1. BAB I PENDAHULUAN
A. Latar belakang
Presiden dan DPR sama – sama memiliki tugas antara lain :
1. Membuat UU ( Pasal 5 ayat 1, 20 dan 21 ), dan
2.Menetapkan UU tentang APBN ( Pasal 23 ayat 1 ).
Membuat UU berarti menentukan kebijakan politik yang diselenggarakan oleh Presiden ( Pemerintah ).
Menetapkan Budget negara pada hakekatnya berarti menetapkan rencana kerja tahunan. DPR melalui Anggaran
Belanja yang telah disetujui dan mengawasi pemerintah dengan eksekutif. Di dalam pekerjaan untuk membuat
UU, maka lembaga – lembaga negara lainnya dapat diminta pendapatnya.
Sesudah DPR bersama Presiden menetapkan UU dan RAPBN, maka di dalam pelaksanaannya DPR berfungsi
sebagai pengawas terhadap pemerintah. Pengawasan DPR terhadap Presiden adalah suatu konsekuensi yang
wajar (logis), yang pada hakikatnya mengandung arti bahwa Presiden bertanggungjawab kepada DPR dalam
arti partnership.Presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, dan dengan pengawasan tersebut maka terdapat
kewajiban bagi pemerintah untuk selalu bermusyawarah dengan DPR tentang masalah – masalah pokok dari
negara yang menyangkut kepentingan rakyat dengan UUD 1945 sebagai landasan kerjanya.
Hal ini tetap sesuai dengan penjelasan resmi UUD 1945 dinyatakan bahwa Presiden harus tergantung kepada
Dewan. Sebaliknya, kedudukan DPR adalah kuat, Dewan ini tidak dapat dibubarkan oleh Presiden. Oleh karena
seluruh anggora DPR merangkap menjadi anggota MPR, maka DPR dapat senantiasa mengawasi tindakantindakan Presiden, dan jika Dewan menganggap bahwa Presiden sungguh – sungguh melanggar Pidana atau
konstitusi maka Majelis itu dapat melakukan sidang istimewa untuk melakukan impechment.
Bentuk kerjasama DPR dan Presiden tidak boleh mengingkari partnerlegislatifnya. Presiden harus
memperhatikan, mendengarkan, berkonsultasi dan dalam banyak hal, memberikan keterangan – keterangan
serta laporan – laporan kepada DPR dan meminta pendapatnya. Dengan adanya kewenangan DPR, maka
sepanjang tahun terjadi musyawarah yang diatur antara pemerintah dan DPR, dan DPR mempunya kesempatan
untuk mengemukakan pendapat rakyat secara kritis terhadap kebijaksanaan dan politik pemerintah.
Apabila DPR menganggap Presiden melanggar melanggar Haluan Negara, maka DPR menyampaikan
memorandum untuk mengingatkan Presiden. Apabila dalam waktu tiga bulan Presiden tidak memperhatikan
memorandum DPR tersebut, maka DPR menyampaikan memorandum yang kedua. Apabila dalam kurun waktu
satu bulan memorandum yang ke dua tidak diindahkan oleh Presiden, maka DPR dapat meminta MPR
mengadakan sidang istimewa untuk mengadakanimpeachment.
Selain hubungan – hubungan diatas, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat
perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Jadi dalam hubungan Presiden dengan DPR, tidak dikenal sistem
oposisi seperti dalam sistem Parlementer, tetapi ada sistem koreksi yang konstruktif karena antara Presiden dan
DPR terdapat hubungan kerja yang erat.kedudukan DPR diperkuat sebagai lembaga legislatif dan fungsi serta
wewenangnya lebih diperjelas seperti adanya peran DPR dalam pemberhentian presiden, persetujuan DPR atas
beberapa kebijakan presiden, dan lain sebagainya. Dan Presiden sebagai negara yang menganut ciri
constitutional government sebagai unsur penting negara hukum, maka kekuasaan Pemerintah, dalam hal ini
Presiden, diatur dalam UUD 1945 [Lihat Pasal 4 ayat (1)]. Adapun beberapa hak atau kewenangan konstitusional
yang dimiliki oleh Presiden
1

