Reformasi kelembagaan negara Indonesia terkait hasil amandemen UUD 1945 menciptakan 8 lembaga negara yang terdiri dari lembaga legislatif (MPR, DPR dan DPD), eksekutif (presiden) dan yudikatif (MA, MK, KY dan BPK).

1. telah
1945,
setelah amandemen UUD 1945 Dalam
ketatanegaraan Indonesia,
mengalami 4 kali amandemen UUD
yang dilakukan MPR pasca orde baru.
Perubahan ini di latarbelakangi adanya
kehendak untuk membangun pemerintahan yang
demokratis dengan check and balances,
mewujudkan supremasi hukum dan keadilan,
serta menjamin dan melindungi hak asasi
manusia serta untuk menata keseimbangan
antar lembaga negara.
Lembaga negara setelah
amandemen UUD 1945

2. Amandemen yang berkaitan kelembagaan negara
 pada perubahan pertama UUD 1945 ttg
pengendaliankekuasaan presiden, tugas srta
wewenang DPR dan presiden dalam hal
pembentukan UUD 1945;
 Perubahan kedua UUD 1945 fokus pada penataan
ulang keangotaan, fungsi, hak maupun cara
pengisiannya
 Perubahan ketiga UUD 1945, menitikberatkan pada
penataan ulang kedudukan dankekuasaan MPR,
jabatan presiden secara langsung, pembentukan
lembaga negara baru yang meliputi (MK), DPD dan
komisi Yudisial (KY) serta aturan tambahan untuk
badan pemeriksa keuangan (BPK)
 Perubahan keempat UUD 1945 materi tentang
keangotaan MPR, pemilihan presiden dan wakil
presiden berhalangan tetap serta
kewenanganpresiden.

3. Sebelum perubahan
UUD 1945, alat – alat
kelengkapan negara
dalam UUD 1945 :
 Lembaga
kepresiden;
 MPR
 DPA
 DPR
 BPK
 Dan kekuasaaan
kehakiman
Setelah amandemen
menjadi 8 lembaga
negara yakni :
 MPR
 DPR
 DPD
 Presiden
 MA
 MK
 Komisi Yudisial
(KY)
 BPK

4. Reformasi kelembagaan negara Indonesia
terkait dari hsil amandemen UUD 1945,
sebagai berikut yang dikelompokan dalam 3
kekuasaaan yakni legislatif, eksekutif dan
yudikatif :
1. Lembaga legislatif
secara umum legislatif terdiri dari 2
model yakni lembaga perwakilan rakyat
satu kamar (unicameral) dan lembaga
perwakilan rakyat dua kamar (bicameral)
dalam ketatanegaraan indonesia
direpresentasekan 3 lembaga yakni MPR,
DPR, dan DPD

5. MPR
Menurut jimly Asshiddiqie, keberadaan MPR
terkandung nilai – nilai historis yang cenderung di lihat
secara tidak rasional dalam arti jika keduduknnya
sebagai suatau lembaga dihilankan dapat dinilai
menghilangkan satu pilar penting dalam sistem
ketatanegaraan kita yang justru dianggap perlu
dilestarikan
salah satu keberatan pihak yang
mempertahankan keberadaan MPR ini
berargumentasi bahwa jika MPR ditiadakan atau
hanya sekedar dianggap nama dari parlemen dua
kamar (bicameral) , maka sila kerakyatan yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan’ menjadi brubah. Prinsip
permusyawaratan’ menjadi berubah. Prinsip
permusyawaratan tercermin dalam kelembagaan
MPR, sedangkan prinsip perwakilan dianggap

6.  DPR
Dalam sistem ketetenegaraan RI, DPR merupakan lembaga
perwakilan rakyat dan memegang kekuasaan membentuk undang –
undang. DPR DPR memiliki fungsi legislasi anggaran, dan pengawasan.
Diantara tugas – tugas dan wewenang DPR antara lain :
 Membentuk undang – undang yang di bahas dengan presiden untuk
mendapat persetujuan bersama;
 Membahas dan memberikan persetujuan peraturan pemerintah
pengganti undang – undang;
 Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang
berkaitan dengan bidanga tertentu dan mengikutsertakan dalam
pembahasan;
 Menetapkan APBN bersama presiden dengan memperhatikan
pertimbangan DPD;
 Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan undang – undang,
APBN, serta kebijakan pemerintah;
 Membahas dan menindak lanjuti hasil pemeriksaan atas
pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh BPK;
 Memberikan persetujuan kepada presiden untuk menyatakan perang,
membuat perdamaian, dan perjanjian denga negara lain
 Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi
masyarakat
 Dan sebagainya

