Kebijakan fiskal bertujuan mencapai stabilitas ekonomi, memperluas lapangan kerja, dan mewujudkan keadilan serta pemerataan pendapatan melalui pengaturan pendapatan dan pengeluaran negara serta perpajakan.

1. • Kebijakan Fiskal adalah kebijakan
pemerintah di bidang ekonomi yang
mengatur pendapatan dan pengeluaran
negara serta perpajakan yang secara langsung
dapat mempengaruhi permintaan total dan
mempengaruhi harga yang pada akhirnya
untuk mencapai kestabilan ekonomi,
memperluas kesempatan kerja, serta
meningkatkan keadailan, pendistribusian
pendapatan yang merata , dan meningkatkan
kesejahteraan umum.

2. • Menyeimbangkan anggaran belanja negara
• Menentukan arah dan tujuan pembangunan
serta pertumbuhan ekonomi
• Menciptakan stabilitas ekonomi
• Memperluas dan menciptakan lapangan
kerja
• Menciptakan terwujudnya keadilan sosial
• Mewujudkan pendistribusian dan
pemerataan pendapatan

4. • Retribusi adalah suatu pungutan yang di
laksanakan oleh pemerintah kepada seseorang /
badan hukum yang telah menikmati jasa/barang
dari pemerintahan.contoh : Retribusi parkir,pasar
• Sumbangan di dapat karena jasa-jasa yang di
berikan oleh pemerintah.Contoh : SWDKLL,SWPJ
• Keuntungan dari BUMN adalah penerimaan
pemerintah dari keuntungan dalam penjualan
barang dan jasa yang di hasilkan oleh BUMN

5. • Hasil dari undian negara,di dapat dari perbedaan
antara jumlah penerimaan dari lembaga surat
undian yang dapat di jual dengan semua
pengeluaran, termasuk hadiah yang di berikan
pemenang tersebut
• Bea ekspor & impor
• Cukai adalah pungutan resmi yang harus di bayar
oleh pengusaha / produsen kepada pemerintah
yang diatur berdasarkan pada peraturan daerah
• Bea adalah pungutan resmi untuk barang masuk
dan barang yang keluar

6. • Bea ekspor adalah pungutan resmi kepada
eksportir yang akan mengirim barang ke luar
negeri
• Bea Impor adalah pungutan terhadap
importir saat mengimpor barang dari luar
negeri
• Cukai adalah pungutan resmi yang harus di
bayar oleh pengusaha / produsen kepada
pemerintah yang di atur berdasarkan pada
pemerintahan daerah

7. • Fungsi Budgeter ( pendapatan ) adalah Fungsi
yang Letaknya pada sektor publik (masayarakat )
dan pajak adalah sumber atau alat untuk
memasukkan uang masyarakat sebanyak –
banyaknya ke dalam kasa negara sesuai dengan
peraturan umum yang akan di gunakan untuk
membiyayai pengeluaran negara.
• Fungsi regulerend ( mengatur ) adalah pajaka di
gunakan sebagai alat untuk mengatur kegiatan
ekonomi / untuk mencapai tujuan tertentu yang
umumnya terlibat pada sektor swasta .

8. • Fungsi Pemerataan adalah pajak sebagai
salah satu sumber pembiayaan di gunakan
untuk pembiayaan sarana dan prasarana
yang dapat mendorong meningkatnya
pertumbuhan ekonomi, kesempatan kerja
yang pada akhirnya pemerataan
pembangunan akan tersapai

9. • Adil ( syarat keadilan ) ,adil dalam arti perundang
– undangan adalah menyerahkan pajak secara
umum dan meratakan pajak secara umum dan
merata serta di sesuaikan dengan kemampuan
• Berdasarkan undang – undang ( syarat yuridis) di
atur dalam pasal 23 ayat 2 uud 1945
• Tidak menganggu perekonomian ( syarat
ekonomi ), dalam hal ini pajak tidak boleh
mengaggu kelancaran kegiatan produksi maupun
perdagangan .

