SlideShare a Scribd company logo
1 of 13
" PENGERTIAN TARIF PAJAK &
JENIS JENIS TARIF PAJAK"
Oleh :
Kelompok XII
Lewwy Gatot Subroto (2014015001)
M. Miftakhun Najib (2014010015
Pengertian Tarif dan
Dasar Pengenaan Pajak
 Tarif Pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek
pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya
berupa persentase (%).
 Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai berupa uang yang
dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
Jenis-jenis Tarif Pajak
1. Tarif Progresif (a progressive tax rate)
2. Tarif Proporsional (a proportional tax rate)
3. Tarif Degresif (a degressive tax rate)
4. Tarif Tetap (a fixed tax rate)
5. Tarif Advalorem
6. Tarif spesifik
7. Tarif Efektif
1. Tarif Progresif
Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya
semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga
semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif
dapat dibagi menjadi 3, yaitu :
a). Tarif pajak Progresif Progresif
Tarif pajak Progresif Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan
persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan
sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap
jumlah tertentu setiap kali naik.
b). Tarif pajak Progresif Proporsional
Tarif pajak Progresif Proporsional adalah tarif pemungutan pajak
dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang
digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan
persentase untuk setiap jumlah tertentu tetap.
c). Tarif pajak Progresif Degresif
Tarif pajak Progresif Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan
persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang
digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan
persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali menurun.
Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Tarif ber
NPWP
Tarif Non
NPWP
Rp 0 s/d Rp 50.000.000,00 5 % 6%
Rp 50.000.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 15% 18%
Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 25% 30%
Diatas Rp 500.000.000,00 30% 36%
Tabel Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP)
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan
terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan
sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan
kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus
dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP diatur dalam pasal 7
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Besaran PTKP menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008
ini berlaku mulai 29 Juni 2015.
Perubahan terbaru untuk tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak.
Perubahan terbaru mengenai tarif Pajak Penghasilan Tidak Kena
Pajak sesuai dengan PMK-122/PMK.010/2015 terhitung 1 Januari
2015 berlaku sbb:
 Untuk diri WP Rp 36.000.000,-
 Tambahan WP Kawin Rp 3.000.000,-
 Tambahan untuk Penghasilan istri digabung dengan penghasilan
suami Rp 36.000.000,-
 Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan
(maksimal 3 orang) Rp 3.000.000,-
Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
atau berikut ini besarnya PTKP sesuai dengan status perkawinan
WP
1.TK/0 = Rp 36.000.000
2.K/0 = Rp 39.000.000
3.K/1 = Rp 42.000.000
4.K/2 = Rp 45.000.000
5.K/3 = Rp 48.000.000
2. Tarif Proporsional
Tarif proporsional tidak lagi dipengaruhi oleh naik turunnya
dasar objek yang dikenakan pajak, karena tarifnya telah
berlaku secara sebanding. Tarif proporsional adalah tarif
pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap
tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan
pajak.
Semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan
pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang
harus dibayar).
3. Tarif Degresif
Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif
degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya
semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan
pajak semakin besar.
Namun, tidak berarti jika persentasenya semakin kecil
kemudian jumlah pajak yang terutang juga menjadi kecil. Akan
tetapi malah bisa menjadi lebih besar karena jumlah yang
dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar.
5. Tarif Advalorem
Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar
nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan
dasar pengenaan pajak.
4. Tarif Tetap
Tarif advalorem adalah suatu tarif dengan persentase tertentu
yang dikenakan/ ditetapkan pada harga atau nilai suatu
barang.
7. Tarif Efektif
6. Tarif Spesifik
Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas
suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang
tertentu.
Tarif efektif adalah tarif dimana jumlah pajak yang dibayarkan
dibandingkan dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh
Wajib Pajak.
Tarif Pajak dan Jenisnya

More Related Content

What's hot

Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
Tata Cara Pemungutan dan Tarif PajakTata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajakgadis sriyamti
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPAriza Ekky
 
1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umumBella Tiffa
 
Pertemuan 7: utang pajak, penagihan pajak dan hapusnya utang pajak
Pertemuan 7: utang pajak, penagihan pajak dan hapusnya utang pajakPertemuan 7: utang pajak, penagihan pajak dan hapusnya utang pajak
Pertemuan 7: utang pajak, penagihan pajak dan hapusnya utang pajakMagdalena - Nommensen university
 
2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajak2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajaknatal kristiono
 
Contoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajakContoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajakaidilsukri
 
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi PajakSanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajakdesi_aoi
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
 
