1.1 peningkatan integritas dan nilai etika

44,621 views

Published on

0 Comments
6 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
44,621
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
7,654
Actions
Shares
0
Downloads
605
Comments
0
Likes
6
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

1.1 peningkatan integritas dan nilai etika

  1. 1. BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PEDOMAN TEKNIS PENYELENGGARAAN SPIP SUB UNSUR PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA (1.1) NOMOR : PER-1326/K/LB/2009 TANGGAL : 7 DESEMBER 2009
  2. 2. KATA PENGANTAR Pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian InternPemerintah (SPIP) merupakan tanggung jawab Badan PengawasanKeuangan dan Pembangunan (BPKP), sesuai dengan pasal 59Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SistemPengendalian Intern Pemerintah. Pembinaan ini merupakan salahsatu cara untuk memperkuat dan menunjang efektivitas sistempengendalian intern, yang menjadi tanggung jawabmenteri/pimpinan lembaga, gubernur, dan bupati/walikota, sebagaipenyelenggara sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing. Pembinaan penyelenggaraan SPIP yang menjadi tugas dantanggung jawab BPKP tersebut meliputi:1. penyusunan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP;2. sosialisasi SPIP;3. pendidikan dan pelatihan SPIP;4. pembimbingan dan konsultansi SPIP; dan5. peningkatan kompetensi auditor aparat pengawasan intern pemerintah. Kelima kegiatan dimaksud diarahkan dalam rangka penerapanunsur-unsur SPIP, yaitu:1. lingkungan pengendalian;2. penilaian risiko;3. kegiatan pengendalian;4. informasi dan komunikasi; dan5. pemantauan pengendalian intern.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika i
  3. 3. Untuk memenuhi kebutuhan pedoman penyelenggaraan SPIP,BPKP telah menyusun Pedoman Teknis Umum PenyelenggaraanSPIP. Pedoman tersebut merupakan acuan langkah-langkah sajayang perlu dibangun dan dilaksanakan dalam rangkapenyelenggaraan SPIP. Selanjutnya, pedoman tersebut dijabarkanke dalam pedoman teknis penyelenggaraan masing-masing subunsur pengendalian. Pedoman teknis sub unsur ini merupakanacuan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalampenyelenggaraan sub unsur SPIP. Buku ini dimaksudkan untuk dijadikan Pedoman TeknisPenyelenggaraan SPIP Sub Unsur Penegakan Integritas dan NilaiEtika pada unsur Lingkungan Pengendalian dengan tujuan agartersedia standar acuan yang memberikan arah bagi instansipemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan sistempengendalian intern pada sub unsur penegakan integritas dan nilaietika. Pedoman teknis ini juga dimaksudkan sebagai acuan bagiinstansi pemerintah untuk menciptakan atau membanguninfrastruktur yang harus ada dalam penerapan sub unsur dimaksud.Dalam penerapannya, pedoman ini hendaknya disesuaikan dengankarakteristik masing-masing instansi, yang meliputi fungsi, sifat,tujuan, dan kompleksitas instansi tersebut.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika ii
  4. 4. Pedoman ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu,masukan dan saran perbaikan dari pengguna pedoman ini, sangatdiharapkan sebagai bahan penyempurnaan. Jakarta, Desember 2009 Plt. Kepala, Kuswono Soeseno NIP 19500910 197511 1 0011.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika iii
  5. 5. DAFTAR ISI HalamanKATA PENGANTAR ................................................................. iDAFTAR ISI ............................................................................... ivBAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang .......................................................... 1 B. Sistematika Pedoman ............................................... 3BAB II GAMBARAN UMUM PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA A. Pengertian ................................................................. 5 B. Tujuan dan Manfaat .................................................. 8 C. Peraturan Perundang-undangan Terkait .................. 10 D. Parameter Penerapan Penyelenggaraan .................. 13BAB III LANGKAH PENERAPAN PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA A. Tahap Persiapan ....................................................... 16 B. Tahap Pelaksanaan .................................................. 24 C. Tahap Pelaporan ...................................................... 43BAB IV PENUTUP1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika iv
  6. 6. BAB I PENDAHULUANA. Latar Belakang Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, pada pasal 4 diatur tentang lingkungan pengendalian. Disebutkan pada pasal 4 tersebut bahwa pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam lingkungan kerjanya, diantaranya dilaksanakan melalui penegakan integritas dan nilai etika. Penegakan integritas dan nilai etika adalah salah satu sub unsur yang akan membangun lingkungan pengendalian karena memengaruhi rancangan, administrasi, dan pemantauan atas unsur pengendalian lainnya. Selanjutnya, pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengatur penegakan integritas dan nilai etika sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, sekurang-kurangnya dilakukan dengan: 1. menyusun dan menerapkan aturan perilaku; 2. memberikan keteladanan pelaksanaan aturan perilaku pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah; 3. menegakkan tindakan disiplin yang tepat atas penyimpangan terhadap kebijakan dan prosedur, atau pelanggaran terhadap aturan perilaku;1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 1
  7. 7. 4. menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian pengendalian intern; dan 5. menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis. Terlihat jelas bahwa penegakan integritas dan nilai-nilai etika suatu organisasi dicapai dengan menerjemahkan ke dalam suatu standar perilaku yang disebut kode etik atau aturan perilaku. Kode etik atau aturan perilaku ini menjadi standar perilaku organisasi dan individu, sebagai upaya dan cara mencapai tujuan organisasi. Melalui penerapan kode etik atau aturan perilaku, tujuan organisasi harus tercapai lebih dari sekedar ketaatan terhadap hukum dan peraturan, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai yang menjadi prioritas organisasi. Hal ini akan bisa tercapai melalui penegakan disiplin dan keteladanan pimpinan. Tegaknya integritas dan nilai etika orang-orang yang melaksanakan SPIP merupakan kunci efektivitas pengendalian instansi pemerintah. Oleh karena itu, tanpa penegakan integritas dan nilai etika, efektivitas SPIP akan sulit ditingkatkan. Pada kenyataannya, pelaksanaan integritas dan nilai etika bukan hal yang sederhana dan mudah dilaksanakan, sehingga diperlukan suatu pedoman teknis penyelenggaraan sub unsur penegakan integritas dan nilai etika yang diharapkan akan dapat menjadi panduan bagi instansi pemerintah dalam menerapkannya. Pedoman Teknis Sub Unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP, yang menjelaskan bagaimana sub unsur penegakan integritas diimplementasikan oleh instansi pemerintah. Pedoman sub unsur ini menjadi1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 2
  8. 8. langkah awal instansi pemerintah dalam membangun integritas dan nilai etika, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing instansi pemerintah. Pedoman ini tidak terlepas dari butir-butir yang ada dalam daftar uji SPIP. Tujuan pedoman teknis menjelaskan tahapan penerapan penegakan integritas dan nilai etika sebagai salah satu sub unsur lingkungan pengendalian. Pedoman ini akan menjadi acuan bagi instansi pemerintah pusat dan daerah dalam membangun dan mengembangkan penegakan integritas dalam rangka penerapan SPIP.B. Sistematika Pedoman Sistematika penyajian Pedoman Teknis Sub Unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika ini sebagai berikut: Bab I Pendahuluan Bab ini menguraikan latar belakang perlunya pedoman, tujuan, dan ruang lingkup, serta sistematika pedoman. Bab II Gambaran Umum Penegakan Integritas dan Nilai Etika Bab ini menguraikan pengertian, maksud, tujuan, parameter penerapan, serta keterkaitannya dengan peraturan yang berlaku. Bab III Langkah-Langkah Penerapan Penegakan Integritas dan Nilai Etika Bab ini menguraikan langkah-langkah yang perlu dilaksanakan dalam menyelenggarakan sub unsur Penegakan Integritas dan Nilai Etika, yang terdiri dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 3
  9. 9. Bab IV Penutup Bab ini merupakan penutup, yang berisi hal-hal penting yang perlu diperhatikan dan penjelasan atas penggunaan pedoman ini.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 4
