Ringkasan dokumen tersebut adalah: 1) Dokumen tersebut membahas pengertian tindak pidana korupsi dan penyidikan serta penuntutan tindak pidana korupsi. 2) Tindak pidana korupsi didefinisikan sebagai perbuatan memperkaya diri secara melawan hukum yang merugikan negara. 3) Penyidikan dilakukan untuk mengumpulkan bukti sesuai prosedur hukum, sedangkan penuntutan dil

1. BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Pengertian tindak pidana Korupsi
Suatu perbuatan tindak dapat dipidana, kecuali berdasarkan
kekuatan ketentuan perundang-undangan yang telah ada sebagaimana
dimakud pasal 1 ayat 1 KUHP.23
Artinya ketentuan perundang-undangannya harus ada terlebih dahulu
guna melarang suatu perbuatan yang mana apabila dilanggar akan
mendapat sanksi.
Tindak pidana atau strafbaar feit merupakan suatu perbuatan yang
mengandung unsur perbuatan atau tindakan yang dapat dipidanakan dan
unsur pertanggungjawaban pidana kepada pelakunya. Sehingga dalam
syarat hukuman pidana terhadap seseorang secara ringkas dapat
dikatakan bahwa tidak akan ada hukuman pidana terhadap seseorang
tanpa adanya hal-hal yang secara jelas dapat dianggap memenuhi syarat
atas kedua unsur itu.
Tindak pidana hanyalah menunjuk kepada dilarang dan diancamnya
perbuatan itu dengan suatu pidana, kemudian apakah orang yang
melakukan perbuatan itu juga dijatuhi pidana sebagaimana telah
23
. R. SOESILO, KUHP, penerbit Polietea, Bogor, cetakan ulang tahun 1991, hal 27
20

2. diancamkan akan sangat tergantung pada soal apakah dalam melakukan
perbuatannya itu si pelaku juga mempunyai kesalahan. Sedangkan
sebagai dasar pertanggungjawaban adalah kesalahan yang terdapat pada
jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuannya yang dapat dipidana
serta berdasarkan kejiwaannya itu pelaku dapat dicela karena kelakuanya
itu.
Dalam kebanyakan rumusan tindak pidana, unsur kesengajaan atau
yang disebut dengan opzet merupakan salah satu unsur yang terpenting.
Dalam kaitannya dengan unsur kesengajaan ini, maka apabila didalam
suatu rumusan tindak pidana terdapat perbuatan dengan sengaja atau
biasa disebut dengan opzettelijk, maka unsur dengan sengaja ini
menguasai atau meliputi semua unsur lain yang ditempatkan
dibelakangnya dan harus dibuktikan.
Tinjauan awal yang dilakukan adalah menentukan apakah suatu
perbuatan seseorang itu melanggar hukum atau tidak sehingga dapat
dikualifikasikan sebagai tindak pidana atau tidak. Dalam hal ini harus
dipastikan terlebih dahulu adanya unsur obyektif dari suatu tindak pidana.
Jika tidak diketemukan unsur melawan hukum maka tidak lagi diperlukan
pembuktian unsur kesalahannya. Tetapi jika terpenuhi unsur perbuatan
melanggar hukumnya, selanjutnya dilihat apakah ada kesalahan atau tidak
serta sejauh mana tingkat kesalahan yang dilakukan pelaku sebagai dasar
21

3. untuk menyatakan dapat tidaknya seseorang memikul pertanggung
jawaban pidana atas perbuatannya itu.
Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk,
rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok). Secara harfiah korupsi
adalah perilaku pejabat publik baik politikus, politisi maupun pegawai
negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau
memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan
kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka. (Wikipedia
Indonesia).24
Undang-undang No. 31 tahun 1999 tentang tindak pidana Korupsi,
yang berlaku mulai tanggal 16 Agustus 1999 dan telah direvisi dengan
Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-
undang No. 31 tahun 1999 dimaksudkan untuk menggantikan Undang-
undang No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.
Adapun tujuan yang diemban dalam pengundangan Undang-undang
tindak pidana Korupsi ini adalah harapan untuk dapat memenuhi dan
mengantisipasi perkembangan dan kebutuhan hukum bagi masyarakat
dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap
tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara,
perekonomian negara dan masyarakat pada umumnya.
24
. Download internet wikipedia Indonesia hari jumat tanggal 11 Desember 2009 jam 11.00 Wib
22

