Dokumen tersebut membahas tentang definisi dan aspek hukum gratifikasi menurut undang-undang di Indonesia. Gratifikasi dianggap sebagai suap jika berkaitan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugas. UU menetapkan sanksi pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima gratifikasi tanpa melaporkannya.

1. oleh: Galih H. Baskoro
AWARENESS
PROGRAM PLN BERSIH

2. Mengenal tentang
Gratifikasi
Definisi & Aspek hukumnya

3. 1
Definisi Gratifikasi
2
Aspek Hukum
3
Bentuk-bentuk Gratifikasi
4
Pelaporan Gratifikasi
Menurut Pasal 12 B UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001
Ancaman hukum bagi penerima dan sanksi bagi pemberi Gratifikasi
Contoh nyata bentuk gratifikasi yang dapat terjadi dalam bisnis
Bagaimana tata cara pelaporan tindak gratifikasi

4. Penjelasan Pasal 12 B UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001

5. Gratifikasi dianggap suap
apabila berhubungan
dengan jabatan dan
bertentangan dengan
tugas atau kewajiban.

6. Aspek Hukum
(UU 31/ 1999 jo. UU 20/ 2001 pasal 12 B dan 12C)
1
Pegawai Negeri/ Penyelenggara Negara
2
Menerima gratifikasi
3
Berhubungan dengan jabatan & berlawanan
dengan kewajiban atau tugasnya
3
Penerimaan gratifikasi tidak dilaporkan kepada
KPK dalam 30 HK sejak diterimanya gratifikasi

7. Pegawai Negeri
• Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang
Kepegawaian
• Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang
Hukum Pidana
• Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah
UU No 31/1999 Jo. UU No 20/2001
Penyelenggara Negara
•
•
•
•
•
Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara
Pejabat negara pada lembaga tinggi negara
Menteri
Gubernur
Pejabat Negara yang lain sesuai dengan peraturan ketentuan
perundangan yang berlaku : Duta Besar, Wagub, Bupati/Walikota

8. PENYELENGGARA NEGARA
Pejabat Lain yang memiliki fungsi strategis :
1. Komisaris, Direksi, Pejabat Struktural BUMN dan
BUMD
2. Pimpinan BI
3. Pimpinan Perguruan Tinggi
4. Pejabat Eselon Satu dan pejabat lain yang
disamakan pada lingkungan sipil dan militer
5. Jaksa
6. Penyidik
7. Panitera Pengadilan
8. Pimpinan Proyek atau Bendahara Proyek
UU No 28/1999

9. Ancaman hukum Penerima
• Pidana Penjara Seumur hidup atau 4 -20 tahun
• Pidana Denda Rp 200 - Rp 1 miliar
Sanksi bagi Pemberi
• Pidana Penjara 3 tahun
• Pidana Denda Rp 150 juta

10. Pengecualian Sanksi Hukum
Gratifikasi
Sanksi hukum tidak berlaku, jika lapor
Komisi Pemberantasan Korupsi
UU 31/1999 jo. UU No. 20/2001 Pasal 12C ayat (1)

11. Contoh bentuk Gratifikasi :
1
2
3
4
5
Uang “terima kasih” dari Pemenang Lelang
Voucher belanja dan tiket tamasya ke LN dari
Vendor
Mobil untuk perkenalan kepada pejabat
baru
Uang “lelah” kepada petugas perijinan
Fasilitas pemeriksaan kesehatan (pengobatan) gratis
kepada seorang PN/keluarganya.

12. Cara Pelaporan Gratifikasi
Gedung KPK Lantai 1
Jl. H.R.Rasuna Said, Kav C1, Kuningan,
Jakarta Selatan
Alamat email
Pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

13. Pelaporan dan Penentuan
Status Gratifikasi
Pasal 16, 17
& 18 UU
No.30/2002
Lapor (tertulis)
Peg.
Negeri/Penyelenggara
Negara
Waktu 30 HK sejak
diterima
Ps. 12 C, UU
No.20/2001
30 HK
7 HK sejak ditetapkan status
13

14. Melalui mekanisme
Secara internal
Whistle Blowing System
(WBS)
Kepdir No. 021.E/DIR/2012

15. TERIMAKASIH
Prepared By: Galih H. Baskoro