Dokumen tersebut membahas tentang konstitusi dan perilaku taat konstitusi di Indonesia. Secara singkat, konstitusi adalah pedoman pelaksanaan pemerintahan suatu negara, sedangkan perilaku taat konstitusi berarti mematuhi dan melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konstitusi sebagai warga negara yang baik. Indonesia pernah menggunakan beberapa konstitusi sebelum akhirnya kembali menggunakan UUD 1945 hasil amandemen.

1. Aidatul Fitri
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Kita tentu sudah sering mendengar kata konstitusi, entah di sekolah, media massa
ataupun di media lainnya. Karena konstitusi merupakan hal yang pokok dalam sebuah
Negara. Dimakalah ini kami akan membahas tentang konstitusi dan Negara serta perilaku
taat konstitusi dalam berbangsa dan bernegara.
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas maka kita dapat membuat rumusan masalah sebagai
berikut :
1.2.1 Apa yang dimaksud Negara dan konstitusi ?
1.2.2 Bagaimana konstitusi dalam sebuah Negara ?
1.2.3 Konstitusi apa saja yang pernah berlaku di Indonesia ?
1.2.4 Bagaimana prilaku taat dalam konstitusi ?
1.3 Tujuan
Dalam makalah ini kami bertujuan agar kita mengetahui tentang pengertian konstitusi
dan perilaku taat konstitusi.

2. Aidatul Fitri
2
BAB II
PEMBAHASAN
2.1 Negara Dan Konstitusi
Negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang terdiri atas unsur rakyat (penduduk),
wilayah dan pemerintah. Pemerintahlah yang menyelenggarakan dan melaksanakan tugas
tugas demi terwujudnya tujuan Negara.
Menurut kamus bahasa Indonesia, Negara adalah wilayah yang dihuni oleh masyarakat
sebagai warga sah yang mengatur daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang
undangan yang berlaku. Menurut Max Weber Negara adalah suatu masyarakat yang
mempunyai monopoli dalam penggunaankekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah.
Negara merupakan alat dari masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk mengatur
hubungan antar manusia untuk menertibkan fenomena kekuasaan dalam masyarakat.
Negara terdiri dari unsur-unsur yaitu wilayah, penduduk,pemerintah dan kedaulatan.
Konstitusi merupakan sesuatu yang sangat penting bagi bangsa dan Negara, baik yang
sudah lama merdeka maupun yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Salah satu
pentingnya konstitusi bagi setiap Negara adalah sebagai sumber legitimasi terhadap
kekuasaan Negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan Negara.
Istilah konstitusi berasal dari kata dalam bahasa Prancis, “constituer” yang berarti
membentuk. Dalam bahasa latin konstitusi merupakan gabungan dari dua kata, yaitu
“cume” dan “statuere” Cume adalah preposisi yang berarti “bersama dengan…”
sedangkan statuere berasal dari kata sta yang membentuk kata kerja pokok, stare yang
berarti berdiri sendiri. Pemakaian istilah konstitusi yang dimaksud adalah pembentukan
suatu Negara atau menyusun dan menyatakan suatu Negara. Kata lain yang dekat dengan

3. Aidatul Fitri
3
konstitusi adalah undang undang dasar. UUD merupakan terjemahan istilah dalam bahasa
Belanda Grondwet. Pengertian konstitusi dalam arti sempit diartikan berdasar anggapan
bahwa kekuasaan merupakan sesuatu yang mutlak harus dibatasi dengan adagium power
tends to corrupt; absolute powel absolutli . Oleh karena itu, konstitusi dalam arti sempit
hanya mengandung norma norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam
Negara.konstitusi dalam arti luas tidak hanya sebagai aspek hukum, tetapi juga nonhukum.
Hal ini dapat kita lihat dalam konstitusi yang dikemukakan K.C Wheare penulis buku The
Modern Constitusi. Ia mengartikan konstitusi sebagai keseluruhan system ketatanegaraan
dari suatu Negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau
memerintah dalam pemerintahan suatu Negara. Peraturan di sini merupakan gabungan
antara ketentuan kententuan yang memiliki sifat hukum dan yang tidak memiliki sifat
hukum.
2.2 Konstitusi Negara
Setiap Negara harus memiliki konstitusi. Konstitusi merupakan pedoman pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintah suatu Negara. Negara tanpa konstitusi akan menimbulkan
penguasa yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Oleh karena itu konstitusi
konstitusi sangat penting bagi sebuah Negara. Konstitusi di Indonesia sudah dipersiapkan
sebelum Indonesia mencapai kemerdekaan. Indonesia pernah beberapa kali berganti
konstitusi, namun pada akhirnya Indonesia tetap menggunakan UUD 1945 sebagai
konstitusi Negara.
2.2.1 Isi dan fungsi Konstitusi

