SlideShare a Scribd company logo
1 of 44
Direktorat Gratifikasi
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
GRATIFIKASI
Apa
itu
Gratifikasi?
AGAMA
BUDAY
A
PERGAULAN ETIKA
PRAKTIK PEMBERIAN ADALAH NETRAL
DAN WAJAR
PRAKTIK PEMBERIAN HADIAH
Korupsi Seringkali berasal dari kebiasaan yang
menjadi perilaku dibawah sadar
4
Kebiasaan.....
LATAR BELAKANG ATURAN GRATIFIKASI
LATAR BELAKANG ATURAN GRATIFIKASI
Pemberia
n dalam
arti luas
Penjelasan Pasal 12 B UU No.31/1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001:
Gratifikasi adalah...
Uang /
setara Uang
Rabat/Diskon
Pinjaman tanpa
Bunga
Komisi Pengobatan Cuma2
Tiket Perjalanan Perjalanan Wisata
Fasilitas
Penginapan
Fasilitas
lainnya
GRATIFIKASI DIANGGAP SUAP APABILA:
Apakah
Gratifikasi yang
dianggap suap
termasuk
TIPIKOR?
TINDAK PIDANA KORUPSI
30
KERUGIAN
KEUANGA
N NEGARA
SUAP
MENYUAP
PENGGELAPAN
DALAM
JABATAN
PEMERASAN
PERBUATAN
CURANG
COI DALAM
PENGADAAN
GRATIFIKASI
Ancaman Hukuman Penerima
Pidana Denda
Rp 200 - Rp 1 miliar.
Pidana Penjara Seumur
hidup atau 4 -20 tahun
&
UNSUR PASAL
(UU 31/ 1999 jo. UU 20/ 2001 pasal 12 B dan 12C)
UNSUR PASAL
(UU 31/ 1999 jo. UU 20/ 2001 pasal 12 B dan 12C)
Pegawai Negeri
(UU No 31/1999 Jo. UU No 20/2001)
Penyelenggara Negara
(UU No. 28/1999)
Penyelenggara Negara
(Penjelasan UU No 28/1999)
PENGECUALIAN SANKSI
HUKUM GRATIFIKASI
Sanksi Hukum tidak
berlaku, jika lapor
Komisi Pemberantasan
Korupsi
UU 31/1999 jo. UU No. 20/2001 Pasal
12C ayat (1)
22
Sanksi bagi Pemberi
Pidana Denda Rp 150 jutaPidana Penjara 3 tahun
&
Jadikan Indonesia Bebas Korupsi 24
TIPOLOGI
SUAP, PEMERASAN & GRATIFIKASI
SUAP
PEMERASAN
GRATIFIKASI
Jadikan Indonesia Bebas Korupsi 25
TIPOLOGI SUAP, PEMERASAN
DAN GRATIFIKASI
PERMISIVE
UNTUK
MEMINTAPERMISIVE
UNTUK
MELAKUKAN
SESUATU
PERMISIVE
MENERIMA
Tolak....Terima,Lapor
Sulitkah Lapor Gratifikasi?
Pelaporan & Penentuan Status Gratifikasi Pasal
16,17, & 18 UU No 30 Tahun 2002
Laporan
Tertulis
Kepada KPK
Dapat memanggil
Penerima
Gratifikasi
Pimpinan KPK
melakukan
penelitian
SK Pimpinan KPK
ttg Status
Kepemilikan
Gratifikasi
30
H
A
R
I
K
E
R
J
A
Proses
Penetapan
Status
Penerima
Gratifikasi
30 HK sejak
Gratifikasi
diterima
Menteri
Keuangan
Penerima
Gratifikasi
7 HK sejak
ditetapkan
statusnya
Tata cara pelaporanTata cara pelaporan
GratifikasiGratifikasi
• Pernikahan danPernikahan dan
sejenisnya....sejenisnya....
• Non PernikahanNon Pernikahan
Tata cara pelaporan gratifikasiTata cara pelaporan gratifikasi
PernikahanPernikahan
Lampirkan data pernikahanLampirkan data pernikahan
sbb :sbb :
1.1. Formulir gratifikasi (diisi lengkap);Formulir gratifikasi (diisi lengkap);
2.2. Hard copy dan soft copy penerimaan (uang, barang,Hard copy dan soft copy penerimaan (uang, barang,
bunga);bunga);
3.3. Contoh undangan;Contoh undangan;
4.4. Hardcopy daftar/ buku tamu undangan;Hardcopy daftar/ buku tamu undangan;
5.5. Soft copy foto barang dan karangan bungaSoft copy foto barang dan karangan bunga
Lampiran – Rekapitulasi uang
Lampiran – Rekapitulasi barang/kado
Lampiran – Rekapitulasi karangan bunga
Formulir Gratifikasi......(1)
Formulir Gratifikasi......(2)
Formulir Gratifikasi......(3)
Formulir Gratifikasi......(4)
Formulir Gratifikasi......(5)
Tata cara pelaporan gratifikasiTata cara pelaporan gratifikasi
Non PernikahanNon Pernikahan
1.1. Formulir gratifikasi (diisi lengkap);Formulir gratifikasi (diisi lengkap);
2.2. Nama Pemberi (langsung/tidakNama Pemberi (langsung/tidak
langsung/diwakilkan);langsung/diwakilkan);
3.3. Alasan pemberian;Alasan pemberian;
4.4. Tempat, tanggal dan waktu penerimaan;Tempat, tanggal dan waktu penerimaan;
5.5. Kontak person , Hp dan e-mail selain dari PelaporKontak person , Hp dan e-mail selain dari Pelapor
(staf/ sekretaris yang menangani pelaporan(staf/ sekretaris yang menangani pelaporan
gratifikasi);gratifikasi);
6.6. Alamat persuratan pengiriman SK /Surat ApresiasiAlamat persuratan pengiriman SK /Surat Apresiasi
bagi Pelapor (kantor, rumah atau alamat lainnya).bagi Pelapor (kantor, rumah atau alamat lainnya).
Formulir Gratifikasi......(4)
Formulir Gratifikasi......(5)
Formulir Gratifikasi......(6)
Formulir Gratifikasi......(7)
43
PROFIL GRATIFIKASI KPK
44
DIREKTORAT GRATIFIKASI
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
No. Telp : (021) 5289 2448
Email :
pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id

