Nomor Pokok Wajib Pajak "_PRODI PERPAJAKAN PROFESIONAL POLITEKNIK UBAYA_"

1. NPWP

2. PENGERTIAN NPWP
NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK (NPWP)
 Adalah nomor yang diberikan kepada Wajib
Pajak sebagai sarana yang merupakan tanda
pengenal atau identitas bagi setiap Wajib
Pajak dalam melaksanakan hak dan
kewajibannya di bidang perpajakan

3. Keterangan :Keterangan :
Nomor NPWPNomor NPWP
a.a.9 digit pertama ( 07.869.601.0) : Kode Register9 digit pertama ( 07.869.601.0) : Kode Register
b.b.3 digit selanjutnya (652) : Kode Wilayah KPP3 digit selanjutnya (652) : Kode Wilayah KPP
c.c.3 digit terakhir (000) : Kode cabang3 digit terakhir (000) : Kode cabang
Nomor NPWPNomor NPWP
NamaNama
Nomor KTPNomor KTP
AlamatAlamat
Wilayah KPPWilayah KPP
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)NOMOR POKOK WAJIB PAJAK (NPWP)
Adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yangAdalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana yang
merupakanmerupakan tanda pengenal atau identitastanda pengenal atau identitas bagi setiap Wajib Pajakbagi setiap Wajib Pajak
dalam melaksanakan hak dan kewajibannyadalam melaksanakan hak dan kewajibannya di bidang perpajakandi bidang perpajakan

4. SIAPA yang Wajib Ber-NPWP?

5. FUNGSI NPWP………..

6. LANGSUNG DATANG KE KPPLANGSUNG DATANG KE KPP
TIDAK
TIDAKDIPUNGUT
DIPUNGUTBIAYA
BIAYA
BAGAIMANA CARANYA MEMPEROLEH
NPWP??
66
CUKUP FOTO COPY KTP!CUKUP FOTO COPY KTP!
Pemberi kerja (perusahaan)Pemberi kerja (perusahaan)
Khusus untuk Orang PribadiKhusus untuk Orang Pribadi
KaryawanKaryawan
atau melaluiatau melalui
WajibWajib
PajakPajak
SYARATNYASYARATNYA
….???….???
Pendaftaran NPWP melalui internetPendaftaran NPWP melalui internet
atau melaluiatau melalui

7. ORANG PRIBADIORANG PRIBADI
K T PK T P ++
FORMFORM
PendaftaranPendaftaran
NPWNPWPP
NPWPNPWP
KTPKTP
PENGURUSPENGURUS
FORMFORM
PendaftaranPendaftaran
NPWPNPWP
++AKTEAKTE
BADANBADAN
Kantor Pelayanan PajakKantor Pelayanan Pajak
KPPKPP
77
NPWPNPWP
PENGURUSPENGURUS
Surat KeteranganSurat Keterangan
Izin UsahaIzin Usaha++
++
++ ++Surat KeteranganSurat Keterangan
Izin UsahaIzin Usaha
Per- 20.PJ.2013 tgl 30 Mei 2013Per- 20.PJ.2013 tgl 30 Mei 2013

8. SYARAT – SYARAT PENDAFTARAN NPWP
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
Karyawan Usahawan
1. Foto Copy KTP bagi WNI atau
Fotocopy Paspor, Kartu Izin
Tinggal Sementara (KITAS)
atau Kartu Izin Tetap (KITAP)
bagi warga Asing
1. Foto Copy KTP bagi WNI atau
Fotocopy Paspor, Kartu Izin
Tinggal Sementara (KITAS)
atau Kartu Izin Tetap (KITAP)
bagi warga Asing
2. Foto Copy Dokumen Izin
Kegiatan Usaha yang
diterbitkan Instansi yang
berwenang atau Surat
Keterangan Tempat Kegiatan
Usaha atau Pekerjaan Bebas
dari Pejabat Pemerintah Daerah
sekurang kurangnya Lurah
atau Kepala Desa

