Dokumen tersebut membahas tentang Pajak Penghasilan Pribadi (PPh 21), meliputi pengertian PPh 21, subjek pajak penghasilan, langkah-langkah menghitung PPh 21 setiap bulan dan tahunan, serta cara penyampaian SPT PPh tahunan secara online atau konvensional.

1. Disusun Oleh:
Nama : Atik Indah Lestari
Jurusan : Administrasi Bisnis
M.Kuliah : Administrasi Perpajakan
Dosen : Indah Mawarni,SE.M.Si
PPH 21/ PAJAK PRIBADI

2. Pajak Penghasilan adalah pajak yang
dikenakan atas penghasilan berupa gaji,
honor / honorarium, upah, tunjangan dan
pembayaran lain yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam
negeri sehubungan dengan pekerjaan atau
jasa, jabatan dan kegiatan.
A. Pengertian PPh 21

3. Pajak mempunyai peranan penting dalam kehidupan
bernegara, tidak hanya berfungsi sebagai sumber
pendapatan negara namun juga memiliki fungsi distribusi
pendapatan. Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan
salah satu instrumen untuk mengatasi ketimpangan distribusi
pendapatan antara masyarakat yang berpenghasilan tinggi
dan yang berpenghasilan rendah. Kemiskinan, baik relatif dan
mutlak, menimbulkan beberapa kendala bagi peningkatan
kesejahteraan masyarakat suatu negara. Kesenjangan sosial
di antara anggota masyarakat yang paling miskin dapat
menyebabkan ketidakstabilan politik dan ekonomi bagi
bangsa secara keseluruhan. Sehingga kesulitan yang dialami
oleh anggota masyarakat termiskin pada akhirnya dirasakan
oleh seluruh masyarakat.
B.Fungsi pajak

4. Untuk mewujudkan fungsi distribusi pendapatan, tarif pajak penghasilan pribadi di
Indonesia mengenakan tarif pajak progresif dimana masyarakat yang berpenghasilan
tinggi akan dikenakan tarif pajak yang lebih tinggi. Pengenaan tarif pajak progresif ini
sekaligus merupakan wujud dari teori daya pikul dimana pajak dibebankan kepada
masyarakat sesuai dengan kemampuan ekonominya. Tarif pajak penghasilan orang
pribadi yang berlaku saat ini di Indonesia adalah sebagai berikut:
Penghasilan sampai dengan Rp50 juta 5%
Di atas Rp50 juta s.d. Rp250 juta 15%
Diatas Rp250 juta s.d. Rp500 juta 25%
Diatas Rp500 juta 30%
Tarif pajak penghasilan orang pribadi meningkat seiring dengan meningkatnya
penghasilan. Prinsip yang mendasari pajak progresif adalah bahwa mereka yang
memiliki kemampuan lebih (kaya) harus menanggung beban yang lebih besar dari
total penerimaan pajak negara dari mereka yang kurang mampu. Jadi orang pribadi
berpenghasilan rendah tidak hanya membayar pajak lebih sedikit, tetapi mereka
membayar persentase yang lebih kecil dari pendapatan mereka dalam bentuk pajak.
Dari berbagai jenis pajak, pajak penghasilan progresif inilah yang paling sejalan dengan
tujuan meningkatkan kesetaraan pendapatan.

5. Pajak penghasilan dikenakan terhadap orang
pribadi dan badan,berkenaan dengan
penghasilan yang diterima atau diperoleh selama
1 tahun pajak.
Subjek pajak meliputi :
1. Orang pribadi
2. Warisan yang belum terbagi
3. Badan
4. Bentuk usaha tetap
C. SUBJEK PAJAK
PENGHASILAN

6. Pribadi (PPh21)
Pada prinsipnya, menghitung pajak penghasilan pribadi dilakukan
pada akhir tahun, yaitu setelah Anda mendapatkan seluruh data-data
penghasilan pada tahun berjalan.
Bila Anda bekerja pada perusahaan, pada awal tahun Anda akan
mendapatkan Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan SPT Tahunan (1721-
A) dari bagian Sumber Daya Manusia tentang penghasilan total Anda
pada tahun berjalan, pajak penghasilan yang telah disetor ke negara
dan informasi lainnya untuk Anda gunakan mengisi Form Surat
Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak.
Bila pekerja ingin bagaimana menghitung (kalkulasi) pajak penghasilan
pribadi tiap bulan, berikut adalah langkah-langkah yang dapat
membantu. Langkah-langkah ini telah disesuaikan dengan Undang-
Undang No. 36 tahun 2008 (Undang-Undang tentang Pajak
Penghasilan) dengan asumsi bahwa pekerja tidak punya penghasilan
lain.
D. Langkah-Langkah Menghitung Pajak
Penghasilan Pribadi (PPh21)