  10. 10. BAB II GAMBARAN UMUM PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKAA. Pengertian Integritas adalah konsistensi antara nilai dan tindakan. Orang yang berintegritas akan bertindak konsisten sejalan dengan nilai-nilai, kode etik, serta kebijakan organisasi dan/atau profesi, walaupun dalam keadaan yang sulit untuk melakukannya. Integritas didefinisikan pula sebagai suatu kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal. Bila dikaitkan dengan kode etik, integritas didefinisikan sebagai tindakan yang konsisten, sesuai dengan kebijakan dan kode etik organisasi. Perbuatan yang konsisten tersebut adalah perbuatan yang baik dan benar, yang merupakan petunjuk dari keutuhan pribadi dan sikap yang konsisten yang juga harus transparan, akuntabel, bertanggung jawab, dan independen. Istilah ”etika” berasal dari bahasa Yunani kuno ethos, yang berarti ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Kata yang cukup dekat dengan ”etika” adalah ”moral” yang berasal dari bahasa Latin “mos” yang berarti juga kebiasaan, adat. Jadi etimologi kata ”etika” sama dengan etimologi kata ”moral”.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 5
  11. 11. Dengan demikian, etika merupakan salah satu hal penting yang menjaga keseimbangan (checks and balances) terhadap penggunaan kewenangan dan kebebasan yang diberikan publik. Etika merupakan faktor penting dalam menciptakan dan memelihara kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusinya. Etika juga memberikan dasar untuk menguji praktik, aturan, dan pelaksanaan secara umum bagi publik untuk membandingkan bahwa kepentingannya telah dilayani dan pelaksanaannya dapat diamati. Etika juga merupakan faktor kunci dalam kualitas governance. Etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2005) diartikan sebagai ilmu mengenai ‘etik’, yaitu mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, serta tentang hak dan kewajiban moral (akhlak) manusia. Pengertian etik itu sendiri mengandung dua arti, yaitu: kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak; dan nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat. Oleh karena itu, nilai etika adalah suatu perangkat disiplin yang berhubungan dengan hal-hal yang yang baik dan buruk, benar atau salah dengan menggunakan ukuran norma atau nilai-nilai (values), atau disebut juga ‘moral philosophy’. Root (1998) berargumentasi dalam batasan hukum, hampir semua tindakan benar dan salah bergantung pada perspektif individu. Dalam kondisi tertentu, pilihan itu tidak secara jelas pilihan antara benar dan salah, tetapi terdapat situasi di mana orang harus memiliki diantara dua hal yang benar. Disinilah akan muncul situasi dilematis yang sangat membutuhkan pertimbangan etika atau nilai yang menjadi prioritas individu atau1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 6
  12. 12. organisasi. Sebagai contoh, suatu instansi pemerintah dihadapkan pada pilihan melaksanakan banyak program dengan tujuan yang semuanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, namun ketika dihadapkan pada pendanaan, instansi harus memilih program yang paling prioritas dengan manfaat utama untuk masyarakat. Penegakan Integritas dan Nilai Etika Secara konseptual, integritas dan nilai etika sangat jelas memberikan pengaruh posisif pada organisasi dan individu. Hal yang lebih penting adalah bagaimana integritas dan nilai etika dapat diwujudkan dan ditegakkan. Penegakan integritas dan nilai etika adalah menerjemahkan integritas dan nilai etika ke dalam suatu kode etik atau aturan perilaku, serta menerapkannya secara konsisten dalam kegiatan sehari-hari. Kode etik merupakan terjemahan bahasa Inggris, code of ethic. Code berasal dari bahasa Latin codex. Codex adalah sekumpulan dokumen yang berisi peraturan atau undang- undang. Kode etik atau aturan perilaku merupakan serangkaian pernyataan nilai dan perilaku yang diharapkan dari individu anggota organisasi pada saat mereka bekerja yang akan menjadi sarana dalam penegakan integritas dan nilai etika. Kode etik atau aturan perilaku merupakan muara dari nilai etika, suatu proses dan upaya memilih antara pilihan yang benar dan salah, yang adil dan tidak adil, patut dan tidak patut, pilihan antara tujuan dengan cara mencapainya, pilihan antara kepentingan pribadi dengan perusahaan, atau pilihan antara beberapa kepentingan.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 7
  13. 13. Ruang lingkup dan area yang perlu diatur dalam upaya penegakan integritas dan nilai etika adalah: 1. Pengaturan hubungan antara pihak terkait dalam penyusunan/ pembahasan kebijakan dan prosedur, khususnya dengan pihak swasta/sponsor; 2. Pengaturan hubungan pejabat berwenang dalam anggaran (pemda) dengan pihak ketiga (swasta); 3. Pemberian reward and punishment; 4. Pengaturan hubungan antara pejabat yang berwenang dalam penerimaan pegawai dengan calon pegawai, penyelenggara ujian, dan pimpinan unit pengguna; 5. Pengaturan hubungan antara pihak terkait (bagian kepegawaian, Baperjakat, pegawai bersangkutan, dan lain-lain) dalam penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai; 6. Pengaturan transparansi kebijakan dalam penerimaan pegawai dan proses penempatan, mutasi, rotasi, dan promosi pegawai; 7. Pengaturan hubungan antara pejabat berwenang dalam pengadaan barang/jasa dengan pihak ketiga; 8. Pengaturan tanggung jawab evaluator/auditor terhadap fasilitas yang diberikan oleh pihak yang dievaluasi.B. Tujuan dan Manfaat Tujuan akhir dari penegakan integritas dan nilai etika adalah terimplementasikannya integritas dan nilai etika dalam perilaku seluruh pejabat dan pegawai instansi pemerintah yang dilaksanakan dengan keteladanan pimpinan, penegakan disiplin yang konsisten, transparansi, serta terciptanya suasana kerja yang sehat, yang pada akhirnya akan menimbulkan suatu etos kerja dengan perilaku positif dan kondusif.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 8
  14. 14. Manfaat penegakan integritas dan nilai etika adalah: 1. Menekan tingkat korupsi karena sebagian besar faktor penyebab korupsi terkait dengan masalah moral dan etika. Dengan terwujudnya moral dan etika yang baik dan benar akan menekan tingkat korupsi di pemerintahan. 2. Meningkatkan kebersamaan yang dapat menyuburkan semangat kerja sama dan saling menolong dalam kebaikan di antara para anggota organisasi pada saat menjalankan tugas-tugasnya. 3. Membantu pimpinan instansi pemerintah dalam upaya membangkitkan komitmen kepada kejujuran dan kewajaran; pengakuan dan kepatuhan pada hukum dan kebijakan- kebijakan; rasa hormat kepada organisasi; kepemimpinan dengan memberi contoh; komitmen untuk berbuat yang terbaik; menghargai kewenangan; menghargai hak-hak pegawai; dan kesesuaian dengan standar-standar profesi. 4. Membantu pimpinan instansi pemerintah dalam memutuskan bagaimana merespon tuntutan berbagai stakeholders organisasi yang berbeda. 5. Membantu dan menuntun pimpinan instansi pemerintah dalam memutuskan apa yang harus dilakukan pada berbagai situasi yang berbeda, serta membantu anggota organisasi dalam menentukan respon moral terhadap suatu situasi atau arah tindakan yang diperdebatkan. 6. Menjadi landasan yang baik bagi para anggota organisasi dalam membuat dan menetapkan kebijakan-kebijakan publik. Aturan etika menjadi alat untuk memelihara integritas para anggota organisasi dan politisi.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 9
  15. 15. 7. Meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa pemerintah dijalankan oleh orang-orang yang berperilaku baik dan pantas untuk melayani publik sebagaimana yang dibutuhkan, diinginkan, dan diharapkan masyarakat. 8. Memelihara stabilitas, integritas, dan menciptakan suatu identitas bersama (karakter) bagi para anggota instansi pemerintah, yang pada gilirannya akan ikut membangun komitmen bersama pada instansi pemerintah untuk penerapan SPIP. 9. Menjadi pembentuk perilaku organisasi yang membantu para anggota untuk mengenali mana yang baik dan mana yang buruk, yang pada gilirannya dapat mengoordinasikan berbagai kegiatan menjadi suatu keseluruhan tindakan yang lebih efektif dan efisien. 10. Membina karakter/watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan guna mewujudkan kerja sama dan semangat pengabdian kepada masyarakat, serta kemampuan, dan keteladanan Pegawai Negeri Sipil (PNS). 11. Mendorong etos kerja PNS untuk mewujudkan PNS yang bermutu tinggi dan sadar akan tanggung jawabnya sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat. 12. Menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran, dan wawasan kebangsaan PNS sehingga dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa NKRI.C. Peraturan Perundang-undangan Terkait Peraturan tentang kode etik PNS diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 10