9. SYARAT – SYARAT PENDAFTARAN NPWP
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI CABANG atau
PENGUSAHA TERTENTU
1. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak pusat atau induk;
2. Surat keterangan sebagai cabang untuk Wajib Pajak Badan; dan
3. Dokumen izin kegiatan usaha yang diterbitkan oleh instansi yang
berwenang atau surat keterangan tempat kegiatan usaha atau
pekerjaan bebas dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya
Lurah atau Kepala Desa.
BENDAHARA
1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
2. surat penunjukan sebagai Bendahara.

10. SYARAT – SYARAT PENDAFTARAN NPWP
WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
WAJIB PAJAK KAWIN PISAH HARTA
1. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak suami;
2. Fotokopi Kartu Keluarga; dan
3. Fotokopi surat perjanjian pemisahan penghasilan dan harta,
atau surat pernyataan menghendaki melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakan terpisah dari hak
dan kewajiban perpajakan suami.

11. SYARAT – SYARAT PENDAFTARAN NPWP
WAJIB PAJAK BADAN
1. Fotokopi akta pendirian atau dokumen pendirian dan
perubahan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri, atau surat
keterangan penunjukan dari kantor pusat bagi bentuk
usaha tetap;
2. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak salah satu pengurus,
atau fotokopi paspor dan surat keterangan tempat tinggal dari
Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-kurangnya Lurah atau
Kepala Desa dalam hal penanggung jawab adalah Warga
Negara Asing; dan
3. Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat
kegiatan usaha dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-
kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

12. SYARAT – SYARAT PENDAFTARAN NPWP
WAJIB PAJAK JOINT OPERATION (JO)
1. Fotokopi Perjanjian Kerjasama/Akte Pendirian sebagai bentuk
kerja sama operasi (Joint Operation);
2. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak masing-masing
anggota bentuk kerja sama operasi (Joint Operation) yang
diwajibkan untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
3. Fotokopi Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak orang pribadi salah
satu pengurus perusahaan anggota bentuk kerja sama operasi
(Joint Operation), atau fotokopi paspor dan surat keterangan
tempat tinggal dari Pejabat Pemerintah Daerah sekurang-
kurangnya Lurah atau Kepala Desa dalam hal penanggung
jawab adalah Warga Negara Asing; dan
4. Dokumen izin usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh
instansi yang berwenang atau surat keterangan tempat
kegiatan usaha dari instansi yang berwenang sekurang-
kurangnya Lurah atau Kepala Desa.

13. SAAT DAN BERAKHIRNYA NPWP
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat
dikukuhkan melalui :
1. Pendaftaran Sendiri (Permohonan Wajib Pajak)
dan
2. Secara Jabatan
Jika telah memenuhi :
Syarat Subyektif dan
Syarat Obyektif
Pengusaha Kena Pajak (PKP) dapat dikukuhkan
jika Wajib Pajak tersebut akan mengeluarkan
Faktur Pajak dan dikukuhkan dalam waktu paling
lama 5 (lima) hari Kerja setalah dilakukan
Verifikasi Lapangan oleh KPP yang bersangkutan

14. SAAT DAN BERAKHIRNYA NPWP
Penghapusan NPWP dilakukan terhadap Wajib Pajak
yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif
dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan, antara
lain :
 Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggal
dunia dan tidak meninggalkan warisan;
 Wajib Pajak bendahara pemerintah yang tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak karena yang
bersangkutan sudah tidak lagi melakukan
pembayaran;
 Wajib Pajak orang pribadi yang telah meninggalkan
Indonesia untuk selama-lamanya;
 Wajib Pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) Nomor
Pokok Wajib Pajak untuk menentukan Nomor Pokok
Wajib Pajak yang dapat digunakan sebagai sarana
administratif dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan
kewajiban perpajakan;

