1) Bab pertama membahas pengertian perikatan secara umum, termasuk unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan menurut KUHPerdata.
2) Jenis perikatan dijelaskan meliputi perikatan untuk memberikan barang, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta perikatan alternatif, bersyarat, dan lainnya.
3) Sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan. Secara singkat, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhinya. Unsur-unsur perikatan meliputi hubungan hukum, para pihak, objek prestasi, dan kekayaan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian wanprestasi dalam perjanjian dan hukum perdata Indonesia. Secara ringkas, wanprestasi adalah kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Jika terjadi wanprestasi, kreditur berhak menuntut ganti rugi sesuai kerugian nyata yang diderita. Syarat utama ganti rugi adalah kerugian harus dapat diduga pada saat perjanjian dibuat dan merupakan akibat
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesianoviyulia2
Dokumen tersebut membahas hukum prestasi dan wanprestasi di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai pengertian prestasi dan wanprestasi, akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, serta pembelaan yang dapat diajukan debitur ketika dituntut membayar ganti rugi.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan di Indonesia. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya. Dokumen ini menjelaskan subyek, objek, asas-asas, syarat-syarat, jenis-jenis perikatan, wanprestasi dan hapusnya perikatan menurut undang-undang perdata Indonesia.
Dokumen tersebut merangkum tentang hukum perjanjian, termasuk pengertian, unsur-unsur, syarat, jenis, prestasi dan wanprestasi perjanjian, asas kontrak bisnis, risiko dan keadaan memaksa, hapusnya perikatan, serta perjanjian kredit. Dokumen ini memberikan panduan mengenai landasan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian bisnis.
1) Bab pertama membahas pengertian perikatan secara umum, termasuk unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan menurut KUHPerdata.
2) Jenis perikatan dijelaskan meliputi perikatan untuk memberikan barang, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta perikatan alternatif, bersyarat, dan lainnya.
3) Sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan. Secara singkat, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhinya. Unsur-unsur perikatan meliputi hubungan hukum, para pihak, objek prestasi, dan kekayaan.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian wanprestasi dalam perjanjian dan hukum perdata Indonesia. Secara ringkas, wanprestasi adalah kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Jika terjadi wanprestasi, kreditur berhak menuntut ganti rugi sesuai kerugian nyata yang diderita. Syarat utama ganti rugi adalah kerugian harus dapat diduga pada saat perjanjian dibuat dan merupakan akibat
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesianoviyulia2
Dokumen tersebut membahas hukum prestasi dan wanprestasi di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai pengertian prestasi dan wanprestasi, akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, serta pembelaan yang dapat diajukan debitur ketika dituntut membayar ganti rugi.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan di Indonesia. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya. Dokumen ini menjelaskan subyek, objek, asas-asas, syarat-syarat, jenis-jenis perikatan, wanprestasi dan hapusnya perikatan menurut undang-undang perdata Indonesia.
Dokumen tersebut merangkum tentang hukum perjanjian, termasuk pengertian, unsur-unsur, syarat, jenis, prestasi dan wanprestasi perjanjian, asas kontrak bisnis, risiko dan keadaan memaksa, hapusnya perikatan, serta perjanjian kredit. Dokumen ini memberikan panduan mengenai landasan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian bisnis.
Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang muncul dari perjanjian atau undang-undang, di mana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya. Perjanjian lahir dari kesepakatan para pihak, sedangkan perikatan karena undang-undang dapat karena undang-undang sendiri atau karena perbuatan manusia. Wanprestasi terjadi jika salah satu pihak gag
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan yang mencakup definisi, sumber, azas, jenis, dan syarat sahnya perjanjian. Secara ringkas, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berkewajiban kepada pihak lain berdasarkan persetujuan atau undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan menurut hukum perdata Barat dan Indonesia. Secara umum dijelaskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut dan pihak lain berkewajiban memenuhinya. Dokumen ini juga menjelaskan istilah, pengertian, dan pengaturan hukum perikatan menurut KUHPerdata.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, mulai dari peraturan kolonial hingga Undang-Undang terbaru. Ia menjelaskan ketentuan-ketentuan penting dalam UU terkait subjek yang dapat dinyatakan pailit, persyaratan kepailitan, pengurusan harta pailit, dan perbedaan antara kepailitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang."
