SlideShare a Scribd company logo
1 of 12
KELOMPOK 1

    Annisa Maharani   2011-12-273

    Endarwati         2011-12-287

    Handi Kamseno     2011-12-274

    Laeli Nurfaizah   2011-12-268

    Nadhira Ardini    2011-12-250

    Nur Ramawati      2011-12-263
SUBJEK PAJAK
    DAN
OBJEK PAJAK
SUBJEK PAJAK
Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan
  perundang-undangan perpajakan untuk perorangan
  ( pribadi ) atau oraganisasi ( kelompok )
  berdasarkan    peraturan   perundang-undangan
  perpajakan yang berlaku
PENGGOLONGAN SUBJEK PAJAK


  
      SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI


  
      SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
Subjek Pajak Dalam Negeri
1. Orang Pribadi yang
   bertempat tinggal di   2. Badan yang di
   Indonesia                dirikan atau
                            berkedudukan di
                            Indonesia
3. Orang pribadi yang
  berada di Indonesia
  lebih dari 183 hari     4. Warisan yang
  dalam jangka waktu        belum terbagi
  setahun                   sebagai satu
                            kesatuan
SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI

a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu:
  Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di
  indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari
  183 hari dalam jangka waktu 12 bulan

b. Subjek Pajak badan, yaitu:
  Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
  kedudukan di indonesia
Perbedaan Subjek Pajak dalam negri
       dan Subjek Pajak luar negri
           Wajib Pajak dalam negri                       Wajib Pajak luar negri


. Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang . Dikenakan pajak hanya atas penghasilan
diterima atau diperoleh dari indonesia dan   yang berasal dari sumber penghasilan di
dari luar indonesia.                         indonesia.

. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan    . Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan
neto.                                        bruto.

. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif    . Tarif pajak yang digunakan adalah tarif
umum (tarif UU PPh pasal 17).                sepadan (tarif UU PPh pasal 26).

. Wajib menyampaikan surat                   . Tidak wajib menyampaikan Surat
pemberitahuan.                               pemberitahuan.
TIDAK TERMASUK SUBJEK
               PAJAK
   Pejabat perwakilan
    diplomatikdan konsulat atau
    pejabat lain dari negara
                                   
                                       Badan
    asing dan orang-orang yang         perwakilan
    di perbantukan kepada              negara asing
    mereka yang bekerja &
    bertempat tinggal bersama-
    sama mereka
 Organisasi Internasional dan Pejabat perwakilan organisasi
  Internasional sebagaimana dimaksud dalan Kep Menteri
  Keuangan no 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994
  sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
  Keuangan no 314/KMK.04/1998 tanggal 15 juni 1998
OBJEK PAJAK
   Yang menjadi objek pajak adalah
   Penghasilan, yaitu setiap tambahan
kemampuan ekonomis yang di terima atau
    di peroleh Wajib Pajak, baik yang
 berasal dari Indonesia maupun dari luar
  Indonesia, yang dapat di pakai untuk
konsumsi atau untuk menambah kekayaan
     Wajib Pajak yang bersangkutan
YANG TERMASUK OBJEK PAJAK ADALAH :

                                                Laba Usaha

    Penggantian atau imbalan yang berkenaan     Keuntungan selisih kurs mata uang asing
    dengan pekerjaan atau jasa yang di terima
    atau di peroleh                             Selisih lebih karena penilaian kembali
                                                   Aktiva

    Keuntungan karena penjualan atau karena
    pengalihan harta                            Premi Asuransi

    Penerimaan kembali pembayaran pajak yang Penghasilan dari usaha berbasis syariah
    telah di bebankan sebagai biaya dan
    pembayaran tambahan pengembalian pajak Imbalan bungan sebagaimana dimaksud
                                                dalam UU

    Bunga karena jaminan pengembalian hutang
                                             Surplus Bank Indonesia

    Dividen, dengan nama dan dalam bentuk
    apapun                                   Iuran yang di peroleh perkumpulan dari
                                                anggotanya yang terdiri dari WP yang

    Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
                                                menjalankan usaha bebas

    Sewa dan penghasilan lain sehubungan
                                             Keuntungan karena pembebasan hutang
    dengan harta

    Penerimaan atau perolehan pembayaran
    berkala
DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK :

    Bantuan atau sumbangan

    Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis
    keturunan lurus satu derajat

    Warisan

    Harta termasuk setoran tunai yang di terima oleh badan

    Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa
    yang di terima dalam bentuk natura

    Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi

    Dividen yang di terima perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak
    dalam negeri

    Iuran yang di peroleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah
    disahkan Menteri Keuangan

    Penghasilan dari modal yang di tanamkan oleh dana pensiun
SEKIAN
    DAN
TERIMA KASIH

