Dokumen tersebut membahas tentang karakteristik good governance yang meliputi 8 butir, yaitu partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsif, berorientasi konsensus, adil dan bersifat umum, efektif dan efisien, serta pertanggungjawaban. Dokumen tersebut juga membahas kaitan good governance dengan etika bisnis.

1. MARCELINA OKTAVIANI LUMENTUT
Peran Sistem
Pengaturan, Good
Governance
ALLPPT.com _ Free PowerPoint Templates, Diagrams and Charts

2. Definisi Pengaturan
Pengaturan (governance) pada dasarnya sudah berjalan dalam
kehidupan manusia sebagai mahluk sosial, dan juga manusia sebagai
mahluk alam. Pengaturan adalah sebuah proses pengambil keputusan
dan proses yang oleh pengambil keputusan diimplementasikan, sebuah
analisis dari pengaturan mengfokuskan pada pelaku formal dan informal
yang sudah tersusun dalam sebuah tempat untuk segera dilasanakan
dan keputusan yang diimplementasikan.
Pemerintah adalah salah satu pelaku dalam pengaturan, pelaku lainnya
terkait dalam pengaturan yang tergantung pada tingkatan pemerintah
yang kita diskusikan. Sama halnya dengan struktur pemerintah formal
sebagai salah satunya yang keputusan tersebut muncul dan
diimplementasikan, pada tingkat nasional, struktur pengambilan
keputusan informal, seperti " kitchen cabine" atau penasehat informal
akan tetapi eksis.

3. Karakteristik Good Governance
Good governance, mempunyai lebih banyak kaitannya
dengan dasar-dasar etika dari pengaturan atau satu
sistem pengaturan dan harus dilakukan evaluasi
melalui acuan-acuan atau referensi yang mengacu
pada kekhususan norma-norma dan sasaran yang
mendasarinya. Good govrnance, sebagai konsep
sangat mudah diadaptasikan kepada bagian-bagian
komunitas seperti pemerintah, legislatif, judikatif,
media massa, privat sektor, lembaga-lembaga,
swadaya komunitas (NGO). Pengaturan yang baik
(Good governance) mempunyai 8 karakteristik yang
saling mempengaruhi satu dengan lainnya yang
mengarah pada kepentingan umum.

4. Karakteristik Good Governance
1. Partisipasi
Partisipasi dalam rangka good governance dapat diibaratkan keterkaitan
aktif oleh kedua belah pihak, contoh kerjasama baik laki-laki maupun pe
rempuan adalah kunci dari good governance.
Partisipasi dalam pemerintah dapat diwujudkan melalui :
• Partisipasi dari keuntungan yang didapat dari proyek dan kelompok-k
elompok yang terpengaruh serta dapat mempengaruhi aktivitas berja
lannya sebuah proyek.
• Meningkatkan hubungan antara publik dan sektor swasta, khususnya
hubungan sosial ekonomi yang bersifat menguntungkan semua piha
k.
• Memberdayakan pemerintah lokal dengan kepemilikan proyek daera
h, ini terkait dengan model-model otonomi daerah yang secara umu
m dikuasai oleh kebudayaan sukubangsa yang mendominsi wilayah t
ertentu.
• Menggunakan lembaga swadaya komunitas sebagai kendaraan atau
alat untuk memobilisasi dan meraih keuntungan proyek dan juga lem
baga-lembaga sosial komunitas yang sudah tumbuh di komunitas itu
sendiri yang di dasari pada komunitas setempat (Community Based
Organization).

5. Karakteristik Good Governance
2. Aturan Hukum
Aturan hukum mengacu pada keberadaan hukum, regulasi
dan kebijakan untuk mengatur komunitas dan keadilan
penerapan yang konsisten.
Kepentingan dari sistem dasar aturan untuk perkembangan
ekonomi sangat rumit dan membingungkan. Kesemuanya
itu merupakan sebuah komponen yang penting dari
lingkungan di dalam pelaku perencana ekonomi dan
menerapkan keputusan penanaman modal. Kelanjutannya
adalah secara kerangka, membantu menjamin resiko bisnis
dapat dinilai dan diramalkan secara rasional, transaksi biaya
rendah dan campur tangan pemerintah dapat
diminimalisasikan, mereka harus dapat terlibat secara
dukungan untuk mengatasi resiko pertumbuhan dari
pembangunan.

6. Karakteristik Good Governance
3. Transaksi
Transparansi mempunyai arti bahwa keputusan diambil dan
dilakukan melalui aturan yang diikuti secara benar dan
sangat terbuka pada hal-hal yang memang harus bersifat
terbuka.
Pengertian keterbukaan ini juga berarti bahwa informasi
cukup disediakan oleh yang berwenag dan bahwa informasi
ini disediakan sangat mudah diperoleh dengan aturan yang
sangat sederhana dan mudah dimengerti ole semua anggota
komuitas. Transparansi mengacu pada ketersediaan dari
informasi untuk komunitas umum dan penjelasan tentang
aturan-aturan pemerintah, regulasi, dan keputusan.
Transparansi di pihak pemerintah dan penerapan kebijakan
publik diturunkan ketidakpentingannya dan dapat membantu
penurunan tingkat aktivitas korupsi pada pegawai-pegawai
pemerintah.