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...Nadia Eva
 
PPN Pengantar & Karakter
PPN  Pengantar  & KarakterPPN  Pengantar  & Karakter
PPN Pengantar & Karakterkaromah95
 
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrdGambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrdapotek agam farma
 
Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppnAy Kent
 

What's hot (20)

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi DaerahPajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
 
Jenis tarif pajak
Jenis tarif pajakJenis tarif pajak
Jenis tarif pajak
 
Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
Tata Cara Pemungutan dan Tarif PajakTata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
Tata Cara Pemungutan dan Tarif Pajak
 
Ppn dan ppnbm
Ppn dan ppnbmPpn dan ppnbm
Ppn dan ppnbm
 
NPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKPNPWP dan NPPKP
NPWP dan NPPKP
 
1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum1.Perpajakan umum
1.Perpajakan umum
 
Nomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib PajakNomor Pokok Wajib Pajak
Nomor Pokok Wajib Pajak
 
Pertemuan 7: utang pajak, penagihan pajak dan hapusnya utang pajak
Pertemuan 7: utang pajak, penagihan pajak dan hapusnya utang pajakPertemuan 7: utang pajak, penagihan pajak dan hapusnya utang pajak
Pertemuan 7: utang pajak, penagihan pajak dan hapusnya utang pajak
 
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
 
2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajak2 pengertian dan jenis pajak
2 pengertian dan jenis pajak
 
Contoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajakContoh makalah hukum pajak
Contoh makalah hukum pajak
 
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi PajakSanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
Sanksi Pajak dan Besarnya Sanksi Pajak
 
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
ppt pengantar perpajakan bab Surat pemberitahuan (pelaporan pajak)
 
Karakteristik PPN
Karakteristik PPNKarakteristik PPN
Karakteristik PPN
 
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...
Sengketa Pajak (Peninjauan Kembali, Pembetulan Ketetapan Pajak, Pengurangan/P...
 
PPN Pengantar & Karakter
PPN  Pengantar  & KarakterPPN  Pengantar  & Karakter
PPN Pengantar & Karakter
 
makalah NPWP
makalah NPWPmakalah NPWP
makalah NPWP
 
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrdGambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
Gambaran ringkas uu 28 2009 pdrd
 
Materi ppn
Materi ppnMateri ppn
Materi ppn
 
Makalah Pajak Berganda
Makalah Pajak BergandaMakalah Pajak Berganda
Makalah Pajak Berganda
 

Viewers also liked

Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib PajakPengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib PajakAzizah Azizah
 
2 peranan dan pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional
2 peranan dan pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional2 peranan dan pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional
2 peranan dan pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasionalJuni Effendi
 
Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warganegara IndonesiaHak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warganegara IndonesiaAstika Rahayu
 
Profesionalisme dan tips meraih sukses
Profesionalisme dan tips meraih suksesProfesionalisme dan tips meraih sukses
Profesionalisme dan tips meraih sukseshalidalkaf01
 
Hak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpHak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpKppkp Bangil
 
Bab 7 Tugas IPS (Sekolah Kristen Ketapang 1) - Perpajakan dan Penawaran, Perm...
Bab 7 Tugas IPS (Sekolah Kristen Ketapang 1) - Perpajakan dan Penawaran, Perm...Bab 7 Tugas IPS (Sekolah Kristen Ketapang 1) - Perpajakan dan Penawaran, Perm...
Bab 7 Tugas IPS (Sekolah Kristen Ketapang 1) - Perpajakan dan Penawaran, Perm...gracejocelynhalim
 
Matematika ekonomi - pajak dan subsidi
Matematika ekonomi - pajak dan subsidiMatematika ekonomi - pajak dan subsidi
Matematika ekonomi - pajak dan subsidiHarya Wirawan
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakeryeryey
 
Slide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiSlide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiNaila Karima
 
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN T...
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN T...PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN T...
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN T...Uofa_Unsada
 
011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21Tobagus Makmun
 

Viewers also liked (20)

Tarif pajak
Tarif pajakTarif pajak
Tarif pajak
 
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib PajakPengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
Pengertian, Hak, dan Kewajiban Wajib Pajak
 
2 peranan dan pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional
2 peranan dan pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional2 peranan dan pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional
2 peranan dan pengaruh ekonomi internasional terhadap ekonomi nasional
 
Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warganegara IndonesiaHak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
Hak dan Kewajiban Warganegara Indonesia
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Silabus Hukum Pajak - Perpajakan 1
Silabus Hukum Pajak - Perpajakan 1Silabus Hukum Pajak - Perpajakan 1
Silabus Hukum Pajak - Perpajakan 1
 
