SlideShare a Scribd company logo
1 of 33
MAZHAB &
ALIRAN
HUKUM
2
ALIRAN/MAZHAB HUKUM
Lili Rasjidi
a. Hukum Alam
b. Positivisme Hukum
c. Utilitarianisme
d. Mazhab Sejarah
e. Sociological
Jurisprudence
f. Realisme Hukum
F.S.G. Northrop
a. Legal Positivism.
b. Pragmatic Legal Realism.
c. Neo Kantian and
Kelsenian Ethical
Jurisprudence.
d. Functional
Anthropological or
Sociological
Jurisprudence.
e. Naturalistic
Jurisprudence.
Sastrosoehardjo
a. Aliran Hukum
Kodrat/Hukum Alam.
b. Aliran Idealisme
Transendental
(Kantianisme).
c. Aliran Neo Kantianisme.
d. Aliran Sejarah.
e. Aliran Positivisme.
f. Aliran Ajaran Hukum
Umum.
g. Aliran Sosiologi Hukum.
h. Aliran Realisme Hukum.
i. Aliran Hukum Bebas.
Dalam filsafat hukum dikenal pembagian pelbagai aliran atau mazhab, yang dikemukakan
oleh beberapa orang sarjana
3
HUKUM ALAM
Aliran hukum alam telah berkembang sejak kurun waktu 2.500 tahun
Aliran Hukum Alam dapat dibedakan menjadi:
Rasional » Hukum yang universal dan abadi itu
bersumber dari Tuhan secara langsung.
Irasional » Hukum yang universal dan abadi itu
bersumber dari rasio manusia.
Pendukung aliran hukum alam irasional
antara lain adalah Thomas Aquinas,
John Salisbury, Dante, Piere Dubois,
Marsilius Padua, dan John Wycliffe.
Dari sejarahnya, timbul karena kegagalan manusia
dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga
hukum alam dipandang sebagai hukum yang
berlaku secara universal dan abadi (Friedman)
Didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran,
hakikat mahkluk hidup akan dapat diketahui dan
pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertib
sosial serta tertib hukum eksistensi manusia.
Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum
yang sengaja dibentuk oleh manusia (Soekanto)
Hukum alam disini dipandang sebagai
hukum yang berlaku universal dan abadi.
Pendukung aliran hukum alam rasional antara
lain adalah Hugo de Groot (Grotius), Christian
Thomasius, Immanuel Kant, dan Samuel Von
Pufendorf.
Tokoh Hukum Alam Irasional
Thomas Aquinas (1225-1274 M)
 Terdapat kebenaran akal disamping kebenaran wahyu dan terdapat
pengetahuan yang tidak diketahui akal, untuk itulah diperlukan Iman.
 Terdapat dua pengetahuan :
a. Pengetahuan Alamiah
b. Pengetahuan Iman
 Pembedaan ini digunakan untuk menjelaskan antara Filsafat dan teologi.
 Hukum alam bagian dari hukum Tuhan yang diungkapkan dalam pikiran alam
untuk membedakan yang baik dan yang buruk.
Empat Macam Hukum Menurut Aquinas
a. Lex Aeterna
Hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia.
b. Lex Divina
Hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh pancaindera manusia.
c. Lex Naturalis
Hukum alam, yaitu penjelmaan lex Eaterna ke dalam rasio manusia.
d. Lex Positivis
penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di Dunia.
Piere Dubois (1265-1321)
 Filsuf terkemuka Perancis sebagai Pengacara Raja Perancis
 Mencita-citakan kekuasaan Perancis mahaluas sebagai pemerintah
tunggal dunia.
 Penguasa dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan, tanpa
perlu melalui Pemimpin Gereja. Bahkan Dubois menginginkan agar
kekuasaan duniawi gereja dicabut dan diserahkan sepenuhnya
kepada Raja.
Tokoh Hukum Alam Rasional
Hugo de Groot alias Grotius (1583-1645)
 Bapak Hukum Internasional karena dialah yang mempopulerkan konsep
hukum dalam hubungan antar negara, seperti hukum perang dan hukum
damai, hukum laut.
 Sumber Hukum adalah Rasio Manusia.
 Hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia.
 Hukum alam tidak mungkin dapat dirubah, bahkan oleh Tuhan Sekalipun.
 Hukum alam ini diperoleh oleh manusia melalui akalnya, tetapi Tuhanlah yang
memberikan kekuatan mengikat.
Immanuel Kant (1724-1804)
 Filsafat Kant dikenal dengan Filsafat Kritis, sebagai lawan dari filsafat dogmatis.
 Dua Periode Kehidupan Kant :
a. Zaman Pra kritis
Menganut pendirian rasionalistis.
b. Zaman Kritis
Meninggalkan rasionalisme dogmatis menuju filsafat kritis
akibat pengaruh David Hume (1711-1776).
 Filsafat Kant merupakan Sintesis dari rasionalisme dan empirisme.
 Kritisisme adalah filsafat yang memulai perjalanan dengan terlibih dari menyelidiki
kemampuan dan batas-batas rasio dengan pengalaman yang berasal dari pengenalan
inderawi.
POSITIVISME HUKUM
 Menghendaki agar setiap metodelogi dalam menemukan kebenaran
menggunakan realitas yang eksis, terlepas dari prapersepsi yang subjektif.
 Ajaran ini masuk ke Ilmu Hukum dengan menghilangkan pemikiran2 meta
yuridis (moral). Muncul Positivisasi Hukum.
 Norma hukum harus eksis dalam alamnya yang eksis sebagai norma positif.
 Aliran hukum positif memisahkan antara hukum dan moral (antara das sein
dan das sollen).
 Legisme berpendapat bahwa hukum indentik dengan UU.
Dua Macam Positivisme Hukum
Analytical jurisprudence
Reine Rechtslehre
ANALYTICAL JURISPRUDENCE
 Aliran hukum positif analitis oleh John Austin (1790-1859).
 Hukum adalah perintah penguasa.
 Law is a command which obliges a person or persons…laws and
others commands are said to proceed from superiors, and to bind
or oblige inferiors.
Hukum Menurut Austin
Hukum
Hukum dari Tuhan untuk manusia (The
divine law)
Hukum yang dibuat oleh manusia
Hukum yang sebenarnya (hukum positif) Hukum yang tidak sebenarnya
Hukum
penguasa
Hukum Individu Hukum yang Tidak dibuat oleh Penguasa
command sanction duty sovereignity
REINE RECHTSLEHRE
 Disebut Juga Teori Hukum Murni dari Hans Kelsen
 Hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis, seperti unsur
sosiologis, politis, historis, bahkan etis.
 Kelsen mendasarkan pada Neo Kantianisme karena menggunakan pemikiran Kant
tentang pemisahan antara isi dan bentuk. Bagi Kelsen, hukum berhubungan dengan
bentuk (form), bukan isi (materia). Jadi keadilan sebagai isi hukum berada di luar
hukum.
 Hukum dikeluarkan oleh Penguasa
What The ought to be ? What The Law is?
Aliansi Metodikal
Hukum Yang Melebur ke
dalam elemen-elemen
alam
Mengindikasikan
pengertian hukum yang
lahir melalui internal
process
Bukan
gejala dalam
masyarakat
Metode Tunggal
Mengindikasikan
pengertian hukum yang
lahir dalam external
process
gejala dalam
masyarakat
Hukum Yang dipisahkan
dari elemen-elemen
alam
Keadaan tidak Murni Keadaan yang Murni
Teori Hukum Murni Hans Kelsen
UTILITARIANISME
 Utilisme adalah melatakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum.
Kemanfaatan itu diartikan kebahagiaan (happiness).
 The greatest happiness for the greatest number of people.
 Aliran ini dapat dimasukkan pula dalam Positivisme Hukum karena
akhirnya berkesimpulan hukum bertujuan menciptakan ketertiban
masyarakat.
 Hukum merupakan perintah penguasa dan pencerminan dari rasio
semata.
Tokoh Utilitarianisme
 JEREMY BENTHAM (1748-1832)
Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Walaupun demikian titik
berat perhatian harus tetap pada individu, dikenal dengan Utilitarianisme Individual.
 JOHN STUART MILL (1806-1873)
Kebahagian yang ingin dicapai oleh manusia bukanlah benda atau sesuatu hal
tertentu, melainkan kebahagian psikologi.
 RUDOLF VON JHERING (1818-1892)
Mengembangkan ajaran sosial yang merupakan gabungan dari teori Bentham, Stuart
Mill, dan Austin. Tujuan hukum untuk melindungi kepentingan2.
MAZHAB SEJARAH
(Historical Rechtsschule)
 Mazhab sejarah merupakan reaksi terhadap :
a. Rasionalisme abat ke-18 – Universalisme.
b. Revolusi Perancis – misi kosmopolitan.
c. Larangan hakim menafsirkan hukum karena
UU dianggap sempurna.
 Timbul sejalan dengan gerakan Nasionalisme di Eropa. Jika ahli hukum
sebelumnya memfokuskan pada individu, Mazhab sejarah pada jiwa
bangsa (volksgeist).
Tokoh Mazhab Sejarah
Friederich Karl von Savigny (1770-1861)
- Menganalogikan timbulnya hukum dengan bahasa
- Menolak cara berfikir penganut Aliran Hukum Alam
- Hukum timbul dari jiwa bangsa (volksgeist)
- Hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang
bersama masyarakat.
Puchta (1798-1846)
- Hukum dapat berupa Adat istiadat, UU, Ilmu
Hukum dari ahli hukum.
- Bangsa dalam arti etnis dan nasional.
- Keyakinan hukum yang hidup dalam jiwa bangsa harus
disahkan melalui kehendak umum masyarakat oleh negara.
SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE
 Istilah lain : Metode fungsional dan Functional Anthropological.
 Lahir dari dialektika antara Positivisme Hukum dan Mazhab Sejarah.
 Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang
hidup dalam masyarakat.
 Memisahkan The Positive Law dan The Living Law.
 Fokus pada problem kesenjangan antara Law in Book dan Law in Action.
Tokoh Sociological Jurisprudence
Eugen Ehrlich (1862-1922)
 Dari Austria sebagai pelopor aliran Sosiological jurisprudence khususnya
di Eropa.
 Melihat ada perbedaan antara The Positive Law dan The Living Law.
 The Positive Law akan efektif jika selaras dengan The Living Law.
 Sumber dan bentuk hukum yang sempurna adalah kebiasaan.
 Ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan terhadap
hukum, bukan oleh negara.
Roscoe Pound (1870-1964)
 Law as a tool of social engineering
 Beberapa kepentingan yang harus dilindungi hukum :
1. Public interest
2. social interest
3. Private interest
Perbedaan
 Sociological Jurisprudence
- Nama aliran dalam filsafat hukum
- Pendekatan hukum ke masyarakat
- Menitikberatkan pada hukum, dan memandang
masyarakat dalam hubungannya dgn hukum.
 Sosiologi Hukum
- Cabang dari ilmu hukum dan sosiologi
- Pendekatan dari masyarakat ke hukum
- Titik berat penyelidikannya pada masyarakat,
dan hukum sebagai manifestasi semata.
Dua Model Hukum
(Donald Black, 1989)
MODEL HUKUM
JURISPRUDENCE
MODEL
SOSIOLOGICAL MODEL
FOCUS Rule Social Structure
PROCESS Logic Behaviour
SCOPE Universal Variable
PERSPECTIVE Participant Observer
PURPOSE Practical Scientivic
GOAL Decision Explanation
REALISME HUKUM
 Ada yang menyebutnya sebagai positivisme hukum dan Neopositivisme
dan bahkan sebagai aliran baru sebagai Pragmatic Legal Realism.
 Akar realisme hukum adalah empirisme, khususnya pengalaman2 yang
dapat ditimba dari pengadilan.
 Hukum adalah hasil dari kekuatan2 sosial dan alat kontrol sosial dan
terbentuk dalam kehidupan dari berbagai aspek.
 Realisme berpendapat bahwa tidak ada hukum yang mengatur suatu
perkara sampai pada putusan. Apa yang dianggap law in book baru
taksiran tentang bagaimana hakim memutuskan.
Karl N. Llewellyn
Beberata Ciri Realisme
 “Realism is not philosophy, but a technology…what realism was, and is, is
a method nothing more…”.
 Realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk
tujuan2 sosial.
 Pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya
ada untuk tujuan2 studi.
 Realisme menerima definisi peraturan2 sebagai ramalan2 umum
tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan.
 Evaluasi tiap bagian dari hukum dengan mengingatkan akibatnya.
Kelompok Realisme Hukum
 REALISME AMERIKA
- Berasal dari parktik dan pengajaran
- Dikembangkan dari ciri khas Anglo Saxon
- Untuk memperbaiki positivisme analitis pada
abad ke-19 dalam praktik peradilan.
- Fakus pada prilaku/putusanhakim di pengadilan.
 REALISME SKANDINAVIA
- Pendekatan secara lebih abstrak, dengan dasar
pendidikan sebagai filsuf.
- Kritik atas falsafiah atas dasar-sadar metafisis
dari hukum.
- Bercorak kontinental dalam pembahasan yg kritis
Macam2 Aliran Hukum Praktis
a. Aliran legisme
b. Aliran Freie Rechtslehre atau freie rechtsbewegung atau freie
rechtsschule
c. Aliran rechtsvinding
Aliran Legisme
 Semua hukum terdapat dalam UU.
 Hakim hanya pelaksana UU (wetstoepassing) dengan cara Juridische
Silogysme dari preposisi mayor kepada preposisi minor sehingga
sampai pada konklusi.
 Hakim sebagai corong UU (La bouche de la loi).
 Mengetahui UU adalah primer dan yurisprudensi adalah sekunder.
Freie Rechtslehre
a. Aliran Freie Rechtslehre (hukum bebas)
b. Antitesis dari aliran legisme
c. Hakim bebas untuk melaksanakan UU atau tidak
d. Hakim sebagai pencipta hukum (Judge Made Law)
Tujuan Freie Rechtslehre
a. Memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberikan
kebebasan kepada hakim tanpa terikat pada UU, tetapi menghayati
tata kehidupan sehari-hari.
b. Membuktikan bahwa UU terdapat kekurangan dan kekurangan itu
tidak perlu dilengkapi.
c. Mengharapkan agar hakim dalam memutuskan perkara didasarkan
kepada rechts idee (cita hukum).
Aliran Rechtsvinding
 Sintesa antara aliran legisme dan aliran freie rechtslehre
 Hakim terikat pada UU, tetapi tetapi juga punyai kebebasan untuk
memberikan keputusan berdasarkan keyakinannya.
 Hakim punya kebebasan yang terikat (gobonden vrijheid) atau
keterikatan yang bebas (vrije gebondenheid).
Aliran Rechtsvinding
Yurisprudensi sangat penting untuk dipelajari di samping UU, karena
yurisprudensi terdapat makna hukum yang konkret diperlukan dalam
hidup bermasyarakat yang tidak ditemui dalam kaidah hukum dalam
UU.
THANK
YOU

More Related Content

Similar to MAZHAB HUKUM

Materi kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptx
Materi kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptxMateri kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptx
Materi kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptxHafidsAzhar1
 
56940113 pengantar-ilmu-hukum
56940113 pengantar-ilmu-hukum56940113 pengantar-ilmu-hukum
56940113 pengantar-ilmu-hukumocoysan
 
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi ManusiaTeori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusiadichasenja
 
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismLatar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismIsnaldi Utih
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slideMael Aja
 
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdfAlamPravana2
 
Pembentukan polisi adat di provinsi gorontalo
Pembentukan polisi adat di provinsi gorontaloPembentukan polisi adat di provinsi gorontalo
Pembentukan polisi adat di provinsi gorontaloIr. Soekarno
 
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdf
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdfBUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdf
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdfbungarhamasta
 
Filsafat hukum ekonomi kul ii
Filsafat hukum ekonomi kul iiFilsafat hukum ekonomi kul ii
Filsafat hukum ekonomi kul iiberuangdarat
 
PMIH (Teori Hukum) Edit 4 Feb 2015.ppt
PMIH (Teori Hukum) Edit 4 Feb 2015.pptPMIH (Teori Hukum) Edit 4 Feb 2015.ppt
PMIH (Teori Hukum) Edit 4 Feb 2015.pptmuhammadrezza14
 
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptxPPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptxFiaHarleni
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukummudanp.com
 
Pengantar-Anthropologi-Hukum.ppt
Pengantar-Anthropologi-Hukum.pptPengantar-Anthropologi-Hukum.ppt
Pengantar-Anthropologi-Hukum.pptDewiAuliaSantika
 
Makalah antropologi hukum
Makalah antropologi hukumMakalah antropologi hukum
Makalah antropologi hukumWarnet Raha
 

Similar to MAZHAB HUKUM (20)

Materi kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptx
Materi kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptxMateri kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptx
Materi kuliah ke-5 Pengantar ilmu hukum.pptx
 
56940113 pengantar-ilmu-hukum
56940113 pengantar-ilmu-hukum56940113 pengantar-ilmu-hukum
56940113 pengantar-ilmu-hukum
 
Pengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu HukumPengantar Ilmu Hukum
Pengantar Ilmu Hukum
 
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisiplinerKebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
Kebuntuan dari pendekatan legalitas formal menuju pendekatan interdisipliner
 
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi ManusiaTeori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
Teori dan Prinsip Hak Asasi Manusia
 
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realismLatar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
Latar belakang munculnya sociological jurisprudence dan legal realism
 
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
22313676 pengantar-ilmu-hukum-slide
 
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
1 Teori Hukum Kodrat (1).pdf
 
Pembentukan polisi adat di provinsi gorontalo
Pembentukan polisi adat di provinsi gorontaloPembentukan polisi adat di provinsi gorontalo
Pembentukan polisi adat di provinsi gorontalo
 
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdf
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdfBUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdf
BUNGA RHAMASTA FISABILLILAH - B1A018305 - FIHK.pdf
 
Filsafat hukum ekonomi kul ii
Filsafat hukum ekonomi kul iiFilsafat hukum ekonomi kul ii
Filsafat hukum ekonomi kul ii
 
PMIH (Teori Hukum) Edit 4 Feb 2015.ppt
PMIH (Teori Hukum) Edit 4 Feb 2015.pptPMIH (Teori Hukum) Edit 4 Feb 2015.ppt
PMIH (Teori Hukum) Edit 4 Feb 2015.ppt
 
Hukum non doktrinal
Hukum non doktrinalHukum non doktrinal
Hukum non doktrinal
 
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptxPPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
PPT SOSIOLOGI HUKUM.pptx
 
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
05 definisi,tujuan,fungsi,pokok2hukum
 
Paradigma hukum
Paradigma hukumParadigma hukum
Paradigma hukum
 
Natural law theory
Natural law theoryNatural law theory
Natural law theory
 
Pengantar-Anthropologi-Hukum.ppt
Pengantar-Anthropologi-Hukum.pptPengantar-Anthropologi-Hukum.ppt
Pengantar-Anthropologi-Hukum.ppt
 
TEORI HUKUM
TEORI HUKUMTEORI HUKUM
TEORI HUKUM
 
Makalah antropologi hukum
Makalah antropologi hukumMakalah antropologi hukum
Makalah antropologi hukum
 

Recently uploaded

file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdfAgungIstri3
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptxYudisHaqqiPrasetya
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxbinsar17
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxadesofyanelabqory
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptJhonatanMuram
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxEkoPriadi3
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptAlMaliki1
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxendang nainggolan
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanIqbaalKamalludin1
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxFeniannisa
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaIndra Wardhana
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxFucekBoy5
 

Recently uploaded (12)

file power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdffile power point Hukum acara PERDATA.pdf
file power point Hukum acara PERDATA.pdf
 
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
5E _ Kel 4 _ Merger, Akuisisi, dan Konsolidasi.pptx
 
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptxKelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
Kelompok 2 Sistem Pemerintahan Pra dan Pasca Amandemen UUD.pptx
 
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptxMAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
MAQASHID SYARI'AH DALAM DISPENSASI NIKAH.pptx
 
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan pptpembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
pembahasan mengenai otonomi daerah yang diuraikan dengan ppt
 
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptxPengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
Pengertian & Prinsip-Prinsip Anti Korupsi.pptx
 
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.pptEtika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
Etika Profesi-CYBER CRIME n CYBER LAW.ppt
 
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptxBPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
BPN Sesi 3 - Hukum Perkawinan.ppppppppptx
 
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan PendahuluanSosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
Sosiologi Hukum : Sebuah Pengantar dan Pendahuluan
 
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptxKel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
Kel.5 PPT Hukum Administrasi Negara.pptx
 
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertamaLuqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
Luqman Keturunan Snouck Hurgronje dari istri pertama
 
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptxSistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
Sistem norma hukum Bab IV dan Bab V.pptx
 

MAZHAB HUKUM

  • 2. 2 ALIRAN/MAZHAB HUKUM Lili Rasjidi a. Hukum Alam b. Positivisme Hukum c. Utilitarianisme d. Mazhab Sejarah e. Sociological Jurisprudence f. Realisme Hukum F.S.G. Northrop a. Legal Positivism. b. Pragmatic Legal Realism. c. Neo Kantian and Kelsenian Ethical Jurisprudence. d. Functional Anthropological or Sociological Jurisprudence. e. Naturalistic Jurisprudence. Sastrosoehardjo a. Aliran Hukum Kodrat/Hukum Alam. b. Aliran Idealisme Transendental (Kantianisme). c. Aliran Neo Kantianisme. d. Aliran Sejarah. e. Aliran Positivisme. f. Aliran Ajaran Hukum Umum. g. Aliran Sosiologi Hukum. h. Aliran Realisme Hukum. i. Aliran Hukum Bebas. Dalam filsafat hukum dikenal pembagian pelbagai aliran atau mazhab, yang dikemukakan oleh beberapa orang sarjana
  • 3. 3 HUKUM ALAM Aliran hukum alam telah berkembang sejak kurun waktu 2.500 tahun Aliran Hukum Alam dapat dibedakan menjadi: Rasional » Hukum yang universal dan abadi itu bersumber dari Tuhan secara langsung. Irasional » Hukum yang universal dan abadi itu bersumber dari rasio manusia. Pendukung aliran hukum alam irasional antara lain adalah Thomas Aquinas, John Salisbury, Dante, Piere Dubois, Marsilius Padua, dan John Wycliffe. Dari sejarahnya, timbul karena kegagalan manusia dalam mencari keadilan yang absolut, sehingga hukum alam dipandang sebagai hukum yang berlaku secara universal dan abadi (Friedman) Didasarkan pada asumsi bahwa melalui penalaran, hakikat mahkluk hidup akan dapat diketahui dan pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi tertib sosial serta tertib hukum eksistensi manusia. Hukum alam dianggap lebih tinggi dari hukum yang sengaja dibentuk oleh manusia (Soekanto) Hukum alam disini dipandang sebagai hukum yang berlaku universal dan abadi. Pendukung aliran hukum alam rasional antara lain adalah Hugo de Groot (Grotius), Christian Thomasius, Immanuel Kant, dan Samuel Von Pufendorf.
  • 4. Tokoh Hukum Alam Irasional Thomas Aquinas (1225-1274 M)  Terdapat kebenaran akal disamping kebenaran wahyu dan terdapat pengetahuan yang tidak diketahui akal, untuk itulah diperlukan Iman.  Terdapat dua pengetahuan : a. Pengetahuan Alamiah b. Pengetahuan Iman  Pembedaan ini digunakan untuk menjelaskan antara Filsafat dan teologi.  Hukum alam bagian dari hukum Tuhan yang diungkapkan dalam pikiran alam untuk membedakan yang baik dan yang buruk.
  • 5. Empat Macam Hukum Menurut Aquinas a. Lex Aeterna Hukum rasio Tuhan yang tidak dapat ditangkap oleh pancaindera manusia. b. Lex Divina Hukum rasio Tuhan yang dapat ditangkap oleh pancaindera manusia. c. Lex Naturalis Hukum alam, yaitu penjelmaan lex Eaterna ke dalam rasio manusia. d. Lex Positivis penerapan lex naturalis dalam kehidupan manusia di Dunia.
  • 6. Piere Dubois (1265-1321)  Filsuf terkemuka Perancis sebagai Pengacara Raja Perancis  Mencita-citakan kekuasaan Perancis mahaluas sebagai pemerintah tunggal dunia.  Penguasa dapat langsung menerima kekuasaan dari Tuhan, tanpa perlu melalui Pemimpin Gereja. Bahkan Dubois menginginkan agar kekuasaan duniawi gereja dicabut dan diserahkan sepenuhnya kepada Raja.
  • 7. Tokoh Hukum Alam Rasional Hugo de Groot alias Grotius (1583-1645)  Bapak Hukum Internasional karena dialah yang mempopulerkan konsep hukum dalam hubungan antar negara, seperti hukum perang dan hukum damai, hukum laut.  Sumber Hukum adalah Rasio Manusia.  Hukum alam adalah hukum yang muncul sesuai kodrat manusia.  Hukum alam tidak mungkin dapat dirubah, bahkan oleh Tuhan Sekalipun.  Hukum alam ini diperoleh oleh manusia melalui akalnya, tetapi Tuhanlah yang memberikan kekuatan mengikat.
  • 8. Immanuel Kant (1724-1804)  Filsafat Kant dikenal dengan Filsafat Kritis, sebagai lawan dari filsafat dogmatis.  Dua Periode Kehidupan Kant : a. Zaman Pra kritis Menganut pendirian rasionalistis. b. Zaman Kritis Meninggalkan rasionalisme dogmatis menuju filsafat kritis akibat pengaruh David Hume (1711-1776).  Filsafat Kant merupakan Sintesis dari rasionalisme dan empirisme.  Kritisisme adalah filsafat yang memulai perjalanan dengan terlibih dari menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio dengan pengalaman yang berasal dari pengenalan inderawi.
  • 9. POSITIVISME HUKUM  Menghendaki agar setiap metodelogi dalam menemukan kebenaran menggunakan realitas yang eksis, terlepas dari prapersepsi yang subjektif.  Ajaran ini masuk ke Ilmu Hukum dengan menghilangkan pemikiran2 meta yuridis (moral). Muncul Positivisasi Hukum.  Norma hukum harus eksis dalam alamnya yang eksis sebagai norma positif.  Aliran hukum positif memisahkan antara hukum dan moral (antara das sein dan das sollen).  Legisme berpendapat bahwa hukum indentik dengan UU.
  • 10. Dua Macam Positivisme Hukum Analytical jurisprudence Reine Rechtslehre
  • 11. ANALYTICAL JURISPRUDENCE  Aliran hukum positif analitis oleh John Austin (1790-1859).  Hukum adalah perintah penguasa.  Law is a command which obliges a person or persons…laws and others commands are said to proceed from superiors, and to bind or oblige inferiors.
  • 12. Hukum Menurut Austin Hukum Hukum dari Tuhan untuk manusia (The divine law) Hukum yang dibuat oleh manusia Hukum yang sebenarnya (hukum positif) Hukum yang tidak sebenarnya Hukum penguasa Hukum Individu Hukum yang Tidak dibuat oleh Penguasa command sanction duty sovereignity
  • 13. REINE RECHTSLEHRE  Disebut Juga Teori Hukum Murni dari Hans Kelsen  Hukum harus dibersihkan dari anasir-anasir yang non yuridis, seperti unsur sosiologis, politis, historis, bahkan etis.  Kelsen mendasarkan pada Neo Kantianisme karena menggunakan pemikiran Kant tentang pemisahan antara isi dan bentuk. Bagi Kelsen, hukum berhubungan dengan bentuk (form), bukan isi (materia). Jadi keadilan sebagai isi hukum berada di luar hukum.  Hukum dikeluarkan oleh Penguasa
  • 14. What The ought to be ? What The Law is? Aliansi Metodikal Hukum Yang Melebur ke dalam elemen-elemen alam Mengindikasikan pengertian hukum yang lahir melalui internal process Bukan gejala dalam masyarakat Metode Tunggal Mengindikasikan pengertian hukum yang lahir dalam external process gejala dalam masyarakat Hukum Yang dipisahkan dari elemen-elemen alam Keadaan tidak Murni Keadaan yang Murni Teori Hukum Murni Hans Kelsen
  • 15. UTILITARIANISME  Utilisme adalah melatakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan itu diartikan kebahagiaan (happiness).  The greatest happiness for the greatest number of people.  Aliran ini dapat dimasukkan pula dalam Positivisme Hukum karena akhirnya berkesimpulan hukum bertujuan menciptakan ketertiban masyarakat.  Hukum merupakan perintah penguasa dan pencerminan dari rasio semata.
  • 16. Tokoh Utilitarianisme  JEREMY BENTHAM (1748-1832) Keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Walaupun demikian titik berat perhatian harus tetap pada individu, dikenal dengan Utilitarianisme Individual.  JOHN STUART MILL (1806-1873) Kebahagian yang ingin dicapai oleh manusia bukanlah benda atau sesuatu hal tertentu, melainkan kebahagian psikologi.  RUDOLF VON JHERING (1818-1892) Mengembangkan ajaran sosial yang merupakan gabungan dari teori Bentham, Stuart Mill, dan Austin. Tujuan hukum untuk melindungi kepentingan2.
  • 17. MAZHAB SEJARAH (Historical Rechtsschule)  Mazhab sejarah merupakan reaksi terhadap : a. Rasionalisme abat ke-18 – Universalisme. b. Revolusi Perancis – misi kosmopolitan. c. Larangan hakim menafsirkan hukum karena UU dianggap sempurna.  Timbul sejalan dengan gerakan Nasionalisme di Eropa. Jika ahli hukum sebelumnya memfokuskan pada individu, Mazhab sejarah pada jiwa bangsa (volksgeist).
  • 18. Tokoh Mazhab Sejarah Friederich Karl von Savigny (1770-1861) - Menganalogikan timbulnya hukum dengan bahasa - Menolak cara berfikir penganut Aliran Hukum Alam - Hukum timbul dari jiwa bangsa (volksgeist) - Hukum tidak dibuat tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat. Puchta (1798-1846) - Hukum dapat berupa Adat istiadat, UU, Ilmu Hukum dari ahli hukum. - Bangsa dalam arti etnis dan nasional. - Keyakinan hukum yang hidup dalam jiwa bangsa harus disahkan melalui kehendak umum masyarakat oleh negara.
  • 19. SOCIOLOGICAL JURISPRUDENCE  Istilah lain : Metode fungsional dan Functional Anthropological.  Lahir dari dialektika antara Positivisme Hukum dan Mazhab Sejarah.  Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.  Memisahkan The Positive Law dan The Living Law.  Fokus pada problem kesenjangan antara Law in Book dan Law in Action.
  • 20. Tokoh Sociological Jurisprudence Eugen Ehrlich (1862-1922)  Dari Austria sebagai pelopor aliran Sosiological jurisprudence khususnya di Eropa.  Melihat ada perbedaan antara The Positive Law dan The Living Law.  The Positive Law akan efektif jika selaras dengan The Living Law.  Sumber dan bentuk hukum yang sempurna adalah kebiasaan.  Ketertiban dalam masyarakat didasarkan pada pengakuan terhadap hukum, bukan oleh negara.
  • 21. Roscoe Pound (1870-1964)  Law as a tool of social engineering  Beberapa kepentingan yang harus dilindungi hukum : 1. Public interest 2. social interest 3. Private interest
  • 22. Perbedaan  Sociological Jurisprudence - Nama aliran dalam filsafat hukum - Pendekatan hukum ke masyarakat - Menitikberatkan pada hukum, dan memandang masyarakat dalam hubungannya dgn hukum.  Sosiologi Hukum - Cabang dari ilmu hukum dan sosiologi - Pendekatan dari masyarakat ke hukum - Titik berat penyelidikannya pada masyarakat, dan hukum sebagai manifestasi semata.
  • 23. Dua Model Hukum (Donald Black, 1989) MODEL HUKUM JURISPRUDENCE MODEL SOSIOLOGICAL MODEL FOCUS Rule Social Structure PROCESS Logic Behaviour SCOPE Universal Variable PERSPECTIVE Participant Observer PURPOSE Practical Scientivic GOAL Decision Explanation
  • 24. REALISME HUKUM  Ada yang menyebutnya sebagai positivisme hukum dan Neopositivisme dan bahkan sebagai aliran baru sebagai Pragmatic Legal Realism.  Akar realisme hukum adalah empirisme, khususnya pengalaman2 yang dapat ditimba dari pengadilan.  Hukum adalah hasil dari kekuatan2 sosial dan alat kontrol sosial dan terbentuk dalam kehidupan dari berbagai aspek.  Realisme berpendapat bahwa tidak ada hukum yang mengatur suatu perkara sampai pada putusan. Apa yang dianggap law in book baru taksiran tentang bagaimana hakim memutuskan.
  • 25. Karl N. Llewellyn Beberata Ciri Realisme  “Realism is not philosophy, but a technology…what realism was, and is, is a method nothing more…”.  Realisme adalah konsepsi hukum yang terus berubah dan alat untuk tujuan2 sosial.  Pemisahan sementara antara hukum yang ada dan yang seharusnya ada untuk tujuan2 studi.  Realisme menerima definisi peraturan2 sebagai ramalan2 umum tentang apa yang akan dilakukan oleh pengadilan.  Evaluasi tiap bagian dari hukum dengan mengingatkan akibatnya.
  • 26. Kelompok Realisme Hukum  REALISME AMERIKA - Berasal dari parktik dan pengajaran - Dikembangkan dari ciri khas Anglo Saxon - Untuk memperbaiki positivisme analitis pada abad ke-19 dalam praktik peradilan. - Fakus pada prilaku/putusanhakim di pengadilan.  REALISME SKANDINAVIA - Pendekatan secara lebih abstrak, dengan dasar pendidikan sebagai filsuf. - Kritik atas falsafiah atas dasar-sadar metafisis dari hukum. - Bercorak kontinental dalam pembahasan yg kritis
  • 27. Macam2 Aliran Hukum Praktis a. Aliran legisme b. Aliran Freie Rechtslehre atau freie rechtsbewegung atau freie rechtsschule c. Aliran rechtsvinding
  • 28. Aliran Legisme  Semua hukum terdapat dalam UU.  Hakim hanya pelaksana UU (wetstoepassing) dengan cara Juridische Silogysme dari preposisi mayor kepada preposisi minor sehingga sampai pada konklusi.  Hakim sebagai corong UU (La bouche de la loi).  Mengetahui UU adalah primer dan yurisprudensi adalah sekunder.
  • 29. Freie Rechtslehre a. Aliran Freie Rechtslehre (hukum bebas) b. Antitesis dari aliran legisme c. Hakim bebas untuk melaksanakan UU atau tidak d. Hakim sebagai pencipta hukum (Judge Made Law)
  • 30. Tujuan Freie Rechtslehre a. Memberikan peradilan sebaik-baiknya dengan cara memberikan kebebasan kepada hakim tanpa terikat pada UU, tetapi menghayati tata kehidupan sehari-hari. b. Membuktikan bahwa UU terdapat kekurangan dan kekurangan itu tidak perlu dilengkapi. c. Mengharapkan agar hakim dalam memutuskan perkara didasarkan kepada rechts idee (cita hukum).
  • 31. Aliran Rechtsvinding  Sintesa antara aliran legisme dan aliran freie rechtslehre  Hakim terikat pada UU, tetapi tetapi juga punyai kebebasan untuk memberikan keputusan berdasarkan keyakinannya.  Hakim punya kebebasan yang terikat (gobonden vrijheid) atau keterikatan yang bebas (vrije gebondenheid).
  • 32. Aliran Rechtsvinding Yurisprudensi sangat penting untuk dipelajari di samping UU, karena yurisprudensi terdapat makna hukum yang konkret diperlukan dalam hidup bermasyarakat yang tidak ditemui dalam kaidah hukum dalam UU.