tata cara pemungutan dan tarif pajak

3. 1. Official Assessment System
Sistem ini dikenal dengan istilah “sistem SKP” yaitu sistem pemungutan
pajak dimana wewenang untuk menetukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh
wajib pajak berada pada aparat pemungut pajak (fiskus).
2. Self Assessment System
Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menghitung besarnya
pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak berada pada wajib pajak bersangkutan.
3. With Holding System
Sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya
pajak yang harus di bayarkan oleh wajib pajak tidak berada pada aparat pemungut
pajak maupun wajib pajak tidak berada pada aparat pemungut pajak maupun wajib
pajak melainkan berada pada pihak ketiga yang di tunjuk oleh menteri keuangan.

4. FALSAFAH DAN DASAR HUKUM PAJAK
 FALSAFAH PAJAK
Falsafah pajak sesuai dengan falsafah bangsa dan Negara itu sendiri. Karena
falsafah bangsa Indonesia adalah Pancasila dengan sendirinya falsafah pajak
Indonesia juga bersandar pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengan
Pancasila.
 DASAR HUKUM PEMUNGUTAN PAJAK
Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah pasal 23 ayat (2) UUD 1945.
Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Segala pajak untuk keperluan negara
berdasarkan undang-undang”. Selanjutnya dalam memori penjelasannya disebutkan
bahwa: “….betapa caranya rakyat sebagai bangsa akan hidup dan dari mana
didapatnya belanja buat hidup harus ditetapkan oleh rakyat itu sendiri, dengan
perantara dewan perwakilannya”.

5. HAMBATANPEMUNGUTANPAJAK
Sudah sewajarnya masyarakat sadar akan kewajibannya, yaitu membayar pajak
dengan benar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Namun
kenyataannya banyak hambatan dalam pelaksanaan pemungutan pajak,
hambatan tersebut dapat di bedakan sebagai berikut :
PERLAWANAN PASIF
Perlawanan yang terdiri dari
hambatan-hambatan yang
mempersulit pemungutan
pajak yang erat hubungannya
dengan struktur ekonomi,
perkembangan intelektual
dan moral penduduk, serta
sistem pemungutan pajak itu
sendiri.
PERLAWANAN AKTIF
Perlawanan aktif meliputi
semua usaha dan perbuatan
yang secara langsung di
tunjukan terhadap fiskus dan
bertujuan untuk menghindari
pajak.

6. ASAS – ASAS PEMUNGUTANPAJAK

7. STELSEL PEMUNGUTAN PAJAK
• STELSEL NYATA (RIIL STELSEL)
Stelsel ini mendasarkan pengenaan pajak pada penghasilan yang benar-brnar
diperoleh dalam setiap tahun pajak.
• STELSEL ANGGAPAN (FICTIVE STELSEL)
Stelsel ini bekerja dengan anggapan. Anggapan ini bermacam-macam jalan
pikirannya tergantung dari undang-undang yang mengaturnya.
• STELSEL CAMPURAN
Stelsel ini merupakan kombinasike kedua stelsel diatas. Pada awal tahun besarnya
pajak di hitung berdasarkan suatu anggapan kemudian di akhir tahun besarnya pajak
disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Apabila pajak menurut kenyataanya
lebih besar dari pada menurut anggapan, maka wajib pajak harus menambahkan
kekurangannya, dan sebaliknya.

8. DASAR PENGENAAN PAJAK
Dasar pengenaan pajak (tax rate)
atau objek pajak adalah keadaa,
perbuatan dan peristiwa-
peristiwa hukum yang harus di
kenakan pajak.

9. Tarif Pajak
TARIF PAJAKPROPORSIONAL atau SEPADAN
Yaitu tarif pemungutan pajak dengan menggunakan
presetase yang tetap (tidak berubah) berapapun jumlah
yang di gunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
Contoh :
• Tarif Pajak Hotel dan Restoran adalah 10% dari
jumlah yang di bayarkan dalam rumah makan atau
rumah penginapan.
• Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% dari harga
jual atau jika mengenai jasa adalah 10% dari harga
pengganti.

10. TARIF PAJAK DEGRESIF atau MENURUN
Yaitu tarif pemungutan pajak dengan menggunakan presentase
yang semakin menurun dan semakin besarnya jumlah yang di
gunakan sebagai dasar pengenaan pajak.
Contoh :
Jumlah yang kena
pajak
• Rp 10.000.000,00
• Rp 30.000.000,00
• Rp 50.000.000,00
• Rp 70.000.000,00
Presentasi
Pemungutan
• 10%
• 9%
• 8%
• 7%
Besarnya Pajak
Terhutang
• Rp 1.000.000,00
• Rp 2.700.000,00
• Rp 4.000.000,00
• Rp 4.900.000,00

11. TARIF PAJAK PROGRESIF atau MENINGKAT
Yaitu tarif pemungutan pajak dengan menggunakan
prosentase yang semakin naik dengan semakin
besarnya jumlah yang di gunakan sebagai dasar
pengenaan pajak. Menurut pasal 17 UU No. 36 tahun
2008 tarif pajak yang di terapkan atas Penghasilan
Kena Pajak Bagi :
Wajib Pajak badan bagi dalam negeri dan bentuk
usaha tetap adalah 28%

12. TARIF PAJAKKONSTAN atauTETAP
Yaitu tarif pemungutan pajak dengan jumlah yang sama untuk setiap jumlah,
sehingga besarnya pajak terhutang tidak tergantung pada jumlah (nilai objek) yang
dikenakan pajak.
Contoh :
• Surat-surat berharga seperti : wesel,promes,dan askep yang harga nominalnya lebih
dari Rp. 250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp.1.000.000,00
• Efek dengan nama dan dalam bentuk apapun, sepanjang harga nominalnya lebih dari
Rp.250.000,00 tetapi tidak lebih dari Rp. 1.000.000,00
• Cek dan Bilyet girom dengan harga nominal berapapun.