Undang-undang Kepailitan Indonesia mengatur tentang kepailitan sejak 1998, dan bertujuan untuk membagikan kekayaan debitur di antara kreditur, menghindari eksekusi terpisah, serta memberikan solusi ketika debitur berhenti membayar. Syarat kepailitan adalah adanya dua kreditur dan setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar.
HUKUM JAMINAN ADALAH KESELURUHAN KAEDAH-KAEDAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI DAN PENERIMA JAMINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT. JAMINAN ADALAH SESUATU YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITOR UNTUK MENIMBULKAN KEYAKINAN BAHWA DEBITOR AKAN MEMENUHI KEW
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam rangka pemberian agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan diberikan untuk menjamin kewajiban debitor apabila terjadi wanprestasi, dan mencakup jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, dan fidusia.
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pstImam Bukhori
1) Tugas analisis kasus kepailitan ini memberikan manfaat bagi penulis untuk memahami kasus kepailitan secara mendalam dan menerapkan pasal-pasal yang relevan.
Perlindungan anak masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia, mengingat masih banyak ditemukan kasus-kasus perlakuan anak yang tidak sewajarnya, di antaranya yang paling memprihatinkan adalah masih terdapatnya anak-anak yang bekerja di sektor pekerjaan terburuk untuk anak, eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), dan perdagangan perempuan dan anak (trafficking women and children). Padahal, anak adalah sebuah investasi. Anak harus dilihat sebagai aset bangsa yang harus dilindungi keberadaannya karena masa depan bangsa sangat bergantung pada bagaimana kita memperlakukan anak pada masa kini.
Pada dasarnya, munculnya berbagai permasalahan terkait perlindungan anak berakar dari berbagai faktor di antaranya belum optimalnya peran kelembagaan dalam mengatasi berbagai permasalahan anak. Kelembagaan dimaksud adalah kelembagaan baik yang berupa nilai dalam budaya, institusi dalam masyarakat dan jaringan kerjasama yang belum optimal dari organisasi yang memfasilitasi, mengadvokasi, mensosialisasikan serta sinergi yang masih perlu ditingkatkan.
Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah global. Adanya tekanan dari dunia Internasional terhadap berbagai pelanggaran Hak Azasi Manusia, termasuk didalamnya hak perempuan dan anak yang akhirnya membuat pemerintah perlu untuk mencari cara dalam mengatasi adanya kekerasan terhadap rendahnya kualitas pelayanan Polri terhadap laporan yang melibatkan korban perempuan dan anak telah membuat Polri berusaha untuk menunjukkan kinerja yang baik. Salah satunya dengan membentuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) lebih khusus Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk masalah kekerasan Perempuan dan Anak, dari tingkat Mabes hingga Polres, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007.
Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang muncul dari perjanjian atau undang-undang, di mana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya. Perjanjian lahir dari kesepakatan para pihak, sedangkan perikatan karena undang-undang dapat karena undang-undang sendiri atau karena perbuatan manusia. Wanprestasi terjadi jika salah satu pihak gag
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan yang mencakup definisi, sumber, azas, jenis, dan syarat sahnya perjanjian. Secara ringkas, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berkewajiban kepada pihak lain berdasarkan persetujuan atau undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan menurut hukum perdata Barat dan Indonesia. Secara umum dijelaskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut dan pihak lain berkewajiban memenuhinya. Dokumen ini juga menjelaskan istilah, pengertian, dan pengaturan hukum perikatan menurut KUHPerdata.
Dokumen tersebut membahas sejarah perkembangan hukum kepailitan di Indonesia, mulai dari peraturan kolonial hingga Undang-Undang terbaru. Ia menjelaskan ketentuan-ketentuan penting dalam UU terkait subjek yang dapat dinyatakan pailit, persyaratan kepailitan, pengurusan harta pailit, dan perbedaan antara kepailitan dengan penundaan kewajiban pembayaran utang."
Undang-undang Kepailitan Indonesia mengatur tentang kepailitan sejak 1998, dan bertujuan untuk membagikan kekayaan debitur di antara kreditur, menghindari eksekusi terpisah, serta memberikan solusi ketika debitur berhenti membayar. Syarat kepailitan adalah adanya dua kreditur dan setidaknya satu utang yang telah jatuh tempo namun tidak dibayar.
HUKUM JAMINAN ADALAH KESELURUHAN KAEDAH-KAEDAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI DAN PENERIMA JAMINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT. JAMINAN ADALAH SESUATU YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITOR UNTUK MENIMBULKAN KEYAKINAN BAHWA DEBITOR AKAN MEMENUHI KEW
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam rangka pemberian agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan diberikan untuk menjamin kewajiban debitor apabila terjadi wanprestasi, dan mencakup jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, dan fidusia.
Analisis putusan pailit no 60 pailit 2001 pn.niaga.jkt.pstImam Bukhori
1) Tugas analisis kasus kepailitan ini memberikan manfaat bagi penulis untuk memahami kasus kepailitan secara mendalam dan menerapkan pasal-pasal yang relevan.
Perlindungan anak masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia, mengingat masih banyak ditemukan kasus-kasus perlakuan anak yang tidak sewajarnya, di antaranya yang paling memprihatinkan adalah masih terdapatnya anak-anak yang bekerja di sektor pekerjaan terburuk untuk anak, eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), dan perdagangan perempuan dan anak (trafficking women and children). Padahal, anak adalah sebuah investasi. Anak harus dilihat sebagai aset bangsa yang harus dilindungi keberadaannya karena masa depan bangsa sangat bergantung pada bagaimana kita memperlakukan anak pada masa kini.
Pada dasarnya, munculnya berbagai permasalahan terkait perlindungan anak berakar dari berbagai faktor di antaranya belum optimalnya peran kelembagaan dalam mengatasi berbagai permasalahan anak. Kelembagaan dimaksud adalah kelembagaan baik yang berupa nilai dalam budaya, institusi dalam masyarakat dan jaringan kerjasama yang belum optimal dari organisasi yang memfasilitasi, mengadvokasi, mensosialisasikan serta sinergi yang masih perlu ditingkatkan.
Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah global. Adanya tekanan dari dunia Internasional terhadap berbagai pelanggaran Hak Azasi Manusia, termasuk didalamnya hak perempuan dan anak yang akhirnya membuat pemerintah perlu untuk mencari cara dalam mengatasi adanya kekerasan terhadap rendahnya kualitas pelayanan Polri terhadap laporan yang melibatkan korban perempuan dan anak telah membuat Polri berusaha untuk menunjukkan kinerja yang baik. Salah satunya dengan membentuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) lebih khusus Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk masalah kekerasan Perempuan dan Anak, dari tingkat Mabes hingga Polres, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007.
ABSTRAK
Implikasi pemisahan Timor-Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdampak pada persoalan-persoalan yang sampai sekarang belum diselesaikan terutama masalah batas wilayah baik darat, laut, maupun udara yang secara hukum nasional maupun hukum internasional belum jelas statusnya. Dengan pemisahan Timor-Leste dari Negara Republik Indonesia maka dikeluarkan ketetapan MPR tahun 1999 yang mencabut ketetapan MPR no VI/1978 tentang integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah RI, maka status hukum Timor-Timur telah berubah dan bukan lagi bagian dari wilayah negara kesatuan RI. Status hukum Timor-Timur diatur lebih lanjut oleh PBB, antara Indonesia dan Portugal yaitu berdasarkan Perjanjian di New York tanggal 5 Mei 1999, Agreement Between the Repoblic of Indonesia and the Portugal Republic on the Question of East Timor.
Untuk itu rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana kewenangan suatu negara untuk menentukan batas wilayah laut menurut Hukum Internasional serta bagaimana cara pengaturan batas wilayah laut Timor-Leste pasca kemerdekaan 1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pengaturan batas wilayah laut Timor-Leste dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi serta kewenangan suatu negara dalam menentukan batas wilayah lautnya berdasarkan hukum internasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang dilanjutkan dengan penelitian hukum emperis, dikatakan penelitian hukum normatif karena penelitian ini akan memanfaatkan data sekunder, yang selanjutnya akan diikuti dengan penelitian empiris.
