1. ANTI KORUPSI
dan
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
OLEH : TIM PENYULUH ANTI KORUPSI
PENGENDALIAN GRATIFIKASI
Inspektorat Daerah Kota Bogor 2021
2. TINDAK PIDANA KORUPSI
UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001
Pasal 2 ayat 1 :
Setiap orang yang secara melawan hukum
melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau
orang lain yang suatu korporasi yang dapat
merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara, dipidana dengan pidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp. 200.000.000.00 (dua ratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
Pasal 3
Setiap orang yang secara melawan hukum Setiap
orang yang dengan tujuan menguntungkan diri
sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau
sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan atau sarana yang ada padanya karena
jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau
pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan
paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda
paling sedikit Rp. 50.000.000 (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah) ).
3. KERUGIAN NEGARA
Pasal 2
(1) SETIAP ORANG yang secara MELAWAN HUKUM melakukan perbuatan
MEMPERKAYA DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN yang suatu korporasi yang
dapat MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN
NEGARA, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling
singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
Rp. 200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
(2). Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan
dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan.
Pasal 3
SETIAP ORANG yang dengan tujuan MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU
ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI, MENYALAHGUNAKAN
kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan
atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang DAPAT
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA,
dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
Pasal 4
Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara TIDAK
MENGHAPUSKAN DIPIDANANYA pelaku tindak pidana sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal
CONTOH
KASUS
4. TINDAK PIDANA KORUPSI
Dijelaskan dalam 13 buah pasal dalam UU 31 Tahun 1999 jo
UU 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan ke
dalam 30 bentuk/jenis tindak pidana korupsi
Ketigapuluh bentuk/jenis tindak pidana korupsi tersebut pada
dasarnnya dikelompokan menjadi 7 kelompok besar :
1. Kerugian keuangan negara
2. Suap – menyuap
3. Penggelapan dalam jabatan
4. Pemerasan
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam PBJ
7. Gratifikasi
5. 1
2
3
4
5
6
7
Merugikan Keuangan Negara
Suap
GRATIFIKASI
Penggelapan
dalam Jabatan
Pemerasan
Perbuatan Curang
Konflik Kepentingan
KORUPSI
TINDAK PIDANA KORUPSI : UU No.31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi
yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian
negara
Psl 2 & 3
Sebuah perbuatan Kriminal ,
Melibatkan sejumlah
pemberian kepada
seseorang, Penerima
pemberian mengubah
perilakunya, Bertentangan
dengan tugas dan tanggung
jawab
Psl 6,7,11,12,13
Psl 12b
Pemberian dalam arti luas,
yakni meliputi pemberian
uang, barang, rabat
(discount), komisi, pinjaman
tanpa bunga, tiket perjalanan,
fasilitas penginapan,
perjalanan wisata, pengobatan
cuma-cuma, dan fasilitas
lainnya. Gratifikasi tersebut
baik yang diterima di dalam
negeri maupun di luar negeri
dan yang dilakukan dengan
menggunakan sarana
elektronik atau tanpa sarana
elektronik.
Pasal 12 e,f, g
Pasal 8, 9, 10 a,b,c
Pasal 12 i
Ps 7 ayat (1) a,b,C,d
Ps 7 (2)
Ps 12.b
UNSUR
KORUPSI
12e
6.
7.
8.
