Dokumen tersebut membahas tentang pajak penghasilan di Indonesia, meliputi pengertian pajak penghasilan, subjek dan objek pajak, dasar pengenaan pajak, tarif pajak, cara menghitung dan melunasi pajak, serta pengisian SPT untuk wajib pajak orang pribadi dan badan.

1. Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan
Kelompok 1
M.Naparin
Primaditya Ryo Shend Shend
Putri Viola

2. Pendahuluan
Pajak Penghasilan
Pajak Penghasilan atau PPh adalah
pajak yang dibebankan atau suatu
penghasilan yang diperoleh wajib
pajak, baik yang berasal dari
Indonesia maupun dari luar negeri.
Dasar hukum Pajak Penghasilan
ialah UU No.17 THN.1983
tentang pajak penghasilan. UU
ini mengalami empat kali
perubahan.
Pajak Penghasilan dibedakan
menjadi beberapa kategori
yakni
• PPh yang dikenakan pada
wajib pajak orang pribadi;
dan
• PPh yang dibebankan atas
penghasilan wajib pajak
badan atau perusahaan

3. Subjek Pajak
Subjek Pajak adalah orang
atau pihak yang
bertanggungjawab atas
pajak penghasilan yang
diterima atau diperoleh
dalam tahun pajak maupun
bagian tahun pajak. Orang
yang membayar pajak
penghasilan disebut dengan
wajib pajak (WP)
Jenis subjek PPh ada beberapa
jenis yaitu
• Subjek PPh orang pribadi
• Subjek PPh warisan yang belum
terbagi
• Subjek PPh badan
• Subjek PPh badan usaha tetap
(BUT)

4. Objek Pajak
• Penggantian atau imbalan
• Hadiah
• Laba usaha
• Keuntungan karena penjualan atau
pengalihan harta
• Penerimaan kembali
• Bunga
• Dividen
• Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
• Sewa
• Penerimaan atau perolehan pembayaran
berkala
• Keuntungan karena pembebasan utang
• Keuntungan selisih kurs mata uang asing
• Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
• Premi asuransi
• Iuran
• Penghasilan yang belum kena pajak
• Penghasilan dari usaha berbasis industri
• Imbalan bunga
• Surplus Bank Indonesia
Ada beberapa Objek PPh
yakni:

5. Dasar Pengenaan Pajak
Dasar Pengenaan Pajak adalah
jumlah harga jual, penggantian,
nilai impor, nilai ekspor, atau nilai
lain yang dipakai sebagai dasar
untuk menghitung pajak yang
terutang
Pajak terutang adalah pajak yang harus
dibayar pada suatu saat, dalam masa
pajak, dalam tahun pajak, atau bagian
tahun pajak sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan
perpajakan (UU nomor 16 tahun 2009)
Dalam UU PPh, dasar
pengenaan penghasilan pajak
adalah:
• DPP PPh pasal 4 ayat 2
• DPP PPh pasal 15
• DPP PPh pasal 21
• DPP PPh pasal 22 atau DPP
nilai impor
• DPP PPh pasal 23
• DPP PPh pasal 26

6. Tarif pajak yang dikenakan untuk masing-masing kategori
penghasilan dan juga bagi memiliki NPWP serta tidak
memilikinya
Tarif PKP bagi yang memiliki NPWP
• Penghasilan di bawah Rp50.000.000: 5%
• Penghasilan antara Rp50.000.000-
Rp250.000.000: 15%
• Penghasilan antara Rp250.000.000-
Rp500.000.000: 25%
• Penghasilan di atas Rp500.000.000: 30%
Tarif PKP bagi yang tidak memiliki NPWP
• Penghasilan di bawah Rp50.000.000:
6%
• Penghasilan antara Rp50.000.000-
Rp250.000.000: 18%
• Penghasilan antara Rp250.000.000-
Rp500.000.000: 30%
• Penghasilan di atas Rp500.000.000:
36%

7. Cara Menghitung Penghasilan Kena
Pajak
Cara menghitungnya harus menghitung
penghasilan neto dalam setahun dengan cara
mengurangi PKP atau penghasilan bruto dengan
PTKP. Kemudian pilih salah satu dari ketiga cara
yaitu
1. PKP untuk wajib pajak:
Penghasilan neto = penghasilan bruto –
pengurang/biaya yang diperkenankan dalam
UU PPh
2. PKP untuk wajib pajak orang pribadi dengan
pembukuan:
• PKP = penghasilan neto – PTKP
• PKP = penghasilan neto – zakat – PTKP
• PKP = penghasilan neto – kompensasi rugi – PTKP
3.PKP untuk wajib pajak orang pribadi dengan norma
perhitungan:
• PKP = penghasilan neto – PTKP
Untuk mendapatkan penghasilan neto,rumusnya:
• Penghasilan neto = peredaran usaha × persentase
NPPN

