Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

54,323 views

Published on

SEMESTER I
AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK 2013/2014

Published in: Education
0 Comments
9 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
54,323
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
24
Actions
Shares
0
Downloads
1,066
Comments
0
Likes
9
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia

  1. 1. TUGAS MAKALAH KWN JUDUL “HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA INDONESIA” Dosen Pembimbing: Khamim, S.HI, S.H, M.H. DISUSUN OLEH KELOMPOK 9 Kelas 1B ASP Arya Suteja (4201314029) Dini Audi (4201314051) Tisa Saraswati (4201314027) AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK POLITEKNIK NEGERI PONTIANAK TAHUN AJARAN 2013/2014
  2. 2. KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia dengan baik dan lancar. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas yang diberikan oleh dosen pembimbing mata kuliah kewarganegaraan yaitu bapak Khamim, S. HI, S.H, M.H. Makalah ini disusun untuk membantu mengembangkan kemampuan pemahaman pembaca terhadap Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. Pemahaman tersebut dapat dipahami melalui pendahuluan, pembahasan masalah, serta penarikan garis kesimpulan dalam makalah ini . Makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia ini disajikan dalam konsep dan bahasa yang sederhana sehingga dapat membantu pembaca dalam memahami makalah ini. Dengan makalah ini, diharapkan pembaca dapat memahami mengenai hak dan kewajiban sebagai anggota warga negara. Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada Dosen pembimbing mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk berkarya menyusun makalah Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia. Tidak lupa penulis sampaikan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan berupa konsep dan pemikiran dalam penyusunan makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Tak ada gading yang tak retak, begitulah adanya makalah ini. Dengan segala kerendahan hati, saran-saran dan kritik yang konstruktif sangat saya harapkan dari para pembaca guna peningkatan pembuatan makalah pada tugas yang lain dan pada waktu mendatang. Pontianak, 22 September 2013 Penulis Kelompok 9
  3. 3. DAFTAR ISI KATA PENGANTAR.................................................................................................................i DAFTAR ISI..............................................................................................................................ii BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah............................................................................................1 B. Rumusan Masalah.....................................................................................................2 C. Tujuan Masalah.........................................................................................................2 D. Sistematika Penulisan Masalah................................................................................2 BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Bangsa dan Negara.................................................................................3 B. Pengertian Warga Negara Indonesia........................................................................5 C. Pengertian Hak dan Kewajiban...............................................................................10 D. Studi Kasus Mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia..................16 BAB III PENUTUP A. Kesimpulan.............................................................................................................21 B. Saran.......................................................................................................................21 PERTANYAAN DAN JAWABAN DAFTAR PUSTAKA SITUS WEB
  4. 4. BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Indonesia adalah suatu negara demokrasi yang kekuasaan pemerintahannya berasal dari warga negara. Indonesia sebagai negara demokrasi tentunya mempunyai elemen, seperti masyarakat. Masyarakat sangat berperan dalam pembangunan suatu Negara. Negara mempunyai hak dan kewajiban bagi warga negaranya begitu pula dengan warga negaranya yang juga mempunyai hak dan kewajiban terhadap negaranya. Seperti apakah hak dan kewajiban tersebut yang seharusnya dipertanggungjawabkan oleh masing-masing elemen tersebut? Makalah ini akan mencoba membahas tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap negaranya. Negara merupakan alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat, dan yang paling nampak adalah unsur-unsur dari negara yang berupa rakyat, wilayah dan pemerintah. Salah satu unsur negara adalah rakyat, rakyat yang tinggal di suatu negara tersebut merupakan penduduk dari negara yang bersangkutan. Warga negara adalah bagian dari penduduk suatu negaranya. Tetapi seperti kita ketahui tidak sedikit pula yang bukan merupakan warga negara bisa tinggal di suatu negara lain yang bukan merupakan negaranya sendiri. Suatu negara pasti mempunyai suatu undang-undang atau peraturan yang mengatur tentang kewarganegaraan. Peraturan tersebut memuat tentang siapa saja yang bisa dianggap sebagai warga negara. Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai peraturan tentang kewarganegaraan tersebut. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam UUD 1945 yang merupakan bagian dari latar belakang kewarganegaraan. Tujuan agar para generasi muda mempelajari pendidikan kewarganegaraan untuk menyadarkan kita bahwa semangat perjuangan bangsa yang merupakan kekuatan mental spiritual telah melahirkan kekuatan yang luar biasa dalam masa perjuangan. Perjuangan ini dilandasi oleh nilai- nilai perjuangan bangsa sehingga kita tetap memiliki wawasan dan kesadaran bernegara, sikap dan prilaku yang cinta tanah air dan mengutamakan persatuan serta kesatuan bangsa dalam rangka bela negara demi tetap utuh dan tegaknya NKRI.
  5. 5. Dengan itu kita sebagai generasi muda diharapkan menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, sikap serta perilaku cinta tanah air dan bersendikan kebudayaan, wawasan nusantara serta ketahanan nasional dalam diri para mahasiswa. B. Rumusan Masalah Kajian utama dalam penyusunan makalah ini adalah pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Kajian utama ini dirumuskan pada beberapa masalah, yakni : 1. Apa pengertian hak dan kewajiban warga negara? 2. Apa wujud hubungan antara warga negara dengan negara? 3. Apakah hak dan kewajiban warga negara sudah terealisasi seperti yang tercantum pada UUD 1945? C. Tujuan Masalah Untuk mengkaji makalah ini ada beberapa tujuan yang akan dicapai, yaitu: 1. Memahami pengertian hak dan kewajiban warga negara. 2. Mengetahui korelasi hubungan warga negara dengan negaranya. 3. Memahami situasi hak dan kewajiban warga negara yang ada di Indonesia. D. Sistematika Penulisan Masalah Makalah ini disusun dengna sistematika pembahasan yang meliputi: BAB I: PENDAHULUAN Menyajikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah dan sistematika penulisan; BAB II: PEMBAHASAN Membahas tentang hak dan kewajiban warga negara yang meliputi: Pengertian Hak, Kewajiban dan Warga Negara, Asas Kewarganegaraan, Hak dan Kewajiban WNI yang tercantum pada UUD 1945 dan Contoh Hak dan Kewajiban WNI; BAB III : PENUTUP Menyajikan Kesimpulan dan Saran.