  16. 16. Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS dimaksudkan untuk meningkatkan perjuangan, pengabdian, kesetiaan, dan ketaatan PNS kepada negara kesatuan dan pemerintah RI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 mengatur nilai-nilai dasar PNS, yang meliputi: 1. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa; 2. Kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan UUD 1945; 3. Semangat nasionalisme; 4. Mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; 5. Ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang- undangan; 6. Penghormatan terhadap hak asasi manusia; 7. Tidak diskriminatif; 8. Profesionalisme, netralitas, dan bermoral tinggi; 9. Semangat jiwa korps. Selain itu, juga diatur Kode Etik PNS yang meliputi: 1. Etika dalam bernegara; 2. Etika dalam berorganisasi; 3. Etika dalam bermasyarakat; 4. Etika terhadap diri sendiri; 5. Etika terhadap sesama pegawai negeri sipil. Cakupan materi kode etik atau aturan perilaku pada praktik terbaik di beberapa instansi pemerintah menyangkut perilaku dalam hal-hal yang antara lain mengatur:1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 11
  17. 17. 1. Aktivitas politik; 2. Penyuapan, pembayaran illegal, dan kickbacks; 3. Amal/donasi; 4. Perjalanan dinas kantor; 5. Pekerjaan sampingan; 6. Hadiah pemberian dan keuntungan lain; 7. Gratifikasi; 8. Jamuan; 9. Biaya kemudahan (uang pelicin); 10. Menjadi pemasok dan penyedia jasa lain; 11. Anggota keluarga; 12. Menghindari potensi benturan kepentingan; 13. Tanggung jawab profesi; 14. Tanggung jawab pribadi; 15. Perilaku berkaitan dengan stakeholders; 16. Penggunaan informasi; 17. Larangan manipulasi dan penyampaian; 18. Informasi yang tidak benar; 19. Pemeliharaan dan penggunaan aset; 20. Penggunaan informasi internal; 21. Penggunaan fasilitas kantor: telepon dan sebagainya; 22. Catatan dan pembukuan; 23. Kesempatan kerja yang sama; 24. Etika lingkungan kerja; 25. Narkoba dan perjudian; 26. Pengguna jasa. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 juga mengakui bahwa kebutuhan kode etik instansi dan profesi didasarkan oleh karakteristik masing-masing instansi dan organisasi profesi, oleh karena itu pasal 13 mengatur:1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 12
  18. 18. 1. Pejabat pembina kepegawaian masing-masing instansi menetapkan kode etik instansi; 2. Organisasi profesi di lingkungan PNS menetapkan kode etiknya masing-masing. Kode etik yang ditetapkan instansi/organisasi profesi tidak boleh bertentangan dengan kode etik yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2004.D. Parameter Penerapan Penyelenggaraan Parameter penerapan Penegakan Integritas dan Nilai Etika adalah sebagai berikut: 1. Instansi Pemerintah telah menyusun dan menerapkan aturan perilaku serta kebijakan lain yang berisi tentang standar perilaku etis, praktik yang dapat diterima, dan praktik yang tidak dapat diterima termasuk benturan kepentingan. 2. Suasana etis dibangun pada setiap tingkat pimpinan instansi pemerintah dan dikomunikasikan di lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan. 3. Pekerjaan yang terkait dengan masyarakat, anggota badan legislatif, pegawai, rekanan, auditor, dan pihak lainnya dilaksanakan dengan tingkat etika yang tinggi. 4. Tindakan disiplin yang tepat dilakukan terhadap penyimpangan atas kebijakan dan prosedur atas pelanggaran aturan perilaku. 5. Pimpinan instansi pemerintah menjelaskan dan mempertanggungjawabkan adanya intervensi atau pengabaian atas pengendalian intern. 6. Pimpinan instansi pemerintah menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 13
  19. 19. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, indikator keberhasilan penerapan sub unsur penegakan integritas dan nilai etika adalah sebagai berikut: 1. Tersusun, tersosialisasi, dan terterapkannya aturan perilaku yang komprehensif dan langsung mengatur hal-hal yang krusial. 2. Setiap tingkatan pimpinan telah memberikan keteladanan penerapan aturan perilaku dalam tutur kata maupun tindakan nyata. 3. Telah terlaksanakannya penegakan disiplin penerapan aturan etika secara konsisten, adil, dan transparan. 4. Terterapkannya sistem yang transparan dalam hal terdapat intervensi, waiver (pengabaian), ataupun pengecualian implementasi SPI. 5. Terciptanya suasana kerja yang sehat untuk mendukung tumbuhnya perilaku etis, sebaliknya tidak terdapat suasana yang mendorong perilaku tidak etis.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 14
  20. 20. BAB III LANGKAH PENERAPAN PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA Penerapan sub unsur penegakan integritas dan nilai etikapada dasarnya ditandai dengan adanya suatu aturan perilaku yangdikomunikasikan kepada seluruh individu organisasi dandilaksanakan penegakannya. Dalam pelaksanaannya, tahap danlangkah-langkah penyelenggaraan sub unsur penegakan integritasdan nilai etika dapat dilakukan bersamaan dengan unsur/sub unsurlainnya. Dalam bab ini, penerapan tersebut dikelompokkan dalam tigatahap utama, yaitu:1. Tahap Persiapan, merupakan tahap awal implementasi, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman atau kesadaran yang lebih baik, serta pemetaan kebutuhan penerapan.2. Tahap Pelaksanaan, merupakan langkah tindak lanjut atas pemetaan, yang meliputi pembangunan infrastruktur, internalisasi, dan pengembangan berkelanjutan.3. Tahap Pelaporan, merupakan tahap melaporkan kegiatan.Setiap tahapan implementasi dan beberapa contoh akan diuraikandi bab ini.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 15
  21. 21. A. Tahap Persiapan 1. Penyiapan Peraturan, SDM, dan Rencana Penyelenggaraan Tahap ini dimaksudkan untuk menyiapkan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan SPIP di setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Berdasarkan peraturan penyelenggaraan SPIP, selanjutnya instansi pemerintah membuat rencana penyelenggaraan, yang antara lain memuat: a. jadwal pelaksanaan kegiatan; b. waktu yang dibutuhkan; c. dana yang dibutuhkan; dan d. pihak-pihak yang terlibat. Berdasarkan peraturan tersebut, perlu ditetapkan Tim Satuan Tugas Penyelenggaraan (Tim Satgas) SPIP yang ditugaskan mengawal pelaksanaan penerapan penegakan integritas dan nilai etika ditetapkan. Tim Satgas tersebut terlebih dulu diberi pelatihan tentang SPIP, khususnya sub unsur terkait agar dapat menyelenggarakan sub unsur dalam unsur SPIP. 2. Pemahaman (Knowing) Tahap pemahaman merupakan langkah awal dalam menciptakan suasana etis. Tahap ini bertujuan untuk membangun kesadaran (awareness building), yang meliputi segala usaha untuk membangun kesadaran dan keyakinan terhadap arti penting integritas dan nilai etika, memperkuat komitmen, serta dukungan semua lapisan pejabat dan seluruh pegawai instansi pemerintah.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 16
  22. 22. Tahap pemahaman sebagai langkah pengomunikasian pentingnya nilai etika dan aturan perilaku dalam membentuk integritas yang akan membangun lingkungan pengendalian yang kuat. Pengomunikasian dapat dilakukan secara terpisah atau bersamaan dengan sosialisasi SPIP. SPIP juga mensyaratkan instansi pemerintah untuk meyakinkan bahwa suatu suasana etis telah dibangun pada setiap tingkatan pimpinan instansi pemerintah dan telah dikomunikasikan di lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan. Beberapa studi tentang etika menemukan pemicu terjadinya kecurangan atau bahkan korupsi adalah suasana ketidakpedulian. Ketidakpedulian dalam lingkungan kerja ditandai dengan kondisi dimana orang-orang di dalam organisasi tidak tahu bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka melakukan hal yang baik menurut versi mereka. Oleh karena itu, tidak hanya nilai etis yang harus dikomunikasikan, namun juga petunjuk yang jelas harus diberikan berkaitan dengan apa yang benar dan apa yang salah. Untuk mendapatkan pemahaman yang sama atas sistem nilai, setiap organisasi harus mengembangkan suatu aturan perilaku organisasi yang mencerminkan kejujuran dan etika. Aturan perilaku ini harus dikomunikasikan secara tertulis dan menjadi pegangan bagi seluruh pegawai di unit organisasi tertentu. Aturan perilaku harus senantiasa menjadi agenda dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Komunikasi menjadi langkah awal untuk mencapai pemahaman yang sama. Komunikasi merupakan seni dalam menyampaikan informasi, baik secara1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 17