2. B. Tujuan
Adapun tujuannya yaitu salah satu muatan paling penting dari suatu undangundang dasar (konstitusi) tentang Presiden dan DPR adalah bagaimana
penyelenggaraan kekuasaan negara itu dijalankan oleh organ-organ negara. Organ atau
lembaga negara merupakan subsistem dari keseluruhan sistem penyelenggaraan
kekuasaan negara. Sistem penyelenggaraan kekuasaan negara seperti Presiden dan DPR
harus menyangkut mekanisme dan tata kerja antar organ-organ negara itu sebagai satu
kesatuan yang utuh dalam menjalankan kekuasaan negara. Sistem penyelenggaraan
kekuasaan negara menggambarkan secara utuh mekanisme kerja lembaga-lembaga
negara yang diberi kekuasaan untuk mencapai tujuan Negara seperti :
1.
Menganalisis hubungan – hubungan antara Presiden dengan DPR yang saling berkaitan satu sama lain
2.
dalam menjalankan tugasnya.
Mengetahui akibat dari hubungan tersebut di dalam kehidupan ketatanegaraan Indonesia.
C. Rumusan masalah
Sesuai dengan uraian pada latar belakang penulisan di atas, maka masalah pokok di dalam penulisan ini
dapat diidentifikasi sebagai berikut :
“ Terdapat Hubungan antara Presiden dan DPR dalam Sistem Presidensil menurut UUD 1945 yang
mempengaruhi kehidupan ketatanegaraan Indonesia.”
1.
Bagaimana sistem pemerintahan menurut UUD 1945 presiden dan DPR
2.
Apakah hubungan antara presiden dengan DPR ?
2

3. BAB II PEMBAHASAN
a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, untuk optimalisasi lembaga perwakilan serta
memperkukuh pelaksanaan saling mengawasi dan saling mengimbangi oleh DPR, DPR memiliki
fungsi yang diatur secara eksplisit dalam UUD.
Pada Pasal 20A dipertegas fungsi DPR, yaitu fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi
legislasi mempertegas kedudukan DPR sebagai lembaga legislatif yang menjalankan kekuasaan
membentuk undang-undang. Fungsi anggaran mempertegas kedudukan DPR untuk membahas
(termasuk mengubah) Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan
menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi kesejahteraan
rakyat. Kedudukan DPR dalam hal APBN ini lebih menonjol dibandingkan dengan kedudukan
Presiden karena apabila DPR tidak menyetujui RAPBN yang diusulkan Presiden, Pemerintah
menjalankan APBN tahun yang lalu [Pasal 23 ayat (3)]. Fungsi pengawasan adalah fungsi DPR
dalam melakukan pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dan
pembangunan oleh Presiden (pemerintah).
Penegasan fungsi DPR dalam UUD 1945 itu akan sangat mendukung pelaksanaan tugas
DPR sehingga DPR makin berfungsi sesuai dengan harapan dan tuntutan rakyat Selanjutnya, dalam
kerangka checks and balances system dan penerapan negara hukum, dalam pelaksanaan tugas
DPR, setiap anggota DPR dapat diberhentikan dari jabatannya. Dalam masa jabatannya mungkin
saja terjadi hal atau kejadian atau kondisi yang menyebabkan anggota DPR dapat diberhentikan
sebagai anggota DPR. Agar pemberhentian anggota DPR tersebut mempunyai dasar hukum yang
baku dan jelas, pemberhentian perlu diatur dalam undang-undang. Ketentuan ini merupakan
mekanisme controlterhadapanggotaDPR.
Adanya pengaturan pemberhentian anggota DPR dalam masa jabatannya dalam undang-undang
akan menghindarkan adanya pertimbangan lain yang tidak berdasarkan undang-undang.
Ketentuan itu juga sekaligus menunjukkan konsistensi dalam menerapkan paham supremasi
hukum, yaitu bahwa setiap orang sama di depan hukum, sehingga setiap warga negara harus
tunduk pada hukum. Namun, dalam menegakkan hukum itu harus dilakukan dengan cara-cara
yang sesuai dengan hukum
Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum (Pasal 19 (1) UUD 1945). Sedangkan
susunan keanggotaan DPR diatur melalui undang – undang (pasal 19 (2)UUD 1945). Dalam
UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ditentukan
jumlah anggota DPR sebanyak 560 orang yang berasal dari anggota partai politik peserta
pemilihan umum (Pasal 7 dan Pasal 21 UU No. 10 Tahun 2008).
Fungsi DPR ditegaskan dalam pasal 20A ayat 1 UUD 1945 hasil amandemen DPR memiliki
fungsi legislasitif, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.
· Fungsi legislastif DPR antara lain diwujudkan dalam pembentukan undang-undang
bersama Presiden.
· Fungsi anggaran DPR berupa penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang diajukan Presiden
· Fungsi pengawasan DPR dapat meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan UndangUndang, pengawasan terhadap pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, dan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah sesuai dengan jiwa UUD
1945.
3

