2. Keputusan Politik
• Keputusan politik ialah keputusan yang
mengikat, menyangkut dan mempengaruhi
masyarakat umum.
• Hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi
masyarakat umum biasanya diurus dan
diselenggarakan oleh lembaga-lembaga
pemerintahan. Oleh karena itu, keputusan
politik dapat pula dipahami sebagai pilihan yang
terbaik dari berbagai alternatif mengenai
urusan-urusan yang menjadi kewenangan
pemerintah.
3. Lanjutan
•
Menurut Ramlan Surbakti, alternatif keputusan
politik secara umum dibagi menjadi dua, yaitu:
1. program-program perilaku untuk mencapai
tujuan masyarakat-negara (kebijakan
publik), dan
2. orang-orang yang akan menyelenggarakan
kebijakan publik (penjabat pemerintah).
5. Unsur² Proses Pembuatan
Keputusan Politik
1. Jumlah orang yang ikut mengambil keputusan;
2. Formula atau mekanisme pengambilan
keputusan (mufakat atau suara
terbanyak), dan
3. Informasi.
6. Pembuat Keputusan Politik
•
1.
2.
3.
Para sarjana ilmu politik biasanya mengajukan tiga
kemungkinan elit politik yang membuat keputusan
politik, yaitu:
elit formal, ialah elit politik yang menurut peraturan
perundang-undangan berwenang membuat keputusan
orang yang berpengaruh, ialah orang-orang yang
karena memiliki sumber-sumber kekuasaan, seperti
kekayaan, ilmu pengetahuan dan
tekhnologi, senjata, dan massa terorganisasi yang
mampu mempengaruhi elit formal.
Penguasa, ialah orang yang secara nyata membuat
keputusan. Elit formal atau orang berpengaruh dapat
menjadi penguasa.
7. Analisis Siapa Sebagai Penguasa
• Menurut Robert Putnam ada tiga macam analisis:
1. Analisis posisi, ialah suatu metode untuk mengetahui
pembuat keputusan atau penguasa dengan cara melihat
kedudukan seseorang dalam lembaga pemerintahan.
2. Analisis reputasi, ialah metode yang digunakan untuk
mengetahui pembuat keputusan dengan cara
memperhatikan reputasi seseorang dalam lingkungan
pemerintahan.
3. Analisis keputusan, ialah metode untuk mengetahui elit
politik dengan cara meneliti siapa yang ikut dalam
proses pembuatan keputusan dalam beberapa kasus
pengambilan keputusan yang dianggap representatif.
8. Kebijakan Publik (Public Policy)
• Robert Eyestone (dalam Winarno, 2002: 15)
mendefiniskan kebijakan publik (public policy) sebagai
hubungan suatu unit Pemerintah dengan lingkungannya.
• Thomas R. Dye (ibid) mendefinisikan kebijakan publik
(public policy) sebagai apapun yang dipilih oleh
Pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan.
• Kebijakan publik (public policies) merupakan rangkaian
pilihan yang kurang lebih saling berhubungan (termasuk
keputusan-keputusan untuk tidak bertindak) yang
dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, yang
diformulasikan di dalam bidang-bidang isu.
9. Tipe Kebijakan Publik
•
Menurut Theodore Lowi, ada 4 tipe kebijakan
publik:
1. Kebijakan regulatif;
2. Kebijakan redistributif;
3. Kebijakan distributif;
4. Kebijakan konstituen.
10. Kebijakan Regulatif
• Disebut kebijakan regulatif apabila kebijakan
mengandung paksaan dan akan diterapkan
secara langsung terhadap individu.
• Contoh: UU Hukum Pidana, UU
antimonopoli, dan berbagai ketentuan
menyangkut keselamatan umum.
11. Kebijakan Redistributif
• Kebijakan redistributif ditandai dg adanya
paksaan secara langsung kepada warga negara
tetapi penerapannya melalui lingkungan.
Pengenaan pajak progresif kepada sejumlah
orang utk memberikan manfaat kpd orang lain
melalui berbagai program pemerintah
merupakan inti kebijakan redistributif.
• Contoh: hasil penerapan uu pajak yg digunakan
untuk membiayai pembangunan fasilitas umum
seperti jalan, jembatan, sekolah, dll.
12. Kebijakan Distributif
• Kebijakan distributif ditandai dengan
pengenaan paksaan secara tdk langsung, tetapi
kebijakan itu diterapkan secara langsung
terhadap individu. Individu dpt menarik
manfaat dari kebijakan itu, walaupun tdk
dikenakan paksaan kepada individu utk
menggunakannya.
• Kebijakan distributif=penggunaan anggaran
belanja negara atau daerah utk memberikan
manfaat scr langsung kpd individu, seperti
pendidikan dasar yg bebas biaya, subsidi
BBM, pemberian hak paten, dll.
13. Kebijakan Konstituen
• Ditandai dg kemungkinan pengenaan paksaan
fisik yg sangat jauh, dan penerapan kebijakan itu
scr tdk langsung melalui lingkungan.
• Kebijakan konstituen→ dua lingkup bidang
garapan, yaitu: (1) urusan keamanan nasional
dan luar negeri; (2) berbagai dinas pelayanan
administrasi.
14. Kebijakan Konstituen
1.
Urusan keamanan
nasional dan luar
negeri:
Pertahanan keamanan
Badan intelijen
Ketertiban umum
Dipomasi
Penerangan luar negeri
2. Berbagai dinas
pelayanan administrasi:
Lembaga Administrasi
Negara
Badan Administrasi
Kepegawaian Negara
Percetakan Negara
Biro Statistik
Pengkajian dan
penerapan teknologi
Pemetaan nasional
15. Faktor-faktor Yg Mempengaruhi Kebijakan
1.
Lingkungan:
a. Lingkungan umum di luar pemerintahan
b. Lingkungan di dalam pemerintahan
c. Lingkungan khusus dari kebijakan tertentu
2. Persepsi pembuat kebijakan mengenai
lingkungan;
3. Aktivitas pemerintah perihal kebijakan;
4. Aktivitas masyarakat perihal kebijakan.
16. Tahap-tahap Kebijakan
1.
Politisasi suatu permasalahan (penyusunan
agenda);
2. Perumusan dan pengesahan tujuan dan
program;
3. Pelaksanaan program;
4. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program.