  6. 6. BAB II PEMBAHASAN A. Pengertian Bangsa dan Negara Bangsa adalah orang-orang yang memiliki kesamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarah serta memiliki pemerintahan sendiri. Bangsa adalah kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan wilayah tertentu di muka bumi (Kamus besar bahasa indonesia edisi kedua, Depdikbud, halaman 89). Dengan demikian, bangsa indonesia adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatakan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses dalam satu wilayah: Nusantara/Indonesia. Ada beberapa pendapat mengenai pengertian bangsa menurut para ahli, antara lain: i) Rawink, bangsa adalah sekumpulan manusia yang bersatu pada satu wilayah dan memunyai keterikatan dengan wilayah tersebut. Dengan batas teritori tertentu dan terletak dalam geografis tertentu. ii) Guibernau, bangsa adalah negara kebangsaan memiliki unsur-unsur penting pengikat, yaitu: psikologi (sekelompok manusia yang memiliki kesadaran bersama untuk membentuk satu kesatuan masyarakat – adanya kehendak untuk hidup bersama), kebudayaan (merasa menjadi satu bagian dari suatu kebudayaan bersama), teritorial (batas wilayah atau tanah air), sejarah dan masa depan (merasa memiliki sejarah dan perjuangan masa depan yang sama), dan politik (memiliki hak untuk menjalankan pemerintahan sendiri). iii) Otto Bauer, bangsa adalah kelompok manusia yang mempunyai kesamaan karakteristik (nasib). iv) Ki Bagoes Hadikoesoemo atau Tuan Munandar lebih menekankan pengertian bangsa pada persatuan antara orang dan tempat. v) Hans Kohn, pengertian bangsa adalah buah hasil tenaga hidup manusia dalam sejarah. vi) Jalobsen dan Libman, bangsa adalah suatu kesatuan budaya (cultural unity) dan kesatuan (Politic unity).
  7. 7. vii) F. Ratzel, bangsa terbentuk karena adanya hasrat bersatu. Hasrat itu timbul karena adanya rasa kesatuan antara manusia dan tempat tinggal (geolitik). viii)Ernest Renan, bangsa terbentuk karena adanya keinginan untuk hidup bersama (Sejarah & cita-cita) ix) Benedict Anderson menyatakan bahwa bangsa lebih mengacu kepada pemahaman atas suatu masyarakat yang mempunyai akar sejarah yang sama dimana praxis pengalaman atas penjajahan begitu kental dirasakan oleh masyarakat terjajah dan semakin lama akan semakin mengkristalkan pengalaman atas rasa solidaritas kebersamaan yang tinggi diantara mereka. x) Rudolf Kjellen membuat suatu analogi ataumembandingkan bangsa dengan suatu organisme biotis dan menyamakan jiwa bangsa dengan nafsu hidup dari organisme termaksud. Suatu bangsa mempunyai dorongan kehendak untuk hidup, mempertahankan dirinya dan kehendak untuk berkuasa. Dari berbagai pendapat menurut para ahli di atas ada berbagai definisi tentang bangsa, tetapi syarat dan pengertian bangsa mencakup sebagai berikut: i) Penduduk, yaitu semua orang yang berdomisili dan menyatakan diri ingin bersatu. ii) Wilayah, yaitu batas territorial yang jelas atas darat, laut, serta udara di atasnya. iii) Pemerintah, yaitu organisasi utama yang bertindak menyelenggarakan kekuasaaan, fungsi-fungsi, dan kebijakan dalam mencapai tujuan. iv) Kedaulatan, yaitu supremasi wewenang secara merdeka dan bebas dari dominasi negara lain, serta negara memperoleh pengakuan dunia internasional. Negara memiliki sifat yang membedakannya dengan organisasi lain, sifat tersebut adalah: i) Sifat memaksa ii) Sifat monopoli iii) Sifat totalitas Negara merupakan wadah yang memungkinkan seseorang dapat mengembangkan bakat dan potensinya. Negara dapat memungkinkan rakyatnya maju berkembang serta mengekspresikan daya cipta atau kreaitivitas sebebasnya, bahkan
  8. 8. negara memberikan pembinaan. Secara umum, setiap negara mempunyai 4 fungsi utama bagi bangsa bahkan negara memberikan pembinaan. Secara umum, setiap negara mempunyai 4 fungsi utama bagi bangsanya, yaitu: i) Fungsi pertahanan dan keamanan ii) Fungsi pengaturan dan ketertiban iii) Fungsi kesejahteraan dan kemakmuran iv) Fungsi keadilan menurut hak dan kewajiban Bagaimana fungsi-fungsi negara itu terlaksana, sangat tergantung pada partisipasi politik semua warga negara dan mobilitasi sumber daya kekuatan negara. Adapun elemen kekuatan negara tercermin dalam hal-hal berikut: i) Sumber daya manusia, yaitu jumlah penduduk, tingkat pendidikan warga, nilai budaya masyarakat, dan kondisi kesehatan masyarakat. ii) Teritorial negeri, yaitu mencakup luas wilayah negara (darat dan laut), letak geografis dan situasi negara tetangga. iii) Sumber daya alam, yaitu kondisi alam material buminya, berupa kandungan mineral, kesuburan serta kekayaan laut dan hutan. iv) Kapasitas pertanian dan industry, yaitu tingkat budaya usaha warga negara dalam bidang pertanian, industry dan perdagangan. v) Kekuatan militer dan mobilitasnya, yaitu kapasitas power (kekuatan) yang dimiliki militer dalam hal mewujudkan kekuasaan dari pemerintah demi tercapainya tujuan negara. vi) Elemen kekuatan yang tidak nyata (tak berwujud), yaitu segala factor yang mendukung kedaulatan negara, berupa kepribadian dan kepemimpinan, efisiensi birokrasi, persatuan bangsa, dukungan internasional, reputasi bangsa (nasionalisme) dan sebagainya. B. Pengertian Warga Negara Indonesia Menurut Kansil, warga negara adalah mereka yang telah memenuhi syarat- syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu. Warga negara mempunyai kewajiban atas negaranya dan warga negara juga
  9. 9. mempunyai hak-hak yang harus diberikan dan dilindungi oleh negara. Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang yang diakui oleh UU sebagai warga negara Republik Indonesia. Kepada orang ini akan diberikan Kartu Tanda Penduduk (KTP), berdasarkan Kabupaten atau (khusus DKI Jakarta) Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk/warga. Kepada orang ini akan diberikan nomor identitas yang unik (Nomor Induk Kependudukan, NIK) apabila ia telah berusia 17 tahun dan mencatatkan diri di kantor pemerintahan. Paspor diberikan oleh negara kepada warga negaranya sebagai bukti identitas yang bersangkutan dalam tata hukum internasional. Setiap negara berdaulat untuk berwenang dalam menentukan siapa-siapa saja yang menjadi warga negara. Dalam menentukan kewarganegaraan seseorang, dikenal dengan adanya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran dan asas kewaraganegaraan berdasarkan perkawinan. Dalam penentuan kewarganegaraan didasarkan pada kriterium kelahiran dan pewarganegaraan (naturalisasi). 1. Kriterium kelahiran Berdasarkan kriterium ini, masih dibedakan lagi menjadi 2, yaitu: i) Ius Soli Ius Soli adalah kriterium kelahiran menurut asas tempat kelahiran. Di dalam asas ini, seseorang memperoleh kewarganeraannya berdasarkan negara tempat di mana dia dilahirkan, meskipun orang tuanya bukan warga negara dari negara tersebut. Pada awalnya asas kewarganegaraan berdasarkan kelahiran ini hanya satu, yakni ius soli saja. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa karena sesorang lahir di suatu wilayah negara, maka otomatis dan logis ia menjadi warga negara tersebut. Akan tetapi dengan semakin tingginya tingkat mobilitas manusia, diperlukan suatu asas lain yang tidak hanya berpatokan pada tempat kelahiran saja. Selain itu, kebutuhan terhadap asas lain ini juga berdasarkan realitas empirik bahwa ada orang tua yang memiliki status kewarganegaraan yang berbeda. Hal ini akan bermasalah jika kemudian orang tua tersebut melahirkan anak di tempat salah satu orang tuanya (misalnya, di tempat ibunya). Jika tetap menganut asas ius soli, maka si anak hanya akan mendapatkan status kewarganegaraan ibunya saja, sementara ia tidak berhak atas status kewarganegaraan bapaknya. Atas dasar itulah, maka asas ius
