bassic law student for beginner

1. PERTEMUAN 12

2. Tujuan
• Mahasiswa dapat menyebutkan tujuan mata ajar Hukum
Pidana
• Mahasiswa dapat menguraikan topik- topik dan jadwal mata
ajar Hukum Pidana
• Mahasiswa dapat menggambarkan sistem evaluasi
pembelajaran dan buku wajib
• Mahasiswa mampu memahami kompetensi yang diharapkan
dari mata ajar

3. PERBEDAAN
HUKUM PERDATA HUKUM PIDANA
ISI
MENGATUR HUB. AN-
TARA ORANG YG SATU
DGN ORANG LAIN
MENGATUR HUB. HK
ANT.SEORANG ANGGO-
TA MASY. (WN) DGN
NEGARA YG MENGUA-
SAI TATA TERTIB MAS-
YARAKAT
KEPENTINGAN PER-
ORANGAN
KANSIL, 1986 : 76,77

4. PELAKSANAAN
DIAMBIL TINDAKAN
OLEH PENGADILAN SE-
TELAH PENGADUAN
PIHAK YG BERKEPEN-
TINGAN/DIRUGIKAN
DIAMBIL TINDAKAN
TANPA ADA PENGA-
DUAN DARI PIHAK YG
DIRUGIKAN
PENGGUGAT
POLISI, JAKSA, HAKIM
PENUNTUT UMUM
OLEH
KANSIL, 1986 : 76,77

5. PENAFSIRAN
MEMPERBOLEHKAN
MENGADAKAN BER-
BAGAI MACAM INTER-
PRETASI
HANYA BOLEH DITAF-
SIRKAN MENURUT ARTI
KATA
PENAFSIRAN AUTHENTIK
KANSIL, 1986 : 76,77

6. HUKUM PIDANA
KESELURUHAN PERATURAN UU PIDANA YANG
ISINYA MENUNJUKKAN PERISTIWA PIDANA YANG
DISERTAI DENGAN ANCAMAN HUKUMAN ATAS
PELANGGARANNYA.
HUKUMAN YANG MENGATUR TENTANG PELANG-
GARAN DAN KEJAHATAN TERHADAP KEPEN-
TINGAN UMUM, PERBUATAN MANA DI ANCAM
DENGAN HUKUMAN YANG MERUPAKAN SUATU
PENDERITAAN/ SIKSAAN.
BACHSAN MUSTAFA,1984 : 73-76

7. ASAS HUKUM PIDANA
1. NULLUM DELICTIUM : ASAS LEGILITAS.
2. TIDAK ADA HUKUM TANPA KESALAHAN.
3. HUKUM PIDANA KHUSUS MENYAMPINGKAN
HUKUM PIDANA UMUM.
4. HUKUM PIDANA INDONESIA BERLAKU
TERHADAP SETIAP ORANG YANG DALAM
BILANGAN INDONESIA MELAKUKAN TINDAK
PIDANA.
5. HUKUMAN : POKOK DAN TAMBAHAN.
BACHSAN MUSTAFA,1984 : 73-76

8. 1. ASAS LEGALITAS
NULLUM DELICTUM…..
TERCANTUM DALAM PASAL 1 (1) KUHP
ARTINYA : SUATU PERBUATAN PIDANA TIDAK DAPAT
DIKENAI HUKUMAN SELAIN ATAS KEKUATAN PERA-
TURAN UU PIDANA YANG SUDAH ADA SEBELUM PERIS-
TIWA/ PERBUATAN PIDANA TERSEBUT.
ASAS INI HANYA MEMBERIKAN JAMINAN KEPADA
ORANG UNTUK TIDAK DIPERLAKUKAN SEWENANG-
WENANG OLEH ALAT PENEGAK HUKUM.
SESUAI DENGAN ASAS NEGARA HUKUM.

9. 2. TIDAK ADA HUKUMAN TANPA
KESALAHAN
(GEEN STRAF ZONDER SCHULD)
ASAS INI MENGENAI PERTANGGUNG
JAWABAN
ARTINYA : SESEORANG HANYA DAPAT DINYA-
TAKAN BERSALAH, BILA IA DAPAT MEMPER-
TANGGUNGJAWABKAN PERBUATANNYA YANG DI-
KUALIFIKASIKAN SEBAGAI PERBUATAN PIDANA.

10. 3. HUKUM PIDANA KHUSUS,
MENYAMPINGKAN HUKUM PIDANA
UMUM
BILA SUATU PERBUATAN PIDANA DIATUR
OLEH HUKUM PIDANA UMUM DAN JUGA
OLEH HUKUM PIDANA KHUSUS MAKA YANG
BERLAKU ATAS PERBUATAN PIDANA
TERSEBUT ADALAH PERATURAN DARI
HUKUM PIDANA KHUSUS.

11. 4. HUKUM PIDANA INDONESIA BERLAKU
TERHADAP SETIAP ORANG DIWILAYAH
INDONESIA, MELAKUKAN PERBUATAN
PIDANA
MAKSUDNYA : WILAYAH TERSEBUT HARUSLAH
TERLETAK DI MANA (INDONESIA) KETENTUAN
HUKUM PIDANA TERSEBUT BERLAKU (PSL.2,
PSL.3, KUHP).
WILAYAH : 1. DARAT, AIR, DAN UDARA.
2. KENDARAAN AIR.
3. PESAWAT UDARA.

12. 5. PEMBAGIAN HUKUMAN KE DALAM
HUKUMAAN POKOK DAN HUKUMAN
TAMBAHAN
(PASAL 10 KUHP)
 HUKUMAN POKOK ADALAH HUKUMAN YANG DA-
PAT DIJATUHKAN TERLEPAS DARI HUKUMAN
LAIN.
 HUKUMAN TAMBAHAN HANYA DAPAT DIJATUH-
KAN BERSAMA HUKUMAN POKOK.

13. JENIS PIDANA :
HUKUMAN POKOK :
1. PIDANA MATI
2. PIDANA PENJARA
3. PIDANA KURUNGAN
4. PIDANA DENDA
HUKUM TAMBAHAN :
1. PENCABUTAN HAK TERTENTU
2. PERAMPASAN BARANG
3. PENGUMUMAN KEPUTUSAN
HAKIM

14. PEMBAGIAN HUKUM PIDANA
HUKUM
PIDANA
HK. PIDANA
UMUM
HK. PIDANA
SUBYEKTIF
(IUS PUNIENDI)
H.P. MILITER
H.P. PAJAK
HK. PIDANA
MATRIIL
HK. PIDANA
OBYEKTIF
(IUS PUNALE)
HK. PIDANA
FORMIL
HK. PIDANA
KHUSUS
Kansil, 1986 : 264-265

15. HUKUM PIDANA OBYEKTIF (IUS
PUNALE) IALAH SEMUA PERATURAN YANG
MENGANDUNG KEHARUSAN ATAU LARANGAN,
TERHADAP PELANGGARAN MANA DIANCAM
DENGAN HUKUMAN BERSIFAT SIKSAAN.
 HUKUM PIDANA MATRIIL IALAH MENGATUR
PERUMUSAN DARI KEJAHATAN DAN
PELANGGARAN SERTA SYARAT-SYARAT BILA
SESEORANG DAPAT DIHUKUM.
 HUKUM PIDANA UMUM IALAH HUKUM PIDANA
YANG BERLAKU TERHADAP SETIAP PENDUDUK
(BERLAKU TERHADAP SIAPA PUN JUGA

16. DISELURUH INDONESIA) KECUALI KETENTARAAN.
 HUKUM PIDANA KHUSUS IALAH HKUM PIDANA
YANG BERLAKU KHUSUS UNTUK ORANG-
ORANG YANG TERTENTU.
CONTOH :
 HUKUM PIDANA MILITER, BERLAKU KHUSUS
UNTUK ANGGOTA MILITER DAN MEREKA
YANG DIPERSAMAKAN DENGEN MILITER.
 HUKM PIDANA PAJAK, BERLAKAU KHUSUS
UNTUK PERSEROAN DAN MEREKA YANG
MEMBAYAR PAJAK (WAJIB PAJAK)

17.  HUKUM PIDANA FORMAL IALAH HUKUM
YANG MENGATUR CARA-CARA MENGHUKUM
SESEORANG YANG MELANGGAR
PERATURAN PIDANA (MERUPAKAN
PELAKSANAAN HUKUM PIDANA MATRIIL)
HUKUM PIDANA SUBYEKTIF (IUS
PUNIENDI) IALAH HAK NEGARA ATAU ALAT-
ALAT UNTUK MENGHUKUM BERDASARKAN
HUKUM PIDANA OBYEKTIF.

18. HUKM PIDANA
PERTANGGUNGAN JAWABAN MANUSIA
PERBUATAN YANG DAPAT DI HUKUM
TUJUAN HUKUM PIDANA :
MEMBERI SISTEM DALAM BAHAN YANG BANYAK
DARI HUKUM ITU : MENGHUBUNGKAN ASAS DA-
LAM SATU SISTEM.
DOGMATIS YURIDIS
KASIL, 1986 : 265

19. TEORI “HUKUM”
1. TEORI ABSOLUT (IMMANUEL, KANT, HEGEL)
 KEJAHATAN SENDIRILAH YANG MEMUAT
ANASIR-ANASIR YANG MENUNTUT
HUKUMAN DAN YANG MEBERNARKAN
HUKUMAN DI JATUHKAN
 HUKUMAN TIDAK BERTUJUAN
MEMPERBAIKI PENJAHAT TETAPI SEKEDAR
PEMBALASAN

20. 2. TEORI RELATIF (VON FEURBACH) VAN
HAMEL, D. SIMONS.
 TUJUAN HUKUMAN IALAH MENAKUTKAN MANU-
SIA AGAR JAGAN MELAKUKAN PELANGGARAN.
 HUKUMAN DI BERIKAN UNTUK MEMPERBAIKI
MANUSIA BERTUJUAN MENDIDIK MANUSIA,
SUPAYA KELAK DI MASYARAKAT DAPAT
DITERIMA KEMBALI.
 HUKUMAN PERLU, AGAR MASYARAKAT
TERLINDUNGI TERHADAP PERBUATAN
KEJAHATAN, DAN TATA TERTIB MASYARAKAT
TERPELIHARA

21. 3. TEORI GABUNGAN (1 + 2) (BINDING)
 HUKUMAN DIJATUHKAN BAIK KARENA DOSA,
MEMPERBAIKI MANUSIA DAN MENJAGA AGAR
MASYARAKAT AMAN.
 DAPAT JUGA DIKATAKAN HUKUMAN DIJATUHKAN
SUPAYA KEDUDUKAN “RUANG CLASS” TIDAK
TERGANGGU.
(SUMBER : SIMANJUNTAK, PENGANTAR KRIMINOLOGI DAN
PATOLOGI SOSIAL 1981 : 96)

22. PERBUATAN PIDANA
- STRAFBAAR FEIT
- DELIK
1. MOELYATNO
PERBUATAN YANG OLEH ATURAN PIDANA DILA-
RANG DAN DI ANCAM DENGAN PIDANA BARANG
SIAPA YANG MELANGGAR LARANGAN
TERSEBUT.
2. D. SIMON
PERBUATAN SALAH DAN MELAWAN HUKUM
YANG DI ANCAM PIDANA DAN DILAKUKAN OLEH
SESEORANG YANG MAMPU BERTANGGUNG
JAWAB.

23. UNSUR-UNSUR PERBUATAN
PIDANA
1. PERBUATAN MANUSIA (HANDELING)
2. PERBUATAN MANUSIA ITU HARUS MELAWAN
HUKUM
3. PERBUATAN DI ANCAM DENGAN PIDANA OLEH
UU
4. HARUS DI LAKUKAN OLEH SESEORANG YANG
MAMPU BERTANGGUNG JAWAB
5. PERBUATAN ITU HARUS TERJADI KARENA
KESALAHAN SI PEMBUAT

24. II. MENURUT KUHP
PERBUATAN PIDANA :
1. KEJAHATAN
2. PELANGGARAN
KUHP :
 TIDAK MEMBERIKAN KETENTUAN/SYARAT UNTUK
MEMBEDAKAN KEJAHATAN DAN PELANGGARAN.
 HANYA MENENTUKAN
BUKU II : KEJAHATAN
BUKU III : PELANGGARAN
 PADA UMUMNYA KEJAHATAN DI ANCAM DENGAN
PIDANA YANG LEBIH BERAT DARIPADA
PELANGGARAN.

25. KATEGORISASI
PERBUATAN PIDANA
MENURUT DOCTRINE
A. DOLUS DAN CULPA
DOLUS (SENGAJA) : PERBUATAN SENGAJA YG
DILARANG DAN DIANCAM DGN PIDANA.
CULPA (ALPA) : PERBUATAN YG DILARANG &
DIANCAM DENGAN PIDANA YG DILAKUKAN
DGN TIDAK SENGAJA HANYA KRN KEALPAAN
(KETIDAK HATI-HATIAN).

26. B. D.COMMISSIONNIS, D.OMMISSIONIS,
D.COMMISSIONNIS PER OMMISIONEM
COMMISA
D.COMMISSIONNIS : DELIK YG TERJADI KRN
SEORANG MELANGGAR LARANGAN, YG DPT
MELIPUTI BAIK DELIK FORMAL MAUPUN DELIK
MATRIAL.

27. D. OMMISSIONIS : DELIK YG TERJADI KRN
SESEORANG MELALAIKAN SURUHAN (TIDAK
BERBUAT), BIASANYA DELIK FORMAL.
D. COMMISSIONIS PER OMMISIONEM COMMISA :
DELIK YG PADA UMUMNYA DILAKSANAKAN
DGN PERBUATAN, TETAPI MUNGKIN TERJADI
PULA BILA ORANG TIDAK BERBUAT.

28. C. MATERIAL DAN FORMAL
MATERIAL : DELIK YG PERUMUSANNYA
MENITIK BERATKAN PADA AKIBAT
YANG DILARANG DAN DIANCAM
DENGAN PIDANA OLEH UU.
FORMAL : DELIK YG PERUMUSANNYA
MENITIK BERATKAN PADA PERBUATAN
YG DILARANG DAN DIANCAM DGN
PIDANA OLEH UU.

29. D. WITHOUT VICTIM AND WITH VICTIM
WITHOUT VICTIM : DELIK YANG DILA-
KUKAN DENGAN TIDAK ADA KORBAN.
WITH VICTIM : DELIK YG YANG DILA-
KUKAN DENGAN ADANYA KORBANNYA
BEBERAPA ATAU SESEORANG TER-
TENTU.

30. JENIS SANKSI
MENURUT HUKUM PIDANA
1. PIDANA :
SEBAGAI PEMBALASAN ATAU PENGIMBALAN
TERHADAP KESALAHAN SI PEMBUAT.
- UNTUK ORANG YANG MAMPU BERTANGGUNG JAWAB
(PASAL 10 KUHP)
2. TINDAKAN :
UNTUK PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERHADAP
ORANG YANG MELAKUKAN PERBUATAN YANG
MEMBAHAYAKAN MASYARAKAT DAN UNTUK
PEMBINAAN DAN PERAWATAN SI PEMBUAT.
- UNTUK ORANG YANG MAMPU BERTANGGUNG JAWAB
1. PASAL 44 (2) PASAL 45 KUHP
2. PASAL 8 UU NO.7 DRT 1955

31. 4 ASAS BERLAKUNYA KUHP
1. ASAS TERITORIAL (ASAS WILAYAH)
DASAR : TEMPAT KEJADIAN
2. ASAS NASIONAL AKTIF (ASAS PERSONALITAS)
DASAR : ORANG YANG MELAKUKAN
3. ASAS NASIONALITAS PASIF (ASAS PERLINDU-
NGAN)
DASAR : SIAPAPUN PENYERAHAN
4. ASAS UNIVERSALITAS
DASAR : MERUGIKAN INTERNASIONAL

32. Konstruksi Yuridis
Pertanggungjawaban Pidana
Ilmu hkm pidana secara
umum menyatakan bahwa
pertanggungjawaban
terhadap suatu tindak pidana
adalah suatu proses
dilanjutkannya celaan yg
objektif terhadap perbuatan
yg dinyatakan sbg tindak
pidana oleh hkm pidanadan si
pelaku merupakan subjek
hkm yg dianggap memenuhi
persyaratan utk dijatuhi
pidana.

33. Sudarto,menyatakan sbb:
Dipidananya seseorang
tdklah ckp apabila org itu
telah melakukan perbuatan
yg bertentangan dengan
hukum atau bersifat
melawan hukum. Jadi
meskipun perbuatan tsb
memenuhi rumusan delik
dalam undang2 dan tidak
dibenarkan, Namun hal tsb
belum memenuhi syarat utk
penjatuhan pidana. Untuk
pemidanaan masih perlu
adanya syarat utk
Untuk pemidanaan
masih perlu adanya
syarat, bahwa orang
yang melakukan
perbuatan itu
mempunyai kesalahan
atau bersalah.
Dengan perkataan
lain, orang tersebut
harus dapat
dipertanggungjawabk
an atas perbuatannya
atau jika dilihat dari
sudut perbuatannya,
perbuatannya baru
dapat

34. Indonesia sebagai penganut civil law,mengakui asas
kesalahan sebagai satu2nya asas dalam hal
pertanggungjawaban pidana. Pada praktiknya, Indonesia
(akibat perkembangan dari pertanggungjawaban pidana)
juga mengakui adanya pengecualian terhadap asas tersebut
Jadi pada dasarnya Indonesia menganut
pertanggumgjawaban berdasarkan unsur kesalahan dan
pertanggungjawaban tanpa kesalahan (kasus2 kesehatan)

35. Kuhp mengatur
pertanggungjawaban
pidana hanya pada “orang”
dalam arti manusia pada
umumnya yang dapat
bertanggungjawab terhadap
perbuatannya,karena hanya
manusialah yang dapat
berbuat salah.
Tolak ukur utk
menentukan
adanya kesalahan
seseorang harus
dipenuhi
beberapa
unsur,antara lain:
1) adanya kemampuan
bertanggungjawab pd si
pembuat
2) hub batin antara si pembuat
dgn perbuatannya yg berupa
kesengajaan (dolus) atau
kealpaan (culpa) ini disebut
bentuk kesalahan
3) tdk adanya alasan
penghapusan kesalahan atau
tidak ada alasan pemaaf.

36. • 1)keadaan jiwanya
• (a) tdk terganggu olh
penyakit yg terus
menerus atau
sementara.
• (b) tdk cacat dalam
pertumbuhan
(gagu,idiot)
• (c) tdk terganggu
karena
terkejut,hypnotisme,a
marah yg meluap-
luap,pengaruh bawah
sadar,mengigau
karena demam,dll.
• 2) Kemampuan
jiwanya:
• (a) dpt menginsafi
hakikat dari
tindakannya
• (b) dapat
menentukan
kehendaknya ats
tindakan
tsb,apakah akan
dilaksanakan atau
tdk.
• (c) dapat
mengetahui
ketercelaan dari
Ketentuan umum KUHP tsb mengatur bahwa
seseorang akan dipertanggungjawabkan secara
pidana apabila ia melakukan suatu tindakan yg
terlarang (diharuskan),dimana tindakan tsb adalah
melawan hkm atau alasan pembenar. Seseorg
dikatakan mampu bertanggungjawab pd umumnya
dpt dilihat dari:

