1. Lingkup & Pengaturan Operasional
Hukum Ketenagakerjaan
By.
Ugun Guntari, SH.

2. Lingkup Hukum Ketenagakerjaan
Pre-Employment
During Employment
Post Employment

3. Masa Sebelum Bekerja
(Pre-Employment)
Penempatan Tenaga Kerja
Pengadaan Tenaga Kerja
Pengaturan Lowongan Kerja
Pengerahan dan Penempatan Tenaga Kerja

4. Landasan Hukum Operasional
UU No. 13 Th. 2003 Ttg Ketenakerjaan
UU No. 39 Th. 2004 Ttg Penempatan dan
Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di LN
Kepres No. 4 Th. 1980 Wajib Lapor Lowongan
Pekerjaan
Permen Muda Perburuhan No. 11 Th. 1959 Ttg
Antar Kerja Antar Daerah (AKAD)
Permen Tenaga Kerja No. 4 Th. 1970 Ttg
Pengerahan Tenaga Kerja

5. Permen Tenaga Kerja No. Per-02/Men/1994 Ttg
Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep228/Men/2003 Ttg Tata Cara Pengesahan
Penggunaan Tenaga Kerja Asing
Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Kep20/Men/2003 Ttg Tata Cara Memperoleh Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing

6. Masa Selama Bekerja
(During Employment)
Mengatur hubungan kerja berlangsung
Melindungi Tenaga Kerja
Kesejahteraan Tenaga Kerja
Keselamatan Tenaga Kerja
Jaminan Sosial Tenaga Kerja

7. Landasan Hukum Operasional
UU No. 13 Th. 2003
UU No. 1 Th. 1970 Ttg Keselamatan
Tenaga Kerja
UU No. 7 Th. 1981 Ttg Wajib Lapor
Ketenagakerjaan di Perusahaan
UU No. 3 Th. 1992 Ttg Jamsostek
UU No. 21 Th. 2000 Ttg SP / SB

8. UU No. 2 Th. 2004 Ttg Penyelesaian
Perselisihan Hub. Industrial
UU No. 39 Th. 2004
PP No. 8 Th. 1981 Ttg Perlindungan Upah
Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep224/Men/2003 Ttg Kewajiban Pengusaha
Mempekerjakan Pekerja/Buruh Perempuan
antara Pkl. 23.00 s/d 07.00

9. Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep231/Men/2003 Ttg Tata Cara Penangguhan
Pelaksanaan Upah Minimum
Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep232/Men/2003 Ttg Akibat Hukum Mogok Kerja
Tidak Sah
Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep48/Men/IV/2004 Ttg Tata Cara Pembuatan dan
Pengesahan Per. Perusahaan serta Pembuatan dan
Pendaftaran PKB

10. Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep67/Men/IV/2004 Ttg Pelaksanaan Program
Jamsostek Bagi Tenaga Kerja Asing
Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep68/Men/IV/2004 Ttg Pencegahan dan
Penanggulangan HIV/AIDS di Tempat Kerja
Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep100/Men/VI/2004 Ketentuan Pelaksanaan PKWT

11. Kepemen TK dan Transmigrasi No. Kep102/Men/VI/2004 Ttg Waktu Kerja Lembur
dan Upah Kerja Lembur
Peraturan Menteri TK No. Per-01/Me/1999
Ttg Upah Minimum Jo. Kepemen TK dan
Transmigrasi No. Kep-226/Men/2000 Ttg
Perubahan

12. Masa Setelah Bekerja
(Post Employment)
Jaminan Hari Tua
Pensiun
Tunjangan Kematian
Pesangon

13. Landasan Hukum Operasional
UU No. 13 Th. 2003
UU No. 2 Th. 2004
UU No. 3 Th. 1992
UU No. 11 Th. 1992 Ttg Dana Pensiun
PP No. 76 Th. 1992 Ttg Dana Pensiun
Pemberi Kerja

14. Penempatan Tenaga Kerja

15. Penempatan Tenaga Kerja
Landasan Hukum
Pasal 31
UU No. 13 Th. 2003
Tidak boleh ada prilaku
Diskriminasi dalam bentuk
apapun

16. Penempatan Tenaga Kerja...?!!!
Pelayanan kegiatan untuk mempertemukan
pihak pekerja dengan pemberi kerja agar
perkerja dapat memperoleh pekerjaan yg
sesuai dengan bakat, minat dan
kemampuannya  Pemerintah/
Perusahaan  Izin dari Menteri
(Permen Tenker No. 4 Th. 1970 Psl 2
ayat (1))

17. Asas-asas...
Terbuka  Pemberian informasi kepada pencari kerja
secara jelas  Melindungi Pekerja,
Menghindari perselisihan
Bebas  Bebas memilih jenis pekerjaan  Tidak ada
Pemaksaan
Objektif  Pemberi kerja menawarkan pekerjaan yang
cocok kepada pencari kerja  Memperhatikan
kepentingan umum bukan
kepentingan tertentu
Adil dan Setara Tanpa Diskriminasi  Penempatan
berdasarkan kemampuan  tidak berdasarkan atas ras,
jenis kelamin dll.