  23. 23. verbal maupun nonverbal. Keduanya harus dimanfaatkan untuk tahap pemahaman ini agar semua pejabat dan pegawai terinformasikan dengan baik. Hal tersebut sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa ”pimpinan instansi pemerintah membina serta mendorong terciptanya budaya yang menekankan pentingnya nilai-nilai integritas dan etis. Hal ini bisa dicapai melalui komunikasi lisan dalam rapat, diskusi, dan melalui keteladanan dalam kegiatan sehari-hari.” Untuk memenuhi hal tersebut, instansi dapat memberikan pemahaman dengan menggunakan beberapa pendekatan kegiatan antara lain: a. Sosialisasi pentingnya integritas dan nilai etika dengan media komunikasi, yaitu ceramah, diskusi, seminar, rapat kerja, dan fokus grup. b. Website, media ini memiliki cakupan yang lebih luas, dengan tujuan transparansi kepada pemangku kepentingan. Pemuatan kode etik atau aturan perilaku dalam website instansi pemerintah merupakan penyampaian atas perilaku yang diharapkan. c. Multimedia, media ini bersifat lebih interaktif, yang bermanfaat memperoleh sebaran yang lebih luas. d. Majalah, merupakan komunikasi secara reguler dalam bentuk media cetak yang diterbitkan yang berisi pesan- pesan etika secara runtut dan menggunakan bahasa yang sederhana dan contoh konkret. Misalnya, diciptakan maskot etika dalam bentuk kartun untuk memberi contoh konkret penerapan etika.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 18
  24. 24. e. Saluran mikrofon. Komunikasi kode etik atau aturan perilaku dapat dengan kata-kata penting yang diperdengarkan setiap pagi melalui mikrofon, pengeras suara, atau saluran kominikasi lain di kantor. f. Akses ke jaringan. Komunikasi aturan perilaku dapat juga diperluas dengan menempatkan pertanyaan tentang kode etik atau aturan perilaku ke dalam rancangan akses ke jaringan. Misalnya, sebelum dapat masuk ke dalam jaringan, ditanyakan hal yang berkaitan dengan aturan perilaku yang berlaku pada instansi tersebut yang menjadi bagian dari password yang harus dijawab dengan benar oleh pegawai. Selain hal tersebut di atas, komunikasi nonverbal yang efektif yang sangat penting adalah penerapan aturan perilaku melalui keteladanan yang ditunjukkan oleh pimpinan. Tahap pemahaman juga merupakan proses untuk membangun kesadaran bahwa penegakan integritas dan nilai etika juga dipengaruhi oleh dorongan sejawat (peer pressure). Kesadaran ditunjukkan dengan adanya kepedulian para pegawai atas perilaku sejawatnya untuk menerapkan sikap perilaku moral dan etis yang baik. Kita akan sulit menjadikan integritas sebagai karakter bila lingkungan sangat kondusif terhadap perilaku yang tidak etis. Dorongan sejawat berupa komitmen secara bersama untuk menerapkan dan menegakkan kode etik, peduli pada yang melanggar dengan menegur atau melaporkan adanya pelanggaran kode etik atau aturan perilaku akan mendorong ditegakkannya integritas dan nilai etika. Hal yang penting tentunya adalah hukuman bagi1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 19
  25. 25. pelanggar aturan perilaku, mekanisme yang mendorong terhadap karyawan melaporkan pelanggaran, tindakan disiplin karyawan yang tidak melaporkan pelanggaran. Tindakan penegakan ini harus menjadi budaya integritas. Sosialisasi, dorongan sejawat, dan komunikasi secara berkelanjutan, akan memberikan pemahaman yang utuh dan kuat bahwa para pegawai memperlihatkan bahwa yang bersangkutan mengetahui perilaku yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, hukuman yang akan dikenakan terhadap perilaku yang tidak dapat diterima, dan tindakan yang harus dilakukan jika yang bersangkutan mengetahui adanya sikap perilaku yang tidak dapat diterima. 3. Pemetaan (Mapping) Setelah dilakukan sosialisasi, diperlukan suatu pemetaan terhadap pemahaman yang diterima dan dipersepsikan oleh pimpinan dan seluruh pegawai dan pemetaan terhadap keberadaan infrastruktur untuk menegakkan integritas dan nilai etika. Keberadaan infrastruktur dalam penegakan integritas dan nilai etika diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan prosedur. Penegakan integritas dan nilai etika pada instansi pemerintah telah terbentuk dalam format yang berbeda-beda, sehingga perlu dilakukan pemetaan sejauh mana penerapan yang telah dilakukan selama ini. Instansi pemerintah perlu melakukan pemetaan atas penerapan penegakan integritas dan nilai etika di lingkungan kerjanya, untuk mendapatkan informasi antara lain:1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 20
  26. 26. 1) kebijakan dan prosedur yang melandasi penegakan integritas dan nilai etika telah dimiliki oleh instansi pemerintah; 2) peraturan/kebijakan yang ada tersebut, telah sesuai dengan peraturan/kebijakan yang lebih tinggi; 3) instansi pemerintah memiliki prosedur operasi baku atau standard operating procedure (SOP) untuk mejalankan peraturan/kebijakan dimaksud; 4) SOP atau pedoman dimaksud, telah sesuai dengan peraturan yang ada, dan atau yang akan dibangun; 5) SOP atau pedoman tersebut telah dipraktikkan dan didokumentasikan dengan baik. Dalam proses pemetaan, dilakukan identifikasi dan analisis nilai dan norma/aturan yang ada, yang dibutuhkan dan nilai yang diharapkan dalam organisasi untuk menunjukkan ciri/karakteristik organisasi. Pemetaan dilakukan untuk memeroleh data sebanyak-banyaknya tentang: a. Hal-hal yang harus diatur menjadi aturan perilaku Pemetaan ini untuk mengidentifikasi nilai yang diperlukan sesuai dengan hukum dan perundangan terkait dengan tugas dan profesi. Kode etik PNS harus mengacu pada nilai etika yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004. Nilai ini menjadi dasar perilaku organisasi dan pegawai dalam memberi panduan dan memastikan bahwa entitas tidak melanggar aturan. Selain itu, juga perlu mempertimbangkan kode etik profesi. Misalnya, lembaga pengawas sebagai profesional mengikuti kode etik auditor internal yang harus bekerja secara obyektif dan due dilligence. Nilai ini harus menjadi dasar dalam aturan perilaku.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 21
  27. 27. b. Hal yang belum jelas atau sering disebut area abu abu (grey area) yang dapat menimbulkan suasana dilematis Identifikasi nilai diperlukan untuk mengatasi situasi dilematis yang ada dalam lingkungan kerja. Nilai ini diperlukan untuk memberikan kejelasan perilaku atau menumbuhkan perilaku yang diunggulkan bila menghadapi suatu masalah. Para pejabat dan pegawai seringkali dihadapkan pada kondisi yang dilematis, baik dalam tindakan maupun pengambilan keputusan. Kondisi ini harus dicermati dalam pembentukan kode etik atau aturan perilaku. Ketidakjelasan perilaku atas dilema yang dijumpai dalam pelaksanaan tugas akan memberi peluang terjadinya pelanggaran atau perbuatan yang tidak etis. Kondisi dilematis, yaitu tindakan yang harus dipilih seseorang untuk kepentingan yang berbeda, tetapi tidak tahu tindakan apa yang paling tepat, sulit untuk mempertimbangkan mana yang benar, dan kondisi dimana dorongan untuk melakukan pilihan yang salah sangat kuat. Masalah dilematis antara lain: masalah menerima atau tidak pemberian suap atau uang pelicin, menyetujui atau tidak usulan target yang tidak masuk akal, pengaduan (wistle blowing), yaitu pilihan apakah mengadukan kepada atasan atau mendiamkan. c. Kondisi dilematis setiap instansi pemerintah akan berbeda- beda Misalnya, kondisi dilematis pegawai Ditjen Pajak akan berbeda dengan Departemen Kehakiman, atau departemen lainnya. Perbedaan kondisi dilematis inilah yang akan membuat kode etik atau aturan perilaku akan berbeda antar instansi pemerintah, karena perilaku yang diharapkan juga berbeda.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 22
  28. 28. Pertimbangkan nilai etis yang dihormati oleh pemangku kepentingan. Nilai yang diinginkan oleh pemangku kepentingan merupakan hal penting yang akan membawa citra positif. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa pekerjaan yang terkait dengan masyarakat, anggota badan legislatif, pegawai, rekanan, auditor, serta pihak lainnya dilaksanakan dengan tingkat etika yang tinggi. Misalnya: pegawai instansi yang memberi jasa layanan publik memiliki kesan arogan, mempersulit proses dan berbelit-belit. Aturan perilaku harus diarahkan untuk menghilangkan citra tidak baik tersebut. d. Identifikasi nilai-nilai dan norma yang menghambat pelaksanaan tugas pokok Penerapan nilai etika adalah mengedepankan pertimbangan moral dalam pengambilan keputusan sehingga ada kemungkinan terjadi pengabaian, tetapi untuk kepentingan yang bernilai lebih tinggi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa terdapat pedoman yang mengatur situasi, frekuensi, dan tingkat pimpinan yang diperkenankan melakukan intervensi terhadap SPI yang telah dikembangkan dan pengabaian. Pengabaian manajemen (management discretion) harus didasarkan pada nilai etis yang tinggi terhadap "citizen value", yaitu bagaimana sumber daya menghasilkan nilai yang bemanfaat bagi masyarakat secara umum (meaningful value for the average citizen), baik nilai manfaat ekonomis dan sosial suatu program atau kegiatan kepada publik.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 23