Sosialisasi WP Badan
Sosialisasi WP BadanSosialisasi WP Badan
Sosialisasi WP Badan
 
Profesionalisme dan tips meraih sukses
Profesionalisme dan tips meraih suksesProfesionalisme dan tips meraih sukses
Profesionalisme dan tips meraih sukses
 
Hak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wpHak dan kewajiban wp
Hak dan kewajiban wp
 
Bab 7 Tugas IPS (Sekolah Kristen Ketapang 1) - Perpajakan dan Penawaran, Perm...
Bab 7 Tugas IPS (Sekolah Kristen Ketapang 1) - Perpajakan dan Penawaran, Perm...Bab 7 Tugas IPS (Sekolah Kristen Ketapang 1) - Perpajakan dan Penawaran, Perm...
Bab 7 Tugas IPS (Sekolah Kristen Ketapang 1) - Perpajakan dan Penawaran, Perm...
 
Matematika ekonomi - pajak dan subsidi
Matematika ekonomi - pajak dan subsidiMatematika ekonomi - pajak dan subsidi
Matematika ekonomi - pajak dan subsidi
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajakHak dan Kewajiban Wajib pajak
Hak dan Kewajiban Wajib pajak
 
Etos kerja
Etos kerjaEtos kerja
Etos kerja
 
Slide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiSlide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadi
 
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN T...
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN T...PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN T...
PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, DAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN T...
 
Efektifitas kepemimpinan
Efektifitas kepemimpinanEfektifitas kepemimpinan
Efektifitas kepemimpinan
 
Etos Kerja Profesional
Etos Kerja ProfesionalEtos Kerja Profesional
Etos Kerja Profesional
 
011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21
 
Pph 21.ppt
Pph 21.pptPph 21.ppt
Pph 21.ppt
 

Similar to Tarif Pajak dan Jenisnya

PPT HARGA DAN EFISIENSI PAJAK.pptx
PPT HARGA DAN EFISIENSI PAJAK.pptxPPT HARGA DAN EFISIENSI PAJAK.pptx
PPT HARGA DAN EFISIENSI PAJAK.pptxMeliRahmawati6
 
PERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdf
PERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdfPERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdf
PERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdfAyuDesta1
 
Bab 8 kebijakan fiskal
Bab 8 kebijakan fiskalBab 8 kebijakan fiskal
Bab 8 kebijakan fiskalBayu Bayu
 
konsep dasar pajak
konsep dasar pajakkonsep dasar pajak
konsep dasar pajakYan Chen
 
PPt Pajak Penghasilan Umum.pptx
PPt Pajak Penghasilan Umum.pptxPPt Pajak Penghasilan Umum.pptx
PPt Pajak Penghasilan Umum.pptxSitiAsiah55
 
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptxDasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptxadel876203
 
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNPENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNLailyAnandaPG
 
Atik indah lestari sore
Atik indah lestari soreAtik indah lestari sore
Atik indah lestari soreIndah Mawarni
 
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VATPajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VATIrvan Desmal
 
KELOMPOK 1_DASAR-DASAR PERPAJAKAN (ver bhs indo) (1).pptx
KELOMPOK 1_DASAR-DASAR PERPAJAKAN (ver bhs indo) (1).pptxKELOMPOK 1_DASAR-DASAR PERPAJAKAN (ver bhs indo) (1).pptx
KELOMPOK 1_DASAR-DASAR PERPAJAKAN (ver bhs indo) (1).pptxMarsiFellaRizkiSEMAk
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMIcha Icha
 
BAB VII perpajakan.pptx
BAB VII perpajakan.pptxBAB VII perpajakan.pptx
BAB VII perpajakan.pptxSisiHalidasyah
 

Similar to Tarif Pajak dan Jenisnya (20)

PPT Perpajakan
PPT PerpajakanPPT Perpajakan
PPT Perpajakan
 
PPT HARGA DAN EFISIENSI PAJAK.pptx
PPT HARGA DAN EFISIENSI PAJAK.pptxPPT HARGA DAN EFISIENSI PAJAK.pptx
PPT HARGA DAN EFISIENSI PAJAK.pptx
 
Bab v
Bab vBab v
Bab v
 
PERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdf
PERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdfPERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdf
PERHITUNGAN PPH BADAN_P2.pdf
 
