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
• menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan
• Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
– Pasal 13 (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub d UU No. 3/71)‫‏‬
• Setiap orang (orang perseorangan termasuk korporasi)‫‏‬
• yang memberi hadiah atau janji
• kepada pegawai negeri
• dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau
kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan
atau kedudukan tersebut.

6. • Rumusan dalam UU No. 20 tahun 2001:
a. Kelompok delik penyuapan
1) Pasal 5, 6, dan 11;
b. Kelompok delik penggelapan dalam jabatan
1) Pasal 8, 9, dan 10;
c. Delik pemerasan dalam jabatan
1) Pasal 12
d. Delik yang berkaitan dengan pemborongan
1) Pasal 7
e. Delik Gratifikasi (pasal 12 B dan 12 C)‫‏‬
• Poin a, b, c, dan d diatas merupakan delik-delik yang
diadopsi dari KUHP ( berasal dari pasal 1 ayat 1 sub c
UU no. 3/71)‫‏‬
Rumusan TPK

7. 7
Tindak Pidana Lain
yang berkaitan dengan TPK :
1. Merintangi Proses pemeriksaan perkara Korupsi :
- Pasal 21
2. Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan tidak benar
:
- Pasal 22 jo. Pasal 28
3. Bank yang tidak memberikan keterangan rekening tersangka:
- Pasal 22 jo. Pasal 29
4. Saksi atau ahli yang tidak memberi keterangan atau memberi
keterangan palsu :
- Pasal 22 jo.Pasal 35
5. Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan
keterangan atau memberi keterangan palsu
6. Saksi yang membuka identitas pelapor :
- Pasal 24 jo. Pasal 31

8. 8
Pasal 12 B UU 20/2001
(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara
negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan
jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau
tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:
a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih,
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan
oleh penerima gratifikasi;
b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah),
pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut
umum.
(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara
seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda
paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan
paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

9. 9
Pasal 12 C
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) tidak
berlaku, jika penerima melaporkan gratifikasi yang diterimanya
kepada Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
(2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib
dilakukan oleh penerima gratifikasi paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kerja terhitung sejak tanggal gratifikasi tersebut diterima.
(3) Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam waktu paling
lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal menerima laporan
wajib menetapkan gratifikasi dapat menjadi milik penerima atau
milik negara.
(4) Ketentuan mengenai tata cara penyampaian laporan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) dan penentuan status gratifikasi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dalam Undang-
undang tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

10. 10
Pengertian Gratifikasi menurut penjelasan
pasal 12 B UU No. 20 Tahun 2001
• pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian
uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa
bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan
wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya.
Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri
maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan
menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana
elektronik .
• Pengecualian :Undang-Undang No. 20 Tahun 2001
Pasal 12 C ayat (1):
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B
ayat (1) tidak berlaku, jika penerima melaporkan
gratifikasi yang diterimanya kepada Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

11. Hakikat 10 Tipikor di Bidang Public Procurement
1. Pemberian Suap/Sogok (Bribery)‫‏‬
2. Penggelapan (Embezzlement)‫‏‬
3. Pemalsuan (Fraud)‫‏‬
4. Pemerasan (Extortion)‫‏‬
5. Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang (Abuse of Power)‫‏‬
6. Pertentangan Kepentingan/Memiliki Usaha Sendiri (Internal/Insider Trading)
7. Pilih Kasih (Favoritism)‫‏‬
8. Menerima Komisi (Commision)‫‏‬
9. Nepotisme (Nepotism)‫‏‬
10. Kontribusi atau Sumbangan Ilegal (Illegal Contribution)‫‏‬

12. KPK

13. UU No. 30 Tahun 2002
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah
lembaga negara yang dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya bersifat
independen dan bebas dari pengaruh
kekuasaan manapun.
Pengertian “kekuasaan manapun” adalah
kekuatan yang dapat mempengaruhi tugas dan
wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi atau
anggota Komisi secara individual dari pihak
eksekutif, yudikatif, legislatif, pihak-pihak lain
yang terkait dengan perkara tindak pidana
korupsi, atau keadaan dan situasi ataupun
dengan alasan apapun.