15. SAAT DAN BERAKHIRNYA NPWP
 Wajib Pajak orang pribadi yang berstatus sebagai
pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan
pegawai yang telah diberikan Nomor Pokok Wajib
Pajak melalui pemberi kerja/bendahara pemerintah
dan penghasilan netonya tidak melebihi Penghasilan
Tidak Kena Pajak;
 Wajib Pajak badan kantor perwakilan perusahaan
asing yang tidak mempunyai kewajiban
Pajak Penghasilan badan dan telah menghentikan
kegiatan usahanya;
 Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan
sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi;
 Wanita yang sebelumnya telah memiliki Nomor Pokok
Wajib Pajak dan menikah tanpa membuat perjanjian
pemisahan harta dan penghasilan serta tidak ingin
melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban
perpajakannya terpisah dari suaminya;

16. SAAT DAN BERAKHIRNYA NPWP
 Wanita kawin yang memiliki Nomor Pokok Wajib
Pajak berbeda dengan Nomor Pokok Wajib Pajak
suami dan pelaksanaan hak dan pemenuhan
kewajiban perpajakannya digabungkan dengan
pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban
perpajakan suami;
 Anak belum dewasa yang telah memiliki Nomor
Pokok Wajib Pajak;
 Wajib Pajak bentuk usaha tetap yang telah
menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia;atau
 Wajib Pajak badan tertentu selain perseroan terbatas
dengan status tidak aktif (non efektif) yang tidak
mempunyai kewajiban Pajak Penghasilan dan secara
nyata tidak menunjukkan adanya kegiatan usaha.
Penerbitan Keputusan Pencabutan NPWP dilakukan paling lama 6
(enam) bulan sejak diterima lengkap untuk WP Orang Pribadi
dan paling lama 12 ( dua belas) bulan untuk Wajib Pajak Badan

17. PERPINDAHAN NPWP
Permohonan Pindah NPWP dapat dilakukan secara tertulis melalui :
 secara langsung ke KPP Lama atau melalui KP2KP ;
 melalui pos; atau
 melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) kerja hari setelah Bukti Penerimaan
Surat (BPS) diterbitkan Surat Pindah
KPP LamaKPP Lama
KPP BaruKPP Baru
1. Permohonan Pindah
1. Permohonan Pindah
3. TembusanS. K. Pindah3. TembusanS. K. Pindah
4. NPWP, SKT dan/atau PKP
4. NPWP, SKT dan/atau PKP
5. Tembusan SKT5. Tembusan SKT
dan / atau PKPdan / atau PKP
2. BPS dan S.K. Pindah
2. BPS dan S.K. Pindah
Pencabutan NPWP dan/atau PKP

18. Tata Cara Pelaporan
Surat Setoran PajakSurat Setoran Pajak
Sarana UntukSarana Untuk
MembayarMembayar pajakpajak
BankBank
Kantor PosKantor Pos
ATAUATAU
Sarana UntukSarana Untuk
melaporkanmelaporkan
penghitungan danpenghitungan dan
pembayaran pajakpembayaran pajak
Surat PemberitahuanSurat Pemberitahuan
(SPT)(SPT)
ATAUATAU
KPPKPP