  10. 10. sanguinis dimunculkan, sehingga si anak dapat memiliki status kewarganegaraan bapaknya. ii) Ius Sanguinis Ius sanguinis adalah kriterium kelahiran menurut asas keibubapaan. Di dalam asas ini, seseorang memperoleh kewarganegaraan suatu negara berdasarkan asas kewarganegaraan orang tuanya, di manapun ia dilahirkan. Jika suatu negara menganut asas ius sanguinis, seseorang yang lahir dari orang tua yang memiliki kewarganegaraan suatu negara, seperti Indonesia, maka anak tersebut berhak mendapat status kewarganegaraan orang tuanya, yaitu warga negara Indonesia. Kedua prinsip kewarganegaraan ini digunakan secara bersama dengan mengutamakan salah satu, tetapi tanpa meniadakan yang satu. Konflik antara Ius Soli dan Ius Sanguinis akan menyebabkan terjadinya kewarganegaraan rangkap (bi-patride) atau tidak mempunya kewarganegaraan sama sekali (a-patride). Berhubungan dengan itu, maka untuk menentukan kewarga negaraan seseorang digunakan 2 stelsel kewarganegaraan (di samping kedua asas di atas), yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Pelaksanaan kedua stelsel ini kita bedakan dalam hak opsi dan hak reputasi. Hak opsi ialah hak untuk memiliki kewarganegaraan (pelaksanaan stelsel aktif) dan hak reputasi ialah hak untuk menolak kewarganegaraan (pelaksana stelsel pasif). Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Menurut UU ini, orang yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah: i) Setiap orang yang sebelum berlakunya UU tersebut telah menjadi WNI. ii) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari ayah dan ibu WNI. iii) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing (WNA), atau sebaliknya. iv) Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu WNI dan ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan atau hukum negara asal sang ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut. v) Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah, dan ayahnya itu seorang WNI.
  11. 11. vi) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNI. vii) Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari ibu WNA yang diakui oleh seorang ayah WNI sebagai anaknya dan pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 tahun atau belum kawin. viii) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu lahir tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya. ix) Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui. x) Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak memiliki kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya. xi) Anak yang dilahirkan di luar wilayah Republik Indonesia dari ayah dan ibu WNI, yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan. xii) Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraannya, kemudian ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia. Selain itu, diakui pula sebagai WNI bagi: i) Anak WNI yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 tahun dan belum kawin, diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing. ii) Anak WNI yang belum berusia lima tahun, yang diangkat secara sah sebagai anak oleh WNA berdasarkan penetapan pengadilan. iii) Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah RI, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. iv) Anak WNA yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI. Kewarganegaraan Indonesia juga diperoleh bagi seseorang yang termasuk dalam situasi sebagai berikut:
  12. 12. i) Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah Republik Indonesia, yang ayah atau ibunya memperoleh kewarganegaraan Indonesia. ii) Anak warga negara asing yang belum berusia lima tahun yang diangkat anak secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh warga negara Indonesia. Sudah selayaknya keturunan warga negara RI adalah WNI. Sebagaimana telah diterangkan di atas yang menentukan status anak ialah ayahnya. Apabila tidak ada hubungan hukum kekeluargaan dengan ayahnya atau apabila ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan ataupun (selama) tidak diketahui kewarganegaraannya, maka barulah ibunya yang menentukan status anak itu. Hubungan hukum kekeluargaan antara ibu dan anak selalu mengadakan hukum secara yuridis. Anak baru turut kewarganegaraan ayahnya, setelah ayah itu mengadakan hubungan hukum kekeluargaan dan apabila hubungan hukum itu baru diadakan setelah anak itu menjadi dewasa, maka ia tidak turut kewarganegaraan ayahnya. 2. Kriterium Pewarganegaraan Pewarganegaraan atau naturalisasi ialah proses perubahan status dari penduduk asing menjadi warga negara suatu negara. Proses ini harus terlebih dahulu memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan dalam peraturan kewarganegaraan negara yang bersangkutan. Hukum naturalisasi di setiap negara berbeda-beda. Di Indonesia, masalah kewarganegaraan saat ini diatur dalam Undang- Undang No. 12 tahun 2006. Adapun syarat-syarat memperoleh naturalisasi menurut UU No. 12 Tahun 2006 yaitu: a. Naturalisasi biasa Syarat-syarat naturalisasi biasa yaitu: i) Bertempat tinggal terakhir di Indonesia minimal 5 tahun Seseorang pemain atau atlit bisa di naturalisasi secara biasa jika dia sudah menetap di Indonesia minimal 5 tahun. Dan dalam kurun waktu lima tahun tersebut dia tidak keluar dalam waktu yang lama ke negara lain. ii) Telah berusia 21 tahun atau lebih