14. LATAR BELAKANG DIBENTUKNYA KPK
UU No. 31 Tahun 1999
Tentang Tindak Pidanan Korupsi
jo.
UU No. 20 Tahun 2001
TAP MPR No. XI/MPR/1998
Tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas KKN
UU No. 28 Tahun 1999
Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas KKN
UU No. 30 Th. 2002
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

15. Pemberantasan TPK
•Ps. 1 butir 3 UU No. 30/2002
– Pemberantasan TPK adalah serangkaian
tindakan untuk : mencegah dan
memberantas TPK melalui upaya koordinasi,
supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-
penuntutan dan pemeriksaan di sidang
pengadilan dengan peran serta masyarakat

16. Tanggung Jawab KPK (Pasal 20)‫‏‬
UU No. 30 Tahun 2002
KPK mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya
Kepada PUBLIK, dengan cara:
KPK menyampaikan laporannya secara terbuka dan berkala
kepada Presiden RI, DPR RI, dan BPK
1
2
- wajib audit atas kinerja & pertanggungjawaban keuangan
- menerbitkan laporan tahunan
- membuka akses informasi

17. 17
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (ps. 1 butir 3)
adalah
serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas TPK melalui upaya
koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan-penyidikan-penuntutan dan
pemeriksaan di sidang pengadilan dengan peran serta masyarakat.
Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan
tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan
manapun (pasal 3)
Koordinasi
(Pasal 7)
TUGAS
KPK
Supervisi
(Pasal 8)
Penyelidikan,
Penyidikan &
Penuntutan
(Pasal 11)
Pencegahan
(Pasal 13)
Monitoring
(Pasal 14)
1. networking 
counterpartner
2. tidak memonopoli
tugas dan wewenang
lid-dik-tut;
3. trigger mechanism

18. 18
Tugas Koordinasi (Pasal 7)
Dalam melaksanakan tugas koordinasi, KPK berwenang:
a. Mengkoordinasikan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan TPK
b. Menetapkan sistem pelaporan dlm
kegiatan pemberantasan TPK
c. Meminta informasi tentang kegiatan
pemberantasan TPK kepada instansi terkait
d. Melaksanakan dengar pendapat &
pertemuan dg instansi yang berwenang
melakukan pemberantasan TPK
e. Meminta laporan instansi terkait
ttg pencegahan TPK
BPKP
Itjen Dep Bawasda
Kepolisian
Kejaksaan
BPK

19. 19
Tugas Supervisi (Pasal 8)
Dalam melaksanakan tugas supervisi, KPK berwenang:
Melakukan pengawasan, penelitian, atau
penelaahan thd instansi yg menjalankan tugas
dan wewenang berkaitan dg pemberantasan
tpk, dan instansi yg melaksanakan pelayanan
publik
Mengambil alih penyidikan atau penuntutan
thd pelaku tpk yang sedang dilakukan oleh
kepolisian atau kejaksaan
BPK
BPKP
Itjen Dep
Bawasda
Departemen, LPND,
Kementerian
(pelayanan publik)
Kepolisian
Kejaksaan
(1)
Pasal
9, 10
Kepolisian Kejaksaan

20. 20
Tugas Monitoring (Pasal 14)
KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb:
Melakukan pengkajian thd sistem
pengelolaan administrasi
di semua lembaga negara
& pemerintah
Memberi saran perubahan jika
berdasarkan hasil pengkajian,
sistem pengelolaan administrasi
tersebut berpotensi korupsi
Kepada semua pimpinan
lembaga negara &
pemerintah
Melaporkan jika saran KPK
mengenai usulan perubahan
tersebut tidak diindahkan
Kepada :
Presiden, DPR, & BPK

