Dokumen tersebut membahas definisi korupsi, jenis-jenis tindak pidana korupsi seperti penyuapan dan penggelapan, serta subjek hukum yang dapat dilakukan tindak pidana korupsi seperti pegawai negeri dan penyelenggara negara."

1. PEMAHAMAN TINDAK
PIDANA KORUPSI
DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
DI
LINGKUNGAN PENDIDIKAN (SEKOLAH)

2. Pengertian Korupsi
Dari bahasa:
• Bahasa Latin
corruptio dari kata kerja corrumpere yang bermakna busuk, rusak,
menggoyahkan, memutar balik, menyogok
• Kamus Bahasa Indonesia
perbuatan yang buruk seperti penggelepan uang, menerima uang
sogok, dsb.
Penjelasan Pasal 1 UU No.3 Tahun 1971
Pengertian Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat aktifitas
yang merupakan manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas
yang mempergunakan kekuasaan atau pengaruh yang melekat pada
seorang Pegawai Negeri atau kedudukan istimewa yang dipunyai
seseorang di dalam jabatan umum yang secara tidak patut atau
menguntungkan diri sendiri maupun orang lain

3. Sejarah Peraturan yang mengatur Tindak Pidana Korupsi
• KUHP
• Peraturan Penguasa Militer No. Prt / PM / 06 / 1957
• Peraturan Penguasa Perang Pusat No. Prt / Peperpu / 013 / 1958
• UU No.24 / Prp / 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan
Pemeriksa
• UU No.3 Tahun 1971 tentang pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
• UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi
• UU No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

4. Tindak Pidana Korupsi sebagai
Extraordinary Crime
Merusak
perekonomian
nasional
Merusak
sendi-sendi
demokrasi
serta Hak
Asasi
Manusia
Merusak
moral
bangsa dan
ideologi
Negara

5. EKONOMI
• Minimnya pendapatan
• Pengeluaran lebih
besar dari pendapatan
BUDAYA
• Feodalisme
POLITIK
• Powers tendens to
corrupt
• Patron politic
EKONOMI
• Minimnya pendapatan
• Pengeluaran lebih
besar dari pendapatan
STYLE
• Instan
• Glamour
MORAL
• Rendahnya ahlak
• Amoral
Penyebab
Korupsi

6. Subyek Hukum Tindak Pidana Korupsi
Setiap Orang Pegawai Negeri
Pejabat Negara Korporasi

7. “ Setiap Orang “
Yang dimaksud “setiap orang” adalah siapa saja atau
siapapun juga, tidak terbatas pada sekelompok orang
atau golongan tertentu saja.
Seseorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi
rumusan ketentuan hukum pidana maka orang tersebut
telah memenuhi syarat untuk didakwa melakukan
Tindak Pidana Korupsi

8. “ Pegawai Negeri “
Menurut Pasal 1 ke-2 UU No.31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :
a) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU
Kepegawaian, meliputi Pegawai Negeri Sipil (PNS),
TNI dan POLRI
b) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam
KUHP
c) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi
yang menerima bantuan dan keuangan Negara atau
Daerah
d) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi
lain yang memepergunakan modal atau fasilitas dari
Negara atau masyarakat

9. “ Penyelenggara Negara “
Penyelenggara Negara sebagai subyek hukum Tindak Pidana Korupsi
ditentukan dalam Pasal 5, Pasal 11 dan Pasal 12 B UU No.20 Tahun
2001
Pengertian Penyelenggara Negara termuat dalam Pasal 2 UU No.28
Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
KKN, yaitu meliputi:
1. Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara
2. Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara
3. Menteri, Gubernur, Hakim
4. Pejabat Negara lain sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku (Duta Besar, Wakil Gubernur,
Bupati/Walikota)
5. Pejabat lain yang mempunyai fungsi strategis dalam kaitannya
dengan penyelenggaraan Negara (Direksi dan Komisaris BUMN,
Pimpinan BI, Jaksa, Penyidik, Panitera, Pimpinan dan
Bendaharawan Proyek, Pimpinan Perguruan Tinggi)