Belum adanya kesepakatan tentang batas wilayah laut antara kedua negara, dikarenakan masih menunggu penyelesaian sengketa batas darat yang meliputi lima segmen di Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara. Lima titik wilayah darat yang masih disengketakan antara Indonesia dan Timor Leste yakni Noelbesi di Kabupaten Kupang, Bijaelsunan dan Oben di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) serta Malibaka di Kabupaten Belu. Batas wilayah laut yang sulit ditetapkan yakni Enklave Ambeno Oeccuse karena enklave tersebut berada diantara wilayah Indonesia. Faktanya bahwa jarak antara Negara Republik Demokratik Timor Leste dengan Indonesia, tepatnya di wilayah Kecamatan Alor Timur ditaksir tidak mencapai 12 mil, sebagaimana yang ditentukan dalam UNCLOS 1982, maka dalam menentukan batas wilayah kedua negara, akan menggunakan pengukuran median line (garis tengah), artinya bahwa apabila jarak antara Negara Republik Demokratik Timor Leste dengan Indonesia hanya 11 mil maka tidak menutup kemungkinan bahwa Negara Republik Demokratik Timor Leste akan mendapatkan 5 mil dan Indonesia mendapatkan 5 mil, sedangkan sisanya 1 mil, dipergunakan sebagai zona bebas (high sea).
Penulisan skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 DI KOTA YOGYAKARTA”. Dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya Pemerintah Kota Yogyakarta agar masyarakat Kota Yogyakarta tertib dalam melaporkan kelahiran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di Kota Yogyakarta serta penerapan sanksi terhadap masyarakat yang melaporkan kelahiran tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di Kota Yogyakarta.
Penelitian ini dispesifikan sebagai penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mempelajari literatur-literatur, jurnal-jurnal hokum, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini dan melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Penerbitan KK dan KTP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Bapak Drs. Bram Prasetyo Handoyo. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejalah lain dalam masyarakat.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kta Yogyakarta melihat bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan yang berkaitan dengan proses pelaporan kelahiran khususnya di Kota Yogyakarta. Kendala yang dialami dalam pelaporan kelahiran tersebut. Kesibukan orang tua, belum merasa butuh, sehingga pemerintah menerapkan sanksi bgi masyarakat yang terlambat melaporkan kelahiran, baik itu berupa denda, mendapatkan persetujuan kepala instansi setempat yang melaporkan kelahiran sampai dengan 1 (satu) tahun, maupun mendapat penetapan pengadilan yang melaporkan kelahiran lebih dari 1 (satu) tahun, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan dijalankan sejak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007. Hal tersebut disebabkan banyknya masyarakat Yogyakarta yang terlambat melaporkan kelahiran tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Kata Kunci : Pelaporan Kelahiran, UU No. 23 Tahun 2006
1. Pemohon mengajukan replik atas jawaban Termohon dalam perkara talak. Pemohon tidak setuju dengan beberapa pernyataan Termohon dan membantah adanya gangguan kejiwaan pada diri Pemohon.
2. Pemohon meminta majelis hakim memberikan putusan menerima talak dan menolak jawaban Termohon, serta menghukum Termohon membayar biaya perkara.
Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otonomi Khusus Papua) meletakan kebijakan baru bagi pembangunan Provinsi tersebut dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi khusus merupakan jawaban Pemerintah Republik Indonesia terhadap berbagai persoalan yang muncul sejak bergabungnya provinsi tersebut dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta dinamika sosial dan politik termasuk tuntutan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering diketahui sebagai gerakan Papua Merdeka.
Otonomi khusus yang diberikan kepada Papua masih belum memberikan makna berarti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. “Rakyat kecewa terhadap otonomi khusus yang berjalan lima tahun. Mereka kecewa karena otonomi tidak memberikan solusi memperbaiki kesejahteraan rakyat.” Pemerintah masih perlu memperhatikan Papua, jika tidak, harus memberikan teritori untuk merdeka.
Surat kuasa diberikan oleh Sabdayana kepada Gita Rulianti untuk mengambil sertifikat kompetensi atas nama Sabdayana. Surat kuasa tersebut dibuat di Jepara pada tanggal 25 Januari 2016.
Surat gugatan ini diajukan oleh Rusli selaku penggugat terhadap Syarif Hidayatullah selaku tergugat karena tergugat belum melunasi hutang pokok sebesar Rp600 juta beserta bunganya yang dipinjamkan penggugat sejak November 2011. Penggugat meminta agar barang-barang milik tergugat disegel untuk menjamin pelaksanaan putusan dan meminta tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
Dokumen tersebut membahas tentang pencegahan dan penangkalan keimigrasian sebagai fungsi perlindungan kepentingan nasional di Yogyakarta. Ia menjelaskan latar belakang dan permasalahan terkait kebijakan tersebut, serta tujuan untuk menganalisis latar belakang dan manfaatnya sebagai perlindungan kepentingan nasional.
1. PENGGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT karena TERGUGAT gagal melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp._____ berdasarkan perjanjian jasa antara kedua belah pihak.
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pelaku tindak pidana di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta. Ia menjelaskan latar belakang masalah perlindungan anak, peraturan perundang-undangan terkait, dan rumusan masalah penelitian mengenai apakah perundang-undangan sudah memberikan perlindungan dan kendala apa yang dihadapi.
Dokumen ini berisi jawaban tergugat dalam perkara perdata antara Iman Pantara sebagai penggugat dan James Sumartono sebagai tergugat. Tergugat mengajukan eksepsi dan menyangkal gugatan penggugat. Tergugat juga mengajukan gugatan balik dengan meminta pengadilan meletakkan sita jaminan atas mobil yang dijaminkan dan meminta penggugat membayar ganti rugi. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan pen
Dokumen ini berisi dupliek dari penggugat dalam perkara perdata antara Iman Pantara dan James Sumartono di Pengadilan Negeri Malang. Dupliek ini menolak dalil-dalil tergugat dan mempertahankan klaim penggugat bahwa hutangnya sudah dilunasi serta mengajukan gugatan rekonvensi untuk sita jaminan mobil milik tergugat. Penggugat meminta hakim memutuskan menolak gugatan tergugat dan menerima gug
Wanprestasi adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian. Debitur dapat dinyatakan wanprestasi jika gagal melakukan, melakukan dengan cara berbeda, atau terlambat dalam melakukan kewajibannya, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Kreditur dapat memberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali sebelum membawa kasus ke pengadilan untuk memutus
Kontrak dalam dunia bisnis merupakan perjanjian yang mengikat para pihak. Kontrak sah jika memenuhi syarat sepakat, cakap, benda, dan sebab. Kontrak dapat berakhir karena berbagai sebab seperti pembayaran atau keadaan memaksa. Kontrak standar memudahkan bisnis meski kurang adil.
Perjanjian adalah persetujuan antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum. Perjanjian harus memenuhi syarat sah yaitu kesepakatan, kemampuan berkontrak, obyek, dan sebab yang diperkenankan. Pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian dikenal sebagai wanprestasi dan dapat berakibat ganti rugi, pembatalan, atau pemenuhan perjanjian. Perjanjian dapat berakhir karena berbag
Hbl 1,mei ika, hapzi ali, hukum bisnis, mercu buanaMeikaSihombimg
Dokumen tersebut membahas tentang hukum bisnis dan lingkungan yang mencakup pengertian moratorium umum, moratorium utang PKPU, faktor yang menyebabkan PKPU, hubungan antara moratorium utang PKPU dengan BPR, serta akibat hukum dari moratorium utang PKPU.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), termasuk definisi, unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan."
Dokumen tersebut membahas tentang administrasi kontrak konstruksi dari sudut hukum. Kontrak konstruksi merupakan perjanjian yang diatur dalam hukum perdata. Dokumen menjelaskan tentang landasan hukum, unsur-unsur, syarat sahnya, pelaksanaan, sanksi hukum apabila terjadi wanprestasi, serta kedudukan hukum elemen-elemen kontrak konstruksi.
Keadaan kahar adalah keadaan diluar kendali pihak yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai kontrak. Cidera janji terjadi jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban sehingga menimbulkan kerugian pihak lain. Kontrak dapat diakhiri jika keadaan kahar berlangsung lebih dari 6 bulan atau jika terjadi cidera janji, dan pihak yang dirugikan berhak mengajuk
Hbl 14, bella tri oktaviana, hapzi ali, lingkup perdagangan internasional, un...BellaTriOktaviana2
1. Dokumen tersebut membahas tentang hukum perdagangan internasional khususnya mengenai perjanjian jual beli internasional dan letter of credit. Dijelaskan pula berbagai jenis perjanjian jual beli internasional dan letter of credit beserta unsur-unsurnya.
Konsep Balanced Score Card. Penilaian kinerja dilihat dari 4 perspektif yaitu perspektif keuangan, konsumen, learn and growth dan proses bisnis internal.
Dokumen tersebut membahas prospek industri taksi di Jakarta yang padat. Bakri mempertimbangkan untuk memasuki bisnis ini namun perlu menganalisis apakah dapat bersaing, bagaimana memulai usaha, kerja sama dengan investor dan mekanisme kerja sama dengan supir taksi.
Bakri berencana memasuki bisnis taksi di Jakarta. Analisis lingkungan eksternal menunjukkan prospek bisnis taksi masih baik meskipun persaingan ketat. Bakri perlu strategi yang tepat untuk bersaing di pasar yang padat.
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia . membahas analisis strategik dalam perusahaan kereta api, dimana dampak peraturan harga pesawat tidak ada penetapan batas bawah maka kereta api berdampak.
Makalah Analisis PT Kereta API Indonesia . membahas analisis strategik dalam perusahaan kereta api, dimana dampak peraturan harga pesawat tidak ada penetapan batas bawah maka kereta api berdampak.
Dmfi booklet indonesian. isi petisi nya yah jangan lupa klik www.dogmeatfreeindonesia.org
tidak sampai 1 menit isi petisi ini agar indonesia bebas dari daging anjing, anjing layak diperlakukan layak dan lebih baik.
tolong ya teman - teman
Dokumen tersebut membahas risiko kesehatan dan kesejahteraan hewan yang ditimbulkan oleh perdagangan daging anjing di Indonesia, termasuk penyebaran penyakit rabies, penderitaan hewan, dan kerentanan kelompok tertentu terhadap penyakit. Beberapa organisasi berkomitmen untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong pemerintah mengakhiri praktik ini.
BPR adalah merancang ulang radikal sistem bisnis untuk meningkatkan kinerja kritis seperti biaya, kualitas, layanan dan kecepatan. Faktor keberhasilan BPR meliputi visi, keterampilan, insentif, sumber daya, dan rencana aksi. Hasil yang diharapkan dari BPR adalah perbaikan proses hingga 100% dan pengurangan biaya secara drastis.
Makalah ini membahas tentang Business Process Reengineering (BPR), termasuk definisi, pihak yang terlibat, tahapan pelaksanaannya, dan faktor-faktor keberhasilannya. BPR merupakan perancangan ulang mendasar dan radikal sistem bisnis untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara signifikan."
Balanced Scorecard (BSC) adalah sistem pengelolaan strategis yang menggabungkan ukuran-ukuran keuangan dan nonkeuangan untuk menyelaraskan strategi perusahaan. BSC memiliki empat perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran & pertumbuhan. Langkah-langkah penyusunan BSC meliputi penetapan masalah, indikator kinerja utama, pengukuran KPI, dan pembuatan peta strategi.
Makalah ini membahas tentang Balanced Scorecard, yaitu sistem pengukuran kinerja yang mempertimbangkan empat perspektif yaitu keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Balanced Scorecard dikembangkan untuk mengurangi kelemahan pengukuran kinerja konvensional yang hanya berfokus pada aspek keuangan."
2. Verbintenis dalam bahasa Belanda
Perikatan adalah hal yang mengikat antara orang yang
satu dengan yang lain
Hal yang mengikat dapat berupa peristiwa hukum :
1. berupa perbuatan
2. berupa kejadian
3. berupa keadaan
3. • Diatur dalam buku III KUHPdt peraturan hukum yang
mengatur tentang perikatan
bagian umum
bagian khusus
• Sistem terbuka
• Sumber hukum adalah UU
4. Prestasi adalah sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debiitur dalam
setiap perikatan.
Sifat prestasi :
1. harus sudah tertentu atau dapat ditentukan
2. harus mungkin
3. harus diperbolehkan (halal)
4. harus ada manfaat bagi kreditur
5. terdiri dari satu atau serentetan perbuatan
5. o Wanprestasi artinya tidak memenuhi sesuatu yang
diwajibkan seperti yang ditetapkan dalam perikatan.
Disebabkan oleh dua kemungkinan alasan :
Kesalahan debitur keadaan memaksa
7. Kerugian yang harus dibayar oleh debitur hanya meliputi :
1. Kerugiaan yang dapat diduga ketika membuat perikatan
2. Kerugian sebagai akibat langsung dari wanprestasi
debitur
3. Bunga dalam hal terlambat membayar sejumlah hutang
*