Pajak

30,052 views

Published on

Published in: Sports, Business
2 Comments
5 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
30,052
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
137
Actions
Shares
0
Downloads
711
Comments
2
Likes
5
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Pajak

  1. 1. PAJAK Oleh Abdul Kodir
  2. 2. PENGERTIAN Iuran yang harus dibayar oleh wajib PAJAK pajak (masyarakat) kepada negara (pemerintah) berdasarkan norma- norma hukum dan tidak memperoleh balas jasa secara langsung.
  3. 3. PAJAK RETRIBUSI Keputusan/undang-undang Keputusan dari pemerintah dari pemerintah pusat. daerah. Diatur dengan undang- Ditetapkan dengan peraturan undang . daerah. Dipungut pemerintah pusat. Dipungut pemerintah daerah. Wajib bagi orang yang Wajib dan dapat dipaksakan menggunakan fasilitas bagi seluruh warga negara pemerintah daerah. Tidak mendapat imbalan Mendapat imbalan jasa jasa secara langsung. secara langsung. Berlaku untuk seluruh Berlaku untuk daerah warga negara Indonesia. bersangkutan. Sumber pendapatan Sumber pendapatan pemerintah pusat pemerintah daerah
  4. 4. Dasar Pemungutan Pajak 1. UU No. 16 Tahun 2000: Umum dan Tata Cara Perpajakan. 3. UU No. 17 Tahun 2000: Pajak Penghasilan (PPh). 4. UU No. 18 Tahun 2000: PPN dan PPnBM 5. UU No. 19 Tahun 2000: Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 7. UU No. 20 Tahun 2000: BPHTB
  5. 5. kemamp jelas uan tegas Pe m dilan ku Kep ea ng hu as K ha tia si n la n PRINSIP-PRINSIP PEMUNGUTAN PAJAK mem Ek bera on tk an an om k ya i Kela Biaya < p enerimaan
  6. 6. pajak dikenakan secara umum dan sesuai dengan kemampuan wajib pajak atau sebanding dengan tingkat penghasilannya. Prinsip Keadilan (Equity)
  7. 7. Pemungutan pajak harus dilakukan dengan Prinsip tegas,jelas, dan ada kepastian hukum. Kepastian (Certainty) Hal ini dimaksudkan agar mudah dimengerti oleh wajib pajak dan memudahkan administrasi.
  8. 8. Pajak yang dipungut hendaknya tidak memberatkan wajib pajak. Artinya pemerintah harus memperhatikan layak atau tidaknya seseorang dikenakan pajak sehingga orang yang dikenai pajak akan senang hati membayar pajak. Prinsip Kecocokan/ Kelayakan (Convience)
  9. 9. Prinsip Ekonomi (Economy) BIAYA PEMUNGUTAN < PENERIMAAN PAJAK Pada saat menetapkan dan memungut pajak harus mempertimbangkan biaya pemungutan pajak. Jangan sampai biaya pemungutannya lebih tinggi dari pajak yang dikenakan.
  10. 10. hadia h undia n la ba usaha O ra n g i AK aj royalti AJ Ba g P EK d an BJ SU n ra K EK PAJA sa OBJ Sa UNSUR-UNSUR PAJAK si f re og TAR IF P if Pr AJA K Degres Pr op p ta o Te rs ion l a
  11. 11. Subjek Pajak Orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu,
  12. 12. Objek Pajak Sesuatu yang dikenakan pajak,
  13. 13. Tarif Pajak ketentuan besar kecilnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya.
  14. 14. Tarif pajak progresif No. Penghasilan Tarif Pajak 1. Rp1.000.000,00 5% 2. Rp2.000.000,00 10% 3. Rp3.000.000,00 15% Persentase tarif pajaknya semakin meningkat mengikuti pertambahan jumlah objek pajaknya.
  15. 15. Tarif pajak degresif • Persentase tarif pajaknya semakin kecil dengan semakin besarnya jumlah objek pajaknya. No. Penghasilan Tarif Pajak 1. Rp1.000.000,00 25% 2. Rp2.000.000,00 20% 3. Rp3.000.000,00 15% 4. Rp4.000.000,00 10% 5. Rp5.000.000,00 5%
  16. 16. Tarif pajak proporsional • Persentase tarif pajaknya tetap berapapun jumlah objek pajaknya. No. Objek pajak Tarif Pajak 1. Rp1.000.000,00 10% 2. Rp2.000.000,00 10% 3. Rp3.000.000,00 10%
  17. 17. Tarif pajak tetap Besaran tarif pajaknya tetap berapapun jumlah objek pajaknya.
  18. 18. Ne ng ga su ra ng La LE Ti P E MB ah N La d a k er M AG UN A A ng D a GU NG su O T OL ng G JENIS PAJAK T FA SI Subjektif Ob jektif
  19. 19. PAJAK LANGSUNG Pajak yang harus ditanggung oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
  20. 20. PAJAK TIDAK LANGSUNG pajak yang harus dibayar pihak tertentu, tetapi dapat dilimpahkan kepada orang lain. Biasanya dibebankan kepada harga jual Contoh: Pajak Penjualan (PPn), Pajak PertambahanNilai (PPN), bea impor.
  21. 21. PAJAK PUSAT Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara Lembaga yang memungut Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak di bawah Departemen Keuangan. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), bea meterai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, bea cukai, pajak orang asing pajak atas royalti dan dividen.
  22. 22. PAJAK DAERAH Pajak yang pemungutannya dilakukan oleh pemerintah daerah, baik Pemerintah Daerah Tingkat I maupun Pemerintah Daerah Tingkat II. Pajak ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Contoh: pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak reklame.
  23. 23. PAJAK SUBJEKTIF Pajak yang pemungutannya berdasarkan diri wajib pajak, Contoh: pajak penghasilan (PPh).
  24. 24. PAJAK OBJEKTIF Pajak yang pemungutannya berdasarkan objek atau tidak memerhatikan keadaan wajib pajaknya. Contohnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).
  25. 25. FUNGSI PAJAK • 1. Sumber Pendapatan Negara • 2. Pengatur Kegiatan Ekonomi • 3. Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan Masyarakat • 4. Sarana Stabilitas Ekonomi
  26. 26. SUMBER PENDAPATAN NEGARA Menjadi sumber pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara
  27. 27. Pengatur Kegiatan Ekonomi Sebagai alat untuk melaksanakan kebijakan ekonomi dan sosial
  28. 28. Pemerataan Pembangunan dan Pendapatan Masyarakat Pemerintah akan mengenakan pajak yang lebih tinggi kepada warga negara yang berpendapatan yang tinggi dan kemudian digunakan untuk fasilitas umum yang dirasakan oleh semua warga negara.
  29. 29. Sarana Stabilitas Ekonomi Alat untuk menstabilkan kondisi perekonomian

×