Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pelaku tindak pidana di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta. Ia menjelaskan latar belakang masalah perlindungan anak, peraturan perundang-undangan terkait, dan rumusan masalah penelitian mengenai apakah perundang-undangan sudah memberikan perlindungan dan kendala apa yang dihadapi.
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
Essai ini membahas tentang sistem hukum di Indonesia yang dianggap belum dewasa karena masih bergantung pada berbagai sumber hukum yang berbeda seperti hukum Eropa (terutama Belanda), hukum adat, dan hukum agama. Indonesia juga belum menetapkan sumber hukum utama meski Pancasila dan UUD 1945 seharusnya menjadi pedoman. Untuk mematangkan sistem hukum, dibutuhkan kontribusi dari lulusan perguruan tinggi huk
Teori-teori kriminologi meliputi teori klasik, neo klasik, kartografi, sosialis, tipologis (Lombroso, tes mental, psikiatri, sosiologis), lingkungan, biososiologis, dan NKK. Teori-teori tersebut berusaha menjelaskan penyebab kejahatan dari berbagai perspektif seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan lingkungan.
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Aliran-aliran hukum pidana ini berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat,bukan untuk mencari dasar hukum atau pembenaran hukum.secara garis besar aliran-aliran hukum pidana ini dapat dibagi menjadi tiga aliran yaitu aliran Klasik,aliran Modern dan aliran Neo-klasik atau gabungan
Konsep demokrasi di Indonesia didasarkan pada tiga hal: nilai-nilai pancasila seperti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat; transformasi nilai-nilai pancasila ke bentuk dan sistem pemerintahan; serta komitmen terhadap nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.
Esai hukum; Indonesia : "Sistem Hukum yang belum "Dewasa"Syifa Nadia
Essai ini membahas tentang sistem hukum di Indonesia yang dianggap belum dewasa karena masih bergantung pada berbagai sumber hukum yang berbeda seperti hukum Eropa (terutama Belanda), hukum adat, dan hukum agama. Indonesia juga belum menetapkan sumber hukum utama meski Pancasila dan UUD 1945 seharusnya menjadi pedoman. Untuk mematangkan sistem hukum, dibutuhkan kontribusi dari lulusan perguruan tinggi huk
Teori-teori kriminologi meliputi teori klasik, neo klasik, kartografi, sosialis, tipologis (Lombroso, tes mental, psikiatri, sosiologis), lingkungan, biososiologis, dan NKK. Teori-teori tersebut berusaha menjelaskan penyebab kejahatan dari berbagai perspektif seperti psikologi, sosiologi, antropologi, dan lingkungan.
Hukum acara pidana merupakan aturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, persidangan hingga pelaksanaan putusan. Tujuan utamanya adalah mencari kebenaran, melakukan penuntutan yang tepat, dan memberikan putusan yang adil berdasarkan hasil pemeriksaan. Dalam prosesnya, dipandu oleh asas-asas seperti praduga tak bersalah,
Aliran-aliran hukum pidana ini berusaha memperoleh suatu sistem hukum pidana yang praktis dan bermanfaat,bukan untuk mencari dasar hukum atau pembenaran hukum.secara garis besar aliran-aliran hukum pidana ini dapat dibagi menjadi tiga aliran yaitu aliran Klasik,aliran Modern dan aliran Neo-klasik atau gabungan
Konsep demokrasi di Indonesia didasarkan pada tiga hal: nilai-nilai pancasila seperti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat; transformasi nilai-nilai pancasila ke bentuk dan sistem pemerintahan; serta komitmen terhadap nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.
Dokumen tersebut membahas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk strategi dan kelemahan pendekatan hukum pidana. Dibahas pula peran lembaga anti-korupsi, pendidikan, dan kerjasama internasional dalam mencegah korupsi. Tidak ada satu pendekatan yang tepat untuk semua negara, diperlukan berbagai inisiatif yang disesuaikan dengan konteks masing-masing.
Dokumen tersebut membahas tentang wawasan nusantara yang mencakup konsep geopolitik Indonesia dan pengertian, aspek-aspek, serta penerapannya dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan negara guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban negara serta warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki hak untuk menghukum, mencetak uang, dan memungut pajak, sementara warga negara memiliki hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta taat terhadap hukum. Dokumen juga membah
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
assalamualaikum gaes...
ini merupakan ppt dari kelompok 6 kelas SHM 23 dan universitas mataram. semoga membantu ya gaes, sebagai referensi untuk teman-teman semua.
terimakasih.