  29. 29. Hasil pemetaan atas nilai-nilai yang menjadi prioritas instansi pemerintah akan menjadi dasar dalam menyusun/merumuskan kode etik atau aturan perilaku. e. Pemetaan juga diharapkan memberi masukan atas rencana tindak yang paling tepat untuk internalisasi kode etik atau aturan perilaku.B. Tahap Pelaksanaan Pada tahapan pelaksanaan proses terdiri atas pembangunan infrastruktur, internalisasi, dan pengembangan berkelanjutan. 1. Membangun Infrastruktur (Norming) Pembangunan infrastruktur dilakukan setelah tahap pemetaan. Pembangunan infrastruktur dilaksanakan melalui penyusunan kebijakan dan prosedur, yang bertujuan menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku postif dan kondusif untuk penerapan sistem pengendalian intern. Perilaku positif dan kondusif yang dimaksud dalam sub unsur ini adalah penegakan integritas dan nilai etika. Kebijakan dan prosedur yang diperlukan adalah sebagai berikut: a. Penyusunan Kode etik atau Aturan Perilaku Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004, instansi pemerintah menyusun kode etik atau aturan perilaku, sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik masing-masing instansi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 disebutkan bahwa aturan perilaku1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 24
  30. 30. tersebut sifatnya menyeluruh dan langsung berkenaan dengan hal-hal seperti pembayaran yang tidak wajar, kelayakan penggunaan sumber daya, benturan kepentingan, kegiatan politik pegawai, gratifikasi, dan penerapan kecermatan profesional. Penyusunan kode etik atau aturan perilaku seyogyanya bersifat partisipatif dari individu instansi pemerintah sehingga dapat lebih akurat mencerminkan kebutuhan kode etik atau perilaku instansi pemerintah, baik dalam urusan kedinasan maupun kemasyarakatan. Pimpinan instansi pemerintah menyusun aturan perilaku dengan tahapan sebagai berikut: 1) Mengidentifikasi nilai-nilai yang diperoleh dari hasil pemetaan, yang selanjutnya dikembangkan ke dalam aturan perilaku dengan menggali lebih banyak masukan melalui: a) Wawancara, dilaksanakan dengan mewawancarai pegawai-pegawai tertentu yang memegang peranan untuk mengumpulkan keterangan atas isu permasalahan utama di tempat kerja. b) Mengumpulkan keterangan atas perilaku yang menimbulkan permasalahan tersebut. mempertimbangkan permasalahan mana yang berhubungan dengan etika. 2) Mengidentifikasi nilai-nilai yang dapat dipertimbangkan sebagai nilai etika, misalnya kreatif atau independen. 3) Mengidentifikasi perilaku utama yang dibutuhkan, sesuai dengan nilai etika yang dibutuhkan atau telah ditetapkan dalam kode etik.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 25
  31. 31. 4) Menyusun kode etik atau aturan perilaku dengan kalimat yang tegas, yang mengindikasikan seluruh pegawai diharapkan berperilaku sesuai dengan aturan perilaku. 5) Mengikutsertakan para pejabat dan pegawai sehingga ada tumbuh komitmen dan rasa memiliki atas kode etik atau aturan perilaku. b. Kebijakan Penegakan Aturan Perilaku Guna menerapkan kode etik atau aturan perilaku, pimpinan instansi pemerintah menetapkan kebijakan pendukung untuk penegakan aturan perilaku melalui penandatanganan komitmen penerapan aturan perilaku, yang diperbarui tiap tahun oleh setiap pegawai. Contoh bentuk pernyataan: K O M I T M E N U N T UK M E M AT U H I P E D O M AN P E R I L AK U Sebagai pegawai............, saya memberikan pernyataan sebagai komitmen pribadi untuk mematuhi Pedoman Perilaku: Nama : ............................................................................ Unit Kerja : ............................................................................ Jabatan : ............................................................................ Menyatakan bahwa: 1. Telah menerima Buku Pedoman Perilaku; 2. Telah memahami isi dari Buku Pedoman Perilaku; 3. Bersedia mematuhi apa yang telah menjadi komitmen perilaku dan akan menerapkannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari; 4. Siap menerima konsekuensi bila melakukan pelanggaran atas komitmen perilaku yang telah ditetapkan dalam Pedoman Perilaku; 5. Akan memegang komitmen perilaku untuk mendukung pengembangan reputasi organisasi melalui integritas yang tinggi dan perilaku terpuji. ..................., ............................. (Nama Lengkap dan Tanda Tangan)1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 26
  32. 32. c. Kebijakan Sistem Reward and Punishment Sistem reward and punisment harus ditetapkan pimpinan instansi pemerintah untuk menjamin penerapan kode etik atau aturan perilaku. Atas tindakan tidak disiplin, baik pegawai maupun pejabat, pimpinan instansi pemerintah harus menindak tegas dan menerapkan secara konsisten. Pimpinan instansi pemerintah mempertimbangkannya dengan Majelis Kode Etik agar hukuman disiplin yang diberikan tepat terhadap penyimpangan atau atas pelanggaran aturan perilaku. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan sebagai berikut: 1) Pimpinan instansi pemerintah mengambil tindakan atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku dengan tegas tanpa membeda-bedakan. 2) Kebijakan penghargaan dan pemberian sanksi ini dikomunikasikan secara berkala, termasuk jenis sanksi dikomunikasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi pemerintah sehingga pegawai mengetahui konsekuensi dari penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan. 3) Instansi pemerintah memiliki mekanisme penanganan tuntutan dan kepentingan pegawai secara cepat dan tepat. 4) Adanya suatu sanksi atas pelanggaran perilaku akan menjadi pelajaran bagi anggota instansi pemerintah lain yang tidak melakukan pelanggaran. d. Kebijakan Penanganan Konflik Kepentingan Konflik kepentingan adalah pertentangan kepentingan antara kesetiaan dan konsistensi sebagai seorang profesional dan kepentingan yang ada di luar itu, yang dapat disebabkan karena kepentingan pribadi, golongan1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 27
  33. 33. kelompok, dan lainnya. Pimpinan instansi pemerintah menetapkan kebijakan untuk mekanisme menangani adanya potensi konflik kepentingan, misalnya dalam proses pengadaan atau pengambilan keputusan strategis. Selain itu, pimpinan instansi pemerintah juga memperbarui kebijakan dan prosedur untuk mencegah terjadinya pelanggaran etika dan menghasilkan perilaku yang dikehendaki dalam aturan perilaku, misalnya uraian jabatan, laporan pelaksanaan anggaran, dan instrumen pengendalian lainnya untuk meyakinkan kepatuhan terhadap aturan perilaku. e. Kebijakan tentang Pengabaian Manajemen Pengabaian manajemen (management discretion) mungkin terjadi dalam pelaksanaan kegiatan instansi pemerintah. Namun demikian, pengabaian harus didasarkan pada nilai etis yang tinggi terhadap "citizen value", yaitu bagaimana sumber daya menghasilkan nilai yang bermanfaat bagi masyarakat secara umum, baik nilai manfaat ekonomis maupun sosial suatu program atau kegiatan kepada publik. Kesalahan prosedur atau terjadinya pengabaian sangat mudah dideteksi, yang harus menjadi komitmen adalah kesalahan prosedur tidak ditujukan untuk kepentingan dan keuntungan pribadi. Pimpinan instansi pemerintah menyusun pedoman yang mengatur situasi, frekuensi, dan tingkat pimpinan yang diperkenankan melakukan intervensi dan pengabaian. Pedoman harus mengatur dengan jelas sekurang- kurangnya:1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 28
  34. 34. 1) Situasi yang memungkinkan pengabaian, misalnya urgensi yang menjadi pendorong pengabaian, adanya kebutuhan masyarakat yang mendesak. 2) Siapa yang dapat melakukan pengabaian. Hal ini harus secara jelas diatur, sebab pengabaian pengendalian intern tidak boleh dilakukan oleh pimpinan instansi pemerintah tingkat bawah, kecuali dalam keadaan darurat. Hal ini penting karena pengabaian manajemen harus merupakan keputusan yang sangat strategis bagi suatu instansi pemerintah. 3) Dokumentasi secara lengkap, termasuk alasan dan tindakan khusus yang diambil bila terjadi pengabaian manajemen. 4) Pelaporan. Setiap kejadian pengabaian manajemen harus segera dilaporkan kepada pimpinan instansi pemerintah yang lebih tinggi. f. Pembentukan Majelis Kode Etik Pimpinan instansi pemerintah menetapkan suatu Majelis Kode Etik atau unit ad hoc yang bertanggung jawab untuk memonitor penerapan etika dan bertanggung jawab atas manajemen etika. Komite ini bertanggung jawab merespon dengan cepat dan menindaklanjuti setiap pengaduan dan pelanggaran sehingga pimpinan instansi pemerintah dapat melakukan tindakan yang cepat dan tepat segera setelah ada gejala timbulnya masalah. Hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa instansi pemerintah memiliki prosedur/mekanisme penanganan tuntutan dan kepentingan pegawai secara cepat dan tepat.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 29