More Related Content

What's hot

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaFormasi Org
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahSujatmiko Wibowo
 
Analisis Beban Kerja
Analisis Beban Kerja Analisis Beban Kerja
Analisis Beban Kerja Mus kamal
 
Ppt kekerasan seksual
Ppt kekerasan seksualPpt kekerasan seksual
Ppt kekerasan seksualbkupstegal
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanQiu El Fahmi
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNNOPIAN ANDUSTI, S.E.,M.T
 
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).ppt
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).pptSTOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).ppt
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).pptBidangPPdanPA
 
Materi perlindungan anak
Materi perlindungan anakMateri perlindungan anak
Materi perlindungan anakAzka Sudrajat
 
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptxcahyomeiyana
 
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)Deddy Agus Arifianto
 
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...infosanitasi
 
Bahaya Merokok Powerpoint
Bahaya Merokok PowerpointBahaya Merokok Powerpoint
Bahaya Merokok PowerpointNur Hilaliyah
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIaliyudhi_h
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAJamaludin ..
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakaniyandri tiluk wahyono
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiAshep Ramdhan
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranTata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranDeddi Nordiawan
 

What's hot (20)

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan DesaPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
 
Antikorupsi mahasiswa
Antikorupsi mahasiswaAntikorupsi mahasiswa
Antikorupsi mahasiswa
 
Pengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan DaerahPengelolaan Keuangan Daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah
 
Analisis Beban Kerja
Analisis Beban Kerja Analisis Beban Kerja
Analisis Beban Kerja
 
Ppt kekerasan seksual
Ppt kekerasan seksualPpt kekerasan seksual
Ppt kekerasan seksual
 
Pendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunanPendekatan perencanaan pembangunan
Pendekatan perencanaan pembangunan
 
Materi narkoba
Materi narkobaMateri narkoba
Materi narkoba
 
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASNTELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
TELAAHAN STAF UNTUK SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN ASN
 
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).ppt
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).pptSTOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).ppt
STOP KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK (3).ppt
 
Materi perlindungan anak
Materi perlindungan anakMateri perlindungan anak
Materi perlindungan anak
 
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
15 Materi Dasar Penyuluh Anti Korupsi.pptx
 
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)
Juknis penilaian prestasi kerja pns(SKP)
 
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...
Perumusan Tujuan dan Sasaran, dan Penyusunan Program dan Kegiatan Pembangunan...
 