More Related Content

What's hot

What's hot (20)

Pph 22
Pph 22Pph 22
Pph 22
 
Presentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBMPresentasi PPN dan PPnBM
Presentasi PPN dan PPnBM
 
Pertemuan 7
Pertemuan 7Pertemuan 7
Pertemuan 7
 
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara PerpajakanKetentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan
 
Kontrak bisnis
Kontrak bisnisKontrak bisnis
Kontrak bisnis
 
PPh 26
PPh 26PPh 26
PPh 26
 
Hukum pajak slide
Hukum pajak slideHukum pajak slide
Hukum pajak slide
 
011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21011 simulasi contoh pph21
011 simulasi contoh pph21
 
Akuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilanAkuntansi pajak penghasilan
Akuntansi pajak penghasilan
 
34020 7-853463552856
34020 7-85346355285634020 7-853463552856
34020 7-853463552856
 
Akuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan pptAkuntansi perpajakan ppt
Akuntansi perpajakan ppt
 
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAANWAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN
 
Bphtb present
Bphtb presentBphtb present
Bphtb present
 
Memilih bentuk kepemilikan bisnis - Pengantar Bisnis
Memilih bentuk kepemilikan bisnis - Pengantar BisnisMemilih bentuk kepemilikan bisnis - Pengantar Bisnis
Memilih bentuk kepemilikan bisnis - Pengantar Bisnis
 
Presentasi pph
Presentasi pphPresentasi pph
Presentasi pph
 
Sistem Akuntansi Biaya
Sistem Akuntansi BiayaSistem Akuntansi Biaya
Sistem Akuntansi Biaya
 
Pph badan
Pph badanPph badan
Pph badan
 
PPh Pasal 25
PPh Pasal 25PPh Pasal 25
PPh Pasal 25
 
Tentang KUP
Tentang KUPTentang KUP
Tentang KUP
 
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
Perpajakan PPh Pasal 23 dan 24
 

Viewers also liked

Penerimaan perikatan dan perencanaan audit
Penerimaan perikatan dan perencanaan auditPenerimaan perikatan dan perencanaan audit
Penerimaan perikatan dan perencanaan auditCecylia Preketeg
 
Kasus proyek abadi pembangunan
Kasus proyek abadi pembangunanKasus proyek abadi pembangunan
Kasus proyek abadi pembangunanSyara Hanjaya
 
Teori Pasar Modal dan Model Penetapan Harga Aktiva Modal
Teori Pasar Modal dan Model Penetapan Harga Aktiva ModalTeori Pasar Modal dan Model Penetapan Harga Aktiva Modal
Teori Pasar Modal dan Model Penetapan Harga Aktiva ModalFajar Syahruramdhan
 
Subjek dan objek pendidikan
Subjek dan objek pendidikanSubjek dan objek pendidikan
Subjek dan objek pendidikanDewi Bahagia
 
Spt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadiSpt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadiTriyani Budianto
 
Jenis-jenis Tarif Pajak
Jenis-jenis Tarif PajakJenis-jenis Tarif Pajak
Jenis-jenis Tarif PajakLewwy Viceroy
 
Ppt perpajakan
Ppt perpajakanPpt perpajakan
Ppt perpajakanUNISBA
 
Slide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiSlide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiNaila Karima
 
Subjek pajak
Subjek pajakSubjek pajak
Subjek pajakprabowow
 
PPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soalPPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soalYABES HULU
 
Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Dudi Wahyudi
 
Audit bab 3 kertas kerja audit dan program audit
Audit bab 3 kertas kerja audit dan program auditAudit bab 3 kertas kerja audit dan program audit
Audit bab 3 kertas kerja audit dan program auditsugeng1990
 

Viewers also liked (20)

2. subjek pajak
2. subjek pajak2. subjek pajak
2. subjek pajak
 
Bab3 pph
Bab3 pphBab3 pph
Bab3 pph
 
Jenis tarif pajak
Jenis tarif pajakJenis tarif pajak
Jenis tarif pajak
 
Penerimaan perikatan dan perencanaan audit
Penerimaan perikatan dan perencanaan auditPenerimaan perikatan dan perencanaan audit
Penerimaan perikatan dan perencanaan audit
 
Kasus proyek abadi pembangunan
Kasus proyek abadi pembangunanKasus proyek abadi pembangunan
Kasus proyek abadi pembangunan
 
Tarif pajak
Tarif pajakTarif pajak
Tarif pajak
 
Teori Pasar Modal dan Model Penetapan Harga Aktiva Modal
Teori Pasar Modal dan Model Penetapan Harga Aktiva ModalTeori Pasar Modal dan Model Penetapan Harga Aktiva Modal
Teori Pasar Modal dan Model Penetapan Harga Aktiva Modal
 
