Dokumen tersebut membahas mengenai tarif pajak dan efisiensi dalam kebijakan perpajakan. Tarif pajak dibagi menjadi empat jenis yaitu proporsional, regresif/tetap, progresif, dan degresif. Sedangkan efisiensi pajak berkaitan dengan biaya pemungutan pajak yang seminimal mungkin. Prinsip efisiensi diterapkan dalam ketentuan perpajakan terkait pemenuhan kewajiban, pemeriksaan
2. Tarif/Harga pajak adalah dasar
pengenaan pajak terhadap objek
pajak yang menjadi
tanggungannya. Tarif pajak
biasanya berupa presentase
(%). Dasar Pengenaan Pajak
adalah nilai berapa uang yang
dijadikan untuk menghitung
pajak yang terutang.
Pengertian Tarif Pajak
3. Secara struktural menurut tarif pajak dibagi
dalam empat jenis yaitu :
1. Tarif proporsional yaitu tarif pajak yang
presentasenya tetap meskipun terjadi
perubahan dasar pengenaan pajak.
2. Tarif regresif / tetap yaitu tarif pajak akan
selalu tetap sesuai peraturan yang telah
ditetapkan
3. Tarif progresif yaitu tarif pajak akan semakin
naik sebanding dengan naiknya dasar
pengenaan pajak.
4. Tarif degresif yaitu kenaikan persentase tarif
pajak akan semakin rendah ketika dasar
pengenaan pajaknya semakin meningkat.
4. Pengelompokkan Tarif Pajak
Tarif Pajak yang berlaku untuk Pajak Penghasilan di Indonesia
adalah tarif progressif sebagaimana diatur dalam Pasal 17
Undang-undang Pajak Penghasilan. Sedangkan untuk Pajak
Pertambahan Nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.
Tarif pajak tersebut dipungut sesuai dengan pengelompokan
jenis-jenis pajak di bawah ini:
1) Menurut golongannya
a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh
Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan
kepada orang lain. Contoh: Pajak Penghasilan.
b. Pajak tidak langsung Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.
5. 2) Menurut sifatnya
a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada
subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh:
Pajak Penghasilan.
b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa
memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
3) Menurut lembaga pemungutnya
a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan
digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh: Pajak
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang
Mewah, Bea Materai.
b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah dan
digunakan untuk membaiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah
dibagi menjadi dua yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota
6. Berdasarkan UU HPP dimaksud, tarif PPN yang sebelumnya
sebesar 10% (sepuluh persen) diubah menjadi: sebesar 11%
(sebelas persen) mulai berlaku pada tanggal 1 April 2022;
sebesar 12% (dua belas persen) mulai berlaku paling lambat
pada tanggal 1 Januari 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa alasan utama
dinaikannya tarif PPN 11 persen yaitu menambah pemasukan
penerimaan negara guna memperbaiki kondisi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang secara berturut-
turut mengalami defisit selama pandemi.
8. Pengertian Efisiensi
Efisiensi pajak adalah menghitung
alokasi penghasilan pajak yang
dipakai dalam menutupi biaya
pemungutan pajak yang terkait.
Efisiensi pajak berhubungan dengan
besarnya biaya pemungutan dengan
realisasi penerimaan pajak daerah.
9. Asas ini terkait dengan biaya pemungutan
pajak yang diusahakan untuk dapat sehemat
mungkin. Asas ini menjadi patokan agar tidak
terjadi biaya pemungutan pajak yang lebih
besar dari hasil pemungutan pajak. Hal ini
menunjukkan bahwa dalam pemungutan
pajak harus dilakukan secara tepat dan benar
agar tujuan dari pemungutan pajak ini dapat
tercapai.
10. Asas efisiensi diterapkan dalam seluruh
prosedur dalam hukum acara perpajakan di
Indonesia,yaitu pemenuhan kewajiban
perpajakan, pemeriksaan pajak, penyelesaian
sengketa pajak, penyidikan dan penuntutan
tindak pidana pajak, dan penagihan pajak
dengan Surat Paksa.
11. 1. Penerapan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak dalam Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pemenuhan Kewajiban
Perpajakan
Penerapan asas efisiensi pemungutan pajak dalam hukum acara
perpajakan di Indonesia pertama dapat dilihat dari penerapan self-
assessment system dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.
2. Penerapan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak dalam Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Mengenai Pemeriksaan Pajak
Penerapan asas efisiensi pemungutan pajak dalam pemeriksaan pajak
terkait dengan penetapan skala prioritas dalam pelaksanaan
pemeriksaan, terutama untuk jenis pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan WP.
3. Penerapan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak dalam Ketentuan
Peraturan Perundang-undangan Mengenai Penyelesaian Sengketa
Pajak
Penerapan asas efisiensi pemungutan pajak dalam mekanisme
penyelesaian sengketa pajak terkait dengan upaya minimalisasi
terjadinya sengketa pajak antara WP dan DJP.
Penerapan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak
dalam Hukum Acara Perpajakan di Indonesia
12. 4. Penerapan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak dalam
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Mengenai
Tindak Pidana Pajak
Adanya penghentian penuntutan tindak pidana pajak disertai
pembayaran denda administratif merupakan salah satu
bentuk penerapan asas efisiensi pemungutan pajak dalam
hukum acara perpajakan di Indonesia. Secara prosedural,
proses penyidikan dan penuntutan tindak pidana pajak
dilakukan setelah mekanisme pemeriksaan bukti permulaan.
5. Penerapan Asas Efisiensi Pemungutan Pajak dalam
Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Mengenai
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa
Pelaksanaan asas efisiensi pemungutan pajak dalam
mekanisme PPSP diwujudkan dalam bentuk pengalihan
biaya penagihan pajak kepada Penanggung Pajak,
khususnya biaya pelaksanaan penyitaan, pengumuman
lelang, dan pelaksanaan lelang terhadap barang-barang
milik penanggung pajak.