Bahaya Merokok Powerpoint
Bahaya Merokok PowerpointBahaya Merokok Powerpoint
Bahaya Merokok Powerpoint
 
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM IIIRancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
Rancangan Proyek Perubahan Diklat PIM III
 
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRAPetunjuk teknis penyusunan RENSTRA
Petunjuk teknis penyusunan RENSTRA
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
 
Paparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi BirokrasiPaparan Reformasi Birokrasi
Paparan Reformasi Birokrasi
 
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara PengeluaranTata Cara Bendahara Pengeluaran
Tata Cara Bendahara Pengeluaran
 
Analisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan PublikAnalisis Kebijakan Publik
Analisis Kebijakan Publik
 

Viewers also liked

Seminar gratifikasi
Seminar gratifikasiSeminar gratifikasi
Seminar gratifikasiAdiebm
 
Membangun integritas Pengendalian Gratifikasi
Membangun integritas Pengendalian GratifikasiMembangun integritas Pengendalian Gratifikasi
Membangun integritas Pengendalian Gratifikasi93220872
 
Integritas dalam Pekerjaan
Integritas dalam PekerjaanIntegritas dalam Pekerjaan
Integritas dalam PekerjaanJohan Setiawan
 
Zona integritas
Zona integritasZona integritas
Zona integritas93220872
 
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etikaSutikno Tumingan
 
Tindakan yang di larang dalam persaingan usaha(uu no. 5 1999)
Tindakan yang di larang dalam persaingan usaha(uu no. 5 1999)Tindakan yang di larang dalam persaingan usaha(uu no. 5 1999)
Tindakan yang di larang dalam persaingan usaha(uu no. 5 1999)indra wijaya
 
UU No 20 tahun 2001 ttg Pemberantasan Tipikor
UU No 20 tahun 2001  ttg Pemberantasan TipikorUU No 20 tahun 2001  ttg Pemberantasan Tipikor
UU No 20 tahun 2001 ttg Pemberantasan TipikorMas Kris
 
Kepres no.59 tahun 2002
Kepres no.59 tahun 2002Kepres no.59 tahun 2002
Kepres no.59 tahun 2002Sulvi Suardi
 
Presentase Percepatan Pemberatantas Korupsi
Presentase Percepatan Pemberatantas KorupsiPresentase Percepatan Pemberatantas Korupsi
Presentase Percepatan Pemberatantas Korupsiabdul Hamid
 
Wbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malangWbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malangAhmad Abdul Haq
 
Hukum bisnis kel.7 stie kasih bangsa
Hukum bisnis kel.7 stie kasih bangsaHukum bisnis kel.7 stie kasih bangsa
Hukum bisnis kel.7 stie kasih bangsaEmilia Wati
 
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PT
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PTPendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PT
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PTHaristian Sahroni Putra
 
SK Unit Pengendali Gratifikasi Ditjen P2P
SK Unit Pengendali Gratifikasi Ditjen P2PSK Unit Pengendali Gratifikasi Ditjen P2P
SK Unit Pengendali Gratifikasi Ditjen P2PDitjen P2P Kemenkes
 
Sosialisasi Perka Badan POM tentang pengendalian gratifikasi
Sosialisasi Perka Badan POM tentang pengendalian gratifikasiSosialisasi Perka Badan POM tentang pengendalian gratifikasi
Sosialisasi Perka Badan POM tentang pengendalian gratifikasialiyudhi_h
 
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan SosiologisCiri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan SosiologisSatrio Arismunandar
 

Viewers also liked (20)

Seminar gratifikasi
Seminar gratifikasiSeminar gratifikasi
Seminar gratifikasi
 
Membangun integritas Pengendalian Gratifikasi
Membangun integritas Pengendalian GratifikasiMembangun integritas Pengendalian Gratifikasi
Membangun integritas Pengendalian Gratifikasi
 
saber pungli
saber punglisaber pungli
saber pungli
 
Integritas dalam Pekerjaan
Integritas dalam PekerjaanIntegritas dalam Pekerjaan
Integritas dalam Pekerjaan
 