4. Hak-hak DPR :
· Hak interpelasi
Yaitu hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan
pemerintah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan
bermasyarakat dan bernegara
· Hak angket
Yaitu hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah yang
penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan
bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
· Hak menyatakan pendapat
Yaitu hak DPR sebagai lembaga untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan
pemerintah atau kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air
Hak-hak anggota DPR :
· Hak mengajukan pertanyaan
· Hak menyampaikan usul/pendapat
· Hak imunitas yaitu hak kekebalan hokum
Wewenang DPR adalah sebagai berikut :
• Posisi dan kewenangan diperkuat
• Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat
persetujuan bersama
• Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang
• Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan
dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan
• Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan
DPD
• Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan
pemerintah
• Mempunyai kekuasan membentuk UU (sebelumnya ada di tangan presiden,
sedangkan DPR hanya memberikan persetujuan saja) sementara pemerintah
berhak mengajukan RUU.
• Proses dan mekanisme membentuk UU antara DPR dan Pemerintah.
• Mempertegas fungsi DPR, yaitu: fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi
pengawasan sebagai mekanisme kontrol antar lembaga negara.
b. Presiden
Perubahan UUD 1945 yang cukup siknifikan dan mendasar bagi penyelenggaraan
demokrasi yaitu pemilihan presiden secara langsung. Presiden dan wakil presiden dipilih secara
langsung oleh rakyat melalui mekanisme pemilu. Pemilihan secara langsung presiden dan wakil
presiden akan memperkuat legitimasi seorang presiden sehingga presiden diharapkan tidak mudah
untuk diberhentikan di tengah jalan tanpa dasar memadai, yang bisa mempengaruhi stabilitas
politik dan pemerintahaan secara aktual.Presiden merupakan lembaga negara yang memegang
kekuasaan dibidang eksekutif. Seiring dengan Perubahan UUD 1945, saat ini kewenangan Presiden
4