4. Aidatul Fitri
4
Konstitusi atau undang-undang dasar berisi ketentuan yang mengatur hal-hal
yang mendasar dalam bernegara. Hal-hal yang mendasar itu, misalnya tentang batas-
batas kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan Negara, hak-hak dan kewajiban warga
Negara dan lain-lain. Menurut Sri Soemantri, suatu konstitusi memuat atau mengatur
hal-hal pokok sebagai berikut :
a. Jaminan terhadap hak-hak asasi manusia dan warga Negara
b. Susunan ketatanegaraan suatu Negara
c. Pembagian dan pembatasan tugas ketatanegaraan
Beberapa hal yang berkaitan dengan konstitusi antara lain sebagai berikut :
a. Konstitusi suatu Negara adalah hasil atau produk suatu sejarah dan proses
perjuangan bangsa yang bersangkutan.
b. Konstitusi suatu Negara adalah rumusan filsafat, cita-cita, kehendak, dan program
perjuangan suatu bangsa. Oleh karena itu, jika terjadi perubahan yang cukupbesar
dalam upaya bangsa tersebut mempertahankan kehidupannya secara efisian maka
konstitusi akan mengalami perubahan.
c. Konstitusi adalah cerminan jiwa, jalan fikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu
bangsa. Dari konstitusi dapat diketahui bagaimana suatu bangsa memandang
berbagai masalah hidup didunia serta sekelilingnya dan bagaimana mengatasi jalan
yang hendak ditempuh guna mengatasi masalah-masalah tersebut.
Fungsi Konsitusi atau UUD menurut Joenarto adalah sebagai berikut :
a. Ditinjau dari tujuannya adalah untuk menjamin hak-hak anggota warga
masyarakatnya, terutama warga Negara dan tindakan sewenang-wenang penguasa.

5. Aidatul Fitri
5
b. Ditinjau dari penyelanggaraan pemerinthnya untukdijadikan landasan sturuktural
penyelenggaraan pemerintahan menurut suatu system ketata negaraan yang pasti
yang pokok-pokoknya telah digambarkan dalam aturan-aturan konstitusi atau
UUDnya.
Konstitusi juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintahan Negara
sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan pemerintahan Negara tidak bersifat
sewenang-wenang dengan demikian hak-hak warga Negara akan terjamin dan
terlindungi.
2.3 Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia
a. Undang-Undang Dasar 1945 (periode 18 Agustus 1945-27 Desember 1949)
Konstitusi pertama yang berlaku di Indonesia adalah UUD 1945 yang disahkan
oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Konstitusi pertama (UUD 1945
sebelum amandemen) ini terdiri atas pembukaan dengan 4 alinea, batang tubuh
dengan 16 Bab yang terbagi atas 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan, dan 2 ayat
aturan tambahan serta penjelasan UUD 1945.
Berdasarkan ketentuan dalam konstitusi pertama (UUD 1945) ini dapat kita
pahami tentang system ketatanegaraan Indonesia seerti berikut.
1. Bentuk Negara Indonesia adalah kesatuan, hal ini ditegaskan dalam UUD
1945 pasal 1 ayat (1).
2. Bentuk pemerintahan Indonesia adalah Republik.
3. Kedaulatan Negara Indonesia berada di tangan rakyat dan dilakukan
sepenuhnya oleh MPR. Hal ini ditegaskan dalam pasal I ayat (2)

