Recommended
More Related Content
Similar to 7JenisKorupsiUU31-1999
Similar to 7JenisKorupsiUU31-1999 (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (6)
7JenisKorupsiUU31-1999
- 1. ANTI KORUPSI dan DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH OLEH : TIM PENYULUH ANTI KORUPSI PENGENDALIAN GRATIFIKASI Inspektorat Daerah Kota Bogor 2021
- 2. TINDAK PIDANA KORUPSI UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Pasal 2 ayat 1 : Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Pasal 3 Setiap orang yang secara melawan hukum Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ).
- 3. KERUGIAN NEGARA Pasal 2 (1) SETIAP ORANG yang secara MELAWAN HUKUM melakukan perbuatan MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN yang suatu korporasi yang dapat MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan. Pasal 3 SETIAP ORANG yang dengan tujuan MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Pasal 4 Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara TIDAK MENGHAPUSKAN DIPIDANANYA pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal CONTOH KASUS
- 4. TINDAK PIDANA KORUPSI Dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU 31 Tahun 1999 jo UU 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada dasarnnya dikelompokan menjadi 7 kelompok besar : 1. Kerugian keuangan negara 2. Suap – menyuap 3. Penggelapan dalam jabatan 4. Pemerasan 5. Perbuatan curang 6. Benturan kepentingan dalam PBJ 7. Gratifikasi
- 5. 1 2 3 4 5 6 7 Merugikan Keuangan Negara Suap GRATIFIKASI Penggelapan dalam Jabatan Pemerasan Perbuatan Curang Konflik Kepentingan KORUPSI TINDAK PIDANA KORUPSI : UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara Psl 2 & 3 Sebuah perbuatan Kriminal , Melibatkan sejumlah pemberian kepada seseorang, Penerima pemberian mengubah perilakunya, Bertentangan dengan tugas dan tanggung jawab Psl 6,7,11,12,13 Psl 12b Pemberian dalam arti luas, yakni meliputi pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik. Pasal 12 e,f, g Pasal 8, 9, 10 a,b,c Pasal 12 i Ps 7 ayat (1) a,b,C,d Ps 7 (2) Ps 12.b UNSUR KORUPSI 12e
- 9. GRATIFIKASI akar KORUPSI Video ilustrasi Gratifikasi GRATIFIKASI PILIHAN AMAN DUNIA + AKHERAT PENJARA + DOSA SELF ASSESSMENT KITA YANG AKTIF
- 10. GRATIFIKASI Pemberian dalam arti LUAS PEGAWAI NEGERI PENYELENGGARA NEGARA - BERHUBUNGA DENGAN JABATAN - BERLAWANAN DENGAN KEWAJIBAN ATAU TUGASNYA 1 2 3 PELAPORAN : 30 HARI SETELAH DITERIMA 4 PIDANA UNSUR POKOK GRATIFIKASI 1. UU 28 /1999 .Psl 2 2. UU 31 /1999 Ps. 1 angka 2 3. UU 30 / 2002.Penj Ps 11 4. UU 05 / 2004 Psl 1 5. KUHP .Psl 92 UU 30 /2002 – KPK Psl 16.17.18 Pasal 13 UU No.31/1999 - Penjara 3 tahun - Pidana Denda 150 juta PEMBERI UU 20/2001 Pasal 12B ayat (2) Pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar PENERIMA GRATIFIKASI DIANGGAP SUAP SANKSI
- 11. PERBEDAAN SUAP DAN GRATIFIKASI SUAP GRATIFIKASI Ada Kesepakatan (Pemberi + Penerima) TIDAK ADA Kesepakatan (Pemberi + Penerima) Mengubah Keputusan/Pe rilaku penerima Ada Pertemuan tertentu TIDAK ada Pertemuan Tertentu Belum tentu Mengubah Keputusan/Peril aku Penerima Ada Niat Jahat telah ada SAAT penerimaan Belum ada Niat Jahat saat menerima Dianggap ada setelah 30 hari Contoh 1. Oknum Pegawai DINKES menerima sejumlah uang dari FARMASI tuntuk memasukan obat tertentu 2. Oknum Pegawai DINKES menerima uang untuk meloloskan IJIN PRAKTEK RS/DOKTER 1. Oknum Pegawai Dinkes menerima hadiah liburan dari PBF setelah obat masuk ke Puskesmas 2. Oknum Pegawai Dinkes menerima uang terima kasih setelah ijin Praktek Jadi Transaksi Pemberian
- 13. HADIAH / GIFT
- 15. SETIAP GRATIFIKASI HARUS DILAPORKAN SETIAP bentuk pemberian, penerimaan, penolakan GRATIFIKASI yang berhubungan dengan JABATAN dan BERLAWANAN dengan kewajiban atau tugasnya WAJIB dilaporkan 30 H A R I K E R J A 7 Hari Kerja sejak ditetapkan statusnya Waktu 30 hari kerja sejak diterima Pasal 12C UU No. 20 th 2001 Penerima Gratifikasi Laporan Tertulis kepada KPK Dapat memanggil Penerima Gratifikasi SK Pimpinan KPK ttg Status Gratifikasi Proses Penetapan Status Pimpinan KPK melakukan penelitian Penerima Gratifikasi Menteri Keuangan
- 16. GRATIFIKASI YANG TIDAK DILAPORKAN Surat Edaran KPK No : B.143 /01-13/01/2013 tanggal 21 Jan 2013 Perihal : Himbauan Terkait Gratifikasi
- 17. GRATIFIKASI YANG TIDAK DILAPORKAN
- 18. GRATIFIKASI YANG TIDAK DILAPORKAN Batas nilai setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta rupaih) per pemberian per orang Batas nilai setinggi-tingginya, Rp.1.000.000,- (satu juta rupaih) per pemberian per orang
- 19. GRATIFIKASI YANG TIDAK DILAPORKAN
- 20. i. Pemberian hadiah antar sesama pegawai dalam rangka pisah sambut, pensiun, dan promosi jabatan yang tidak dalam bentuk uang setinggi- tingginya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per pemberian per orang ; dan j. Penerimaan lainnya yang diperoleh dari pihak yang tidak mempunyai konflik kepentingan dengan penerima gratifikasi, dan tidak berhubungan dengan jabatan, serta tidak berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. GRATIFIKASI YANG TIDAK DILAPORKAN