5. diteguhkan hanya sebatas pada bidang kekuasaan dibidang pelaksanaan pemerintahan negara.
Namun demikian, dalam UUD 1945 juga diatur mengenai ketentuan bahwa Presiden juga
menjalankan fungsi yang berkaitan dengan bidang legislatif maupun bidang yudikatif.Berdasarkan
ketentuan Undang-Undang Dasar, Presiden haruslah warga negara Indonesia yang sejak
kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain. Perubahan ketentuan mengenai
persyaratan calon Presiden dan calon Wakil Presiden dimaksudkan untuk mengakomodasi
perkembangan kebutuhan bangsa dan tuntutan zaman serta agar sesuai dengan perkembangan
masyarakat yang makin demokratis, egaliter, dan berdasarkan rule of law yang salah satu cirinya
adalah pengakuan kesederajatan di depan hukum bagi setiap warga negara. Hal ini juga konsisten
dengan paham kebangsaan Indonesia yang berdasarkan kebersamaan dengan tidak membedakan
warga negara atas dasar keturunan, ras, dan agama. Kecuali itu, dalam perubahan ini juga
terkandung kemauan politik untuk lebih memantapkan ikatan kebangsaan Indonesia.
Selanjutnya, sebagai perwujudan negara hukum dan checks and balances system, dalam
UUD diatur mengenai ketentuan tentang periode masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta
adanya ketentuan tentang tata cara pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa
jabatannya. Ketentuan tersebut menunjukan bahwa jabatan Presiden dapat dikontrol oleh lembaga
negara lainnya, dengan demikian akan terhindar dari kesewenang-wenangan dalam
penyelenggaraan tugas kenegaraan.Berkaitan dengan pelaksanaan prinsip checks and balances
system serta hubungan kewenangan antara Presiden dengan lembaga negara lainnya, antara lain
mengenai pemberian grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi yang semula menjadi hak prerogatif
Presiden sebagai kepala negara, saat ini dalam menggunakan kewenangannya tersebut harus
dengan memperhatikan pertimbangan lembaga negara lain yang memegang kekuasaan sesuai
dengan wewenangnya. MahkamahAgung memberikan pertimbangan dalam hal pemberian grasi
dan rehabilitasi dari pelaksana fungsi yudikatif. DPR memberikan pertimbangan dalam hal
pemberian amnesti dan abolisi karena didasarkan pada pertimbangan politik. Oleh karena itu
DPRsebagai lembaga perwakilan/lembaga politik kenegaraan adalah lembaga negara paling tepat
memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai hal itu.Adanya pertimbangan MA dan DPR
(lembaga di bidang yudikatif dan legislatif) juga dimaksudkan agar terjalin saling mengawasi dan
saling mengimbangi antara Presiden dan kedua lembaga negara tersebut dalam hal pelaksanaan
tugas-tugas kenegaraan.Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun
dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa
jabatan (pasal 7 UUD 1945 hasil amandemen).Dalam pasal 6 UU No. 23 Tahun 2003 tentang
pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden dinyatakan, bahwa calon Presiden dan calon
Wakil Presiden harus memenuhi syarat :
a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
b. Tidak pernah mengkhianati Negara
c. Bertempat tinggal dalam wilayah Negara kesatuan RI
d. Terdaftar sebagai pemilih
e. WNI sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena
kehendaknya sendiri.
f. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya
sebagai presiden dan wakil presiden
g. Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat
h. Diusulkan oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik peserta pemilihan umum
sebelum pelaksanaa pemilihan umum.
5

6. i. Tidak pernah mengkhianati begara (Pasal 6 (1) UUD 1945)
j. Dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat (Pasal 6A (1) UUD 1945)
k. Mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban
sebagai Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 6 (1) UUD 1945).
l. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela
m.Memiliki daftar wilayah hidup
n. Berusia sekurang – kurangnya 35 tahun
Kekuasaan Presiden yang diatur dalam UUD 1945 hasil amandemen adalah :
- membuat undang-undang bersama DPR
- menetapkan Peraturan Pemerintah
- memegang kekuasaan yang tertinggi atas AD, AL, dan AU
- menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan
persetujuan DPR
- menyatakan keadaan bahaya
- mengangkat dan menerima duta dan konsul dengan memperhatikan pertimbangan
DPR
- memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA
- memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
- mengajukan rancangan undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Presiden pasca Perubahan UUD 1945 adalah sebagai berikut:
1. Mengajukan rancangan undang-undangan kepada DPR [Lihat Pasal 5 ayat (1)];
2. Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undangan
sebagaimana mestinya [Lihat Pasal 5 ayat (2)];
3. Memegang jabatan selama lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali
dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan (Lihat Pasal 7);
4. Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angakatan Laut, dan
Angkatan Udara (Lihat Pasal 10);
5. Dengan persetujuan DPR, menyatakan perang, membuat perdamaian, dan
perjanjian dengan negara lain [Lihat Pasal 11 ayat (1)];
6. Membuat perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan
mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara,
dan/atau mengharuskan perubahan atau pembukaan undang-undang dengan
persetujuan DPR [Lihat Pasal 11 ayat (2)];
7. Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya dan akibatnya ditetapkan
dengan undang-undang (Pasal 12);
8. Mengangkat duta dan konsul dengan memerhatikan pertimbangan DPR [Lihat
Pasal 13 ayat (1)];
9. Menerima penempatan duta negara lain dengen memerhatikan pertimbangan
DPR [Lihat Pasal 13 ayat (2)];
10. Memberi grasi dan rehabilitasi dengan memerhatikan pertimbangan
Mahkamah Agung [Lihat Pasal 14 ayat (1)];
11. memberi amnesti dan abolisi dengan memerhatikan pertimbangan DPR
[LihatPasal 14 ayat (2)];
12. Memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain tanda kehormatan yang diatur
dengan undang-undang (Lihat Pasal 15);
6