  13. 13. Pada usia 21 tahun seseorang berhak untuk menentukan status kewarganegaraannya. iii) Sudah menikah dan mendapatkan persetujuan dari pasangannya Seseorang yang sudah menikah jika ingin berpindah kewarganegaraan harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari pasangannya yang sah. iv) Sehat jasmani dan rohani Harus dalam keadaan sehat baik jasmaninya maupun rohaninya sebelum masuk menjadi warga negara Indonesia, hal tersebut ditunjukkan oleh surat keterangan dari pihak dokter. v) Mampu berbahasa Indonesia secara lancar Berbahasa Indonesia menjadi syarat pendukung seseorang dalam mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. vi) Tidak mempunyai kewarganegaraan lain selain Indonesia Jika ingin mendapatkan kewarganegaraan Indonesia, seorang pemain atau atlit harus terlebih dahulu melepas kewarganegaraannya yang lama. Karena tidak memungkinkan seseorang mempunyai kewarganegaraan ganda. b. Naturalisasi khusus Naturalisasi khusus diberikan kepada pemain (atlit) atau individu yang telah menunjukkan jasanya kepada Indonesia. Dia bisa mengajukan diri atau atas permintaan pemerintah untuk menjadi WNI. Untuk lebih jelasnya mengenai ketentuan naturalisasi pemain ataupun warga negara asing (WNA) kita bisa mengacu pada UU Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI sebagai pengganti UU Nomor 62 Tahun 1958. C. Pengertian Hak dan Kewajiban 1. Pengertian Hak Dari segi etimologi kata Kamus Besar Bahasa Indonesia, hak adalah mempunyai, kekuasaan berbuat sesuatu, atau kekuasaan yang benar akan sesuatu. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Pada umumnya hak didapat dengan cara diperjuangkan melalui pertanggungjawaban atas kewajiban Contohnya: hak mendapatkan pengajaran, hak
  14. 14. mendapatkan nilai dari dosen dan sebagainya. Adapun Prof. Dr. Notonagoro mendefinisikan hak sebagai berikut: “Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.” Hak asasi manusia (HAM) adalah hak-hak yang telah dimiliki seseorang sejak ia berada di dalam kandungan. Hak asasi manusia berlaku secara universal. Dasar-dasar HAM tertuang dalam deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat (Declaration of Independence of USA) dan tercantum dalam UUD 1945 Republik Indonesia, seperti pada pasal-pasal berikut ini: i) Pasal 27 Ayat (2): “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” ii) Pasal 28 A: “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Setiap manusia terutama warga negara Indonesia, sejak ia lahir mempunyai hak yang sama dalam hal hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Tidak ada satu orang pun yang bisa membeli nyawa orang lain atau menghilangkan nyawa orang lain dengan alasan apa pun. Jika ada yang menghilangkan nyawa orang lain dengan atau apa lagi tanpa alasan, maka orang tersebut harus menanggung hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku. iii) Pasal 28 B Ayat (1): “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Setiap warga negara Indonesia memiliki hak yang sama untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan di mata hukum, yaitu tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA). Jika tidak, maka keluarga tersebut tidak sah di mata hukum dan hak-hak sebagai warga negara Indonesia tidak dijamin oleh negara. Jika sah, maka keluarga tersebut berhak untuk membentuk keluarga dan hak-hak seluruh anggota keluarga tersebut terjamin di mata hukum negara. iv) Pasal 28 B Ayat (2): “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Setiap anak sejak ia lahir, memiliki hak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Maka, sejak lahir anak
  15. 15. tersebut harus diasuh dan diperlakukan selayaknya manusia. Tidak boleh ada yang melakukan kekerasan atau pun diskriminasi, walaupun hal tersebut dilakukan oleh keluarganya sendiri. Jika terjadi kekerasan atau diskriminasi atas anak tersebut oleh keluarga sendiri, apalagi orang lain, maka orang yang melakukan kekerasaan atas anak tersebut harus menerima hukuman sesuai hukum yang berlaku di negara Indonesia. v) Pasal 28 C Ayat (1): “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Setiap orang berhak untuk mengembangkan diri dalam hal pendidikan, teknologi dan pengetahuan, seni budaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan manusia terutama rakyat indonesia. Keluarga berkewajiban membantu mewujudkan hal ini, jika keluarga kurang mampu maka negara berkewajiban membantu mewujudkan hal ini terutama bagi warga negara yang memiliki kemauan dan kemampuan yang besar. vi) Pasal 28 C Ayat (2): “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.” Setiap orang berhak memajukan dirinya secara kolektif unntuk membangun masyarakat, bangsa dan negara Indonesia. Setiap orang berhak mencalonkan dirinya untuk menjadi pilihan rakyat dalam hal pembangunan negara dalam arti dapat ikut serta dalam calon Presiden, DPR, MPR, Mentri, Bupati, Gubernur, bahkan Rukun Tetangga (RT). Atau jika terbebani, dapat membangun bangsa secara sukarela melalui Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau semacamnya. Semuanya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. vii) Pasal 28 D Ayat (1): “Hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum.” viii)Pasal 28F: “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”
  16. 16. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui segala jenis saluran informasi, baik itu melalui media cetak, media audio, audio visual, ataupun dari mulut ke mulut. Selama hal tersebut merupakan fakta dan tidak merugikan orang lain atau digunakan untuk mencari fakta maka hal tersebut diperbolehkan. ix) Pasal 28 I Ayat (1): “Hak untuk mempunyai hak milik pribadi Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani,hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” 2. Pengertian Kewajiban Wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan (Prof. Dr. Notonagoro). Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab atau pembatasan atau beban yang timbul karena hubungan dengan sesama atau dengan negara. Disini kewajiban berarti suatu keharusan maka apapun itu jika merupakan kewajiban kita harus melaksaakannya tanpa ada alasan apapun itu. Pada umumnya kewajiban mengarah pada suatu keharusan / kewajiban bagi individu dalam melaksanakan peran sebagai anggota warga negara guna mendapat pengakuan akan hak yang sesuai dengan pelaksanaan kewajiban tersebut. Adapun kewajiban warga negara Indonesia ialah sebagai berikut: i) Wajib menaati hukum dan pemerintahan Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” ii) Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara Pasal 27 Ayat (3) UUD 1945: “Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.” iii) Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain
  17. 17. Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945: “Setiap orang wajib menghormati hak asai manusia orang lain.” iv) Wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang Pasal 28J Ayat (2) UUD 1945: “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya,setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.” v) Wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara Pasal 30 Ayat (1) UUD 1945: “Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.” Hak dan kewajiban merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan, akan tetapi terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintah dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak dari pada kewajiban. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat akan tetapi mereka berkewajiban untuk tidak hanya memikirkan diri sendiri tetapi juga memikirkan kehidupan rakyatnya khususnya rakyat yang belum merasakan kesejahteraan. Jika keadaannya seperti ini, maka tidak ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada maka tidak akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan. Agar terhindarnya gejolak pada masyarakat mengenai ketimpangan akan hak dan kewajiban tersebut diperlukan kesadaran secara mendasar pada individu akan kewajiban yang harus dipenuhi guna mendapatkan hak yang pantas dan sesuai atas pelaksanaan kewajiban tersebut. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara kita harus tahu hak dan kewajiban kita. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang
  18. 18. berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera. Hak dan kewajiban di Indonesia ini tidak akan pernah seimbang apabila masyarakat tidak bergerak untuk merubahnya. Karena para pejabat tidak akan pernah mengubahnya, walaupun rakyat banyak menderita karena hal ini. Mereka lebih memikirkan bagaimana mendapatkan materi daripada memikirkan rakyat, sampai saat ini masih banyak rakyat yang belum mendapatkan haknya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara yang berdemokrasi harus bangun dari mimpi kita yang buruk ini dan merubahnya untuk mendapatkan hak-hak dan tak lupa melaksanakan kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Sebagaimana telah ditetapkan dalam UUD 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya, syarat-syarat akan diatur dalam undang-undang. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokrasi. Pada para pejabat dan pemerintah untuk bersiap-siap hidup setara dengan kita. Harus menjunjung bangsa Indonesia ini kepada kehidupan yang lebih baik dan maju yaitu dengan menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Dengan memperhatikan rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya. Adapun tugas dan tanggung jawab negara yaitu: i) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya. ii) Negara atau pemerintah wajib membiayai pendidikan, khususnya pendidikan dasar. iii) Pemerintah berkewajiban mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan sosial. iv) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran belanja negara dan belanja daerah. v) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. vi) Negara memajukan kebudayaan manusia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat, dengan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.
  19. 19. vii) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan kebudayaan nasional. viii) Negara menguasai cabang-cabang produksi terpenting bagi negara dan menguasai hidup orang banyak. ix) Negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam demi kemakmuran rakyat. x) Negara berkewajiban memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar. xi) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat, serta memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. xii) Negara bertanggung jawab atas persediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. D. Studi Kasus Mengenai Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia Tokoh Masyarakat Sesalkan Kejari Garut Lambat Tangani Kasus Korupsi Dana Bantuan Gempa KORANBOGOR.com, GARUT - Kasus korupsi dana bantuan gempa (Dugem) yang melibatkan Kepala Desa Cigedug, Kecamatan Cigedug, Kabupaten Garut, A. Basit hingga kini masih belum jelas tindak lanjutnya. Padahal sebelumnya berbagai upaya telah dilakukan warga, diantaranya melaporkan kasus tersebut ke kantor Kejaksaan Negeri Garut, mendatangi gedung DPRD Garut untuk melakukan audensi, melakukan pertemuan dengan pihak Inspektorat serta Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD). Bahkan belum lama ini, Seperti yang telah diberitakan KORANBOGOR.COM sebelumnya, ratusan warga Desa Cigedug kembali turun kejalan menggeruduk kantor Kejaksaan Negeri Garut dan DPRD Garut untuk mempertanyakan kelanjutan kasus tersebut yang menurut mereka sepertinya sengaja di peti es-kan. Selain mempertanyakan kelanjutan proses dari kasus tersebut, warga pun menuntut agar Pemerintah Kabupaten Garut segera mencopot Kepala Desa Cigedug,
  20. 20. A Basit yang menurut mereka telah melakukan korupsi bukan saja terhadap dana bantuan gempa. Tokoh masyarakat Kampung babakan, Desa Cigedug, Maman Syaifurohman (72), mengatakan kini warga sudah merasa tidak nyaman lagi dengan kepemimpinan kepala desa. Sebab menurutnya, Basit diduga telah melakukan korupsi terhadap penyaluran dana bantuan korban gempa, beras untuk rumah tangga miskin (raskin), dan pendistribusian e-KTP. Dikatakan Maman, di Desa Cigedug, terdapat 30 kepala keluarga (KK) yang terdaftar sebagai penerima bantuan renovasi rumah akibat gempa bumi yang terjadi pada tahun 2009 lalu. Setiap korban, lanjut maman, berhak menerima bantuan antara Rp 8 juta sampai Rp 15 juta, disesuaikan dengan tingkat kerusakan pada masing- masing rumah. Sebenarnya, ujar Maman, terdapat ratusan rumah warga yang mengalami kerusakan akibat kejadian gempa tersebut. Namun, yang tercantum sebagai penerima bantuan hanya 30 warga saja. Warga hanya menerima tidak lebih dari 10 persen dari yang seharusnya diterima. Itupun, dari sekitar 30 orang belum semuanya menerima bantuan. “Saya tercatat sebagai korban yang mendapat bantuan sebesar Rp 10.220.000. Tapi sampai sekarang saya belum menerima sedikitpun bantuan tersebut. Memang ada sebagian korban yang sudah menerima, namun itupun jumlahnya hanya sekitar Rp 500 ribu hingga Rp 1 juta saja,” ujar Maman. Tak hanya itu, Menurut Maman, para korban gempa yang berhak menerima bantuan pun diancam dan disuruh tutup mulut agar tidak melaporkan pada siapapun bahwa mereka hanya diberi bantuan dalam jumlah jauh lebih sedikit dari seharusnya. Sementara, Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Garut, Indra Satria, mengatakan bahawa ia baru mendapat laporan tersebut dari satu pihak, yakni warga yang menginginkan pencopotan jabatan kepala desa tersebut. Menurutnya, beberapa hari lalu pihaknya pun telah turun ke Desa Cigedug untuk melakukan penelusuran atas laporan yang diterimanya. Namun menurut Indra, saat dilakukan pemeriksaan terhadap para korban gempa, dari 30 korban, hanya 20 orang saja yang bisa memberikan keterangan.