  35. 35. Selain itu, tugas Majelis Kode Etik adalah menyusun konsep kebijakan dan program berkaitan dengan pelaksanaan kode etik atau aturan perilaku, memberi nasihat kepada pimpinan mengenai isu-isu kode etik atau perilaku, masalah yang dihadapi instansi pemerintah mengenai pelaksanaan dan pelanggaran kode etik. Dalam beberapa kasus, Komite ini juga bertugas menangani pelanggaran kode etik dengan memanggil karyawan yang melanggar kode etik, memeriksa kasusnya, dan memberikan sanksi kepada karyawan yang melanggar. 2. Internalisasi (Forming) Tahap internalisasi adalah suatu proses untuk menjadikan infrastruktur menjadi bagian dari kegiatan operasional sehari-hari, yang akan tercermin dalam bagaimana menyelesaikan pekerjaan dan pengambilan keputusan dalam instansi pemerintah. Internalisasi bertujuan untuk membangun kesadaran pimpinan instansi pemerintah untuk menegakkan integritas dan nilai etika, dan membangun kesadaran para pegawai untuk mengimplementasikan integritas dan nilai etika dalam kegiatan operasional sehari-hari. Langkah-langkah internalisasi yang perlu dilakukan sebagai berikut: a. Keteladanan Pimpinan Instansi Pemerintah Pimpinan instansi pemerintah memberikan keteladanan berkaitan dengan kepatuhan terhadap nilai etika dalam pelaksanaan kegiatan sehari-hari, antara lain:1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 30
  36. 36. 1) Perilaku tidak menerima uang pelicin, kick back, atau suap; 2) Komitmen ketepatan waktu kehadiran; 3) Tidak membuat SPPD fiktif. b. Diskusi dan Pertemuan Pimpinan instansi pemerintah dan pegawai melakukan diskusi yang intensif untuk membahas dan mencari rencana tindak atas perilaku tidak etis dalam kegiatan Coffee Morning, Rapat Bulanan, pelatihan di kantor sendiri (PKS), atau kegiatan keagamaan seperti doa bersama. Diskusi membahas perilaku tidak etis, misalnya penyuapan untuk memenangkan tender, menerima kick-back atas jasa, menekan upah buruh, eksploitasi lingkungan, iklan yang menyesatkan, membocorkan rahasia, praktik melanggar hak cipta, pemalsuan dokumen, mengabaikan kepentingan karyawan, menyisihkan pesaing dengan cara curang, atau memanfaatkan posisi dominan untuk mengambil manfaat pribadi. c. Pernyataan Kesanggupan Untuk Memiliki Integritas dan Mematuhi Nilai Etika Pimpinan instansi pemerintah dan seluruh pegawai menyatakan kesanggupannya secara berkala (setiap tahun atau periode lain) untuk berperilaku integritas dan mematuhi nilai etika. Pada beberapa instansi pemerintah, pernyataan ini disebut pakta integritas.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 31
  37. 37. d. Dorongan Sejawat (peer pressure) Perilaku integritas dan kepatuhan terhadap nilai etika juga dipengaruhi oleh dorongan sejawat (peer pressure). Kesadaran ditunjukkan dengan adanya kepedulian para pegawai atas perilaku sejawatnya untuk menerapkan sikap perilaku moral dan etis yang baik. Tekanan dari teman sepergaulan begitu besar bagaimana integritas dan nilai etika ditegakkan, kita akan sulit menjadikan integritas sebagai karakter bila lingkungan sangat kondusif terhadap perilaku yang tidak etis. Dorongan sejawat berupa komitmen secara bersama untuk menerapkan dan menegakkan kode etik, peduli pada yang melanggar dengan menegur atau melaporkan adanya pelanggaran kode etik atau aturan perilaku. Perlunya diciptakan mekanisme yang mendorong karyawan melaporkan pelanggaran, serta sanksi terhadap karyawan yang tidak melaporkan pelanggaran. e. Program Rekrutmen dan Pengenalan Pegawai Baru Pembentukan sistem nilai dan budaya dimulai dari manusia, bukan dari instansi pemerintah. Perilaku dibentuk mulai dari manusia yang diseleksi, ditempatkan, dan dihargai dengan baik. Pegawai baru instansi pemerintah diseleksi, ditempatkan, dan dibina untuk memperoleh kesenangan dan kenyamanan dalam bekerja karena menyenangi pekerjaannya. Program penempatan antara lain:1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 32
  38. 38. 1) Rekrut calon pegawai yang terbaik. Rekrut orang terbaik, yaitu orang yang bagus kemampuan intelektualnya, dapat bekerja dalam tim, mencintai pekerjaan, berorientasi ke depan, berkarakter kuat, dan punya keterampilan berkomunikasi yang baik. Standar yang baik harus diberikan sejak awal melalui sebuah proses orientasi dengan memperkenalkan atasan dan rekan kerja, serta hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan di tempat kerja. 2) Pegawai yang diangkat segera mengikuti proses pembekalan (induction program), yaitu pelatihan yang ditujukan untuk membekali pegawai baru kebijakan penting tentang perilaku. Tujuan program ini untuk menegaskan hal-hal penting dalam rangka memelihara nilai-nilai positif yang telah digariskan. Pelatihan, termasuk memberikan ritual-ritual instansi pemerintah seperti team work, budaya kerja, tindakan disiplin, kepindahan, kedatangan, kenaikan pangkat, atau pensiun. Ritual sedapat mungkin membuat pegawai memiliki rasa kebersamaan dan loyalitas. f. Penempatan Pimpinan instansi pemerintah menempatkan orang pada posisi yang tepat. Orang-orang yang tepat (right man right place) akan berkontribusi positif dan akan menghargai budaya instansi pemerintah apabila mereka ditempatkan di tempat yang tepat.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 33
  39. 39. g. Komitmen atas Standar Layanan Publik Pimpinan instansi pemerintah menetapkan dan menerapkan standar pelayanan minimal bagi publik, termasuk standar perilaku dalam memberikan pelayanan, yang secara konsisten diterapkan. Standar dan perilaku minimal dalam layanan publik ini harus mampu menghilangkan kesan negatif tentang PNS, antara lain: berbelit-belit, arogan, mudah dibuat susah, ujung-ujungnya duit, atau susah melihat orang senang. h. Pengomunikasian Hubungan Tindak Lanjut Temuan Auditor dengan Aturan Perilaku APIP juga berperan dalam penegakan integritas dan nilai etika melalui pelaksanaan audit dan evaluasi yang dilaksanakan. Dalam melakukan audit, APIP juga harus mengevaluasi bagaimana pelaksanaan kode etik atau aturan perilaku, serta keterhubungan dengan permasalahan (temuan) audit yang ada. Atas suatu permasalahan, harus diidentifikasi perilaku yang menyebabkan dan disampaikan kepada pimpinan instansi. Pimpinan instansi pemerintah mengungkapkan masalah dalam instansi pemerintah yang bersangkutan, serta menerima komentar dan rekomendasi pada saat auditor dan evaluator melakukan tugasnya. i. Integrasi Kode Etik dalam Budaya Instansi Pemerintah Integrasi kode etik atau aturan perilaku dalam budaya instansi pemerintah dapat dilakukan dengan pendekatan role model atau kelompok pemenang (champion group). Model atau kelompok merupakan orang yang dipilih1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 34
  40. 40. instansi pemerintah karena dapat dijadikan contoh dan teladan. Mereka secara aktif mendapat tugas untuk memberikan cerita atau contoh kejadian tentang penerapan aturan perilaku dalam keseharian tugas. Terintegrasinya nilai dalam budaya dan perilaku secara tidak sadar akan menjadi pembentuk karakter instansi. Misalnya, role model adalah pimpinan unit kerja keuangan, yang bertugas melakukan pembayaran pada pihak ketiga. Nilai yang dimodelkan di unit tersebut adalah kejujuran dan pelayanan dengan ketepatan (akurasi). Dengan terintegrasinya kode etik/aturan perilaku ke dalam perilaku pegawai, maka perilaku etis yang terbentuk adalah kemampuan menekan moral hazard sehingga kejujuran dan ketepatan yang diutamakan. Contoh, “atas kekurangan tagihan dari rekanan atau kelebihan pembayaran dari pengguna jasa segera dilakukan perbaikan.” Pegawai serta merta akan melakukan hal yang benar bila mengetahui kesalahan dan tidak memanfaatkan kesempatan. j. Penghargaan dan Remunerasi Kebijakan reward and punisment harus diterapkan secara konsisten tidak hanya memfokuskan pada punishment saja, tapi juga upaya untuk memberikan penghargaan pada pegawai atas prestasi berkaitan dengan integritas dan nilai etika. Pimpinan instansi pemerintah, sesuai dengan kewenangannya memberikan penghargaan untuk meningkatkan penegakan integritas dan kepatuhan terhadap nilai-nilai etika.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 35