Bab 8 kebijakan fiskal
Bab 8 kebijakan fiskalBab 8 kebijakan fiskal
Bab 8 kebijakan fiskal
 
konsep dasar pajak
konsep dasar pajakkonsep dasar pajak
konsep dasar pajak
 
Intimakalah 121022010634-phpapp01
Intimakalah 121022010634-phpapp01Intimakalah 121022010634-phpapp01
Intimakalah 121022010634-phpapp01
 
PPt Pajak Penghasilan Umum.pptx
PPt Pajak Penghasilan Umum.pptxPPt Pajak Penghasilan Umum.pptx
PPt Pajak Penghasilan Umum.pptx
 
Pajak
PajakPajak
Pajak
 
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptxDasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
Dasar Dasar Perpajakan dalam mata kuliah pajak.pptx
 
Dino
DinoDino
Dino
 
Kuliah i
Kuliah iKuliah i
Kuliah i
 
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBNPENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
PENERIMAAN PPnBM SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN APBN
 
PAPER Adm perpajakan
PAPER Adm perpajakanPAPER Adm perpajakan
PAPER Adm perpajakan
 
Atik indah lestari sore
Atik indah lestari soreAtik indah lestari sore
Atik indah lestari sore
 
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VATPajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
Pajak pertambahan nilai (ppn)/VAT
 
KELOMPOK 1_DASAR-DASAR PERPAJAKAN (ver bhs indo) (1).pptx
KELOMPOK 1_DASAR-DASAR PERPAJAKAN (ver bhs indo) (1).pptxKELOMPOK 1_DASAR-DASAR PERPAJAKAN (ver bhs indo) (1).pptx
KELOMPOK 1_DASAR-DASAR PERPAJAKAN (ver bhs indo) (1).pptx
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBM
 
PPh BADAN
PPh BADANPPh BADAN
PPh BADAN
 
BAB VII perpajakan.pptx
BAB VII perpajakan.pptxBAB VII perpajakan.pptx
BAB VII perpajakan.pptx
 

Recently uploaded

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAAndiCoc
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptArkhaRega1
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxssuser8905b3
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxRizkyPratiwi19
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikaAtiAnggiSupriyati
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatanssuser963292
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfChananMfd
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CAbdiera
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..ikayogakinasih12
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxadimulianta1
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BAbdiera
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxNurindahSetyawati1
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSdheaprs
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxssuser35630b
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidupfamela161
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxPurmiasih
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7IwanSumantri7
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfCandraMegawati
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfDimanWr1
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...Kanaidi ken
 

Recently uploaded (20)

MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKAMODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
MODUL AJAR MATEMATIKA KELAS 6 KURIKULUM MERDEKA
 
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 pptppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
ppt-modul-6-pend-seni-di sd kelompok 2 ppt
 
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptxPPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
PPT AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH DUA.pptx
 
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptxPERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
PERAN PERAWAT DALAM PEMERIKSAAN PENUNJANG.pptx
 
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ikabab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
bab 6 ancaman terhadap negara dalam bingkai bhinneka tunggal ika
 
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi SelatanSosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
Sosialisasi PPDB SulSel tahun 2024 di Sulawesi Selatan
 
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdfMAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
MAKALAH KELOMPOK 7 ADMINISTRASI LAYANAN KHUSUS.pdf
 
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase CModul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
Modul Ajar Pendidikan Pancasila Kelas 5 Fase C
 
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
AKSI NYATA NARKOBA ATAU OBAT TERLARANG..
 
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptxPerumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
Perumusan Visi dan Prakarsa Perubahan.pptx
 
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase BModul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 4 Fase B
 
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docxMembuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
Membuat Komik Digital Berisi Kritik Sosial.docx
 
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNSLatsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
Latsol TWK Nasionalisme untuk masuk CPNS
 
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptxBab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
Bab 7 - Perilaku Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial.pptx
 
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk HidupUT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
UT PGSD PDGK4103 MODUL 2 STRUKTUR TUBUH Pada Makhluk Hidup
 
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docxLK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
LK.01._LK_Peta_Pikir modul 1.3_Kel1_NURYANTI_101.docx
 
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
CAPACITY BUILDING Materi Saat di Lokakarya 7
 
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdfContoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
Contoh Laporan Observasi Pembelajaran Rekan Sejawat.pdf
 
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdfAksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
Aksi nyata disiplin positif Hj. Hasnani (1).pdf
 
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
PELAKSANAAN + Link-Link MATERI Training_ "Effective INVENTORY & WAREHOUSING M...
 