Subjek dan objek pendidikan
Subjek dan objek pendidikanSubjek dan objek pendidikan
Subjek dan objek pendidikan
 
Spt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadiSpt tahunan wp orang pribadi
Spt tahunan wp orang pribadi
 
Jenis-jenis Tarif Pajak
Jenis-jenis Tarif PajakJenis-jenis Tarif Pajak
Jenis-jenis Tarif Pajak
 
Ppt perpajakan
Ppt perpajakanPpt perpajakan
Ppt perpajakan
 
3.1. objek pajak
3.1. objek pajak3.1. objek pajak
3.1. objek pajak
 
Slide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadiSlide pph orang pribadi
Slide pph orang pribadi
 
Subjek pajak
Subjek pajakSubjek pajak
Subjek pajak
 
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
Makalah Pajak Penghasilan (PPh)
 
Pph 21.ppt
Pph 21.pptPph 21.ppt
Pph 21.ppt
 
PPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soalPPh Pasal 21 + soal
PPh Pasal 21 + soal
 
PPH Pasal 21
PPH Pasal 21PPH Pasal 21
PPH Pasal 21
 
Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21Slide PPh Pasal 21
Slide PPh Pasal 21
 
Audit bab 3 kertas kerja audit dan program audit
Audit bab 3 kertas kerja audit dan program auditAudit bab 3 kertas kerja audit dan program audit
Audit bab 3 kertas kerja audit dan program audit
 

Similar to Kel 1. subjek & objek pajak

PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdfPPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdfNathaniaAprillya
 
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptx
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptxIHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptx
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptxMarkLee622262
 
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...BillyReihan
 
Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...
Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...
Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...Rizky Aisyah Al-asturlabi
 
pajak penghasilan umum
pajak penghasilan umumpajak penghasilan umum
pajak penghasilan umumSeptiana Ulum
 
Tugas 1 kristina perpajakan
Tugas 1 kristina perpajakanTugas 1 kristina perpajakan
Tugas 1 kristina perpajakankristina105
 
3. pajak-p ph-badan
3. pajak-p ph-badan3. pajak-p ph-badan
3. pajak-p ph-badanana razma
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pphRoko Subagya
 
UU No. 36 th 2008 Pajak Penghasilan - Penjelasan
UU No. 36  th 2008  Pajak Penghasilan -  PenjelasanUU No. 36  th 2008  Pajak Penghasilan -  Penjelasan
UU No. 36 th 2008 Pajak Penghasilan - PenjelasanChairudin NR
 
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdf
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdfMATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdf
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdfMARWANANURDIN
 
P.5-PAJAK PENGHASILAN UMUM-Heni.pptx
P.5-PAJAK PENGHASILAN UMUM-Heni.pptxP.5-PAJAK PENGHASILAN UMUM-Heni.pptx
P.5-PAJAK PENGHASILAN UMUM-Heni.pptxHeniAgustina6
 

Similar to Kel 1. subjek & objek pajak (20)

Pajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umumPajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umum
 
Pajak pph
Pajak pphPajak pph
Pajak pph
 
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdfPPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
PPT UKRIDA - Dasar Perpajakan 1 (Pertemuan 5).pptx.pdf
 
PPh 21,22.23.26
PPh 21,22.23.26PPh 21,22.23.26
PPh 21,22.23.26
 
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptx
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptxIHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptx
IHT Penyegaran UU PPh 18012022 All Potput OP Badan.pptx
 
PPh
PPhPPh
PPh
 
Dasarhukum pph
Dasarhukum pphDasarhukum pph
Dasarhukum pph
 
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...
Hukum pajak internasional adalah suatu kesatuan hukum yang mengupas suatu per...
 
Pph op
Pph opPph op
Pph op
 
Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...
Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...
Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterimanya ...
 
pajak penghasilan umum
pajak penghasilan umumpajak penghasilan umum
pajak penghasilan umum
 
Tugas 1 kristina perpajakan
Tugas 1 kristina perpajakanTugas 1 kristina perpajakan
Tugas 1 kristina perpajakan
 
3. pajak-p ph-badan
3. pajak-p ph-badan3. pajak-p ph-badan
3. pajak-p ph-badan
 
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang  pphUu no.36 tahun 2008 tentang  pph
Uu no.36 tahun 2008 tentang pph
 
Bab ix-expatriate-baru
Bab ix-expatriate-baruBab ix-expatriate-baru
Bab ix-expatriate-baru
 
