HUKUM PADA UMUMNYA CHAPTER I HUKUM BISNIS I
KAIDAH <ul><li>Norma atau kaidah adalah aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu, dimana setiap anggota masyarakat me...
JENIS NORMA <ul><li>NORMA AGAMA </li></ul><ul><li>NORMA KESUSILAAN </li></ul><ul><li>NORMA KESOPANAN </li></ul><ul><li>NOR...
NORMA AGAMA <ul><li>Adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan dan anjuran yang berasal dari Tuhan YM...
NORMA KESUSILAAN <ul><li>Adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. </li></ul><ul><li>Norma...
NORMA KESOPANAN <ul><li>Adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia, </li></ul><ul><li>Norma keso...
NORMA AGAMA, NORMA KESUSILAAN DAN NORMA KESOPANAN <ul><li>Ketiga norma tersebut bertujuan untuk membina ketertiban kehidup...
NORMA HUKUM <ul><li>Peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh Penguasa Negara, </li></ul><ul><li>Isinys mengikat...
HUKUM <ul><li>VAN KAN </li></ul><ul><li>Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi...
UNSUR DARI HUKUM <ul><li>Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, </li></ul><ul><li>Peraturan i...
TUJUAN HUKUM <ul><li>VAN KAN </li></ul><ul><li>Adalah untuk ketertiban dan perdamaian, dengan adanya peraturan hukum maka ...
PEMBAGIAN HUKUM <ul><li>Hukum menurut sumbernya </li></ul><ul><li>Hukum menurut bentuknya </li></ul><ul><li>Hukum menurut ...
Hukum menurut sumbernya <ul><ul><ul><ul><li>Hukum Undang-Undang:  </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tercantum dalam...
Hukum menurut bentuknya <ul><li>Hukum Tertulis </li></ul><ul><li>1.  Hukum yang dikodifikasikan : </li></ul><ul><li>Hukum ...
Hukum menurut waktu berlakunya   <ul><li>Ius Constitutum </li></ul><ul><li>Hukum yang berlaku pada saat sekarang dalam sua...
Hukum yang ditinjau dari isinya <ul><li>Hukum Privat </li></ul><ul><li>Hukum yang mengatur hubungan antar seseorang dengan...
HUKUM PERDATA <ul><li>Adalah hukum yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain. </li></ul><ul><li>Yang tergo...
SISTIMATIKA HUKUM PERDATA <ul><li>Menurut Ilmu Hukum </li></ul><ul><li>Menurut KUHPerdata </li></ul>
HUKUM PERDATA MENURUT ILMU HUKUM <ul><li>Hukum tentang diri sseorang, </li></ul><ul><li>memuat tentang manusis sebagai sub...
HUKUM PERDATA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA <ul><li>Buku I : Perihal Orang </li></ul><ul><li>Memuat tentang di...
SUBYEK DAN OBJEK HUKUM <ul><li>Subyek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunaka...
SUBYEK HUKUM <ul><li>Manusia ( natuurlijke persoon ) </li></ul><ul><li>Manusia sebagai subyek hukum dimulai saat ia dilahi...
Cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum dan berakal sehat <ul><li>Tidak cakap melakukan perbuata...
BADAN HUKUM <ul><li>Adalah orang ( persoon ) yang diciptakan oleh hukum, oleh karena itu Badan Hukum (rechtspersoon) sebag...
HUKUM BENDA <ul><li>Benda ( zaak ) adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. </li></ul><ul><li>Pembagian benda :...
HAK KEBENDAAN <ul><li>Adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atau suatu benda  yang dapat dipertahankan terha...
BEZIT <ul><li>Adalah suatu keadaan dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum ...
EIGENDOM <ul><li>Adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. </li></ul><ul><li>Seseorang yang mempunyai hak eigendom...
Menurut pasal 584 BW, eigendom dapat diperoleh dengan cara : <ul><li>Pengambilan ( membuka tanah, memancing ikan ) </li></...
HAK KEBENDAAN DI ATAS BENDA ORANG LAIN <ul><li>Erfdienstbaarheid atau Servituut </li></ul><ul><li>Hak Opstal </li></ul><ul...
ERFDIENSTBAARHEID ATAU SERVITUUT <ul><li>Adalah suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan suatu...
HAK OPSTAL <ul><li>Adalah suatu hak untuk memiliki bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain </li></ul><ul><li>Hak ke...