21. 21
Tugas Pencegahan (Pasal 13)
UU No. 30 Tahun 2002
KPK berwenang melakukan tugas dan langkah pencegahan sbb:
Melakukan pendaftaran dan pemeriksaan thd laporan harta
kekayaan penyelenggara negara
Menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi
Menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi
pada setiap jenjang pendidikan
Merancang dan mendorong terlaksananya program
sosialisasi pemberantasan TPK
Melakukan kerja sama bilateral atau multilateral
dalam pemberantasan TPK
Melakukan kampanye antikorupsi kpd masyarakat
umum
Depdiknas &
semua Lemb.
pendidikan lain
Media
Massa, LSM,
Lemb keagamaan
Masy umum
Luar
negeri

22. Alasan Pengambilalihan Penyidikan & Penuntutan
(Pasal 9, 10)‫‏‬
UU No. 30 Tahun 2002
Laporan masyarakat ttg TPK tidak ditindaklanjuti
(2)‫‏‬
Proses penanganan TPK berlarut-larut / tertunda
tunda tanpa alasan yg dapat dipertanggungjawabkan
Penanganan TPK ditujukan untuk melindungi pelaku
TPK yg sesungguhnya
Penanganan TPK mengandung unsur korupsi
Hambatan penanganan TPK karena campur tangan
dari eksekutif, yudikatif, atau legislatif
Keadaan lain yg menurut kepolisian/kejaksaan,
penanganan TPK sulit dilaksanakan dg baik dan dapat
dipertanggungjawabkan
KPK
memberitahuk
an kpd
penyidik/
penuntut
umum

23. Undang-Undang No. 30/2002 tentang Komisi
Pemberantasan Korupsi
• Pasal 6 huruf c : KPK mempunyai tugas melakukan penyelidikan,
penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
• Pasal 11
√ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf c, Komisi Pemberantasan Korupsi berwenang melakukan
penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan tindak pidana korupsi yang:
a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain
yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh
aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
b. mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah).
• (Kewenangan KPK untuk melakukan penyelidikan-penyidikan-
penuntutan hanya terbatas “khusus” terhadap tindak pidana korupsi
butir a, b, dan c pasal 11)‫‏‬

24. PERAN SERTA
MASYARAKAT
Pengaduan/
Informasi
PENGADILAN TPK
(ADHOCK)‫‏‬
PENYELIDIKAN
PENYIDIKAN
PENUNTUTAN
1. Melibatkan aparat penegak
hukum, penyelenggara negara,
dan orang lain yang ada
kaitannya dengan TPK yang
dilakukan oleh aparat penegak
hukum atau “penyelenggara
negara (UU 28/99)‫‏‬
2. Mendapat perhatian yang
meresah kan masyarakat,
dan/atau
• Menyangkut kerugian negara >
satu milyar
K A S U S
Meminta bantuan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan
Meminta bantuan pencarian, penyitaan, pencarian barang bukti di luar
negeri
Menghentikan transaksi untuk sementara/ mencabut sementara
perijinan/lisensi/ konsesi
Meminta data kekayaan & perpajakan tersangka
Memerintahkan pemberhentian sementara tersangka dari jabatannya
Memerintahkan pemblokiran rekening milik tersangka atau terdakwa
atau pihak lain yang terkait
Meminta keterangan ttg keadaan keuangan tersangka atau terdakwa
Memerintahkan pelarangan ke luar negeri
Menyadap & merekam pembicaraan
Kewenangan KPK (pasal 12 UU No. 30 tahun 2002)‫‏‬
Segala kewenangan
dalam KUHAP
(UU No. 8 th. 1981)
juga dimiliki oleh KPK
Dimungkinkan untuk dilakukan
upaya hukum banding ke
pengadilan tinggi TPK dan Kasasi ke
Mahkamah Agung

25. Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan TPK
•Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999(pasal 41 dan 42):
Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud diwujudkan dalam
bentuk :
a.hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan
telah terjadi tindak pidana korupsi;
b.hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan
memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana
korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana
korupsi;
c.hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab
kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana
korupsi;
d.hak untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan tentang laporannya
yang diberikan kepada penegak hukum dalam waktu paling lama 30
(tiga puluh) hari;
e.hak untuk memperoleh perlindungan hukum