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi dalam hukum perdata Indonesia. Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi harus dibahas secara bersamaan karena saling berhubungan. Eksepsi merupakan tangkisan terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyangkut pokok perkara, sedangkan rekonvensi adalah gugatan balasan dari tergugat terhadap penggugat.
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan antara filsafat hukum dan teori hukum, pengertian filsafat hukum, bagian-bagian filsafat, aliran-aliran hukum seperti hukum alam, positivisme hukum, mazhab sejarah, dan konsep-konsep sosiologi hukum.
Surat kuasa diberikan oleh Sabdayana kepada Gita Rulianti untuk mengambil sertifikat kompetensi atas nama Sabdayana. Surat kuasa tersebut dibuat di Jepara pada tanggal 25 Januari 2016.
ABSTRAK
Implikasi pemisahan Timor-Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdampak pada persoalan-persoalan yang sampai sekarang belum diselesaikan terutama masalah batas wilayah baik darat, laut, maupun udara yang secara hukum nasional maupun hukum internasional belum jelas statusnya. Dengan pemisahan Timor-Leste dari Negara Republik Indonesia maka dikeluarkan ketetapan MPR tahun 1999 yang mencabut ketetapan MPR no VI/1978 tentang integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah RI, maka status hukum Timor-Timur telah berubah dan bukan lagi bagian dari wilayah negara kesatuan RI. Status hukum Timor-Timur diatur lebih lanjut oleh PBB, antara Indonesia dan Portugal yaitu berdasarkan Perjanjian di New York tanggal 5 Mei 1999, Agreement Between the Repoblic of Indonesia and the Portugal Republic on the Question of East Timor.
Untuk itu rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana kewenangan suatu negara untuk menentukan batas wilayah laut menurut Hukum Internasional serta bagaimana cara pengaturan batas wilayah laut Timor-Leste pasca kemerdekaan 1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pengaturan batas wilayah laut Timor-Leste dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi serta kewenangan suatu negara dalam menentukan batas wilayah lautnya berdasarkan hukum internasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang dilanjutkan dengan penelitian hukum emperis, dikatakan penelitian hukum normatif karena penelitian ini akan memanfaatkan data sekunder, yang selanjutnya akan diikuti dengan penelitian empiris.
Belum adanya kesepakatan tentang batas wilayah laut antara kedua negara, dikarenakan masih menunggu penyelesaian sengketa batas darat yang meliputi lima segmen di Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara. Lima titik wilayah darat yang masih disengketakan antara Indonesia dan Timor Leste yakni Noelbesi di Kabupaten Kupang, Bijaelsunan dan Oben di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) serta Malibaka di Kabupaten Belu. Batas wilayah laut yang sulit ditetapkan yakni Enklave Ambeno Oeccuse karena enklave tersebut berada diantara wilayah Indonesia. Faktanya bahwa jarak antara Negara Republik Demokratik Timor Leste dengan Indonesia, tepatnya di wilayah Kecamatan Alor Timur ditaksir tidak mencapai 12 mil, sebagaimana yang ditentukan dalam UNCLOS 1982, maka dalam menentukan batas wilayah kedua negara, akan menggunakan pengukuran median line (garis tengah), artinya bahwa apabila jarak antara Negara Republik Demokratik Timor Leste dengan Indonesia hanya 11 mil maka tidak menutup kemungkinan bahwa Negara Republik Demokratik Timor Leste akan mendapatkan 5 mil dan Indonesia mendapatkan 5 mil, sedangkan sisanya 1 mil, dipergunakan sebagai zona bebas (high sea).
Dokumen tersebut membahas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, termasuk strategi dan kelemahan pendekatan hukum pidana. Dibahas pula peran lembaga anti-korupsi, pendidikan, dan kerjasama internasional dalam mencegah korupsi. Tidak ada satu pendekatan yang tepat untuk semua negara, diperlukan berbagai inisiatif yang disesuaikan dengan konteks masing-masing.