HAK ERFPACHT <ul><li>Adalah suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebida...
VRUCHTGEBRUIK <ul><li>Adalah suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan dari suatu benda orang lain, seolah-olah benda ...
BENDA YANG DAPAT MENJADI JAMINAN <ul><li>PAND ( HAK GADAI ) </li></ul><ul><li>HYPOTHEEK ( HAK HIPOTIK ) </li></ul>
PAND ( HAK GADAI ) <ul><li>Adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mat...
HYPOTHEEK <ul><li>Adalah suatu hak kebendaan ats suatu benda tak bergerak, bertujuab untuk mengambil pelunasan suatu hutan...
PERBEDAAN PAND DENGAN HYPOTHEEK Hipotik tetap terletak sebagai beban di atas benda yang dijadikan tanggungan meskipun bend...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hukum Pada Umumnya

20,557 views

Published on

Published in: Sports
3 Comments
1 Like
Statistics
Notes
  • trims,atas materinya,sangat membantu,sukses selalu mas
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • Buku-buku terkait Hukum dan Konstitusi:
    1. Hukum Konstitusi
    2. Teori dan Hukum Konstitusi
    3. Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia
    4. Konstitualisme Demokrasi
    5. Demokrasi, HAM, dan Konstitusi
    6. Reformasi Hukum
    7. Teori Konstitusi dan Negara Demokrasi
    8. An Introduction to Indonesian Law
    9. Negara, Hukum dan Kebijakan Publik
    10. Hukum dan keadilan Masyarakat
    11. Pengantar Hukum Indonesia
    12. Hukum Administrasi Lingkungan
    13. Hukum Dagang
    14. Hukum Pelayanan Publik
    15. Hukum Aliran Sesat
    16. Pembaharuan Hukum Pemerintah Desa
    17. Ancaman Pidanan Mati
    18. Praktek Peradilan Perdata
    19. Praktek Peradilan Pidana
    20. Dinamika Politik Hukum
    21. Peradilan Agama
    22. Amdal dan Jaminan Hukum
    23. Politik Hukum Amdal

    Lihat katalok di http://katalokintrans.blogspot.com/
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
  • MATERI MUDAH DITERIMA , TRIMS SEMOGA SUKSES
       Reply 
    Are you sure you want to  Yes  No
    Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
20,557
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
51
Actions
Shares
0
Downloads
306
Comments
3
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hukum Pada Umumnya

  1. 1. HUKUM PADA UMUMNYA CHAPTER I HUKUM BISNIS I
  2. 2. KAIDAH <ul><li>Norma atau kaidah adalah aturan perilaku dalam suatu kelompok tertentu, dimana setiap anggota masyarakat mengetahui hak dan kewajiban di dalam masyarakat </li></ul>
  3. 3. JENIS NORMA <ul><li>NORMA AGAMA </li></ul><ul><li>NORMA KESUSILAAN </li></ul><ul><li>NORMA KESOPANAN </li></ul><ul><li>NORMA HUKUM </li></ul>
  4. 4. NORMA AGAMA <ul><li>Adalah peraturan hidup yang diterima sebagai perintah, larangan dan anjuran yang berasal dari Tuhan YME. </li></ul><ul><li>Norma agama bersifat umum dan universal serta berlaku bagi seluruh golongan manusia di dunia. </li></ul>
  5. 5. NORMA KESUSILAAN <ul><li>Adalah peraturan hidup yang dianggap sebagai suara hati sanubari manusia. </li></ul><ul><li>Norma kesusilaan dapat menetapkan buruk baiknya perbuatan manusia dan turut pula memelihara ketertiban manusia dalam masyarakat. </li></ul><ul><li>Norma kesusilaan bersifat umum dan universal, dapat diterima oleh seluruh umat manusia. </li></ul>
  6. 6. NORMA KESOPANAN <ul><li>Adalah peraturan hidup yang timbul dari pergaulan segolongan manusia, </li></ul><ul><li>Norma kesopanan tidak berlaku bagi seluruh masyarakat dunia, melainkan bersifat khusus dan setempat serta hanya berlaku bagi segolongan masyarakat tertentu. </li></ul>
  7. 7. NORMA AGAMA, NORMA KESUSILAAN DAN NORMA KESOPANAN <ul><li>Ketiga norma tersebut bertujuan untuk membina ketertiban kehidupan manusia, tetapi belum cukup memberi jaminan untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat. </li></ul><ul><li>Tidak mempunyai sanksi yang tegas, jika salah satu peraturannya dilanggar, </li></ul>