9. GRATIFIKASI akar KORUPSI
Video ilustrasi Gratifikasi
GRATIFIKASI
PILIHAN
AMAN DUNIA + AKHERAT
PENJARA + DOSA
SELF ASSESSMENT KITA YANG AKTIF
10. GRATIFIKASI
Pemberian dalam arti
LUAS
PEGAWAI NEGERI
PENYELENGGARA
NEGARA
- BERHUBUNGA
DENGAN JABATAN
- BERLAWANAN
DENGAN
KEWAJIBAN ATAU
TUGASNYA
1 2
3
PELAPORAN :
30 HARI
SETELAH
DITERIMA
4
PIDANA
UNSUR POKOK GRATIFIKASI
1. UU 28 /1999 .Psl 2
2. UU 31 /1999 Ps. 1 angka 2
3. UU 30 / 2002.Penj Ps 11
4. UU 05 / 2004 Psl 1
5. KUHP .Psl 92
UU 30 /2002 – KPK
Psl 16.17.18
Pasal 13 UU No.31/1999
- Penjara 3 tahun
- Pidana Denda 150 juta
PEMBERI
UU 20/2001 Pasal 12B
ayat (2)
Pidana penjara seumur
hidup atau penjara paling
singkat 4 tahun dan
paling lama 20 tahun dan
pidana denda paling
sedikit Rp 200 juta dan
paling banyak Rp 1 miliar
PENERIMA
GRATIFIKASI DIANGGAP SUAP
SANKSI
11. PERBEDAAN SUAP DAN GRATIFIKASI
SUAP
GRATIFIKASI
Ada
Kesepakatan
(Pemberi +
Penerima)
TIDAK ADA
Kesepakatan
(Pemberi +
Penerima)
Mengubah
Keputusan/Pe
rilaku
penerima
Ada
Pertemuan
tertentu
TIDAK ada
Pertemuan
Tertentu
Belum tentu
Mengubah
Keputusan/Peril
aku Penerima
Ada Niat
Jahat telah
ada SAAT
penerimaan
Belum ada
Niat Jahat
saat
menerima
Dianggap
ada setelah
30 hari
Contoh
1. Oknum Pegawai DINKES menerima sejumlah uang dari FARMASI tuntuk memasukan obat tertentu
2. Oknum Pegawai DINKES menerima uang untuk meloloskan IJIN PRAKTEK RS/DOKTER
1. Oknum Pegawai Dinkes menerima hadiah liburan dari PBF setelah obat masuk ke Puskesmas
2. Oknum Pegawai Dinkes menerima uang terima kasih setelah ijin Praktek Jadi
Transaksi
Pemberian
15. SETIAP GRATIFIKASI HARUS DILAPORKAN
SETIAP bentuk pemberian, penerimaan, penolakan GRATIFIKASI
yang berhubungan dengan JABATAN dan BERLAWANAN dengan
kewajiban atau tugasnya WAJIB dilaporkan
30
H
A
R
I
K
E
R
J
A
7 Hari Kerja sejak
ditetapkan statusnya
Waktu 30 hari
kerja
sejak diterima
Pasal
12C UU
No. 20
th 2001
Penerima
Gratifikasi
Laporan Tertulis
kepada KPK
Dapat memanggil
Penerima Gratifikasi
SK Pimpinan
KPK ttg
Status Gratifikasi
Proses
Penetapan Status
Pimpinan KPK
melakukan
penelitian
Penerima
Gratifikasi
Menteri
Keuangan
16. GRATIFIKASI YANG TIDAK DILAPORKAN
Surat Edaran KPK No : B.143 /01-13/01/2013 tanggal 21 Jan 2013
Perihal : Himbauan Terkait Gratifikasi
18. GRATIFIKASI YANG TIDAK DILAPORKAN
Batas nilai setinggi-tingginya Rp.1.000.000,- (satu juta
rupaih) per pemberian per orang
Batas nilai setinggi-tingginya,
Rp.1.000.000,- (satu juta rupaih) per pemberian per orang
20. i. Pemberian hadiah antar sesama pegawai dalam
rangka pisah sambut, pensiun, dan promosi
jabatan yang tidak dalam bentuk uang setinggi-
tingginya Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)
per pemberian per orang ; dan
j. Penerimaan lainnya yang diperoleh dari pihak
yang tidak mempunyai konflik kepentingan
dengan penerima gratifikasi, dan tidak
berhubungan dengan jabatan, serta tidak
berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
GRATIFIKASI YANG TIDAK DILAPORKAN