7. 13. Membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasehat
dan pertimbangan kepada Presiden yang selanjutnya diatur dalam undangundang (Lihat Pasal 16);
14. Mengangkat dan memberhentikan menteri negara (Lihat Pasal 17 ayat (2)];
15. Mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama oleh
DPR dan Presiden menjadi undang-undang [Lihat Pasal 20 ayat (4)];
16. Mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN untuk dibahas
bersama DPR dengan memerhatikan pertimbangan DPD [Lihat Pasal 23
ayat(2)];
17. Meresmikan anggota BPK yang telah dipilih oleh DPR dengan memerhatikan
pertimbangan DPD [Lihat Pasal 23F ayat (1)];
18. Menetapkan hakim agung yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan
mendapatkan persetujuan DPR [Lihat Pasal 24A ayat (3)];
19. Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan
persetujuan DPR [Lihat Pasal 24B ayat (3)];
20. Menetapkan hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang diajukan
masing-masing oleh Mahkamah Agung tiga orang, oleh DPR tiga orang, dan
olehPresiden tiga orang [Lihat Pasal 24C ayat (3)].
Terhadap Hak Prerogratif atau Hak Mutlak merupakan hak yang dimiliki
Presiden secara penuh dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak atau lembaga lain
dalam penggunaannya. Sebagai contoh, dari beberapa hak Presiden di atas, pemberian
amnesti, abolisi, grasi, dan rehabilitasi merupakan hak mutlak di tangan Presidn.
Walaupun Presiden diharuskan memerhatikan pertimbangan DPR atau MA, akan tetapi
pertimbangan tersebut tidak mengikat dan tidak mutlak mempengaruhi hak penuh
presiden sendiri. Begitupula dengan pengangkatan menteri-menterinya, merupakan hak
mutlak Presiden.Adapun adanya ketentuan untuk meminta pertimbangan terlebih
dahulu terhadap beberapa hak mutlak Presiden, semata-mata untuk menghindari
terjadinya penyalahgunaan wewenang dan keputusan yang diambil lebih bersifat
transparan dan relevan. Salah satu kemungkinan yang terjadi yaitu pemilhan Duta Besar
dan Konsul yang seringkali dianggap sebagai“hadiah” atau “pengasingan” bagi tokohtokoh bangsa sebagaimana terjadi sebelum adanya Amandemen UUD 1945. Dengan
adanya hal tersebut, walaupun Presiden mempunya hak prerogatif tetapi tetap ada
rambu-rambu konstitusional yang harus ditaati.
Kedudukan presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan berwenang
membentuk Undang-Undang dengan persetujuan DPR.Masa jabatan presiden adalah
lima tahun dan dapat dipilih kembali selama satu periode.
Wewenang :
• Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
• Presiden tidak lagi mengangkat BPK, tetapi diangkat oleh DPR dengan
memperhatikan DPD lalu diresmikan oleh presiden.
• Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan
Angkatan Udara
7

8. • Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU
bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
• Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam
kegentingan yang memaksa)
• Menetapkan Peraturan Pemerintah
• Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
• Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain
dengan persetujuan DPR
• Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
• Menyatakan keadaan bahaya
Amandemen UUD mengenai wewenang presiden :
• Membatasi beberapa kekuasaan presiden dengan memperbaiki tata cara
pemilihan dan pemberhentian presiden dalam masa jabatannya serta
memperkuat system pemerintahan presidensial.
• Kekuasaan legislatif sepenuhnya diserahkan kepada DPR.
• Membatasi masa jabatan presiden maksimum menjadi dua periode saja.
• Kewenangan pengangkatan duta dan menerima duta harus memperhatikan
pertimbangan DPR.
• Kewenangan pemberian grasi, amnesti dan abolisi harus memperhatikan
pertimbangan DPR.
• Memperbaiki syarat dan mekanisme pengangkatan calon presiden dan wakil
presiden menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melui pemilu, juga
mengenai pemberhentian jabatan presiden dalam masa jabatannya.
8