6. Aidatul Fitri
6
4. Sistem pemerintahan Indonesia adalah system presidensial. Hal ini
ditegaskan dalam pasal 4 ayat (1)
5. Lembaga-lembaga Negara menurut konstitusi pertama (UUD 1945) ini
terdiri atas MPR, Presiden, DPA, DPR, BPK dan MA.
b. Undang-Undang Dasar RIS (periode 27 Desember 1949 - 17 Agustus 1950)
Berlakunya UUD RIS ini sebagai konsekuensi adanya kesepakatan dalam
keonferensi Meja Bundar. Isi kesepakatan dalam KMB ini sebagai berikut :
1. Didirikannya Negara republic Indonesia Serikat
2. Penyerahan kedaulatan kepada republic Indonesia Serikat
3. Didirikannya Uni antara RIS dengan kerajaan Belanda.
Berdasarkan ketentuan dalam konstitusi RIS atau UUD RIS ini dapat kita
pahami tentang perubahan system ketatanegaraan Indonesia seperti berikut :
1. Bentuk Negara Indonesia berubah dari Negara kesatuan menjadi Negara
serikat.hal ini dapat kita pahami dari bunyi UUD RIS pasal 1 ayat (1).
2. System pemerintahan Indonesia dibawah UUD RIS adalah system
parlementer. Hal ini ditegaskan dalam UUD RIS pasal 118 ayat (1).
3. Lembaga lembaga menurut konstitusi RIS atau UUD RIS ini adalah
presiden, menteri menteri, Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah
Agung dan Dewan Pengawas Keuangan.
c. UUD sementara (UUDS) 1950 (periode 7 Agustus 1950 - 5 Juli 1959)
UUDS 1950 ini terdiri atas mukaddimah dan batang tubuh yang meliputi 6 bab
dan 160 pasal. Perubahan konstitusi Indonesia dari UUD RIS ke UUDS 1950

7. Aidatul Fitri
7
ini juga membawa perubahan terhadap system ketatanegaraan indonesia.
System ketatanegaraan berdasarkan UUDS 1950 adalah :
1. Bentuk Negara Indonesia adalah Negara kesatuan.
2. System pemerintahannya adalah parlementer.
3. System partainya adalah multi partai.
4. Lembaga lembaga Negara yang ada di Indonesia menurut UUDS 1950
adalah presiden dan wakil presiden, menteri menteri, DPR, MA, Dewan
Pengawas Keuangan.
d. Berlakunya kembali UUD 1945 (5 Juli 1659-19 Oktober 1999)
Selama 8 tahun (1950-1958) mencoba menata diri sebagai negara merdeka
melalui system Negara liberal parlementer, ternyata para pemimpin Indonesia
belum berhasil. Oleh karna kegagalan itu, padatamggal 5 Juli 1959 presiden
Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang isinya sebagai berikut:
1. Menetapkan pembubaran konstituante.
2. Menetapkan berlakunya kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya kembali
UUDS 1950.
3. Pembentukan MPRS dan DPAS.
e. Berlakunya UUD 1945 hasil amandemen ( periode 19 Oktober 1999 - sekarang)
Melalui 4 perubahan tahap tersebut, UUD 1945 telah mengalami perubahan
yang cukup mendasar terutama menyangkut ketatanegaraan Indonesia.
Perubahan itu antara lain :

