Kebijakan publik merupakan keputusan-keputusan pemerintah yang mengandung konsekuensi moral. Kebijakan publik harus mempromosikan keadilan sosial dan partisipasi warga negara, serta menangani masalah lingkungan dan pelayanan umum. Selain itu, kebijakan publik perlu mempertimbangkan moral individu dan kelompok serta pertanggungjawaban administrasi.

1. KEBIJAKAN PUBLIK
SEBAGAI KEPUTUSAN-
KEPUTUSAN YANG
MENGANDUNG
KONSEKUENSI MORAL

2. KEBIJAKAN PUBLIK
• Untuk mengatur dan mengelola masyarakat di suatu Negara, maka dibutuhkan
peraturan yang bertujuan untuk mengontrol dan mengendalikan. Peraturan yang
dibuat oleh pihak berwenang yakni pemerintah biasanya berupa suatu kebijakan
• Kebijakan Publik adalah Suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang
harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya, setiap pelanggaran akan
diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggaran yang dilakukan dan sanksi
dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai wewenang untuk
menjatuhkan sanksi
• Dalam menjalankan tugasnya, pejabat negara memiliki kewajiban moral kepada
individu atau kelompok yang terpengaruh oleh aktivitas mereka, sumber yang
mendelegasikan kewajiban, perumus kerangka konstitusional dimana aktivitas
negara berjalan. Sehingga pembinaan moral yang paling efektif terhadap pejabat
adalah pembinaan moral individu sehingga menghasilan pejabat yang inisiatif,
ketegasan, keberanian, jujur, dan peka terhadap masalah publik.

3. Kebijakan Publik Sebagai
Keputusan-keputusan Yang
Mengandung Konsekuensi Moral
 Keadilan Sosial
- Keadilan sosial merujuk kepada masyaratak (society) ataunegara yang dapat
dapat berfungsi sebagai subjek maupun objek. konsepsi keadilan sosial di satu
satu pihak mewajibkan negara untuk mewujudkan kesejahteraan umum serta
serta membagi beban dan manfaatnya kepada para warga negara secara
proporsional seraya membantu anggota-anggota yang lemah, dan di lain pihak
pihak mewajibkan para warga untuk membantu masyarakat atau negara guna
guna mencapai tujuannya. Bisa disimpulkan bahwa sistem negara kesejahteraan
kesejahteraan ingin menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai prioritas tertinggi.
tertinggi.
- Sesuai dengan prinsip keadilan distributif, keadilan sosial mengandalkan adanya
adanya distribusi barang dan sumber-sumber daya secara adil (the justice of
distributing goods and resources). Kebijakan-kebijakan publik harus menjamin
menjamin pemerataan sumber-sumber daya yang terdapat di suatu negara, dan
dan yang lebih penting ialah bahwa ia harus menguntungkan kelompok atau kelas
kelas yang paling tak beruntung yaitu kaum fakir dan miskin.

4.  Partisipasi Dan Aspirasi Warga Negara
Partisipasi masyarakat hendaknya diperhatikan, tidak saja oleh para pengambil
keputusan strategis tetapi juga aparat administratis dan para birokrat yang langsung
berhadapan dengan masalah-masalah publik. Partisipasi masyarakat dalam
menentukan kebijakan-kebijakan harus diambil oleh birokrasi dengan demikian
merupakan prasyarat mutlak demi terwujudnya suasana demokratis dan terciptanya
dinamika untuk menuju kearah kemajuan.
Secara umum, corak warga negara dapat dibedakan menjadi empat macam yakni
sebgai verikut:
- partispasi dalam pemilihan (electoral participation)
- partisipasi kelompok.(Group participation)
- kontak antar warga negara dan pemerintah (citizen government contacting)
- partisipasi warga negara secara langsung di lingkungan pemerintah.