7. DPR
hak interpelasi (hak meminta keterangan kepada
pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang
berdampak kepada kehidupan bermasyarakat dan
bernegara);
Hak angket adalah melakukan penyelidikan
terhadap kebijakan pemerintah yang diduga
bertentangan dengan peraturan perundang -
undanagan;
Hak menyatakan pendapat;
Diluar institusi
Anggota DPR memiliki hak mengajukan RUU;
Mengajukan pernyataan;
Menyampaikan usul dan pendapat;
Membela diri;
Hak imunitas serta hak protokoler

8. Menurut undang – undang No. 22 Tahun 2003
tentang susunan dan kedudukan (susduk) MPR,
DPR, DPD, dan DPRD dalam
melaksanakan tugas dan wewengnya, DPR
berhak meminta pejabat negara, pejabat
pemerintah, badan hukum atau warga
masyarakat untuk memberikan keterangan.
Jika permintaan ini tidak dipatuhi, maka bisa
dikenakan panggilan paksa (sesuai dengan
aturan perundang – undang.
Dan jika permintan paksa ini , tidak dipatuhi
tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dapat
disandera sesuai dengan peraturan perundang -
undangan.

9. D PD merupakan lembaga baru dalam sistem
ketatanegraan ketatanegaraan Indonesia. Dalam
perubahan ketiga UUD 1945. parlemen
indonesiamenjadi dua kamar terdiri dari anggota DPR
dan DPD yang keduanya disebut MPR.
Perbedaannya terletak pada hakekat kepentingan yang
diwakili masing – masing sebagai berikut :
DPR untuk mewakili rakyat
DPD untuk mewakili daerah – daerah.
Fungsi DPD sebagai bebrikut :
Pengajuan usul, ikut dalam pembahasan dan
memberikan pertimbangan yang bekaitan bidang
legislatif tertentu;
Pengawasan atas pelaksanaan undang – undang
tertentu.

10. Lembaga Eksekutif
Pemerintah memiliki dua pengertian yakni :
 Pemerintah dalam arti luas, yaitu pemerintah yang meliputi
keseluruhan lembaga kenegaraan (legislatif, eksekutif, dan
yudikatif;
 Pemerintah dalam arti sempit yaitu pemerintah yang hanya
mencakup fungsi eksekutif.
Pembahasan ini hanya mencakup eksekutif dalam arti sempi.
Kekuasaan eksekutif mencakup beberapa bidang yakni :
 Diplomatik yakni menyelenggarakan hubungan diplomatik
dengan negara – negara lain;
 Administratif, melaksanakan undang – undang serta
peraturan – peraturan lain dan menyelenggarakan
administrasi negara;
 Yudikatif, yakni memberikan grasi, amnesti dan sebagainya;
 Legislatif, membuat rancangan undang – undang yang
diajukan kelembaga legislatif dan membuat peraturan –
peraturan.

11. Kekuasaan eksekutif dilakukan oleh presiden yang
dibantu oleh wakil presiden yang dalam menjalankan
kewajiban negara, hal ini tercantum dalam pasal 1,
presidendi bantu oleh mentri – mentri negara.
Dalam perubahan ketiga UUD 1945 pasal 6A,
presiden dan wakila presiden dipilih dalam satu
pasangan secarah langsung oleh rakyat.
Sebelum amandemen UUD 1945, presiden dan wakil
presiden dipilih oleh MPR.
Sebagai kepala negara presiden adalah simbol resmi
negara indonesia didunia.
Sebaga kepala negara presiden dibantu oleh mentri –
mentri dalam kabinet dalam memegang kekuasaan
eksekutif untuk melaksanakan tugas – tugas
pemerintahana sehari – hari.