4. Pengertian korupsi sebenarnya telah dimuat secara tegas di dalam
Undang-Undang No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana
Korupsi. Sebagian besar pengertian Korupsi di dalam Undang-undang
tersebut dirujuk dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang
lahir sebelum negara ini merdeka. Namun, sampai dengan saat ini
pemahaman masyarakat terhadap pengertian korupsi masih sangat
kurang dan bahkan untuk memahami pengertian Korupsi bukan sesuatu
hal yang mudah.
Berdasarkan Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo. Undang-undang
No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,
kebiasaan berperilaku koruptif yang selama ini dianggap sebagai hal yang
wajar dan lumrah dapat dinyatakan sebagai tindak pidana korupsi, seperti
gratifikasi (pemberian hadiah) kepada penyelenggara negara dan
berhubungan dengan jabatannya, jika tidak dilaporkan ke KPK dapat
menjadi salah satu bentuk tindak pidana korupsi. Mengetahui bentuk atau
jenis perbuatan yang bisa dikategorikan sebagai korupsi adalah upaya dini
untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan korupsi.
Didalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang telah diperbaharui
dengan undang-undang No. 20 tahun 2001 bahwa tindak pidana korupsi
dibagi menjadi dua kelompok yaitu kelompok yang tidak berkaitan atau
23

5. diluar Kitab undang-undang hukum pidana dan kelompok yang berkaitan
atau didalam Kitab undang-undang hukum pidana yaitu :
a. Diluar Kitab undang-undang hukum pidana :
1) Kerugian negara sebagaimana diatur di dalam pasal 2 dan
pasal 3 UU No. 31 tahun 1999.
2) Perbuatan curang sebagaimana diatur didalam Pasal 7 dan
pasal 12 UU No. 20 tahun 2001.
3) Benturan kepentingan dalam pengadaan sebagaimana diatur
didalam pasal 12 UU No. 20 tahun 2001.
4) Gratifikasi sebagaimana diatur didalam pasal 12.B UU No. 20
tahun 2001.
5) Merintangi proses perkara korupsi sebagaimana diatur di dalam
pasal 21 UU No. 31 tahun 1999.
6) Tidak memberi keterangan atau memberi keterangan yang tidak
benar sebagaimana diatur di dalam pasal 22 dan pasal 28 UU
No. 31 tahun 1999.
7) Bank yang tidak memberi keterangan rekening tersangka
sebagaimana diatur didalam pasal 22 dan pasal 29 UU No. 31
tahun 1999.
24

6. 8) Saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau beri
keterangan palsu sebagaimana diatur didalam pasal 22 dan
pasal 35 UU No. 31 tahun 1999.
9) Orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan
keterangan atau memberikan keterangan palsu sebagaimana
diatur didalam pasal 22 dan pasal 36 UU No. 31 tahun 1999.
10) Saksi yang membuka rahasia identitas pelapor
sebagaimana diatur didalam pasal 24 dan pasal 31 UU No. 31
tahun 1999.
b. Didalam Kitab undang-undang hukum pidana :
1) Suap menyuap sebagaimana diatur didalam pasal 5, pasal 6,
pasal 12 UU No. 20 tahun 2001 dan pasal 13 UU No. 31 tahun
1999.
2) Penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur didalam pasal
8, pasal 9 dan pasal 10 UU No. 20 tahun 2001.
3) Pemerasan sebagaimana diatur dalam pasal 12 UU No. 20
tahun 2001.
4) Pelanggaran Ketentuan pasal 220, pasal 231, pasal 421, pasal
422, pasal 429, pasal 430 KUHP sebagaimana diatur didalam
pasal 23 UU No. 31 tahun 1999.
25

7. Dari uraian diatas maka pengertian tindak pidana korupsi adalah
dapat disimpulkan sebagai berikut :
a. setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang
dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 UUNo. 31 tahun 1999.25
b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UUNo.
31 tahun 1999. 26
B. Pengertian Penyidikan dan Penuntutan tindak pidana Korupsi
1. Penyidikan terhadap tindak pidana Korupsi
Sebagai dasar hukum penyidik Kepolisian dalam melakukan proses
penyidikan terhadap tindak pidana korupsi adalah Undang-undang No. 8
tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sebagaimana bunyi pasal 1 ayat
2 yaitu :
“Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari
serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang
tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan
tersangkanya” 27
Kemudian didalam Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 13 berbunyi :
25
. Progresif books, Undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, penerbit Progresif
books Citra Umbara, Bandung, Maret 2002, hal. 3
26
. Ibid, hal 4
27
. Progresif books, KUHAP, penerbit Progresif books CV. Aneka ilmu, Semarang, 1 Oktober 1984,
hal. 3 dan hal 4
26