7. Pertama, hitunglah penghasilan bruto Anda setiap bulan.
Yang termasuk penghasilan bruto pada bulan berjalan adalah gaji pokok (basic salary),
tunjangan transport (bila ada), tunjangan perumahan (bila ada), premi Jaminan Kecelakaan
Kerja, premi Jaminan Kematian, premi asuransi kesehatan dan tunjangan lainnya yang
sifatnya teratur.
Selain itu, uang lembur, uang perjalanan dinas, bonus, uang cuti, tunjangan hari raya dan
tunjangan lain merupakan bagian dari penghasilan bruto Anda. Semua komponen
penghasilan kotor ini dijumlahkan.
Kedua, hitung total pengurang.
Yang termasuk pengurang adalah biaya jabatan , iuran pensiun (bila Anda ikut), dan iuran
Jaminan Hari Tua. Biaya jabatan besarnya 5% dari gaji pokok; iuran pensiun biasanya 2 %
dari gaji pokok, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan.
Bila Anda ikut Program Jamsostek, iuran Jaminan Hari Tua biasanya sebesar 5.7 % dari gaji
pokok setiap bulan; 3.7 % ditanggung perusahaan dan 2 % ditanggung pekerja.
Ketiga, hitung penghasilan bersih (netto) sebulan.
Penghasilan netto adalah penghasilan bruto (dari Langkah No. 1) kurang total pengurang
(dari Langkah No. 2)
Keempat, hitung penghasilan bersih setahun.
Untuk menghitung potongan pajak penghasilan pribadi, penghasilan bersih per bulan
disetahunkan dulu, yaitu penghasilan bersih (dari Langkah No. 3) dikalikan 12.

8. Kelima, hitung Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).
Besarnya PTKP tergantung dari status pekerja (Wajib Pajak). Ada perbedaan PTKP antara yang belum
kawin, kawin dan belum punya anak (K-0), kawin dan punya anak 1 (K-1), kawin dan punya anak dua
(K-2), dan kawin dan punya anak 3 (K-3).
• Inilah tarif pajak penghasilan pribadi dan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang diberlakukan
sejak 1 Januari 2013, yang bisa Anda gunakan untuk menghitung pajak penghasilan Anda.
• Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008 (Undang-Undang tentang Pajak
Penghasilan), maka tarif (potongan) pajak penghasilan pribadi adalah sebagai berikut.
• Lapisan Penghasilan Kena Pajak (Rp) Tarif Pajak
• Sampai dengan 50 juta 5%
• Di atas 50 juta sd 250 juta 15%
• Di atas 250 juta sd 500 juta 25%
• Di atas 500 juta 30%
• Tarif pajak di atas diberlakukan setelah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dikurangi dari
penghasilan bersih yang disetahunkan.
• PTKP berbeda untuk status pekerja yang berbeda. Sesuai dengan Pasal 7 ayat 1, Undang-Undang No.
36 tahun 2008, yang besarnya kemudian dirubah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
162/PMK.011/2012 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, bagi pekerja yang
belum kawin, PTKP adalah Rp24.300.000. Catata: Lihat juga Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
PER-31/PJ/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak
Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan
Kegiatan Orang Pribadi.

9. Bila pekerja kawin, ada penambahan Rp2.025.000 untuk PTKP.
Bila pekerja mempunyai anak, ada penambahan PTKP sebesar Rp2.025.000 untuk setiap anak
dan hanya berlaku sampai anak yang ketiga.
Tidak ada penambahan PTKP untuk anak ke-empat dan seterusnya.
Bila istri bekerja, PTKP pekerja tetap sama, yaitu Rp24.300.000 dan tarif pajak penghasilan tetap
sama.
Berikut adalah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk status pekerja yang berbeda.
Status PekerjA PTKP(Rp)
Belum Kawin 24.300.000
Kawin, anak 0 26.325.000
Kawin, anak 1 28.350.000
Kawin, anak 2 30.375.000
Kawin, anak 3 32.400.000
Itulah potongan pajak penghasilan pribadi dan Penghasilan Tidak Kena Pajak yang dapat Anda
gunakan untuk menghitung pajak penghasilan pribadi Keenam, hitung Penghasilan Kena Pajak.
Penghasilan kena pajak adalah penghasilan bersih setahun (dari Langkah No. 4) dikurang
Penghasilan Tidak Kena Pajak (dari Langkah No. 5)
Ketujuh, hitung pajak penghasilan pribadi sesuai dengan tarif pajak penghasilan yang
berlaku.
Pajak Penghasilan adalah Penghasilan Kena Pajak (dari Langkah No. 6) dikalikan dengan Tarif
Pajak Penghasilan Pribadi
•

10. Cara menyampaikan SPT Pajak Tahunan online (e-filling):
* Mendaftar e-FIN (electronik Filling Identification Number) di kantor pelayanan pajak (KKP) terdekat dengan
melampirkan fotokopi identitas diri, fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), dan menunjukkan identitas
diri asli ke petugas KKP. e-FIN fungsinya kurang lebih mirip dengan nomor PIN pada ATM.
* Membuka website DJP www.pajak.go.id, kemudian memilih menu e-Filling (disediakan shortcut) dan
mengikuti langkah-langkah sesuai petunjuk di layar monitor.
* Jika SPT tahunannya dinyatakan lengkap, wajib pajak akan mendapatkan Bukti Penerimaan Elektronik
sebagai tanda terima penyampaian SPT tahunannya melalui alamat surat elektronik (email).
Cara lain penyampaian SPT Tahunan PPh:
* Langsung ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar,
* Melalui drop box yang terdapat di berbagai tempat,
* Melalui pos dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat Wajib Pajak terdaftar;
* Mengirim melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat ke KPP tempat
Wajib Pajak terdaftar;
SPT Tahunan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran Pajak Penghasilan (PPh), objek PPh dan/atau bukan objek PPh, dan/atau harta dan kewajiban
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian
Tahun Pajak.

11. TRIMAKASIH