19. PELAPORAN DAN PEMBAYARAN PAJAK
Tata Cara PelaporanSPT Masa
URAIAN PPh PASAL 21 PPh PASAL
22*)
PPh PASAL 23 PPh pasal 4
(2)
PPN *)
Tanggal
Pelaporan
Paling lama
20 hari
setelah masa
pajak
berakhir
Selambat
lambatnya 14
hari setelah
masa
pajak
berakhir
Paling lama
20 hari
setelah masa
pajak
berakhir
Paling lama
20 hari
setelah masa
pajak
berakhir
Paling lama
akhir bulan
berikutnya
setelah masa
pajak
berakhir
Jenis SPT SPT Masa PPh
Pasal 21
dan/atau
Pasal 26
(1721)
SPT Masa
Pasal 22
SPT Masa PPh
Pasal 23
dan/atau
Pasal 26
SPT Masa PPh
Pasal 23
dan/atau
Pasal 26
SPT Masa PPN
Bagi
Pemungut
PPN (1107
PUT)
Tanggal
Penyetoran
Paling lambat
tanggal 10
bulan
berikutnya
Hari yang
sama pada
saat
pembayaran
Paling lambat
tanggal 10
bulan
berikutnya
Paling lambat
tanggal 10
bulan
berikutnya
Paling lama
akhir bulan
berikutnya
setelah masa
pajak
berakhir
Pajak yang telah disetorkan ke kas negara dilaporkan ke Kantor
Pelayanan Pajak dengan menggunakan Surat Pemberitahuan MasaSurat Pemberitahuan Masa
(SPT Masa):(SPT Masa):
Formulir SPT Masa disediakan secara gratis di Kantor Pelayanan PajakFormulir SPT Masa disediakan secara gratis di Kantor Pelayanan Pajak

21. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/ atau harta dan kewajiban sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan

22. SURAT PEMBERITAHUAN (SPT)
SPTSPT
Pajak PenghasilanPajak Penghasilan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
1. SPT Tahunan PPh1. SPT Tahunan PPh
badan (1771)badan (1771)
2. SPT Tahunan Orang2. SPT Tahunan Orang
Pribadi KaryawanPribadi Karyawan
( 1770 S dan 1770 SS)( 1770 S dan 1770 SS)
3. SPT Tahunan Orang3. SPT Tahunan Orang
Pribadi UsahawanPribadi Usahawan
( 1770)( 1770)
SPT Masa PPh :SPT Masa PPh :
1.1. SPT Masa PPh Pasal 21SPT Masa PPh Pasal 21
dan Pasal 26 ;dan Pasal 26 ;
2.2. SPT Masa PPh Pasal 22;SPT Masa PPh Pasal 22;
3.3. SPT Masa PPh Pasal 23SPT Masa PPh Pasal 23
dan Pasal 26 ;dan Pasal 26 ;
4.4. SPT Masa PPh Pasal 25 ;SPT Masa PPh Pasal 25 ;
5.5. SPT Masa PPh Pasal 4SPT Masa PPh Pasal 4
ayat (2) ;ayat (2) ;
6.6. SPT Masa PPh Pasal 15 ;SPT Masa PPh Pasal 15 ;
1. SPT Masa PPN;1. SPT Masa PPN;
2. SPT Masa PPN Bagi2. SPT Masa PPN Bagi
Pemungut ;Pemungut ;

23. SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)
Keterangan :Keterangan :
1.1. SKPKB : Surat Keterangan Pajak Kurang BayarSKPKB : Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar
2.2. SKPKBT : Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar TambahanSKPKBT : Surat Keterangan Pajak Kurang Bayar Tambahan
3.3. SKPLB : Surat Keterangan Pajak Lebih BayarSKPLB : Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar
4.4. SKPN : Surat Keterangan Pajak NihilSKPN : Surat Keterangan Pajak Nihil

24. SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)

25. SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)
55
55
Pasal 13 Undang –Undang KUP ttg Jangka Waktu Kadaluarsa SKPPasal 13 Undang –Undang KUP ttg Jangka Waktu Kadaluarsa SKP

26. SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)
5555
Pasal 13 Undang –Undang KUP ttg Jangka Waktu Kadaluarsa SKPPasal 13 Undang –Undang KUP ttg Jangka Waktu Kadaluarsa SKP

27. SURAT KETETAPAN PAJAK (SKP)
Pasal 13 Undang –Undang KUP ttg Jangka Waktu Kadaluarsa SKPPasal 13 Undang –Undang KUP ttg Jangka Waktu Kadaluarsa SKP

28. Thank You
Make Presentation much more fun