  41. 41. Pimpinan instansi pemerintah juga harus menerapkan penghargaan atau remunerasi atas prestasi kerja (performance based reward) dengan tepat dan konsisten. k. Pelatihan Etika (Ethic Training) Semua instansi pemerintah yang mempunyai kode etik atau aturan perilaku dan akan melaksanakannya dengan baik harus memiliki program pelatihan kode etik perilaku untuk para pejabat dan pegawainya. Tujuan pelatihan etika adalah pelatihan mengenai bagaimana aturan perilaku harus dilakukan dan bagaimana peran masing-masing pegawai. Pelatihan etika dapat diberikan pada pegawai baru pada masa orientasi maupun pegawai lama. Selain itu, pelatihan dapat memberi masukan tentang program pengelolaan etika berdasarkan pengalaman yang didapat dari pelatihan etika dan praktik pemecahan dilema etika yang rumit, terutama yang benar-benar terjadi dalam instansi. Pelatihan etika sebaiknya dilakukan dalam suasana yang menyenangkan. Pendekatan yang efektif bisa dilakukan dengan cara: emotional spritual quotient (ESQ), outbound, experiental learning, dan team building dengan memasukkan tema-tema yang berkaitan dengan integritas dan nilai etika ke dalam pelatihan tersebut. Outbond, experiental learning, dan team building adalah kegiatan pembelajaran melalui pengalaman yang didesain untuk menstimulasi kelompok. Hal ini dapat dilakukan di dalam ruangan atau di alam bebas dalam suasana yang menyenangkan, sehingga akan mendorong orang-orang1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 36
  42. 42. menghayati makna nilai-nilai tim bagi dirinya. Nilai-nilai dasar yang dipupuk dalam tim dan diterima dengan suasana menyenangkan akan membantu percepatan proses pembentukan nilai-nilai baru. Mereka mendiskusikan saran-saran, cara mengatasi konflik, proses pengambilan keputusan, komunikasi, kreativitas, dan kepemimpinan. l. Saluran Pengaduan (Ethic hotline) Instansi pemerintah harus mempunyai saluran pengaduan, hotline, atau jalur komunikasi khusus yang tersedia kapan saja untuk mendengarkan keluhan dan aduan dari para pegawai/pejabat ataupun pihak luar instansi yang mengadukan suatu tindakan apa pun yang menyangkut kecurangan atau penyalahgunaan data, informasi, aset, wewenang, otorisasi, dan sebagainya. Pengaduan dan perlindungan sering disebut kebijakan whistle blower. Whistle blower umumnya diterapkan karena banyak orang enggan melaporkan dan mereka berada dalam posisi sebagai pihak yang lemah. Demikian pula ada pihak yang terdiskriminasi yang telah lama mengetahui terjadinya pelanggaran, namun tidak mempunyai keberanian untuk melaporkannya. m. Menghilangkan kebijakan tidak etis Kebijakan tidak etis adalah kebijakan yang tidak secara nyata melanggar aturan, namun kebijakan tersebut membuka peluang terjadinya perilaku tidak etis atau tidak kondusif. Hal ini terutama terlihat apabila dikaitkan dengan dampak kegiatan tersebut seperti efisiensi dan efektivitas suatu aktivitas dan kegiatan.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 37
  43. 43. 1) Tujuan Tidak Realisitis Pimpinan instansi pemerintah harus menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis. Salah satu dorongan yang membuat perilaku tidak etis adalah menetapkan tujuan yang tidak realistis dan menekan pegawai untuk mencapai tujuan tersebut. Kewajaran atas kegiatan yang diusulkan sebagai target kinerja harus menjadi suatu upaya untuk meningkatkan efisiensi instansi pemerintah. Untuk mencegah hal tersebut pimpinan instansi pemerintah harus: a) Menciptakan mekanisme penilaian kinerja yang tepat sehingga target yang diusulkan realistis. b) Mengidentifikasi sasaran kinerja dan risiko yang terkait (selengkapnya diuraikan di pedoman teknis penilaian risiko). c) Melakukan pemantauan atas pelaksanaan kegiatan. Banyak kejadian, kegiatan direalisasikan di akhir tahun anggaran untuk menghabiskan anggaran, tetapi tujuan tidak jelas. d) Menghindari penggunaan biaya perjalanan dinas ke tempat atau tujuan yang tidak akan mewujudkan hasil untuk mendukung tujuan organisasi, tidak produktif, dan tidak akan menghasilkan prestasi. e) Upaya efisiensi, misalnya melalui standarisasi fasilitas pejabat, standar hotel, kerja sama hotel, atau kerja sama penerbangan.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 38
  44. 44. 2) Aturan Perilaku sebagai Pertimbangan dalam Prasyarat Jabatan dan Promosi Pimpinan instansi pemerintah menghapus kebijakan atau penugasan yang dapat mendorong perilaku tidak etis. Salah satu perilaku tidak etis adalah kenaikan jabatan dan promosi tidak didasarkan pada prestasi dan kompetensi, tetapi unsur subyektivitas atau like and dislike. Selain itu, praktik yang banyak berjalan kenaikan jabatan/pangkat menjadi sesuatu yang reguler dan tidak memiliki hubungan dengan kepatuhan pada aturan perilaku. Pegawai yang melanggar tetap diproses kenaikan pangkatnya. Hal ini tidak saja akan menimbukan etos kerja yang tidak kondusif bagi kinerja instansi pemerintah, tetapi juga bagi penegakan integritas dan nilai etika. Pimpinan instansi harus membuat kebijakan yang jelas tentang kompensasi dan kenaikan jabatan atau promosi didasarkan pada prestasi dan kinerja, serta kepatuhan pada aturan perilaku. Misal, seorang pegawai yang terbukti pernah terkena hukuman dan teguran karena pelanggaran aturan perilaku berarti memiliki poin negatif untuk dapat dinaikkan pangkatnya atau dipromosikan. n. Komitmen atas pelaporan keuangan pemerintah Integritas dan nilai etika yang telah terinternalisasikan akan menjadi budaya yang kuat guna mendukung profesionalisme. Salah satu wujud profesionalisme adalah tersajikannya laporan keuangan pemerintah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku dan laporan kinerja.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 39
  45. 45. Laporan sebagai akuntabilitas sehingga laporan keuangan, anggaran, dan pelaksanaan program yang disampaikan kepada badan legislatif, instansi pemerintah, dan pihak yang berkepentingan disajikan dengan wajar dan akurat. Biro keuangan di setiap departemen dan lembaga harus secara serius mempersiapkan dan memberdayakan peran APIP untuk menjadi quality assurance sehingga laporan dapat disajikan dengan lebih baik. 3. Pengembangan Berkelanjutan (Performing) Pengembangan berkelanjutan merupakan langkah agar aturan perilaku terpantau pelaksanaannya secara kontinu, sehingga setiap kelemahan dapat dirumuskan rencana tindak yang tepat. a. Pemantauan Penerapan aturan perilaku masing-masing individu/pegawai untuk menjadi sebuah kesadaran diri yang melekat dan teraplikasi dalam kegiatan sehari-hari di kantor tidaklah selalu berjalan lancar, mudah, dan serta merta berhasil, melainkan berproses dan dipengaruhi oleh berbagai situasi lingkungan pengendalian. Agar penerapan aturan perilaku terkondisi dalam disiplin dan konsisten pemberlakuannya, maka perlu secara terus menerus dipantau, dievaluasi, dan dilaporkan pelaksanaannya. Kegiatan pemantauan dan evaluasi atas penerapan aturan perilaku dapat dilakukan oleh setiap level pimpinan di masing-masing bagian/bidang dengan pendekatan setiap permasalahan atau penyimpangan aturan perilaku secara1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 40
  46. 46. cepat dan tepat diketahui dan diambil tindakan perbaikannya. Penyimpangan atas aturan perilaku seyogyanya segera dikomunikasikan oleh Majelis Kode Etik dan diproses untuk disampaikan kepada pihak yang melanggar aturan agar yang bersangkutan paham bahwa tindakannya salah atau di luar ketentuan. Kegiatan pemantauan dan evaluasi dilakukan juga oleh Komite Etika atau tim yang ditunjuk untuk menangani penegakan aturan perilaku. b. Kontrol Sosial Selain adanya pemantauan dan evaluasi terhadap aturan perilaku dari masing-masing level pimpinan atau dari Tim yang ditunjuk khusus untuk memantau penerapan aturan perilaku, juga perlu ditingkatkan peranan kontrol sosial. Kontrol sosial melalui penyebaran adanya komitmen aturan perilaku kepada masyarakat dan stakeholders lainnya. Dengan sosialisasi ke pihak eksternal yang lebih luas, maka akan terbentuk suatu kontrol sosial. Adanya keterlibatan pegawai atau masyarakat yang apabila mengetahui adanya pelanggaran terhadap aturan perilaku, segera melaporkan atau menyampaikan pengaduan, baik lisan atau tertulis. Diharapkan dalam pengaduan tersebut disampaikan secara jelas identitas pelaku, pelanggaran yang dilakukan, dan tanggal kejadian. Apabila informasi pengaduan tidak lengkap, pengaduan tetap dapat menjadi sumber informasi untuk melakukan penelitian lebih lanjut.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 41