  8. 8. NORMA HUKUM <ul><li>Peraturan yang timbul dari norma hukum, dibuat oleh Penguasa Negara, </li></ul><ul><li>Isinys mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat perlengkapan negara. </li></ul><ul><li>Keistimewaan dari norma hukum adalah sifatnya yang memaksa dengan sanksinya yang berupa ancaman hukuman. </li></ul>
  9. 9. HUKUM <ul><li>VAN KAN </li></ul><ul><li>Hukum merupakan keseluruhan peraturan hidup yang bersifat memaksa untuk melindungi kepentingan manusia di dalam masyarakat. </li></ul><ul><li>UTRECHT </li></ul><ul><li>Hukum merupakan himpunan baik berupa perintah maupun larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan. </li></ul><ul><li>WIRYONO KUSUMO </li></ul><ul><li>Hukum merupakan keseluruhan peraturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur tata tertib di dalam masyarakat dan terhadap pelanggarnya umumnya dikenakan sanksi. </li></ul>
  10. 10. UNSUR DARI HUKUM <ul><li>Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat, </li></ul><ul><li>Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa, </li></ul><ul><li>Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi, </li></ul><ul><li>Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas. </li></ul>
  11. 11. TUJUAN HUKUM <ul><li>VAN KAN </li></ul><ul><li>Adalah untuk ketertiban dan perdamaian, dengan adanya peraturan hukum maka dapat memenuhi kebutuhan dan melindungi kepentingan dengan tertib, dengan pemikiran akan tercapai kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. </li></ul><ul><li>WIRJONO PRODJODIKORO </li></ul><ul><li>Adalah untuk mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan ketertiban dalam masyarakat. </li></ul>
  12. 12. PEMBAGIAN HUKUM <ul><li>Hukum menurut sumbernya </li></ul><ul><li>Hukum menurut bentuknya </li></ul><ul><li>Hukum menurut waktu berlakunya </li></ul><ul><li>Hukum yang ditinjau dari isinya </li></ul>
  13. 13. Hukum menurut sumbernya <ul><ul><ul><ul><li>Hukum Undang-Undang: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Tercantum dalam hak perundang undangan </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hukum Adat: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hukum yang berasal dari kebiasaan dari daerah daerah tertentu yang dilakukan secara berulang ulang. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hukum Traktat: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hukum yang ditetapkan oleh suatu Negara dengan Negara lain yang merupakan suatu perjanjian. </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>Hukum Jurisprudensi: </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Hukum terbentuk karena putusan hakim terdahulu. </li></ul></ul></ul>
  14. 14. Hukum menurut bentuknya <ul><li>Hukum Tertulis </li></ul><ul><li>1. Hukum yang dikodifikasikan : </li></ul><ul><li>Hukum tersebut tersusun rapih, jelas, dibukukan sebagai kitab undang-undang, cth: kitab UU hokum dagang, pidana, perdata. </li></ul><ul><li>2. Hukum yang tidak dikodifikasikan </li></ul><ul><li>Hukum yang tidak tersusun rincih dan tidak dikukuhkan, cth: UU PT. </li></ul><ul><li>Hukum tidak terulis </li></ul><ul><li>cth: hukum adat. </li></ul>
  15. 15. Hukum menurut waktu berlakunya <ul><li>Ius Constitutum </li></ul><ul><li>Hukum yang berlaku pada saat sekarang dalam suatu masyarakat dan daerah tertentu, cth: peraturan kampus. </li></ul><ul><li>Ius Constituendum </li></ul><ul><li>Hukum yang diharapkan berlaku pada masa yang akan datang. </li></ul><ul><li>Hukum alam atau azasi </li></ul><ul><li>Hukum yang berlaku dimana dalam segala waktu dan segala bangsa, cth: hak hidup. </li></ul>