Tarif Pajak dan Jenisnya

  • 1. " PENGERTIAN TARIF PAJAK & JENIS JENIS TARIF PAJAK" Oleh : Kelompok XII Lewwy Gatot Subroto (2014015001) M. Miftakhun Najib (2014010015
  • 2. Pengertian Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak  Tarif Pajak adalah dasar pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Tarif pajak biasanya berupa persentase (%).  Dasar Pengenaan Pajak adalah Nilai berupa uang yang dijadikan dasar untuk menghitung pajak yang terutang.
  • 3. Jenis-jenis Tarif Pajak 1. Tarif Progresif (a progressive tax rate) 2. Tarif Proporsional (a proportional tax rate) 3. Tarif Degresif (a degressive tax rate) 4. Tarif Tetap (a fixed tax rate) 5. Tarif Advalorem 6. Tarif spesifik 7. Tarif Efektif
  • 4. 1. Tarif Progresif Tarif progresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin besar bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak juga semakin besar. Menurut kenaikan persentase tarifnya, tarif progresif dapat dibagi menjadi 3, yaitu : a). Tarif pajak Progresif Progresif Tarif pajak Progresif Progresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, dan kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali naik. b). Tarif pajak Progresif Proporsional Tarif pajak Progresif Proporsional adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu tetap.
  • 5. c). Tarif pajak Progresif Degresif Tarif pajak Progresif Degresif adalah tarif pemungutan pajak dengan persentase yang naik dengan semakin besarnya jumlah yang digunakan sebagai dasar pengenaan pajak, namun kenaikan persentase untuk setiap jumlah tertentu setiap kali menurun. Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tarif ber NPWP Tarif Non NPWP Rp 0 s/d Rp 50.000.000,00 5 % 6% Rp 50.000.000.000,00 s/d Rp 250.000.000,00 15% 18% Rp 250.000.000,00 s/d Rp 500.000.000,00 25% 30% Diatas Rp 500.000.000,00 30% 36% Tabel Tarif Pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak (PKP)
  • 6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat PTKP adalah pengurangan terhadap penghasilan bruto orang pribadi atau perseorangan sebagai wajib pajak dalam negeri dalam menghitung penghasilan kena pajak yang menjadi objek pajak penghasilan yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia. PTKP diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
  • 7. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Besaran PTKP menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 ini berlaku mulai 29 Juni 2015. Perubahan terbaru untuk tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak. Perubahan terbaru mengenai tarif Pajak Penghasilan Tidak Kena Pajak sesuai dengan PMK-122/PMK.010/2015 terhitung 1 Januari 2015 berlaku sbb:  Untuk diri WP Rp 36.000.000,-  Tambahan WP Kawin Rp 3.000.000,-  Tambahan untuk Penghasilan istri digabung dengan penghasilan suami Rp 36.000.000,-  Tambahan untuk anggota keluarga yang menjadi tanggungan (maksimal 3 orang) Rp 3.000.000,-
  • 8. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau berikut ini besarnya PTKP sesuai dengan status perkawinan WP 1.TK/0 = Rp 36.000.000 2.K/0 = Rp 39.000.000 3.K/1 = Rp 42.000.000 4.K/2 = Rp 45.000.000 5.K/3 = Rp 48.000.000
  • 9. 2. Tarif Proporsional Tarif proporsional tidak lagi dipengaruhi oleh naik turunnya dasar objek yang dikenakan pajak, karena tarifnya telah berlaku secara sebanding. Tarif proporsional adalah tarif pemungutan pajak yang menggunakan persentase tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Semakin besar jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak, akan semakin besar pula jumlah pajak terutang (yang harus dibayar).
  • 10. 3. Tarif Degresif Tarif degresif merupakan kebalikan dari tarif progresif. Tarif degresif adalah tarif pemungutan pajak yang persentasenya semakin kecil bila jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak semakin besar. Namun, tidak berarti jika persentasenya semakin kecil kemudian jumlah pajak yang terutang juga menjadi kecil. Akan tetapi malah bisa menjadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya juga semakin besar.
  • 11. 5. Tarif Advalorem Tarif tetap adalah tarif pemungutan pajak yang besar nominalnya tetap tanpa memerhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. 4. Tarif Tetap Tarif advalorem adalah suatu tarif dengan persentase tertentu yang dikenakan/ ditetapkan pada harga atau nilai suatu barang.
  • 12. 7. Tarif Efektif 6. Tarif Spesifik Tarif spesifik adalah tarif dengan suatu jumlah tertentu atas suatu jenis barang tertentu atau suatu satuan jenis barang tertentu. Tarif efektif adalah tarif dimana jumlah pajak yang dibayarkan dibandingkan dengan jumlah penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak.