Dokumen tersebut membahas tentang pengertian ilmu hukum dan pengantar ilmu hukum. Terdapat penjelasan mengenai definisi hukum, unsur-unsur hukum, sejarah istilah pengantar ilmu hukum, batasan pengertian ilmu hukum, kedudukan dan fungsi pengantar ilmu hukum, serta hubungannya dengan filsafat hukum.

1. PENGANTAR ILMU HUKUM
Dina Susiani, SH.MH

2. MENGAPA ANDA BELAJAR ILMU
HUKUM?
 Apa hubungan PPKn dengan Hukum?
 Mengapa belajar hukum penting bagi anda?
 Menurut anda bagaimana belajar hukum dengan
baik?

3. MENGAPA HUKUM ITU PENTING?
 Apa latar belakang manusia membutuhkan
hukum?
 Sebelum ada hukum yang tersistematisasi saat
ini apakah sebelumnya sudah ada hukum?
 Bagaimana situasi hukum di Indonesia dewasa
ini?

4. DEFENISI HUKUM
 Hingga saat ini belum ada kesepakatan
pendefenisian hukum dikalangan para ahli.
 Tidak pernah ada usaha untuk
menyatukan semua defenisi yang
sudah disampaikan para ahli ini.
 Tapi tetap ada irisan (titik taut)
disetiap pengertian yang para ahli rumuskan.

5.  Menurut Utrecht, hukum adalah:
Himpunan petunjuk hidup yang
berisi perintah dan larangan yang mengatur
tata tertib dalam suatu masyarakat yang
seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat
oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut
dapat menimbulkan tindakan oleh
pemerintah/penguasa itu

6.  Menurut Plato hukum adalah: Merupakan
peraturan-peraturan yang
teratur dan tersusun baik yang
mengikat masyarakat.
 Definisi hukum menurut Hugo de Grotius
adalah: Peraturan tentang tindakan moral
yang menjamin keadilan pada peraturan hukum
tentang kemerdekaan/hak (law is rule of moral action
obligation to that which is right).

7.  Definisi hukum menurut Prof. Soedikno
Mertokusumo adalah: Keseluruhan kumpulan
peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu
kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tingkah
laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama,
yang dapat dipaksakan pelaksanaannya
dengan sanksi

8.  Definisi hukum menurut Mochtar
Kusumaatmadja adalah: Pengertian hukum yang
memadai harus tidak hanya memandang hukum itu
sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang
mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi
harus pula mencakup lembaga
(institusi) dan proses yang diperlukan untuk
mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.

9.  Utrecht hanya memberikan batasan
dalam pengertian hukum secara umum sebagai
berikut:
Hukum adalah himpunan peraturan
(berisi perintah dan larangan) yang
mengurus tata tertib suatu
masyarakat dan harus ditaati oleh
masyarakat tersebut.

10. UNSUR-UNSUR HUKUM
 Hukum mengatur tingkah laku atau tindakan
manusia dalam masyarakat.
 Peraturan hukum ditetapkan oleh lembaga
atau badan yang berwenang untuk itu.
 Penegakan aturan hukum bersifat
memaksa.
 Hukum memliki sanksi

11. SEJARAH ISTILAH PENGANTAR
ILMU HUKUM
 Pengantar Ilmu Hukum (PIH) berasal dari
terjemahan bahasa Belanda “inleiding tot
de recht swetenschap”, istilah ini dipakai
pada tahun 1920.
 Inleiding tot de recht swetenschap adalah
sebagai pengganti dari
istilah “Encycloperdie der
rechtswetenschap” yaitu suatu istilah
yang semula dipergunakan di negeri Belanda.

12.  Inleiding tot de recht swetenschap, sebenarnya
merupakan terjemahan dari “Einfuhrung in
die Rechtswissenschaft “ suatu istilah
yang dipergunakan di Jerman pada akhir abad 19
dan permulaan abad 20.
 Di Indonesia, inleiding tot de recht swetenschap
telah dikenal sejak tahun 1924 dengan didirikannya
Recht Hoge School (sekolah tinggi hukum) di
Batavia (Jakarta) di mana dimasukkan dalam
kuriulumnya

13.  Sedangkan istilah Pengantar ilmu hukum
dipergunakan untuk pertama kalinya di
Universitas Gajah Mada yang berdiri tanggal 3
Maret 1946.
 Surat keputusan menteri pendidikan dan
kebudayaan tanggal 30 desember 1973 No.
0198/U/1973. untuk belajar ilmu hukum diwajibkan
diawali belajar pengantar ilmu hukum

14. BATASAN PENGERTIAN
ILMU HUKUM
 Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ilmu
adalah pengetahuan tentang suatu bidang
yang disusun secara tersistem menurut
metode tertentu, yang dapat digunakan
untuk menerangkan gejala tertentu di bidang
(pengetahuan) itu

15.  Beberapa ahli menyebut ilmu hukum sebagai the
science of law atau legal science. Salmond
menyatakan:” if we use the term science in its widest
permissible sense as including the systematized
knowledge of any subject of intellectual enquiry, we
may define jurisprudence as the science of civil law”

16.  Keaton yang mengatakan, “ the science of
jurisprudence may be considered as the strictly
and systematic arrangement of the general
principles of law”.

17.  Disisi lain juga mencuat pendapat yang menyatakan
bahwa tidak tepat ilmu hukum menggunakan
istilah science of law.
 hal ini dikarenakan baik ilmu-ilmu alamiah maupun
ilmu-ilmu sosial hanya berhubungan dengan gejala
yang dapat diamati secara empiris
 Semua gagasan yang bersifat yang memberi
petunjuk atau ketentuan
(preskrifptif) tidak masuk bilangan ilmu sosial
maupun ilmiah. Karena ilmu hukum juga besifat
preskriftif.

18.  Secara etimologis kata “law” dalam bahasa
Inggris mempunyai dua pengertian.
 Pertama, diartikan sebagai serangkaian
pedoman untuk mencapai keadilan.
 Kedua, kata law, merujuk kepada
seperangkat aturan tingkah laku
untuk mengatur ketertiban masyarakat

19.  Pengertian yang pertama dalam bahasa latin
disebut ius, bahasa Perancis droit, bahasa
Belanda dan jerman recht.
 Pengertian yang kedua dalam bahasa latin
disebut dengan lex, dalam bahasa Perancis loi,
dalam bahasa Belanda wet dan dalam bahasa
Jerman Gesetz.

20. Law dalam bahasa Ingris secara etimologis suatu
kata yang segaris dengan kata lex, bukan ius yang
digunakan untuk menyebut aturan-aturan yang
dikodifikasikan oleh raja-raja Anglo-Saxon.
 Untuk menghindari ketidaktepatan ini maka
digunakanlah istilah “jurisprudence” dalam
bahasa Inggris.

21.  Istilah jurisprudence berasal dari bahasa latin
iuris, yang merupakan bentuk jamak dari
ius, yang artinya hukum yang dibuat oleh
masyarakat dan lahir dari kebiasaan-kebiasaan dan
atau perundang-undangan dan prudentia yang
artinya kebijaksanaan atau pengetahuan

22.  Jurisprudence didefenisikan sebagai suatu
pengetahuan yang sistematis dan terorganisir
mengenai gejala hukum, struktur kekuasaan, norma-
norma
 Dengan demikian dapat dipahami bahwa titik tolak
untuk mempelajari ilmu hukum adalah
memahami kondisi intrinsik aturan-
aturan hukum, hak-hak dan kewajiban.

23.  hal inilah yang membedakan ilmu hukum dengan
disiplin-disiplin ilmu lain yang objek kajiannya juga
hukum. disiplin-disiplin ilmu lain tersebut
memandang hukum dari luar.
 Dengan melihat kondisi intrinsik aturan hukum, ilmu
hukum mempelajari gagasan-gagasan hukum yang
bersifat mendasar, universal, umum,
teoritis serta landasan pemikiran
yang mendasarinya.
 Dengan demikian akan ditemukan juga prinsip-
prinsip umum yang menjelaskan dunia
hukum.

24.  Ilmu hukum adalah ilmu pengetahuan yang
objeknya ilmu hukum.
 Dengan demikian, maka ilmu hukum akan
mempelajari semua seluk beluk mengenai hukum,
misalnya mengenai asal mula, wujud, asas-
asas, sistem, macam pembagian,
sumber-sumber, perkembangan, fungsi
dan kedudukan hukum di dalam masyarakat

25.  Pengantar ilmu hukum adalah mata kuliah
dasar yang bertujuan untuk memperkenalkan
ilmu hukum secara
Universal/keseluruhan
dalam garis besarnya.

26. KEDUDUKAN & FUNGSI PIH
 Kedudukan Pengantar Ilmu Hukum
merupakan dasar bagi pelajaran lanjutan
tentang ilmu pengetahuan dari berbagai bidang
hukum.
 pengantar ilmu hukum berfungsi memberikan
pengertian-pengertian dasar
baik secara garis besar maupun
secara mendalam mengenai segala
sesuatu yang berkaitan dengan hukum

27.  Selain itu fungsi PIH adalah memberikan introduksi
atau memperkenalkan segala masalah yang
berhubungan dengan hukum.
 Memperkenalkan ilmu hukum, yaitu pengetahuan
yang mempelajari segala seluk beluk daripada hukum
dalam segala bentuk dan manifestasinya
 Merupakan dasar dalam rangka studi
hukum

28. HUBUNGAN PIH DENGAN PHI
 PIH dan PHI memiliki objek kajian
yang berbeda.
 Objek kajian PIH adalah pengertian-pengertian
dasar dan teori-teori ilmu hukum serta
membahas hukum pada umumnya, dan tidak
terbatas pada hukum yang berlaku di tempat
atau negara tertentu saja, tetapi juga hukum
yang berlaku pada tempat atau
negara lain pada waktu kapan saja.

29.  Sedangkan objek kajian dari PHI adalah mempelajari
atau mempelajari hukum yang berlaku pada
saat ini di Indonesia.
 PIH berfungsi sebagai dasar bagi setiap orang yang
akan mempelajari hukum secara luas serta
berbagai hal yang melingkupinya.
 sedangkan PHI berfungsi untuk mengantarkan setiap
orang yang akan mempelajari hukum yag sedang
berlaku atau hukum positif Indonesia

30. HUBUNGAN PIH DENGAN PHI
SANGAT ERAT
 Keduanya merupakan mata kuliah
dasar yang mempelajari atau menyelidiki
hukum sebagai ilmu.
 PIH merupakan dasar atau
penunjang dalam mempelajari PHI
artinya PIH harus dipelajari terlebih dahulu
sebelum mempelajari PHI