9. BAB III PENUTUP
A. kesimpulan
Adapun kesimpulan dari hubungan antara presiden dengan DPR yaitu mereka samasama membuat UU dan menetapkan APBN. Selain itu juga DPR dapat melakukan sidang
istimewa untuk melakukan impeachment terhadap presiden.
B. Saran
Adapun saran saya yaitu berdasarkan kesimpulan tersebut, makalah ini mempunyai
banyak kekurangan dan jauhnya dari kesempurnaan, oleh karena itu segala kritik dan saran yang
bersifat membangun sangat lah penulis harapkan terutama dari bapak dosen pembimbing dan rekan
pembaca sekalian demi kesempurnaan makalah ini dimasa mendatang, semoga makalah ini
bermanfaat untuk kita semua dan menambah wawasan kita.
9

10. KATA PENGANTAR
Puji syukur penulis ucapkan kehadirat ALLAH SWT atas berkat rahmat dan karuniaNYA,penulis dapat menyelesaikan makalah tentang”lembaga Negara Indonesia pada Presiden dan
DPR ”.penulis telah sungguh-sungguh dalam menyelesaikan makalah ini,walaupun banyak
menimbulkan kesulitan dan hambatan dalam mengumpulkan data dari berbagai sumber.
Dan tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing sehingga penulis
telah bias membuat atau menyusun makalah ini dan menambah pengetahuan penulis.
Walaupun penulis telah berusaha semaksimal mungkin tetapi masih banyak kekurangan baik
dari segi isi dan bahasanya.untuk itu saran dan kritik pembaca sangat diharapkan sebagai masukan
untuk penyusunan makalah yang akan dating.akhir kata penulis ucapkan terima kasih.
Raha, 27 November 2012
Penulis

11. ii
DAFTAR PUSTAKA
Buku – Buku :
H.R, Ridwan. 2006. Hukum Administrasi Negara. Jakarta : Rajawali Pers.
S.H., Joeniarto. 1974. Selayang Pandang Tentang Sumber – Sumber Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta
: Liberty.
S.H., Kansil C.S.T., Drs., Prof., dan Christine S.T. Kansil,. S.H., M.H. 2002. Hukum Tata Negara Republik
Indonesia. Jakarta : Rineka Cipta.
S.H., Kusnardi, Moh., dan Harmaily Ibrahim S.H. 1981. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta : Sinar
Bakti.
S.H., Sri Soemantri, Dr. Prof. 1993. Tentang Lembaga – Lembaga Negara Menurut UUD 1945. Bandung : PT.
Citra Aditya Bakti.
Miriam Budiardjo, Prof. 2000. Dasar – Dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.
M.S., Kaelan, Dr. 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta : Paradigma.
M.S.i., Sunarso, Drs. 2009. Pendidikan Kewarganegaraan. Bogor : Yudistira.
S.H., Sumantri, Sri. 1969. _____ . : alumni.
Dokumen :
Undang – Undang Dasar 1945, amandemen tahun 2002
UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
UU Nomor 6 Tahun 1954 tentang Penetapan Hak Angket Dewan Perwakilan Rakyat.
UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.
Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tentang Pedoman Beracara dalam Memutus Pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat Mengenai Dugaan Pelanggaran oleh Presiden dan/ Wakil Presiden.

12. 10
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR........................................................................................................... ii
DAFTAR ISI .......................................................................................................................
BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................... 1
A. Latar belakang. . ........................................................................................................
B. Tujuan .......................................................................................................................
C. Rumusan masalah .....................................................................................................
BAB II PEMBAHASAN ..................................................................................................... 2
A. DPR ...........................................................................................................................
B. Presiden ..................................................................................................................
BAB III PENUTUP .............................................................................................................. 3
A. Kesimpulan ...........................................................................................................
B. Saran .......................................................................................................................
DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................................... 4

13. i