Zona integritas
Zona integritasZona integritas
Zona integritas
 
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
1.1 peningkatan integritas dan nilai etika
 
Integritas pim 3 2015
Integritas pim 3 2015Integritas pim 3 2015
Integritas pim 3 2015
 
Tindakan yang di larang dalam persaingan usaha(uu no. 5 1999)
Tindakan yang di larang dalam persaingan usaha(uu no. 5 1999)Tindakan yang di larang dalam persaingan usaha(uu no. 5 1999)
Tindakan yang di larang dalam persaingan usaha(uu no. 5 1999)
 
kpk
kpkkpk
kpk
 
UU No 20 tahun 2001 ttg Pemberantasan Tipikor
UU No 20 tahun 2001  ttg Pemberantasan TipikorUU No 20 tahun 2001  ttg Pemberantasan Tipikor
UU No 20 tahun 2001 ttg Pemberantasan Tipikor
 
Kepres no.59 tahun 2002
Kepres no.59 tahun 2002Kepres no.59 tahun 2002
Kepres no.59 tahun 2002
 
Presentase Percepatan Pemberatantas Korupsi
Presentase Percepatan Pemberatantas KorupsiPresentase Percepatan Pemberatantas Korupsi
Presentase Percepatan Pemberatantas Korupsi
 
Wbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malangWbk dan wbbm kppn malang
Wbk dan wbbm kppn malang
 
Hukum bisnis kel.7 stie kasih bangsa
Hukum bisnis kel.7 stie kasih bangsaHukum bisnis kel.7 stie kasih bangsa
Hukum bisnis kel.7 stie kasih bangsa
 
Korupsi
KorupsiKorupsi
Korupsi
 
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PT
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PTPendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PT
Pendidikan Anti Korupsi - Buku Pendidikan Anti Korupsi untuk PT
 
SK Unit Pengendali Gratifikasi Ditjen P2P
SK Unit Pengendali Gratifikasi Ditjen P2PSK Unit Pengendali Gratifikasi Ditjen P2P
SK Unit Pengendali Gratifikasi Ditjen P2P
 
[PKN Korupsi
[PKN Korupsi[PKN Korupsi
[PKN Korupsi
 
Sosialisasi Perka Badan POM tentang pengendalian gratifikasi
Sosialisasi Perka Badan POM tentang pengendalian gratifikasiSosialisasi Perka Badan POM tentang pengendalian gratifikasi
Sosialisasi Perka Badan POM tentang pengendalian gratifikasi
 
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan SosiologisCiri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
Ciri-ciri, Tipologi, Jenis-jenis Korupsi, Pendekatan Sosiologis
 

More from 93220872

Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL93220872
 
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJAMATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA93220872
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I93220872
 
Strategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
Strategi Memperbaiki Neraca PerdaganganStrategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
Strategi Memperbaiki Neraca Perdagangan93220872
 
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 201993220872
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik93220872
 
Pengantar Administrasi Publik MAP
Pengantar Administrasi Publik MAPPengantar Administrasi Publik MAP
Pengantar Administrasi Publik MAP93220872
 
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 201993220872
 
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengahProgram dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah93220872
 
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNANKOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN93220872
 
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposalPermen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal93220872
 
Buku panduan SIMLARAS
Buku panduan SIMLARASBuku panduan SIMLARAS
Buku panduan SIMLARAS93220872
 
Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD 93220872
 
Penyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMDPenyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMD93220872
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD93220872
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA93220872
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA93220872
 
Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 93220872
 
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 201793220872
 
perobahan pola pikir ( ice breaking)
 perobahan pola pikir ( ice breaking) perobahan pola pikir ( ice breaking)
perobahan pola pikir ( ice breaking)93220872
 

More from 93220872 (20)

Sistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOLSistem Politik Indonesia PARPOL
Sistem Politik Indonesia PARPOL
 
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJAMATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
MATERI MSDM PENGUKURAN KINERJA
 
MATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB IMATERI MSDM BAB I
MATERI MSDM BAB I
 
Strategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
Strategi Memperbaiki Neraca PerdaganganStrategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
Strategi Memperbaiki Neraca Perdagangan
 
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2019
 
Prinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi PublikPrinsip Administrasi Publik
Prinsip Administrasi Publik
 