  21. 21. “Kalau saat itu 10 korban lainnya bisa ditemui, pasti sekarang sudah didapat angka dugaan korupsinya. Makanya, kami akan turun kembali ke Desa Cigedug untuk mencari keterangan dari korban lainnya,” ujar Indra yang kini menjabat sebagai Ketua Tim Pengaduan Masyarakat Peduli Garut Desa Cigedug tersebut. Indra mengatakan, pihaknya tidak bisa meberikan target waktu penyelesaian tindak lanjut laporan tersebut. Yang jelas, ujarnya, penyelidikan masih terus dilakukan untuk mengungkap laporan tersebut. Terpisah, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMPD) Kabupaten Garut, Elka Nurhakimah, mengaku baru akan memproses pencopotan pangkat kepala desa jika Inspektorat bisa membuktikan kesalahan kepala desa tersebut. “Nantinya ada rekomendasi dari Bupati dulu. Setelah SK pembehentian tugas turun, baru jabatannya bisa dicopot. Itu pun kalau terbukti bersalah. Hal tersebut sesuai prosedur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkataan, dan Pemberhentian Kepala Desa,” kata Elka. Dimintai tanggapannya tentang lambatnya penanganan terhadap kasus bantuan dan gempa yang sampai saat ini belum ada tindak lanjutnya, Sekjen Garut Governance Watch (GGW), Agus Rustandi memgatakan, Hal itu menunjukan lambannya kinerja pihak Kejaksaan dalam merespon setiap pangaduan masyarakat. Menurutnya, kalau dilihat dari kasusnya, permasalahan tersebut sudah masuk pada tindak korupsi yang jelas-jelas sangat merugikan masyarakat sebagi pihak yang berhak menerima bantuan tersebut. Dikatakan Agus, Seharusnya pihak Kejaksaan cepat tanggap dan menjadikan kasus tersebut sebagai pintu masuk untuk mengungka kasus-kasus serupa yang tak menutup kemungkinan terjadi juga didaerah lain. “Seharusnya pihak Kejaksaan cepat tanggap, karena kasusnya sudah jelas dimana warga yang harusnya mendapatkan bantuan tetapi nyatanya tidak sampai, dan itu sudah masuk pada tindak pidana korupsi. Selain itu kasus tersebut dapat dijadikan pintu masuk bagi kejaksaan untukmengungkap kasus-kasus serupa, karena kemungkinan besar kasus yang menimpa masyarakat korban gempa di Kecamatan Cigedug tersebut hanya merupakan salah satunya saja. kalau dikembangkan lagi, pasti akan ditemukan kasus serupa, apalagi di daerah Garut Selatan.” Pungkas Agus. (Agus)
  22. 22. Pembahasan: Setiap warga negara memang sudah mempunyai tanggung jawab dan imbalannya masing-masing. Tapi selalu saja ada kesenjangan sosial serta ketidakadilan karena kebutaan pemerintah dan para pejabat sehingga banyak warga yang dituntut kewajibannya (seperti pajak) namun tidak setimpal dengan hak yang didapat contohnya penggunaan berbagai fasilitas yang tidak layak untuk dipakai (Halte bus, jalan raya, dll). Korupsi merupakan salah satu cara ampuh untuk mematikan hak ekonomi, sosial , maupun budaya. Bisa dilihat bagaimana korupsi merenggut hak hidup banyak rakyat di Indonesia sehingga memeperparah tingkat kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah begitu juga dengan pelayanan kesehatan yang buruk serta pelayanan sosial kepada warga yang kurang memadai dan sangat kurang. Korupsi memang tidak dirasakan langsung oleh para penguasa dan orang-orang kaya. Namun sangat telak dirasakan oleh rakyat miskin dan dibawah garis kemiskinan. Dengan bencana yang terus melanda negeri ini seperti banjir, gempa bumi, dan longsor membuat berbagai infrastruktur rusak, transportasi terhambat serta pendistribusian makanan yang terhambat merupakan salah satu efek korupsi yang harus dirasakan masyarakat. Perubahan kekuasan dari sentralisasi ke otonomi daerah justru menimbulkan persoalan baru, dimana korupsi berpindah dari pusat ke daerah. Dengan berbagai modus yang mengatasnamakan kebijakan pemerintah mampu merenggut pejabat daerah menjadi salah satu pelaku korupsi handal. Padahal tingkat perekonomian di daerah sangat minim dibandingkan ibukota. Sumberdaya alam yang dimiliki oleh banyak daerah di Indonesia sesungguhnya menyimpan potensi yang luar biasa untuk memberikan kesejahateraan masyarakat di daerah, namun karena perbuatan korupsi penderitaan juga dialami oleh masyarakat daerah. Dengan keadaan seperti ini warga hanya dimintai kewajiban tanpa mendapatkan hak yang setimpal. Inilah yang menyebabkan korupsi dikualifikasikan sebagai pelanggaran Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya karena perbuatan ini justru mendatangkan penderitaan bagi masyarakat banyak dan jika perbuatan ini terus menerus terjadi, bukan tidak mustahil akan berujung pada kejahatan kemanusiaan karena tingkat kemiskinan yang semakin meningkat.
  23. 23. Bicara mengenai hak sebagai warga negara Indonesia memang tidak ada habisnya. Timbal balik yang kita rasakan sangat minim dalam pemenuhan hak, untung saja udara masih gratis, mungkin saja kalau udara itu harus membayar, entah berapa banyak orang yang tidak mendapatkan udara (oksigen) untuk hidup. Sebagai warga negara yang baik tanpa memikirkan pajabat yang super duper nol sikap kepemimpinannya. Kita wajib memenuhi kewajiban kita sebagai warga negara. Tidak usah muluk-muluk cukup dengan menjaga infrastruktur, merawat fasilitas, membayar pajak, mentaati peraturan pemerintah. Semuanya bisa dijalankan asal kita ikhlas dan sadar kalau itu memang perlu sebagai tabungan untuk masa depan lingkungan dan keutuhan wilayah negara kita. Sikap bela negara juga merupakan contoh kewajiban warga Indonesia. Menjaga batas wilayah kita dari gangguan warga negara seberang yang ingin mengambil kekayaan alam negara kita. Jangan sampai aset berharga seperti kebudayaan, adat istiadat, makanan khas, dan berbagai warisan leluhur diambil hak miliknya oleh negara lain. Kita wajib memepertahankan. Intinya Hak dan kewajiban sebagai warga negara harus imbang.