5.  Masalah-Masalah Lingkungan
Kewajiban moral kita adalah tertuju pada kelangsungan hidup manusia
dimuka bumi dan pada keturunan kita. Selain dari masalah sumber daya
alam, kekhawatiran juga berasal dari dampak negatif industrialisasi dan
pembangunan fisik yang apabila tidak ditangani secara serius akan
mengancam kehidupan manusia itu sendiri. Tidak ada pilihan lain untuk
manusia harus mengambil tindakan dini untuk mencegah berlanjutnya
kerusakan lingkungan. Aspek yang harus diperhatikan, yakni sebagai berikut
:
1. Dari sudut kependudukan
2. Masalah lingkungan dapat dilihat dari aspek pembangunan sektoral
3. Pendekatan masalah lingkungan dari aspek media lingkunganseperti
tanah, air, atau ruang.
4. Dari sudut legalitas

6.  Pelayanan Umum
Pelayanan umum akan menyangkut bidang pendidikan, kesehatan, transportasi,
perumahan kesejahteraan sosial, gizi, listrik, kebutuhan pangan pokok dan masih banyak
lagi. Begitu luas ruang lingkup jasa pelayanan umum yang diselenggarakan oleh
pemerintah sehingga semua orang mau tidak mau harus menerima bahwa intervensi
birokrasi melalui pelayanan umum itu absah adanya.
Hambatan Pelayanan Umum :
 Tidak Efektif
 Kelambanan pelayanan umum
 Gaya manajemen yang telalu berorientasi kepada tugas (task oriented) juga
membawa pengaruh tidak terpacunya pegawai kepada hasil dan kualitas
pelayanan umum.
 Sistem dan mekanisme kerja yang diterapkan dalam birokrasi pemerintahan.
Keharusan untuk mencapai target waktu seringkali mengorbankan cara kerja
serta tujuan akhirnya.
 Kurang diperhatikannya asas keterjangkauan dan pemerataan dalam

7.  Moral Individu Atau Moral Kelompok
Moral individu mensyaratkan bahwa dalam hubunganya dengan orang lain
seseorang harus mengikuti norma-norma etis dan melaksanakan kewajiban-
kewajiban sebagai pertanggungjawaban antarmanusia. Sementara itu, moral
kolektif terbentuk karena tergabungnya pertanggungjawaban didalam suatu
kelompok sehingga proses tindakan-tindakan etis yang terwujud itu terbentuk
karena persetujuan di antara individu-individu yang terdapat didalamnya.
Ada dua sisi normatif yang melekat dalam tindakan dan keputusan para
pejabat negara :
1. Aspek Lazim (pervasive aspect)
2. Aspek terbatas (limited aspect)

8.  Pertanggungjawaban Administrasi
Pertanggungjawaban biasanya diartikan sebagai proses antarpribadi yang
menyangkut tindakan, perbuatan, atau keputusan seseorang dalam
hubungannya dengan orang lain sehingga ia dapat menerima hak dan
wewenang tertentu berikut sanksi yang menjadi konsekuensinya. Dalam
administrasi public pertanggungjawaban mengandung tiga konotasi berikut ini
:
1. Pertanggungjawaban sebagai akuntabilitas (accountability)
2. Pertanggungjawaban sebagai sebab-akibat (cause)
3. Pertanggungjawaban sebagai kewajiban (obligation)

9.  Analisis Etika
• Kebanyakan orang akan sependapat bahwa setiap perbuatan yang
merusak atau merugikan adalah salah All harmful acts are wrong ful acts.
Salah satu kekuatan pokok dari aturan-aturan yang terdapat dalam etika dan
moral adalah kemampuannya untuk menemukan kaidah-kaidah penting di
luar aturan aturan atau hukum yang berlaku.
• Urusan urusan publik akan dapat mencapai tujuannya apabila konsep
moralisme legal mendasari tindakan dan keputusan yang diambil oleh para.
pejabat hendaknya berangkat dari asumsi bahwa hukum dan aturan
senantiasa terlambat jika dibandingkan dengan berkembangnya.

10. PERTENTANGAN ANTARA TUJUAN DAN CARA YANG DIPAKAI
:
 Ketidakjujuran (dishonesty)
 Perilaku yang buruk
 Konflik kepentingan
 Melanggar Perundang-Undangan
 Perlakuan yang tidak adil terhadap bawahan
 Pelanggaran terhadap prosedur
 Tidak menghormati kehendak membuat peraturan perundangan
 Inefisiensi atau pemborosan
 Menutup-nutupi kesalahan
 Kegagalan mengambil Prakarsa

11. TERIMAKASIH