Pengantar Administrasi Publik MAP
Pengantar Administrasi Publik MAPPengantar Administrasi Publik MAP
Pengantar Administrasi Publik MAP
 
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
Teknis Aplikasi KRISNA DAK 2019
 
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengahProgram dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
Program dan kegiatan DAK 2019 jawa tengah
 
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNANKOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
 
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposalPermen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
Permen no.117 th 2017 tata cara pengusulan dan verifikasi dak proposal
 
Buku panduan SIMLARAS
Buku panduan SIMLARASBuku panduan SIMLARAS
Buku panduan SIMLARAS
 
Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD                                                       Penyusunan RPJPD
Penyusunan RPJPD
 
Penyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMDPenyusunan RPJMD
Penyusunan RPJMD
 
Penyusunan RKPD
Penyusunan RKPDPenyusunan RKPD
Penyusunan RKPD
 
Penyusunan RENJA
Penyusunan RENJAPenyusunan RENJA
Penyusunan RENJA
 
Penyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRAPenyusunan RENSTRA
Penyusunan RENSTRA
 
Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017 Kebijakan pemprov jateng 2017
Kebijakan pemprov jateng 2017
 
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
Persiapan pra dan musrenbangwil 2017
 
perobahan pola pikir ( ice breaking)
 perobahan pola pikir ( ice breaking) perobahan pola pikir ( ice breaking)
perobahan pola pikir ( ice breaking)
 

Recently uploaded

Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsAdePutraTunggali
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfElaAditya
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxFuzaAnggriana
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfChrodtianTian
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisNazla aulia
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfSitiJulaeha820399
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxHeruFebrianto3
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxalalfardilah
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxmawan5982
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxsudianaade137
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...Kanaidi ken
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxRezaWahyuni6
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDmawan5982
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxawaldarmawan3
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdfShintaNovianti1
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...MarwanAnugrah
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023DodiSetiawan46
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...Kanaidi ken
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxc9fhbm7gzj
 

Recently uploaded (20)

Model Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public RelationsModel Manajemen Strategi Public Relations
Model Manajemen Strategi Public Relations
 
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdfTUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
TUGAS GURU PENGGERAK Aksi Nyata Modul 1.1.pdf
 
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptxDESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
DESAIN MEDIA PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA BERBASIS DIGITAL.pptx
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdfLAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
LAPORAN PKP KESELURUHAN BAB 1-5 NURUL HUSNA.pdf
 
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara InggrisKelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
Kelompok 4 : Karakteristik Negara Inggris
 
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdfModul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
Modul 1.2.a.8 Koneksi antar materi 1.2.pdf
 
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptxPPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
PPT Materi Jenis - Jenis Alat Pembayaran Tunai dan Non-tunai.pptx
 
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptxPPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
PPT_AKUNTANSI_PAJAK_ATAS_ASET_TETAP.pptx
 
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docxTugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
Tugas 1 pembaruan dlm pembelajaran jawaban tugas tuton 1.docx
 
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptxPanduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
Panduan Substansi_ Pengelolaan Kinerja Kepala Sekolah Tahap Pelaksanaan.pptx
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
PELAKSANAAN + Link2 Materi Pelatihan "Teknik Perhitungan & Verifikasi TKDN & ...
 
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptxMateri Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
Materi Pertemuan Materi Pertemuan 7.pptx
 
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SDtugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
tugas 1 tutorial online anak berkebutuhan khusus di SD
 
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptxKONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
KONSEP KEBUTUHAN AKTIVITAS DAN LATIHAN.pptx
 
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
1.2.a.6. Demonstrasi Konstektual - Modul 1.2 (Shinta Novianti - CGP A10).pdf
 
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...Wawasan Nusantara  sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan, politik, ekonomi, sosial, budaya, d...
 
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023implementasu Permendikbudristek no 53 2023
implementasu Permendikbudristek no 53 2023
 
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...PELAKSANAAN  + Link2 Materi TRAINING "Effective  SUPERVISORY &  LEADERSHIP Sk...
PELAKSANAAN + Link2 Materi TRAINING "Effective SUPERVISORY & LEADERSHIP Sk...
 
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptxMateri Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
Materi Bimbingan Manasik Haji Tarwiyah.pptx
 

Direktorat Gratifikasi KPK