  24. 24. BAB III PENUTUP A. Kesimpulan Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Hak-hak kita sebagai warga negara sebagai anggota masyarakat telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar seperti pada Pasal 27 Ayat (2), Pasal 28 A, Pasal 28 B Ayat (1), Pasal 28 B Ayat (2), Pasal 28 C Ayat (1), Pasal 28 C Ayat (2), Pasal 28 D Ayat (1), Pasal 28F, Pasal 28 I Ayat (1). Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Keduanya harus menyatu, maksudnya dikala hak-hak kita sebagai warga negara telah didapatkan, maka kita juga harus menuaikan kewajiban kita kepada negara seperti: membela negara, ikut andil dalam mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif yang bisa memajukan bangsa ini. Warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh Pemerintah Negara tersebut dan mengakui pemerintahnya sendiri. Adapun pengertian penduduk menurut Kansil adalah mereka yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu. Adapun untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi warga negara, digunakan 2 kriterium, yaitu kriterium kelahiran dan pewarganegaraan. B. Saran Dengan ditulisnya makalah yang menjelaskan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia ini, semoga kita semua bisa benar-benar memahami tentang apa yang seharusnya kita dapatkan sebagai warga negara di negeri ini. Sehingga, jika ada hak-hak yang belum kita dapatkan, kita bisa memperjuangkannya. Begitu juga sebaliknya, jika hak-hak sebagai warga negara telah kita terima, maka sepatutnya kita menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara. Dengan demikian, negeri ini akan maju dan penuh dengan keadilan, kemakmuran, aman dan sejahtera.
  25. 25. PERTANYAAN DAN JAWABAN 1. Pertanyaan : Apa hak WNI yang melakukan tindakan kriminal di luar negeri? Jawaban : Bagi WNI yang mendapat ancaman hukuman, menjalani hukuman maupun yang akan dideportasi karena pelanggaran hukum yang dilakukan di luar negeri, Departemen Luar Negeri dan Perwakilan RI di luar negeri mengupayakan langkah-langkah bantuan hukum dan kemanusiaan melalui sistem hukum yang berlaku maupun melalui jalur diplomatik. 2. Pertanyaan : Jelaskan fungsi negara dalam hal pertahanan dan keamanan! Jawaban : Dalam hal pertahanan dan keamanan, negara berfungsi mempertahankan kelangsungan hidup suatu bangsa dari setiap ancaman dan gangguan yang timbul dari dalam maupun datang dari luar negeri. Ancaman dan gangguan tersebut mungkin berupa serangan (Invasi) dari luar negeri maupun golongan-golongan dari dalam negeri yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. 3. Pertanyaan : Mengapa fungsi pertahanan dan keamanan tergantung pada situasi politik? Jawaban : Pertahanan dan keamanan tergantung pada situasi politik karena saat pemerintahan tidak stabil maka kepemimpinan menjadi tidak beraturan dan kondisi politik bangsa mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi hambatan dan gangguan dari luar maupun dalam. 4. Pertanyaan : Jelaskan sifat totalitas yang dimiliki negara! Jawaban : Sifat totalitas negara yaitu segala hal tanpa terkecuali mencakup kewenangan negara, misalnya semua orang harus membayar pajak, semua orang wajib membela negara, semua orang sama dihadapan hukum/berdasarkan hukum.
  26. 26. 5. Pertanyaan : Apa yang dimaksud efisiensi birokrasi dalam elemen kekuatan yang tidak nyata! Jawaban : Efisiensi birokrasi dalam elemen kekuatan yang tidak nyata yaitu terbentuknya birokasi yang efisien bila digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan. 6. Pertanyaan : Jelaskan fungsi negara dalam hal pengaturan dan ketertiban? Jawaban : Dalam hal pengaturan dan ketertiban, negara berfungsi mengatur ketertiban masyarakat supaya tercipta kondisi yang stabil juga mencegah bentrokan-bentrokan yang terjadi dalam masyarakat. Dengan tercipta ketertiban segala kegiatan yang akan dilakukan oleh warga negara dapat dilaksanakan. 7. Pertanyaan : Apa saja syarat-syarat untuk menjadi warga negara menurut Kansil? Jawaban : Menurut Kansil, orang-orang yang berada dalam wilayah suatu negara itu dapat dibedakan menjadi penduduk dan bukan penduduk. Penduduk ialah mereka yang telah memenuhi syarat- syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan negara yang bersangkutan, diperkenankan mempunyai tempat tinggal pokok (domisili) dalam wilayah negara itu. Penduduk terbagi menjadi dua, yaitu penduduk warga negara dan penduduk bukan warga negara. Penduduk warga negara adalah penduduk yang sepenuhnya dapat diatur oleh pemerintah negara tersebut dan mengakui pemerintahnya sendiri. Sedangkan penduduk bukan warga negara atau orang asing adalah penduduk yang bukan warga negara. Kemudian yang termasuk bukan penduduk adalah mereka yang berada dalam wilayah suatu negara untuk sementara waktu dan yang tidak bermaksud bertempat tinggal di wilayah negara tersebut. Mereka adalah imigran yang berasal dari negara lain
  27. 27. yang ingin berlibur atau mengurus suatu urusan ke negara lain dan tidak bermaksud menetap di negara tersebut. Untuk menentukan siapa- siapa saja yang menjadi warga negara, digunakan dua kriteria, yaitu kriteria kelahiran menurut asas keibubapaan atau disebut pula “Ius Sanguinis”. Di dalam asas ini, seseorang telah memperoleh kewarganegaraan suatu negara berdasarkan asas kewarganegaraan orangtuanya, dimanapun ia dilahirkan. Kriteria yang kedua yaitu kriteria kelahiran menurut asas tempat kelahiran atau disebut juga “Ius Soli”. Di dalam asas ini, seseorang memperoleh kewarganegaraannya berdasarkan negara tempat di mana ia dilahirkan, meskipun orangtuanya bukan warga negara dari negara tersebut. Kedua prinsip ini digunakan secara bersama dengan mengutamakan salah satu, tetapi tanpa meniadakan yang satu. Konflik antata Ius Soli dan Ius Sanguinis akan menyebabkan terjadinya kewarganegaraan rangkap (bipatride) atau tidak mempunyai kewarganegaraan sama sekali (a-patride). Berhubung dengan itu, maka untuk menentukan kewarganegaraan seseorang digunakan 2 stelsel kewarganegaraan yaitu stelsel aktif dan stelsel pasif. Pelaksanaan kedua stelsel ini dibedakan menjadi 2, yaitu hak opsi dan hak repudiasi. Hak opsi yaitu hak untuk memilih kewarganegaraan (pelaksanaan stelsel aktif). Kemudian hak repudiasi adalah hak untuk menolak kewarganegaraan (pelaksanaan stelsel pasif). Syarat- syarat warga negara republik Indonesia adalah orang- orang yang berdasarkan perundang-undangan dan atau perjanjian- perjanjian dan atau peraturan-peraturan yang berlaku sejak proklamasi 17 Agustus 1945 sudah warga negara republik Indonesia. Lalu orang yang pada waktu lahirnya mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya, seorang warga negara RI.