7. Karakteristik Good Governance
4. Responsif
Dalam konteks ini good governance memberikan sifat
cepat tanggap terhadap masalah hubungan sosial antar s
stakeholder dan juga intern perusahaan atau organisasi.
Responsif menjadi tolok ukur terakomodasikannya
kepentingan dan masalah-masalah yang dialami oleh
komunitas-komunitas yang terkait. Mempertahankan sifat
responsif dari suatu pengaturan dilakukan beberapa
aktivitas yang mengikutinya, seperti adanya sistem
sosialisai nilai yang sering dilakukan, pemeriksaan sosial
(monitoring dan evaluasi serta audit sosial).

8. Karakteristik Good Governance
5. Berorientasi Konsensus
Terhadap beberapa pelaku dari beberapa sudut pandang
diberikan oleh komunitas. Good governance sebagai mediator
dalam beberapa kepentingan yang ada dalam komunitas
untuk mendapatkan sebuah kepentingan yang paling baik
sebagai gambaran kepentingan komunitas secara keseluruhan
dan bagaimana mencapai kepentingan tersebut.
Good governance pada dasarnya menggabungkan beberapa
kepentingan dari beberapa kelompok sosial dalam satu sistem
yang bersifat adil dan tidak memihak, kalaupun ada
kepemihakan adalah pada etika dari hubungan sosial antar
komunitas atau pihak yang saling berhubungan sosial.
Berkaitan dengan kondisi komunitas indonesia, maka orientasi
konsensus ini menjadi sangat penting, dalam arti pengaturan
harus dapat menjangkau segala kepentingan dan sifat-sifat
komunitas-komunitas yang nyata-nyata berbeda satu sama
lain.

9. Karakteristik Good Governance
6. Adil dan Bersifat Umum
Sifat adil dan bersifat umum ini tentunya berlandaskan pada
etika yang dianut secara bersama sebagai sebuah komunitas
yang besar, bukan berdasarkan pada salah satu kelompok
sosial tentunya.
Sifat adil dan umum berarti mengacu pada moralitas yang
seimbang, dan ini hanya dapat diperoleh ketika menggunakan
proses good governance dalam hubungan sosial antara satu
kelompok sosial dengan kelompok sosial lainnya.
Sebagai komunitas yang majemuk, indonesia akan senantiasa
bersandarkan pada sifat-sifat ini, dan untuk itu kepekaan
dalam perkembangan sosial budaya serta politik dan ekonomi
dari suatu prose pengaturan akan menjadi faktor yang utama.

10. Karakteristik Good Governance
7. Efektif dan Efisien
Konsep efisiensi dalam konteks good governance artinya
mencakup keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam
dan sekaligus melindungi lingkungan.
Dengan sistem yang dapat mengolah sesuatu yang tidak
berguna bagi sebuah elemen akan tetapi berguna bagi
elemen lainnya dan sistem ini berjalan dengan baik tentunya
dapat dikatakan sistem tersebut sebagai sistem yang efisien.

11. Karakteristik Good Governance
8. Pertanggung jawaban
Pertanggungjawaban adalah kunci dari good governance.
Pegawai publik harus dapat menjawab setiap pertanyaan
publik sebagai bentuk tingkah laku pemerintah dan dapat
merespon pertanyaan publik pada muatan otorias yang
merka peroleh dan yang mereka punya.

12. Commission of Human
Dalam konteks menyamakan dasar bagi persepsi bangsa-bangsa yang
berbeda maka dibentuk sebuah rangkaian bentuk-bentuk sebuah pengaturan
yang baik yang selalu dianalisis ketepatannya untuk setiap bangsa di dunia
dalam rangka saling berhubungan satu dengan lainnya. Konsep dari good
governance sudah diklarifikasi oleh kegiatan dari Commisionon Human Rights
pada resolution 2000/64 komisi ini mengidentisifikasi atribut kunci dari good
governance sebagai berikut :
1. Transparansi
2. Tanggung jawab
3. Akuntabilitas
4. Partisipasi
5. Responsif (pada kebutuhan komunitas)
Dalam Deklarasi Millenium, yang diadopsi oleh konsensus, anggota dari
perserikatan Bangsa-bangsa menghasilkan kesepakatan untuk menciptakan
pengelolaan lingkungan- pada nasional dan tingkat global yang saling
mendukung bagi pengembangan komunitas khususnya kesejahteraan sosial
dan menurunkan tingkat kemiskinan.

13. Kaitannya Dengan Etika Bisnis
Kode Etik dalam tingkah laku berbisnis di perusahaan (Code of
Corporate and Business Conduct)” merupakan implementasi salah
satu prinsip Good Corporate Governance (GCG). Kode etik
tersebut menuntut karyawan & pimpinan perusahaan untuk
melakukan praktek-praktek etik bisnis yang terbaik di dalam
semua hal yang dilaksanakan atas nama perusahaan. Apabila
prinsip tersebut telah mengakar di dalam budaya perusahaan
(corporate culture), maka seluruh karyawan & pimpinan
perusahaan akan berusaha memahami dan berusaha mematuhi
peraturan yang ada. Pelanggaran atas Kode Etik dapat termasuk
kategori pelanggaran hukum.
Beberapa nilai-nilai etika perusahaan yang sesuai dengan prinsip-
prinsip GCG, yaitu kejujuran, tanggung jawab, saling percaya,
keterbukaan dan kerjasama. Kode Etik yang efektif seharusnya
bukan sekedar buku atau dokumen yang tersimpan saja. Namun
Kode Etik tersebut hendaknya dapat dimengerti oleh seluruh
karyawan & pimpinan perusahaan dan akhirnya dapat
dilaksanakan dalam bentuk tindakan (action).