2. Latar Belakang
• Kesehatan merupakan hak dasar warga
• Anggaran kesehatan (APBN dan APBD) selalu meningkat
setiap tahun
• Pengelolaan anggaran kesehatan masih kurang efisien
dan rawan korupsi.
• Sektor kesehatan merupakan urusan publik yang tidak
lepas dari praktek korupsi.
• Korupsi pada sektor kesehatan melibatkan aparat dan
pejabat tingkat rendah hingga tingkat tinggi
• Derajat kesehatan rakyat Indonesia masih belum
menunjukkan performa yang baik
2
3. Obyek Korupsi Kesehatan
• Dana Alkes
• Dana Pembangunan/Rehabilitasi RS
• Dana Pengadaan Obat
• Dana PNBP
• Dana Jaminan Kesehatan
• Dana Pembangunan/Rehabilitasi Puskesmas
• Dana Pengadaan Alat Lab
• Pendapatan Rumah Sakit
• Dana Operasional Rumah Sakit
• Anggaran Pendidikan/Pelatihan
• Dana Sarpras Puskesmas
• Dana Posyandu
• Dana Operasional Dinkes
• Aset Dinkes
• Dana Alat KB
• Dana Sarpras Lab
3
4. Modus Korupsi Kesehatan
• Mark Up
• Penyalahgunaan Anggaran
• Penggelapan
• Pengadaan Fiktif/Manipulasi Tender dan Data
• Penyuapan
• Penyalahgunaan Wewenang
• Honor Fiktif
• Pungutan Liar
4
5. Lahan Korupsi Kesehatan
• Kemenkes
• Dinkes Kab/Kota/Provinsi
• Rumah Sakit
• BPOM dan Lembaga Kesehatan lainnya
• Puskesmas
• BUMN/BUMD Kesehatan
• Ormas/Yayasan
5
6. Lokasi Korupsi Kesehatan
• Pusat
• Sumut
• Jabar
• Jateng
• Banten
• DI Aceh
• Riau
• Jatim
• Bengkulu
• Lampung
Sumber : ICW
6
7. Aktor Korupsi Kesehatan
• Panitia Pengadaan di Kemenkes dan Dinkes Pemkab/Pemkot/Pemprov
• Rekanan Dinkes Pemkab/Pemkot/Pemprov
• Kadinkes Kab/Kota/Provinsi
• Pejabat/Pegawai Dinkes Kab/Kota/Provinsi
• Direktur Rumah Sakit
• Pejabat/Pegawai Kemenkes
• Pejabat/Pegawai RS
• Pejabat/Pegawai Pemkab/Pemkot/Pemprov Non Dinkes
• Pejabat/Pegawai BUMN/BUMD Kesehatan
• Pimpinan/Anggota DPR/DPRD
• Kepala Puskesmas
• Bupati/Walikota/Gubernur
• Rekanan Rumah Sakit
• Ketua Yayasan/Ormas
• Masyarakat
• Menkes
• Dirjen Kemenkes
• Pejabat/Pegawai Badan Terkait Kesehatan
7
8. Korupsi Kesehatan dilakukan secara
“berjamaah” antara Pejabat, Panitia
Pengadaan, PPK, P4TK, dan Rekanan
Pengadaan.
8
9. Kesimpulan
• Anggaran Kesehatan masih sangat rawan korupsi. Pemantauan ICW selama 2001-
2013 terhadap 122 kasus korupsi yang berhasil ditindak: tersangka 255 orang,
dan kerugian negara Rp 594,0 miliar.
• Aktor pelaku korupsi kesehatan (tersangka) berasal dari pejabat tinggi sektor
kesehatan, seperti: menteri kesehatan (2 orang), dirjen (2 orang), kepala dinas
kesehatan provinsi/kabupaten/kota (31 orang), direktur rumah sakit (14 orang),
gubernur/walikota/bupati (3 orang) dan pimpinan DPRD (7 orang).
• Korupsi kesehatan banyak menggerogoti anggaran untuk alkes, obat,
pembangunan rumah sakit/puskesmas, dan jaminan kesehatan
• Pemerintahan pusat terutama Kementerian Kesehatan merupakan instansi paling
besar memicu kerugian negara dalam korupsi kesehatan.
• Kinerja penegak hukum dalam penindakan kasus korupsi kesehatan masih
rendah.
• Terjadinya kasus-kasus korupsi pada sektor kesehatan yang melibatkan pejabat
pada kementerian kesehatan dan dinas kesehatan lokal menunjukkan rendahnya
transparansi dan akuntabilitas serta kepatuhan pada hukum
9