8. Aidatul Fitri
8
1. Kelembagaan Negara. Setelah diadakan 4 kali amandemen terhadap UUD
1945, ada beberapa lembaga Negara baru dan ada 1 lembaga Negara yang
dihapus seperti Dewan Pertimbangan Agung (DPA).
2. Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung oleh rakyat.
3. Pembatasan kekuasaan presiden dan wakil presiden.
4. Memperkuat kedudukan DPR (ditegaskan dalam asal 20 A ayat (1))
5. Pemerintahan daerah diatur lebih rinci dalam pasal 18 A dan 18 B hasil
amandemen UUD 1945.
2.4 Prilaku taat konstitusi
Sebagai Warga Negara yang baik adalah Warga Negara yang memiliki kesetiaan
terhadap bangsa dan Negara, yang meliputi kesetiaan terhadap ideologi Negara, kesetiaan
terhadap konstitusi, kesetiaan terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesetiaan
terhadap kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, maka setiap warga Negara harus dan
wajib untuk memiliki prilaku positif terhadap konstitusi, yang mempunyai makna
berprilaku peduli atau memperhatikan konstitusi (UUD), mempelajari isinya, mengkaji
maknanya, melaksanakan nilai-nilai yang terkandung didalamnya, mengamalkan dalam
kehidupan, dan berani menegakkan jika konstitusi di langgar. Perilaku konsitusional
adalah perilaku yang sesuai dan tidak bertentangan dengan konsitusi negara. Sebaliknya,
Perilaku inkonsitusional adalah perilaku yang menyimpang dari konsitusi negara. Agar
terwujud perilaku konsitusional maka harus dilandasi sikap positif terhadap UUD 1945.
Warga negara yang mendukung berlakunya UUD 1945 akan sangat mempengaruhi
berlakunya perilaku konsitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para

9. Aidatul Fitri
9
penyelenggaran negara wajib taat dan melaksanakan semua yang digariskan oleh
konsitusi.Demikian juga halnya warga negara harus taat pada konsitusi. Ketaatan
terhadap konsitusi diwujudkan dalam perilaku konsitusinal. Sebagai warga negara yang
baik adalah warga negara yang memiliki kesetiaan terhadap bangsa dan negara, yang
meliputi kesetiaan terhadap ideologi negara, kesetiaan terhadap konstitusi, kesetiaan
terhadap peraturan perundang-undangan, dan kesetiaan terhadap kebijakan pemerintah.
Oleh sebab itu, maka setiap warga Negara harus dan wajib untuk memiliki prilaku positif
terhadap konstitusi, yang mempunyai makna berperilaku peduli atau memperhatikan
konstitusi (UUD), mempelajari isinya, mengkaji maknanya, melaksanakan nilai-nilai
yang terjandung didalamnya, mengamalkan dalam kehidupan, dan berani menegakkan
jika konstitusi dilanggar. Perilaku konstitusional harus dilaksanakan oleh penyelenggara
dan warga negara secara seimbang. Untuk mengembangkan perilaku konstitusional,
pertama kali dengan mengetahui dan memahami aturan-aturan penyelenggaraan negara
yang teercantum dalam UUD 1945. Oleh karena itu, sosialisasi UUD 1945 kepada
seluruh warga negara harus dilaksanakan secara efektif melalui kegiatan pembelajaran di
sekolah.

10. Aidatul Fitri
10
BAB III
PENUTUP
3.1 Simpulan
Konstitusi merupakan tiang yang menjadi berdirinya suatu Negara. Konstitusi
dijadikan pedoman dan acuan dalam hidup dalam berbangsa dan bernegara. Dalam
pelaksanaannya konstitusi tidak hanya dilakukan oleh penyelenggara Negara saja tapi oleh
rakyat dalam Negara tersebut. Dengan adanya konstitusi maka akan menciptakan situasi
yang kondusif dan sejahtera bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3.2 Saran
Saran kami kepada peserta diskusi, selama diskusi tolong jangan buat keributan,
demi kelancaran diskusi kita.

11. Aidatul Fitri
11
DAFTAR PUSTAKA
Amin Suprihatini dan Yudi Suparyanto. 2004. Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta:
Intan Pariwara
Supardan H.Dadang. 2007. Pengantar Ilmu Sosial. Jakarta: Bumi Aksara
http://mademegapratiwi.blogspot.com/2013/02/perilaku-konstitusional-dalam-hidup.html
(diakses tanggal 29 April 2013)