18. Pengerahan Tenaga Kerja
Pengertian
Permen Tenaga Kerja No. 4 Tahun 1970
Tiap perbuatan yg dilakukan dengan
tujuan supaya orang mengadakan
perjanjian kerja untuk dipekerjakan,
baik didalam maupun diluar Indonesia,
atau pelbagai bidang kegiatan ekonomi
atau bagi seniman/olahragawan atau
tenaga ilmiah

19. Sasaran....?
Pasal 32 UU No. 13 Tahun 2003
Menempatkan tenaga kerja pada jabatan
yang sesuai dengan keahlian, keterampilan,
bakat, minat, dan kemampuan dengan
memperhatikan harkat, martabat, hak asasi
dan perlindungan hukum

20. Ruang Lingkup Penempatan
Psl. 1 huruf d Kepmen TK No.203/Men/1999
Penempatan Di Dalam Negeri  AKAL, AKAD,
dan Penempatan Tenaga Kerja Asing
Antar Kerja  Proses kegiatan penempatan TK :
- Info. Psr. Kerja
- Pendaft. Pencari Kerja
- Pendaft. Lowongan pekerjaan
- Bimb & Penyuluhan Jab, penempatan
- Tindak lanjut penempatan

21. Penempatan TK Di Luar Negeri
UU No. 39 Th. 2004 Ttg Penempatan &
Perlindungan TK di LN
Mengirim TK ke Luar Negeri (TKI, TKW)

22. AKAL / AKAD ....?
AKAL :
Antar kerja antar kantor Departemen TK
dalam satu wilayah kerja Kantor
Departemen TK (Kepmen TK No. 203)
AKAD :
Antar kerja antar kantor wilayah
Departemen TK dalam wilayah RI

23. AKAN....?!!!
AKAN : (UU No. 39 Th. 2004)
Mekanisme pengerahan TKI ke LN untuk
melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan
budaya dlm jangka waktu tertentu
berdasarkan perjanjian kerja.

24. Manfaat AKAN
Perluasan TK ke LN
Mempererat hubungan antar negara
Peningkatan pengalaman kerja dan alih
teknologi
Meningkatkan kesejahteraan TK dan
keluarganya
Meningkatkan pendapatan negara (devisa)

25. Penempatan TK Asing
Pengertian TKA : WNA pemegang visa
dengan maksud bekerja di wilayah
Indonesia (UU No. 13 Th. 2003)
Budiono : TKA : Tiap org bukan WNI yg
mampu melakukan pekerjaan, baik didalam
maupun diluar hubungan kerja, guna
menghasilkan jasa atau barang untuk
memenuhi kebutuhan masyarakat.

26. Prinsip2 Penempatan TKA
Setiap pemberi kerja yg memperkejakan TA
wajib memiliki izin tertulis dr Menteri at.
Pejabat yg ditunjuk (Psl. 42 ayat (1) )
Pemberi kerja orang perseorangan dilarang
mempekrjakan TKA (Psl. 42 ayat (2))
TKA dapat dipekerjakan hanya dlm hub
kerja utk jab tertentu dan waktu tertentu
(Psl 42 ayat (4) )

27. Lanjutan....
TKA yg masa kerjanya habis tdk dpt
diperpanjang, dapat digantikan oleh TKA
lainnya ( Psl. 42 ayat (6) )
Pemberi kerja yg menggunakan TKA harus
memiliki rencana penggunaan TKA yg
disahkan oleh Menteri at Pjb yg ditunjuk
(Psl. 43 ayat (1) )

28. Lanjutan...
Pemberi kerja TKA wajib mentati ketentuan
mengenai jabatan dan standar kompetensi
yg berlaku (Psl. 44 ayat (1) )
Standar kompetensi : kualifikasi yg harus
dimiliki oleh TKA : Pengetahuan, keahlian,
keterampilan dan pemahaman budaya
Indonesia

29. Lanjutan...
Pemberi kerja TKA wajib :(Psl. 45 ayat (1))
1. Menunjuk TKI sbg pendamping
2. Melaksanakan Diklat bagi TKI pendamping
Ketentuan tsb di atas tidak berlaku bagi
TKA yg menduduki direksi/komisaris
(Psl.45 ayat (2) )
TKA dilaang menduduki personalia
dan/atau jab2 tertentu (Psl.46 ayat (1) )

30. Lanjutan...
Pemberi kerja TKA wajib membayar kompesasi
atas setiap TKA yg dipekerjakan (Psl. 47 ayat (1) )
1. Kewajiban membayar kompesasi tdk berlaku bagi
instansi pemerintah, perwakilan TKA, Badan2
Internas, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan
jab2 tertentu di lembaga pendidikan. (Psl. 47 ayat
(2) )
2. Lembaga2 tertentu diatur odgn Kepmen (Psl. 47
ayat (3) )
3. Besarnya kompesasi diatur dgn PP (Psl. 47 ayat
(4) )

31. Lanjutan...
Pemberi kerja wajib memulangkan TKA ke
negara asalnya setelah hubungan kerja
berakhir (Psl. 48)

32. Lanjutan...
Rencana Penggunaan TKA memuat
keterangan :
1. Alasan menggunakan TKA
2. Jabatan TKA dalam Perusahaan
3. Jangka waktu penggunaan TKA
4. Penunjukan TK WNI sebagai
pendamping TKA
(Psl. 43 ayat (2) )