  47. 47. c. Pembaruan Aturan Perilaku Perkembangan sosial ekonomi dan adanya berbagai perubahan peraturan, kebijakan pemerintah, serta perkembangan teknologi informasi yang memengaruhi tupoksi instansi pemerintah, akan memengaruhi perubahan kebutuhan aturan perilaku. Oleh sebab itu, kode etik atau aturan perilaku perlu terus dilakukan peninjauan kembali dan pembaruan atas aturan perilaku yang ada. Pembaruan terhadap aturan perilaku tetap berada dalam koridor pembinaan pegawai dan untuk menciptakan pegawai yang berkualitas, berdaya guna, dan berhasil guna, utamanya pegawai yang mampu memberikan pelayanan yang terbaik, adil, dan merata bagi masyarakat. d. Aturan Perilaku sebagai Target Kinerja Aturan perilaku, yang merupakan pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugas dan pergaulan hidup sehari-hari, apabila secara terus- menerus dipedomani dalam tugas sehari-hari, maka akan tumbuh menjadi kebiasaan yang melekat dan menyatu dalam kesadaran diri. Kebiasaan masing-masing individu yang telah terbangun dengan kesadaran yang tinggi dan dikelola oleh pimpinan/leadership yang memiliki komitmen tinggi menimbulkan kepuasan dan semangat kerja kolektif dari semua pegawai, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan komitmen instansi pemerintah. Selanjutnya, apabila komitmen instansi pemerintah telah tercipta, maka peningkatan kinerja adalah sebuah akibat nyata yang akan mengikutinya.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 42
  48. 48. Untuk mewujudkan penegakan integritas dan nilai etika secara berkelanjutan, kepatuhan kepada aturan perilaku dan kode etik dapat ditetapkan sebagai target kinerja setiap unit kerja. Misalnya, dalam penetapan kinerja unit kerja, setiap unit harus menargetkan tidak ada pelanggaran atau terjadi penurunan pelanggaran. Dengan menjadikan aturan kinerja sebagai target, maka unit kerja akan terdorong untuk menerapkan sebaik mungkin agar terhindar dari pelanggaran, yang berarti kinerja tidak tercapai. e. Audit Etika Audit Etika adalah audit mengenai pelaksanaan kode etik atau aturan perilaku oleh setiap unit instansi pemerintah yang dilakukan apabila ada pengaduan dan indikasi pelanggaran.C. Tahap Pelaporan Setelah tahap pelaksanaan selesai, seluruh kegiatan penyelenggaraan sub unsur penegakan integritas dan nilai etika perlu didokumentasikan. Pendokumentasian ini merupakan satu kesatuan (bagian yang tidak terpisahkan) dari kegiatan pelaporan berkala dan tahunan penyelenggaraan SPIP. Pendokumentasian dimaksud meliputi: 1. Pelaksanaan kegiatan, yang terdiri dari: a. Kegiatan pemahaman, yang antara lain terdiri atas: 1) Kegiatan sosialisasi (ceramah, diskusi, seminar, rapat kerja, dan fokus grup) mengenai pentingnya integritas dan nilai etika;1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 43
  49. 49. 2) Kegiatan penyampaian pemahaman melalui website, multimedia, literatur, dan media lainnya. b. Kegiatan pemetaan keberadaan dan penerapan infrastruktur, yang antara lain berisi: 1) Hasil pemetaan pemahaman pentingnya etika menurut persepsi pegawai dan bagaimana penerapannya; 2) Hasil pemetaan mengenai persiapan penyusunan aturan perilaku; 3) Masukan atas rencana tindak yang tepat untuk internalisasi kode etik atau aturan perilaku. c. Kegiatan pembangunan infrastruktur, yang antara lain berisi penyusunan: 1) Kode etik atau aturan perilaku; 2) Kebijakan penegakan aturan perilaku; 3) Kebijakan sistem reward and punishment; 4) Kebijakan penanganan konflik kepentingan; 5) Kebijakan tentang intervensi dan pengabaian manajemen; dan 6) Kegiatan pembentukan majelis kode etik. d. Kegiatan internalisasi, yang antara lain berisi: 1) Kegiatan pengomunikasian kode etik atau aturan perilaku secara berkelanjutan; 2) Kegiatan pembaruan pernyataan kepatuhan pada aturan perilaku; 3) Kegiatan dorongan sejawat; 4) Kegiatan program rekrutmen dan pengenalan pegawai baru; 5) Komitmen atas standar layanan publik; 6) Kegiatan diskusi dan pertemuan;1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 44
  50. 50. 7) Kegiatan pengomunikasian hubungan tindak lanjut temuan auditor dengan aturan perilaku; 8) Kegiatan integrasi kode etik dalam budaya instansi pemerintah; 9) Kegiatan pemberian penghargaan dan remunerasi; 10)Kegiatan pelatihan etika; 11)Kegiatan pembuatan saluran pengaduan; 12)Laporan kegiatan menghilangkan kebijakan tidak etis; 13)Dokumentasi komitmen atas pelaporan keuangan pemerintah. e. Kegiatan pengembangan berkelanjutan, yang antara lain berisi: 1) Kegiatan pemantauan; 2) Dokumentasi kontrol sosial; 3) kegiatan pembaruan aturan perilaku; 4) kegiatan penyusunan aturan perilaku sebagai target kinerja; dan 5) kegiatan audit etika. 2. Hambatan kegiatan Apabila ditemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan tidak tercapainya target/tujuan kegiatan tersebut, agar dijelaskan penyebab terjadinya hambatan tersebut. 3. Saran Saran diberikan berkaitan dengan adanya hambatan pelaksanaan kegiatan dan dicarikan saran pemecahan masalah untuk tidak berulangnya kejadian serupa dan guna peningkatan pencapaian tujuan. Saran yang diberikan agar yang realistis dan benar-benar dapat dilaksanakan.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 45
  51. 51. 4. Tindak lanjut atas saran periode sebelumnya Bagian ini mengungkapkan tindak lanjut yang telah dilakukan atas saran yang telah diberikan pada kegiatan periode sebelumnya. Dokumentasi ini merupakan bahan dukungan bagi penyusunan laporan berkala dan tahunan (penjelasan penyusunan laporan dapat dilihat pada buku Pedoman Teknis Umum Penyelenggaraan SPIP). Kegiatan pendokumentasian menjadi tanggung jawab pelaksana kegiatan yang hasilnya disampaikan kepada pimpinan instansi pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas, melalui satuan tugas penyelenggaraan SPIP (Satgas SPIP) di instansi pemerintah yang bersangkutan.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 46
  52. 52. BAB IV PENUTUP Penegakan integritas dan nilai etika secara berkelanjutan olehinstansi pemerintah dan penyelenggara negara secara memadaiadalah salah satu jaminan terbaik untuk mencapai pondasi bagilingkungan pengendalian dalam SPIP. Kuatnya integritas dan nilaietika juga secara langsung akan memperbaiki peningkatanpelayanan publik dan kinerja, yang pada gilirannya mendukungtercapainya good governance. Penegakan integritas dan nilai etika diawali denganpemahaman bersama melalui langkah sosialisasi dengan mediayang ada, yang selanjutnya dilaksanakan pemetaan. Pembangunaninfrastruktur untuk pelaksanaan dan penerapannya harus menjadikomitmen bersama instansi pemerintah dan dilaksanakan secarakonsisten. Sementara pengembangan berkelanjutan merupakanlangkah agar secara kontinu aturan perilaku termonitorpelaksanaannya sehingga setiap kelemahan dapat dirumuskanrencana tindak yang tepat. Disadari sepenuhnya bahwa proses penegakan integritas dannilai etika tidaklah mudah. Kata bijak mengatakan bahwapenegakan integritas tidak semudah membalik telapak tangan.Faktor penting keberhasilan antara lain:1. Leadership yang kuat, pemimpin yang berpengaruh kuat pada tercapainya integritas dan nilai etika, baik melalui upaya yang diciptakannya maupun teladan yang dijalankannya.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 47
  53. 53. 2. Dukungan seluruh pegawai, pemimpin yang kuat tidak ada artinya bila tidak didukung segenap anggota instansi pemerintah untuk secara sadar bersama-sama mendukung tegaknya integritas dan nilai etika.3. Konsistensi pelaksanaan penegakan, konsistensi dalam penerapan dan penegakan sangat diperlukan sehingga tidak ada persepsi standar ganda oleh individu anggota instansi pemerintah. Setiap tindakan penegakan harus memunculkan komitmen baru untuk penegakan kode etik atau aturan perilaku. Komitmen ketiga hal di atas akan membentuk komitmen kuatkarena diperoleh dari pemimpin dan segenap anggota instansipemerintah. Konsistensi pelaksanaan penegakan oleh pimpinaninstansi pemerintah akan menjadi teladan bagi semua pegawaidengan perilaku yang sama antara nilai yang disepakati denganperilaku yang diterapkan pada setiap kondisi. Konsistensi jugamenyangkut penegakan, yaitu perlakuan sama bagi semua orangtanpa terkecuali atas terjadinya pelanggaran aturan Keberhasilan penegakan integritas dan nilai etika secarabersama dengan sub unsur lingkungan pengendalian lainnya akanmemperkuat sistem pengendalian intern di lingkungan instansipemerintah. Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan acuan praktisbagi pimpinan instansi pemerintah dalam menciptakan danmelaksanakan sistem pengendalian intern, khususnya pada unsurlingkungan pengendalian dengan sub unsur ”Penegakan Integritasdan Nilai Etika” di lingkungan instansi yang dipimpinnya.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 48
  54. 54. Hal-hal yang dicakup dalam pedoman teknis ini adalah acuanmendasar yang berlaku secara umum bagi seluruh instansipemerintah, yang minimal harus dipenuhi dalam penegakanintegritas dan nilai etika, serta tidak mengatur secara spesifik bagiinstansi tertentu. Instansi pemerintah hendaknya dapatmengembangkan lebih jauh langkah-langkah yang perlu diambilsesuai dengan kebutuhan organisasi, dengan tetap mengacu dantidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yangberlaku. Sesuai dengan perkembangan teori dan praktik-praktik sistempengendalian intern, pedoman ini dapat disesuaikan di kemudianhari.1.1 Penegakan Integritas dan Nilai Etika 49

×