8. “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang
tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.28
Dari pengertian tersebut diatas, perlu dipahami bahwa dalam
melakukan penyidikan telah diatur tata cara, prosedur dan mekanisme
untuk mencari dan mengumpulkan bukti sehingga perkara tersebut
menjadi jelas dan terang sehingga pada gilirannya dapat ditemukan
pelakunya.
Adapun tata cara, proosedur dan mekanisme yang telah diatur
tersebut dapat kita lihat dari beberapa ketentuan yang mengatur tentang :
a. Pemanggilan sebagaimana diatur di dalam pasal 7 ayat (1)
huruf g KUHAP.
b. Penangkapan sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat (20),
pasal 16, pasal 17, pasal 18 dan pasal 19 KUHAP.
c. Penahanan sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat (21),
pasal 20, pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal
26, pasal 27, pasal 28, pasal 29 dan pasal 30 KUHAP.
d. Penggeledahan sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat 17
pasal 1 ayat 18, pasal 32, pasal 33, pasal 34, pasal 35, pasal 36
dan pasal 37 KUHAP.
28
. Progresif books, Undang-undang & Peraturan Kepolisian Negara RI, penerbit Progresif books
Visimedia, Jakarta, cetakan pertama Juni 2008, hal.10
27

9. e. Penyitaan sebagaimana diatur di dalam pasal 1 ayat 16, pasal
38, pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43, pasal 44,
pasal 45 dan pasal 46 KUHAP
f. Pemberkasan perkara dan menyerahkannya kepada penuntut
umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 110 KUHAP.
g. Tindakan lain yang dapat dipertanggung jawabkan
sebagaimana diatur didalam pasal 5 ayat (1) huruf a angka 4,
pasal 7 ayat (1) huruf j, KUHAP.
Dengan demikian penyidikan merupakan ranah penyidik dalam
mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana
korupsi untuk dapat digunakan penuntutan oleh jaksa penuntut umum.
2. Penuntutan terhadap tindak pidana korupsi.
Berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan
Republik Indonesia Pasal 1 angka 3 berbunyi :
“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan
perkara ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan
menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan
permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang
pengadilan”.29
Kemudian berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 8 angka 3 berbunyi “
29
. Download internet, UU No. 16 tahun 2004, hari jumat tanggal 12 Desember 2009 jam 11.15 Wib
hal. 3
28

10. “Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha
Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan
alat bukti yang sah”. 30
Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 16 tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia Pasal 30 angka (1) huruf a
berbunyi :
“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang
melakukan penuntutan”
Proses penuntutan merupakan kelanjutan proses yang berawal dari
penyidikan baik yang dilakukan oleh penyidik Kepolsian, penyidik
Kejaksaan maupun penyidik KPK.
C. Analisis kewenangan Penyidik Kepolisian dalam
memberantas tindak pidana Korupsi.
Kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana korupsi dapat
dilakukan oleh penyidik yang berada di tiga instansi yaitu instansi
Kepolisian, Kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(KPK), sesuai dengan Undang-undang yang mengaturnya. Dalam tulisan
ini, penulis hanya menyajikan kewenangan penyidik Kepolisian dalam
memberantas tindak pidana Korupsi.
30
. Ibid, hal 5
29

11. Kewenangan Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan tindak
pidana korupsi diatur dalam Pasal 26 Undang-undang No. 31 Tahun
1999 jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan
tindak pidana korupsi yang menyatakan :
“Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaaan di sidang pengadilan
terhadap tindak pidana korupsi, dilakukan berdasarkan hukum acara
yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini”.
Hukum acara yang berlaku dalam hal ini adalah KUHAP,
sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) KUHAP, yang berbunyi :
“ Penyidik adalah :
(a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;
(b) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang
khusus oleh undang-undang.
Disamping itu berdasarkan Undang-undang No. 2 tahun 2002
tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 14 ayat (1) huruf g
yang berbunyi :
“ Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas
melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak
pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan
perundang-undangan lainnya ”.
30

12. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sangat jelas diatur tentang
kewenangan penyidik Kepolisian dalam melakukan tindak pidana seperti
tindak pidana korupsi.
31