  16. 16. Hukum yang ditinjau dari isinya <ul><li>Hukum Privat </li></ul><ul><li>Hukum yang mengatur hubungan antar seseorang dengan orang lain, cth: hukum perkawinan, hukum dagang. </li></ul><ul><li>Hukum publik </li></ul><ul><li>Hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan Negara, cth: hukum pidana, hukum Tata Negara. </li></ul>
  17. 17. HUKUM PERDATA <ul><li>Adalah hukum yang mengatur hubungan antara seseorang dengan orang lain. </li></ul><ul><li>Yang tergolong dalam hukum perdata adalah : </li></ul><ul><li>Hukum Dagang, Hukum Benda, hukum perikatan dll. </li></ul><ul><li>Pengaturan hukum perdata : </li></ul><ul><li>Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel/WvK) </li></ul>
  18. 18. SISTIMATIKA HUKUM PERDATA <ul><li>Menurut Ilmu Hukum </li></ul><ul><li>Menurut KUHPerdata </li></ul>
  19. 19. HUKUM PERDATA MENURUT ILMU HUKUM <ul><li>Hukum tentang diri sseorang, </li></ul><ul><li>memuat tentang manusis sebagai subyek hukum. </li></ul><ul><li>Hukum keluarga, </li></ul><ul><li>Hukum yang mengatur hubungan yang timbul dari hubungan kekeluargaan. </li></ul><ul><li>Hukum kekayaan, </li></ul><ul><li>Mengatur perihal hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. </li></ul><ul><li>Hukum waris </li></ul><ul><li>Mengatur tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal. </li></ul>
  20. 20. HUKUM PERDATA MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA <ul><li>Buku I : Perihal Orang </li></ul><ul><li>Memuat tentang diri seseorang dan hukum keluarga </li></ul><ul><li>Buku II : Perihal Benda </li></ul><ul><li>Memuat hukum perbendaan serta hukum waris </li></ul><ul><li>Buku III : Perihal Perikatan </li></ul><ul><li>Memuat hukum kekayaan yang mengenai hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang atau pihak tertentu. </li></ul><ul><li>Buku IV : Perihal Pembuktian dan Lewat Waktu </li></ul><ul><li>Memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum . </li></ul>
  21. 21. SUBYEK DAN OBJEK HUKUM <ul><li>Subyek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum. </li></ul><ul><li>Objek hukum adalah benda yang berarti segala sesuatu yang berguna bagi subyek hukum atau segala sesuatu yang menjadi pokok permasalahan dan kepentingan bagi para subyek hukum. </li></ul>
  22. 22. SUBYEK HUKUM <ul><li>Manusia ( natuurlijke persoon ) </li></ul><ul><li>Manusia sebagai subyek hukum dimulai saat ia dilahirkan dan berakhir pada saat ia meninggal dunia. </li></ul><ul><li>Setiap manusia pribadi menurut hukum mempunyai hak, tetapi tidak selalu cakap untuk melakukan perbuatan hukum (handelings bekwaam). </li></ul>
  23. 23. Cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa menurut hukum dan berakal sehat <ul><li>Tidak cakap melakukan perbuatan hukum, berdasarkan pasal 1330 KUHPerdata tentang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah : </li></ul><ul><li>1. Orang-orang yang belum dewasa, </li></ul><ul><li>2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan ( curetele ) yang terjadi karena gangguan jiwa, pemabuk atau pemboros. </li></ul><ul><li>3. Orang wanita yang dalam perkawinan atau yang berstatus sebagai isteri. </li></ul>
  24. 24. BADAN HUKUM <ul><li>Adalah orang ( persoon ) yang diciptakan oleh hukum, oleh karena itu Badan Hukum (rechtspersoon) sebagai subyek hukum dapat bertindak hukum seperti manusia. </li></ul><ul><li>Suatu perkumpulan dapat dimintakan sebagai badan hukum dengan cara : </li></ul><ul><li>1. Didirikan dengan akte notaris, </li></ul><ul><li>2. Didaftarkan di kantor Panitera PN setempat, </li></ul><ul><li>3. Disyahkan oleh Menteri Kehakiman, </li></ul><ul><li>4. Diumumkan dalam Berita Negara RI. </li></ul>