UU No. 36 th 2008 Pajak Penghasilan - Penjelasan
UU No. 36  th 2008  Pajak Penghasilan -  PenjelasanUU No. 36  th 2008  Pajak Penghasilan -  Penjelasan
UU No. 36 th 2008 Pajak Penghasilan - Penjelasan
 
Pajak Penghasilan
Pajak PenghasilanPajak Penghasilan
Pajak Penghasilan
 
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdf
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdfMATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdf
MATERI PAJAK PENGHASILAN (PPH).pdf
 
Pajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umumPajak penghasilan umum
Pajak penghasilan umum
 
P.5-PAJAK PENGHASILAN UMUM-Heni.pptx
P.5-PAJAK PENGHASILAN UMUM-Heni.pptxP.5-PAJAK PENGHASILAN UMUM-Heni.pptx
P.5-PAJAK PENGHASILAN UMUM-Heni.pptx
 

Kel 1. subjek & objek pajak

  • 1. KELOMPOK 1  Annisa Maharani 2011-12-273  Endarwati 2011-12-287  Handi Kamseno 2011-12-274  Laeli Nurfaizah 2011-12-268  Nadhira Ardini 2011-12-250  Nur Ramawati 2011-12-263
  • 2. SUBJEK PAJAK DAN OBJEK PAJAK
  • 3. SUBJEK PAJAK Subjek pajak adalah istilah dalam peraturan perundang-undangan perpajakan untuk perorangan ( pribadi ) atau oraganisasi ( kelompok ) berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku
  • 4. PENGGOLONGAN SUBJEK PAJAK  SUBJEK PAJAK DALAM NEGERI  SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI
  • 5. Subjek Pajak Dalam Negeri 1. Orang Pribadi yang bertempat tinggal di 2. Badan yang di Indonesia dirikan atau berkedudukan di Indonesia 3. Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari 4. Warisan yang dalam jangka waktu belum terbagi setahun sebagai satu kesatuan
  • 6. SUBJEK PAJAK LUAR NEGERI a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu: Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan b. Subjek Pajak badan, yaitu: Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di indonesia
  • 7. Perbedaan Subjek Pajak dalam negri dan Subjek Pajak luar negri Wajib Pajak dalam negri Wajib Pajak luar negri . Dikenakan pajak atas penghasilan baik yang . Dikenakan pajak hanya atas penghasilan diterima atau diperoleh dari indonesia dan yang berasal dari sumber penghasilan di dari luar indonesia. indonesia. . Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan . Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto. bruto. . Tarif pajak yang digunakan adalah tarif . Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (tarif UU PPh pasal 17). sepadan (tarif UU PPh pasal 26). . Wajib menyampaikan surat . Tidak wajib menyampaikan Surat pemberitahuan. pemberitahuan.
  • 8. TIDAK TERMASUK SUBJEK PAJAK  Pejabat perwakilan diplomatikdan konsulat atau pejabat lain dari negara  Badan asing dan orang-orang yang perwakilan di perbantukan kepada negara asing mereka yang bekerja & bertempat tinggal bersama- sama mereka  Organisasi Internasional dan Pejabat perwakilan organisasi Internasional sebagaimana dimaksud dalan Kep Menteri Keuangan no 611/KMK.04/1994 tanggal 23 Desember 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan no 314/KMK.04/1998 tanggal 15 juni 1998
  • 9. OBJEK PAJAK Yang menjadi objek pajak adalah Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang di terima atau di peroleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat di pakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan
  • 10. YANG TERMASUK OBJEK PAJAK ADALAH : Laba Usaha  Penggantian atau imbalan yang berkenaan Keuntungan selisih kurs mata uang asing dengan pekerjaan atau jasa yang di terima atau di peroleh Selisih lebih karena penilaian kembali Aktiva  Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta Premi Asuransi  Penerimaan kembali pembayaran pajak yang Penghasilan dari usaha berbasis syariah telah di bebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak Imbalan bungan sebagaimana dimaksud dalam UU  Bunga karena jaminan pengembalian hutang Surplus Bank Indonesia  Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun Iuran yang di peroleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang  Royalti atau imbalan atas penggunaan hak menjalankan usaha bebas  Sewa dan penghasilan lain sehubungan Keuntungan karena pembebasan hutang dengan harta  Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
  • 11. DIKECUALIKAN DARI OBJEK PAJAK :  Bantuan atau sumbangan  Harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat  Warisan  Harta termasuk setoran tunai yang di terima oleh badan  Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang di terima dalam bentuk natura  Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi  Dividen yang di terima perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri  Iuran yang di peroleh dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan  Penghasilan dari modal yang di tanamkan oleh dana pensiun
  • 12. SEKIAN DAN TERIMA KASIH