  28. 28. Kemudian anak yang lahir dalam 300 hari setelah ayahnya meninggal dunia, orang yang pada waktu lahirnya ibunya warga negara Indonesia, orang yang lahir di dalam wilayah Indonesia selama tidak diketahui kedua orangtuanya, dan orang yang mempunyai kewarganegaraan RI menurut aturan undang-undang ini. Selanjutnya kewarganegaraaan Indonesia diperoleh karena kelahiran, pengangkatan, dikabulkan permohonan, naturalisasi, sebagai akibat dari perkawinan, turut ayah/ibunya, dan pernyataan. Naturalisasi adalah suatu proses hukum yang menyebabkan seseorang dengan syarat-syarat tertentu mempunyai kewarganegaraan negara lain. Bagi warga Negara asing yang ingin menjadi warga negara Indonesia (naturalisasi) harus memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan tersebut adalah telah berusia 21 tahun, lahir di wilayah Republik Indonesia atau bertempat tinggal yang paling akhir minimal 5 tahun berturut- turut atau 10 tahun tidak berturut-turut, apabila ia seorang laki- laki yang sudah menikah, ia perlu mendapat persetujuan istrinya. Kemudian orang tersebut harus dapat berbahasa Indonesia, sehat jasmani dan rohani, bersedia membayar kepada kas negara tergantung kepada penghasilan setiap bulan, mempunyai mata pencaharian tetap, dan tidak mempunyai kewarganegaraan lain apabila ia memperoleh kewarganegaraan atau kehilangan kewarganegaraan RI. Persyaratan tersebut di atas merupakan persyaratan naturalisasi biasa. Untuk naturalisasi istimewa, diberikan kepada warga negara asing yang telah berjasa kepada Negara RI dengan pernyataan sendiri (permohonan) untuk menjadi WNI, atau dapat diminta oleh pemerintah negara Republik Indonesia. 8. Pertanyaan : Jelaskan pengertian hak menurut Prof. Dr. Notonegoro! “Hak
  29. 29. adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melalui oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.” Jawaban : Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat dilakukan oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya. Menurut pengertian tersebut individu maupun kelompok ataupun elemen lainnya jika menerima hak hendaknya dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak dapat diwakilkan kepada orang lain jadi harus pihak yang menerimannya lah yang melakukan itu. Dari pengertian yang lain hak bisa berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri. 9. Pertanyaan : Apa saja yang termasuk elemen kekuatan yang tidak nyata? Jawaban : Berikut ini adalah hal-hal yang termasuk elemen kekuatan yang tidak nyata. a. Kepemimpinan dan kepribadian Tidak diragukan bahwa ketidakcakapan, kearifan, keefektivan dalam pemimpinan sangat berpengaruh terhadap power yang dimiliki oleh suatu Negara. b. Efisiensi organisasi birokasi Terbentuknya birokasi yang efisien bila digunakan untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan. c. Tipe pemerintah d. Persatuan masyarakat Merupakan elemen power yang beraneka ragam. Sebab persatuan da perpecahaan bisa dimulai dari diversitas, ras dan keagamaan dan lain-lain. e. Reputasi
  30. 30. Elemen power yang susah diukur. f. Dukungan luar negri dan ketrgantungan Dukungan luar negri tidak selamanya menjadi elemen power yang positif. Kadang-kadang dukungan luar negri bisa sekaligus menjadi ketergantungan terhadap pihak luar negri. Akibatnya strategis akan sangat terbatas antara Negara yang tergantung via Negara pelindungnya. g. Kecelakaan Misalnya kematian pemimpin secara tiba-tiba, dapat mempengaruhi hubungan power suatu Negara. Karena suatu kecelakaan tidak bisa diprediksi. 10. Pertanyaan : Apakah kedudukan warga negara sama? Jawaban : Dalam kehidupan bermasyarakat, kedudukan setiap warga negara adalah sama di berbagai aspek, yaitu menjadi anggota masyarakat yang memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa harus dibeda- bedakan. 11. Pertanyaan : Jelaskan fungsi negara dalam hal kesejahteraan dan kemakmuran? Jawaban : Dalam hal kesejahteraan dan kemakmuran, negara berupaya agar masyarakat dapat hidup dengan sejahtera, terutama dibidang ekonomi dan sosial masyarakat.
  31. 31. DAFTAR PUSTAKA Drs. H.M. Arifin Noor. 2007. ISD (Ilmu Sosial Dasar) Untuk UIN, STAIN, PTAIS Semua Fakultas dan Jurusan Komponen MKU. Bandung: Pustaka Setia. Prof. DR. H. Kaelani, M.S. dan Drs. H. Achmad Zubaidi, M.Si. 2007. Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi. Yogyakarta: Paradigma. Hridito, Ivo, dkk. 2010. Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Surabaya: Unesa University Press.
  32. 32. SITUS WEB Thomas Matulessi http://matulessi.wordpress.com/2010/09/27/pengertianbangsa/ Pengertian Bangsa Wikipedia Ensklopedia Bebas http://id.wikipedia.org/wiki/Kewarganegaraan Kewarganegaraan Wikipedia Ensklopedia Bebas http://id.wikisource.org/wiki/Undang- Undang_Republik_Indonesia_Nomor_12_Tahun_2006 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 Wikipedia Ensklopedia Bebas http://id.wikipedia.org/wiki/Naturalisasi Naturalisasi Koran Bogor http://koranbogor.com/nusantara/10/10/2012/tokoh-masyarakat-sesalkan- kejari-garut-lambat-tangani-kasus-korupsi-dana-bantuan-gempa.html Tokoh Masyarakat Sesalkan Kejari Garut lambat Tangani Kasus Korupsi Dana Bantuan Gempa

×