  25. 25. HUKUM BENDA <ul><li>Benda ( zaak ) adalah segala sesuatu yang dapat dihaki oleh orang. </li></ul><ul><li>Pembagian benda : </li></ul><ul><li>1. Benda bergerak </li></ul><ul><li>2. Benda tak bergerak </li></ul>
  26. 26. HAK KEBENDAAN <ul><li>Adalah suatu hak yang memberikan kekuasaan langsung atau suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap tiap orang. </li></ul><ul><li>Jenis hak kebendaan </li></ul><ul><li>1. Bezit </li></ul><ul><li>2. Eigendom </li></ul>
  27. 27. BEZIT <ul><li>Adalah suatu keadaan dimana seorang menguasai suatu benda seolah-olah kepunyaannya sendiri, yang oleh hukum dilindungi, dengan tidak mempersoalkan hak milik atas benda itu sebenarnya ada pada siapa. </li></ul>
  28. 28. EIGENDOM <ul><li>Adalah hak yang paling sempurna atas suatu benda. </li></ul><ul><li>Seseorang yang mempunyai hak eigendom atas suatu benda dapat berbuat apa saja dengan benda itu asal tidak melanggar UU. </li></ul>
  29. 29. Menurut pasal 584 BW, eigendom dapat diperoleh dengan cara : <ul><li>Pengambilan ( membuka tanah, memancing ikan ) </li></ul><ul><li>Natrekking yaitu jika suatu benda bertambah besar atau berlipat karena perbuatan alam ( tanah bertambah besar sebagai akibat gempa bumi, pohon berbuah dll ) </li></ul><ul><li>Lewat waktu ( verjaring ) </li></ul><ul><li>Pewarisan </li></ul><ul><li>Penyerahan ( levering ) </li></ul>
  30. 30. HAK KEBENDAAN DI ATAS BENDA ORANG LAIN <ul><li>Erfdienstbaarheid atau Servituut </li></ul><ul><li>Hak Opstal </li></ul><ul><li>Hak Erfpacht </li></ul><ul><li>Vruchtgebruik </li></ul>
  31. 31. ERFDIENSTBAARHEID ATAU SERVITUUT <ul><li>Adalah suatu beban yang diletakkan di atas suatu pekarangan untuk keperluan suatu pekarangan lain yang berbatasan. </li></ul><ul><li>Erfdienstbaarheid diperoleh karena suatu titel (jual beli, pemberian, warisan dll ) atau karena lewat waktu (telah bepuluh-puluh tahun berlaku dengan tiada bantahan orang lain ) dan akan hapus apabila kedua pekarangan jatuh dalam tangan satu orang. </li></ul>
  32. 32. HAK OPSTAL <ul><li>Adalah suatu hak untuk memiliki bangunan atau tanaman di atas tanah orang lain </li></ul><ul><li>Hak kebendaan ini dapat dipindahkan pada orang lain dan dapat juga dipakai sebagai jaminan hutang. </li></ul>
  33. 33. HAK ERFPACHT <ul><li>Adalah suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan seluas-luasnya untuk waktu yang lama dari sebidang tanah milik orang lain dengan kewajiban membayar sejumlah uang atau penghasilan tiap-tiap tahun. </li></ul>
  34. 34. VRUCHTGEBRUIK <ul><li>Adalah suatu hak kebendaan untuk menarik penghasilan dari suatu benda orang lain, seolah-olah benda itu kepunyaannya sendiri, dengan kewajiban menjaga supaya benda tersebut tetap dalam keadaan semula. </li></ul>
  35. 35. BENDA YANG DAPAT MENJADI JAMINAN <ul><li>PAND ( HAK GADAI ) </li></ul><ul><li>HYPOTHEEK ( HAK HIPOTIK ) </li></ul>
  36. 36. PAND ( HAK GADAI ) <ul><li>Adalah suatu hak kebendaan atas suatu benda yang bergerak kepunyaan orang lain, yang semata-mata diperjanjikan dengan menyerahkan bezit atas benda tersebut, dengan tujuan untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari pendapatan penjual benda itu, lebih dahulu dari penagih-penagih lainnya. </li></ul>
  37. 37. HYPOTHEEK <ul><li>Adalah suatu hak kebendaan ats suatu benda tak bergerak, bertujuab untuk mengambil pelunasan suatu hutang dari pendapatan penjualan benda itu. </li></ul>
  38. 38. PERBEDAAN PAND DENGAN HYPOTHEEK Hipotik tetap terletak sebagai beban di atas benda yang dijadikan tanggungan meskipun benda itu dipindahkan kepada orang lain Gadai hapus, jika barang yg menjadi tanggungan berpindah ke tangan orang lain Tidak disertai dengan penyerahan kekuasaan atas barang Disertai dengan penyerahan kekuasaan atas barang Jaminan benda tak bergerak Jaminan benda bergerak HIPOTIK PAND/GADAI

×