10. • Efisien ( syarat financial ) dalam hal ini
biaya pemungutan pajak harus dapat di
tekan sehingga lebih rendah dari
pemugutannya.
• Sederhana, sistem yang sederhana akan
memudahkan dan mendorong masyarakat
dalam memenuhi kewajibanya

11. • Pajak Negara ( pusat ) adalah pajak yang si
pun gut oleh pemerintah pusat melalui
direktorat jenderal pajak. Contoh :
PPH,PBB,bea masuk
• Pajak Daerah adalah pajak yang di pungut
pemerintah daerah dan pusat

12. • Pajak Langsung adalah pajak yang di
tetapkan oleh inspeksi pajak direktorat
jenderal pajak dengan kohir ( daftar
penetapan pajak ) secara berkala .
• Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang di
tetapkan oleh penguasa penanggung yang di
tentukan dalam undang – undang yang
bersangkutan. Contoh : Pajak Penjualan ,
pajak atas bunga, dividen , royalti , bea
materai , bea masuk , bea cukai

13. • Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi
• Badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan
komonditer , perseroan lainnya, badan usaha milik
negara.
• Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan
menggantikan yang berhak
• Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang di
gunakan oleh pribadi yang tidak bertempat tinggal di
indonesia / berada di indonesia / berada di indonesia
dari 185 hari dalam jangka waktu 12 bulan / badan
yang tidak di dirikan dan tidak berkedudukan di
indonesia ,untuk menjalankan usaha / melakukan
kegiatan di indonesia

14. • Untuk ciri wajib pajak Rp 13.200.000.000
• Tambahan untuk wajib pajak yang kawin
Rp. 1.200.000.00
• Tambahan Seorang Istri yang
berpenghasilan di gabung Rp
13.200.000.00
• Masing- masing anak,anak angkat,atau
tagungan maksimal Rp 1.200.000.00
NB : anak 5,10,dsb di hitung 3

15. • Penghasilan s.d Rp. 25.000.000.000 tarif
pajak 5%
• Penghasilan di atas Rp. 25.000.000.000
s.d 50.000.000.00 tarif pajak 10%
• Penghasilan di atas Rp. 50.000.000.00
tarif pajak 15%
• Penghasilan di atas Rp. 200.000.00 s.d
tarif pajak 35%

16. • NJOPTK adalah batas NJOP atas bumi
dana / bangunan yang tidak kena pajak
• Besarnya tarif NJOPTK : Setiap daerah
kabupaten / kota setinggi – tingginya Rp
12.000.000.000 dengan ketentuan sebagai
berikut :
• Apabila wajib pajak mempunyai beberapa
objek pajak, maka yang mendapatkan
penguarangan NJOPTK hanya satu objek
yang nilainya tersebut dan tidak bisa di
gabungkan dengan objek pajak lainnya.

17. • Jika Nilai NUKHP 40% x (( H) op –
NJOPTKP),maka besarnya PBB
o 0.5% x 40% x ((H)op – NJOPTKP )
o 0,2% x ( NJOP – NJOPTKP )
• Jika NJKP 20% x ( NJOP –
NJOPTKP),maka besarnya PBB
o 0,5% x 20% ( NJOP-NJOPTKP )
o 0,1 % X ( NJOP – NJOPTKP )

18. • System pajak regresif adalah menggunakan
presentase menurun untuk pengenaan pajak
• System pajak progesif adalah tarif pajak
dengan menggunakan presentase naik
• System pajak proposional adalah
menggunakan presentase yang tetap untuk
pengenaan pajak
• Pajak tetap adalah besar pajak yang di
keluarkan tetap dengan jumlah rupiah
tertentu.dengan jumlah pajak tetap, berapa
pun jumlah pendapatan

19. • A. Pajak : Iuran wajib warga negara kepada kas negara
yang diatur berdasarkan undang 0 undang tertentu
B. Retribusi adalah suatu pungutan yang di
laksanakan oleh pemerintah kepada seseorang / badan
hukum yang telah menikmati jasa / barang dari
pemerintahan
• A. Bea adalah Pungutan Resmi untuk barang yang
masuk dan barang yang keluar
B. Cukai adalah Pungutan Resmi yang harus di bayar
oleh pengusaha / produsen kepada pemerintah yang di
atur berdasarkan pada peraturan pemerintahan.

20. • Pajak Provinsi : Pajak yang berdiri atas
kendaraan bermotor dan kendaraan di
atas air, bea balik nama kendaraan , pajak
bahan bakar dan pemanfaatan air bawah
tanah dan air permukaan.
• Pajak Kabupaten : Pajak terdiri atas pajak
hotel ,pajak restoran,pajak hiburan, pajak
reklame, dan lainnya.