37. 1) alasan pembenar
• A) keadaan darurat
• Pasal 48 KUHP mengatur bahwa
yg dimaksud keadaan darurat
ialah karena:
• 1) terdapat pertentangan antara
dua kepentingan hukum/hak
• 2) terdapat pertentangan antara
kepentingan hkm dgn kewajiban
hkm.
• 3)terdapat pertentangan antara
kewajiban hkm dgn kewajiban
hkm
2) pembelaan
darurat/terpaksa
• Pasal 49 KUHP menetukan
beberapa syarat yg harus
dipenuhi agar dpt disebut
terpaksa,yaitu
• A) harus ada serangan
• 1) yang seketika
• 2) mengancam secara
langsung
• 3) melawan hak
• B) ada pembelaan
• 1) sifatnya mendesak
• 2) pembelaan itu
menunjukkan keseimbangan
antara kepentingan hkm yg
dibela
• 3) kepentingan hkm yg dibela
hanya
badan,kehormatan,harta
benda sendiri atau orang
lain.
Hukum pidana menegaskan bahwa seseorg
baru dapat dimintai pertanggungjawaban kalau
dia mempunyai unsur kesalahan. Asasnya
adalah “tiada pidana tanpa kesalahan” Unsur
kesalahan dalam pidana dapat berupa sengaja
atau kelalaian.
Hukum pidana juga memberikan
upaya penghapusan pidana atau
pemidanaan. Alasan
peniadaan/penghapusan pidana dlm
KUHP terdiri dalam bentuk

38. 3) menjalankan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 50 KUHP menentukan
bahwa apa yg diperintahkan oleh
UU atau wewenang yg diberikan
olh suatu UU utk melakukan suatu
hal tdk dianggap seperti suatu
peristiwa pidana. Peraturan hkm
disini diartikan segala perat yg
dikeluarkan oleh penguasa yg
berhak menetapkan perat di dlm
bts wewenangnya.
4) menjalankan perintah jabatan
yg sah/berwenang.
Pasal 51 ayat (1) KUHP
menegaskan dalam menjalankan
perintah jabatan antara yang
memerintah dan yang diperintah
harus ada hubungan yang
didasarkan pada hukum publik.
Perintah yang diberikan utk
seorang majikan kepada
bawahannya di dlm hub hkm
perdata tdk termasuk dlm psl 51
KUHP.

39. • 5) alasan pemaaf
• A) ketidakmampuan bertanggungjawab
• Psl 44 ayat (1) KUHP menentukan bahwa org yg
menyebabkan peristiwa tdk dipidana karena:
• 1) JIWA/AKAL YG TUMBUHNYA TDK
SEMPURNA.
• 2) JIWA YG DIGANNGGU OLEH PENYAKIT
,PD WAKTU LAHIRNYA SEHAT,AKAN TETAPI
KEMUDIAN DIHINGGAPI PENYAKIT SEPERTI
PENYAKIT GILA
• B) daya paksa (overmacht)
• Psl 48 KUHP menentukan bahwa suatu
tindakan yg dilakukan olh seseorg karena
terpaksa tdk dpt dihukum.
• C) pembelaan terpaksa
• Psl 49 ayat 2 KUHP menentukan bahwa
pembelaan yg melampaui bts merupakan
perbuatan yg terlarang akan tetapi karena
perbuatan tsb akiba dari suatu goncangan rasa
yg disebabkan oleh serangan misalnya naik
darah,mk perbuatan dpt dimaafkan olh UU.
• D) MENJALANKAN PERINTAH JABATAN.

40. REFERENSI
KANSIL, C.S.T., 1993. PENGANTAR ILMU HUKUM DAN
TATA HUKUM INDONESIA. JAKARTA : BALAI
PUSTAKA.
MUSTAFA, BACHSAN, 1984. SISTEM HUKUM INDO-
NESIA. BANDUNG : REMADJA KARYA.
SIMANJUNTAK, 1981. PENGANTAR KRIMINOLOGI
DAN PATOLOGI SOSIAL.