8. Penghasilan Tidak
Kena Pajak
Penghasilan Tidak Kena Pajak, disingkat
PTKP adalah pengurangan terhadap
penghasilan neto orang pribadi atau
perseorangan sebagai wajib pajak dalam
negeri dalam menghitung penghasilan kena
pajak yang menjadi objek pajak penghasilan
yang harus dibayar wajib pajak di Indonesia.
PTKP diatur dalam pasal 7 Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang
Perubahan Keempat atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

9. TARIF PAJAK
PENGHASILAN
1. WP orang pribadi:
• Sampai Rp60.000.000 dikenai tarif pajak sebesar 5%
• Diatas Rp60.000.000 sampai Rp250.000.000 dikenai
tarif pajak sebesar 15%
• Diatas Rp250.000.000 sampai Rp500.000.000
dikenai tarif pajak sebesar 25%
• Diatas Rp500.000.000 sampai Rp5.000.000.000
dikenai tarif pajak 30%
• Diatas Rp5.000.000.000 dikenai tarif pajak 35%
2. WP Badan: 22% (dua puluh dua persen)
3. WP Badan Perusahaan Terbuka sesuai ketentuan Pasal 17
ayat (2b) UU PPh: 19%
4. Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran
bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh
miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan
tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b
dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena
Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp
4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta
rupiah).
Menurut UU 7 / 2022

10. Cara Menghitung dan
Melunasi Pajak
Sebelum menghitung kita mengetahui Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP) Untuk mengetahui jumlah Penghasilan
Kena Pajak kita.
Tarif PTKP Yang penting ialah:
• Rp. 54. 000.000 atas nama wajib pajak
orang pribadi atau perorangan tanpa
tanggungan
• Rp. 4.500.000, tambahan atas wajib pajak
yang sudah menikah
• Rp. 54.000.000 bagi seorang istri yang
penghasilannya dijumlahkan dengan
penghasilan suaminya
• Rp. 4.500.000 tambahan per orang dan
maksimal tiga orang, untuk anggota
keluarga sedarah satu garis keturunan lurus
maupun anak angkat yang sepenuhnya
menjadi tanggungannya
Setelah Itu Anda bisa mendapatkan hasil
Penghasilan Kena Pajak dengan cara
Penghasilan Bersih atau neto di kurangi
Penghasilan Tidak Kena Pajak, selanjutnya
baru dikali dengan persentase sesuai
kebutuhan

11. Pemotongan atau Pemungutan
Pajak Penghasilan yang bersifat
Final
Pajak Penghasilan final merupakan pajak yang dikenakan
dengan tarif dan pengenaan dasar pajak tertentu atas
penghasilan yang diperoleh atau diperoleh dalam satu
tahun berjalan. Pembayaran, pemotongan, atau
pemungutan PPh final yang dipotong oleh pihak lain atau
sebaliknya, pembayaran di muka atas PPh terutang
melainkan merupakan pelunasan PPh terutang atas
penghasilan, oleh karena itu Wajib Pajak dianggap
melakukan kewajibannya.

12. SPT WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Surat Pemberitahuan adalah surat
yang oleh Wajib Pajak digunakan
untuk melaporkan perhitungan
dan/atau pembayaran pajak, objek
pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban
menurut ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan.
Ketentuan mengenai SPT diatur
dalam Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2007 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.
Fungsi STP:
• Sebagai koreksi atas jumlah pajak yang
terutang menurut SPT Wajib Pajak;
• Sarana untuk mengenakan sanksi berupa
bunga atau denda;
• Sarana untuk menagih pajak.
STP ada dua
jenis, yaitu :
• STP Masa
• STP tahunan

13. SPT WAJIB PAJAK
BADAN
SPT Tahunan PPh Badan adalah surat yang
memuat bukti pembayaran pajak tahunan
yang disetorkan oleh WP Badan. Bukti
penyetoran pajak dari SPT Tahunan PPh
tersebut wajib dilaporkan pada Dirjen Pajak.
aturan terkait kewajiban dalam melakukan lapor SPT tahunan PPh
Badan yang telah diatur dalam Peraturan Dirjen Pajak, meliputi:
• Mengisi formulir 1771
WP Badan yang menggunakan formulir SPT 1771 ini
merupakan badan usaha seperti PT, CV, UD, organisasi,
yayasan dan perkumpulan.
• Periode Pelaporan SPT Tahunan Badan
Yang dimana SPT Tahunan PPh Badan harus dilaporkan paling
lambat pada tanggal 30 April tahun pajak berikutnya.
• Ketentuan Pengisian SPT Tahunan Badan