12. Wewenang kewajiban dan hak presiden antara lain :
 Memegang kekuasaan pemerintah menurut UUD 1945;
 Memegang kekuasaan tertinggi atas angkatan darat,
angkatan laut, dan angkatan udara;
 Mengajukan rancangan undang –undang kepada DPR. Presiden
melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan
atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU;
 Menetapkan peraturan pemerintah
 Mengangkat dan memberhentikan mentri – mentri;
 Membuat perjanjian inetrnasional lainnya dengan
persetujuan DPR;
 Mengangkat duta dan konsul serta menerima penempatan
duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR
 Memberi grasi, rehabilitasi, amnesti dan abolisi
 Memberi gelar, tanda jasa,dan tanda kehormatan lainnya yang
diatur dengan UU.

13. Lembaga Yudikatif
Kekuasaan yudikatif berpuncak pada kekuasaan kehakiman
yang mempunyai dua pintu yakni :
1. Mahkama konstitusi;
2. Mahkamah Agung.
Kekuasan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan indonesia
adalah kekuasaan kekuasaan negara yang merdeka
untukmenyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum
dan keadilan berdasarkan pancasila, demi terselenggaranya Negara
Hukum RI
Berdasarkan Amandemen UUD 1945 kekuasaan kehakiman
dilksanakan oleh :
1. Mahkamah konstitusi;
2. Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada dibawahnya
dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha
negara.

14. Menurut UUD 1945 wewenang Mahkamah
Konstitusi adalah :
1.Mengadili pada tingkat pertama dan terakhir
yang putusannya bersifatfinal untuk menguji
UUD, memutus sengketa
kewengan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan oleh UUD 1945,
memutus pembubaran partai politik, dan
memutuskan pembubaran partai politik, dan
memutuskan perselisihan tentang hasil
pemilihan umum.
2.Memberi putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan
pelanggaran oleh presiden dan / atau wakil
presiden menurut UUD 1945.

15. Menurut UUD 1945 kewajiban dan
wewenang MA adalah :
1.Berwenang mengadili pada tingkat
kasasi, menguji peraturan perundang
– undangan dibawah undang – undang
dan mempunyai wewenang lainnya yang
diberikan oleh Undang –
undang.
2.Mengajukan 3 orang anggota hakim
konstitusi;
3.Memberikan pertimbangan dalam hal
presidenmemberi grasi dan rehabilitasi

16. Komisi Yudisiala (KY) adalah lembaga
negara yang bersifat mandiri dan dalam
pelaksanaan wewenanngnya bebas dari
campur tangan atau pengaruh kekuasaan
lainnya.
Tugas Komisi Yudisial melakukan
pengawasan terhadap :
1.Hakim Agung di Mahkamah Agung;
2.Hakim pada badan peradilan disemua
lingkungan peradilan yang berada dibawah
Mahkamah Agung seperti peradilan Umum,
Peradilan Agama, peradilan Militer, dan badan
peradilan lainnya;
3.Hakim Mahkamah Konstitusi

17. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Sesuai fungsinya BPK pada pokoknya lebih dekat
menjalankan fungsi parlemen .
Hubungan kerja BPK dan parlemen sangat erat.
Bahkan BPK dapat dikatakan mitra kerja yang erat bagi
DPR terutama dalam mengawasi kinerja
pemerintah, yang berkenaan dengan soal – soal
keuanagan dan kekayaan negara.
BPK adalah lembaga negara indonesia yang memiliki
wewenang memeriksa pengelolaan dan tanggung
jawab keuangan negara.
Menurut UUD 1945 tugas BPK adalah :
1. Memeriksa tanggung jawab keuangan negara dan
membritahukan hasil pemeriksaan kepada DPR,
DPRD dan DPD;
2. Memeriksa semua pelaksanaan APBN;
3. Memeriksa tanggung jawab pemerintah mengenai
tanggung jawab keuangan negra.

18. Dari tugas dan wewenang tersbut BPK
memiliki 3 fungsi pokok yakni :
1.Fungsi operatif , yaitu
melakukanpemeriksaan , pengawasan, dan
penelitian atas pengausaan dan
pengurusan keuangan negara.
2.Fungsi yudikatif, melakukan tuntunan
perbendaharaan dan tuntunan ganti rugi
trhadap pegawai negri yang perbuatannya
melanggar hukum atau melalaikan
kewajibannya, serta menimbulkan
kerugian bagi negara;
3.Fungsi rekomendasi yaitu memberikan
pertimbangan kepada pemerintah tentang
pengurusan keuangan negara