10. “ Korporasi “
• Pada prinsipnya hukum pidana (KUHP) tidak mengenal korporasi
sebagai subyek hukum, pandangan ini kemudian berkembang seiring
dengan perkembangan jaman serta perkembangan dari tindak pidana
sendiri sehingga kemudian diakui korporasi dapat menjadi subyek
hukum
• Dalam Pasal 1 UU No.31 Tahun 1999, pegertian dari korporasi adalah
kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir bauik
merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum
• Jika tindak pidana dilakukan atas nama korporasi maka tuntutan dan
penjatuhan hukuman dapat dilakukan terhadap korporasi, dalam hal
ini korporasi diwakili oleh pengurusnya
• Jika korporasi sebagai terdakwa maka surat panggilan untuk
menghadap dialamatkan kepada pengurus bertempat tinggal atau
berkantor
• Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada korporasi hanya pidana
denda dengan ketentuan maksimum pidana ditambah 1/3, tetapi tidak
dapat dijatuhkan hukuman pengganti (subsidair) berupa kurungan

11. Jenis-jenis Tindak Pidana Korupsi
1. Terkait dengan merugikan keuangan Negara
a. Pasal 2 UU No.31 Tahun 1999
Setiap orang yang secara melawan hukum memperkaya diri
sendiri, orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan
keuangan / perekonomian Negara
b. Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999
Setiap orang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri,
orang lain atau korporasi, menyalahgunakan wewenang,
kesempatan, sarana karena jabatan / kedudukan, yang
dapat merugikan keuangan / perekonomian Negara

12. 2. Terkait dengan penyuapan
Penyuapan dibagi menjadi :
• Penyuapan aktif
Pelakunya bertindak sebagai pemberi hadiah / janji
Diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1) dan Pasal
13 UU No.20 Tahun 2001
• Penyuapan pasif
Pelakunya bertindak sebagai penerima hadiah / janji
Diatur dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), Pasal 11,
Pasal 12 huruf a, b, c dan d UU No.20 Tahun 2001

13. Diatur dalam Pasal 7 UU No.20 Tahun 2001:
• Ayat (1) huruf a
Pemborong berbuat curang
• Ayat (1) huruf b
Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang
• Ayat (1) huruf c
Rekanan berbuat curang dalam menyerahkan barang
kepada TNI / POLRI
• Ayat (1) huruf d
Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang dalam
penyerahan barang kepada TNI / POLRI
• Ayat (2)
Penerima penyerahan barang kepada TNI / POLRI
membiarkan perbuatan curang
3. Terkait dengan perbuatan curang

14. 4. Terkait dengan penggelapan dalam jabatan
• Pasal 8 UU No.20 Tahun 2001
Mengatur Pegawai Negeri yang:
 Menggeleplan uang / surat berharga yang disimpan
karena jabatan
 Membiarkan uang / surat berharga diambil / digelapkan
 Membantu dalam perbuatan tersebut
• Pasal 9 UU No.20 Tahun 2001
Mengatur tentang Pegawai Negeri yang memalsu buku-buku
atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi
• Pasal 10 UU No.20 Tahun 2001
Mengatur tentang Pegawai Negeri yang :
 Merusak bukti surat, barang, akta atau daftar
 Membiarkan orang lain merusak bukti surat, barang, akta
atau daftar
 Membantu dalam perbuatan tersebut

15. 5. Terkait dengan pemerasan / pungutan liar
Diatur dalam Pasal 12 UU No.20 Tahun 2001:
• Huruf e
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara memaksa
memberikan, membayar atau menerima pembayaran atau
mengerjakan sesuatu
• Huruf f
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada saat
menjalankan tugas meminta, menerima atau memotong
pembayaran seolah-olah utang
• Huruf g
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara pada waktu
bertugas meminta atau menerima barang seolah utang

16. 6. Terkait dengan penyalahgunaan kekuasaan
7. Terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan
Diatur dalam Pasal 12 huruf h UU No.20 Tahun 2001
Pegawai Negeri menggunakan tanah Negara yang diatasnya
ada hak pakai
Diatur dalam Pasal 12 huruf i UU No.20 Tahun 2001
Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara turut serta sebagai
pemborong sedangkan ia ditugasi mengurus atau mengawasi
pekerjaan itu

17. SEKTOR RAWAN
 Pengadaan barang dan jasa
 Bantuan pemerintah (bantuan sosial, hibah,
dll.)
M O D U S K O R U P S I
 Mark-up harga
 Proyek fiktif
 Duplikasi anggaran
 Pungutan liar
 Penggunaan dana tidak sesuai peruntukan
 Pemotongan anggaran