Dokumen tersebut membahas tentang wawasan nusantara yang mencakup konsep geopolitik Indonesia dan pengertian, aspek-aspek, serta penerapannya dalam berbagai bidang seperti politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan negara guna mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
Dokumen tersebut membahas tentang hak dan kewajiban negara serta warga negara menurut Undang-Undang Dasar 1945. Negara memiliki hak untuk menghukum, mencetak uang, dan memungut pajak, sementara warga negara memiliki hak atas pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan yang layak. Warga negara juga memiliki kewajiban untuk membela negara, membayar pajak, serta taat terhadap hukum. Dokumen juga membah
Dokumen tersebut membahas tentang perbandingan hukum pidana dan menjelaskan perbedaan pandangan tentang kedudukan perbandingan hukum, keluarga-keluarga hukum di dunia, serta tujuan dan manfaat dari perbandingan hukum."
assalamualaikum gaes...
ini merupakan ppt dari kelompok 6 kelas SHM 23 dan universitas mataram. semoga membantu ya gaes, sebagai referensi untuk teman-teman semua.
terimakasih.
Hukum acara perdata - Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi (Idik Saeful ...Idik Saeful Bahri
Dokumen tersebut membahas tentang jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi dalam hukum perdata Indonesia. Jawaban tergugat, eksepsi, dan rekonvensi harus dibahas secara bersamaan karena saling berhubungan. Eksepsi merupakan tangkisan terhadap gugatan penggugat yang tidak langsung menyangkut pokok perkara, sedangkan rekonvensi adalah gugatan balasan dari tergugat terhadap penggugat.
Dokumen tersebut membahas tentang perbedaan antara filsafat hukum dan teori hukum, pengertian filsafat hukum, bagian-bagian filsafat, aliran-aliran hukum seperti hukum alam, positivisme hukum, mazhab sejarah, dan konsep-konsep sosiologi hukum.
Surat kuasa diberikan oleh Sabdayana kepada Gita Rulianti untuk mengambil sertifikat kompetensi atas nama Sabdayana. Surat kuasa tersebut dibuat di Jepara pada tanggal 25 Januari 2016.
ABSTRAK
Implikasi pemisahan Timor-Timur dari Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdampak pada persoalan-persoalan yang sampai sekarang belum diselesaikan terutama masalah batas wilayah baik darat, laut, maupun udara yang secara hukum nasional maupun hukum internasional belum jelas statusnya. Dengan pemisahan Timor-Leste dari Negara Republik Indonesia maka dikeluarkan ketetapan MPR tahun 1999 yang mencabut ketetapan MPR no VI/1978 tentang integrasi Timor-Timur ke dalam wilayah RI, maka status hukum Timor-Timur telah berubah dan bukan lagi bagian dari wilayah negara kesatuan RI. Status hukum Timor-Timur diatur lebih lanjut oleh PBB, antara Indonesia dan Portugal yaitu berdasarkan Perjanjian di New York tanggal 5 Mei 1999, Agreement Between the Repoblic of Indonesia and the Portugal Republic on the Question of East Timor.
Untuk itu rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana kewenangan suatu negara untuk menentukan batas wilayah laut menurut Hukum Internasional serta bagaimana cara pengaturan batas wilayah laut Timor-Leste pasca kemerdekaan 1999. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana pengaturan batas wilayah laut Timor-Leste dan apa saja hambatan-hambatan yang dihadapi serta kewenangan suatu negara dalam menentukan batas wilayah lautnya berdasarkan hukum internasional. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yang dilanjutkan dengan penelitian hukum emperis, dikatakan penelitian hukum normatif karena penelitian ini akan memanfaatkan data sekunder, yang selanjutnya akan diikuti dengan penelitian empiris.
Belum adanya kesepakatan tentang batas wilayah laut antara kedua negara, dikarenakan masih menunggu penyelesaian sengketa batas darat yang meliputi lima segmen di Kabupaten Belu dan Timor Tengah Utara. Lima titik wilayah darat yang masih disengketakan antara Indonesia dan Timor Leste yakni Noelbesi di Kabupaten Kupang, Bijaelsunan dan Oben di Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) serta Malibaka di Kabupaten Belu. Batas wilayah laut yang sulit ditetapkan yakni Enklave Ambeno Oeccuse karena enklave tersebut berada diantara wilayah Indonesia. Faktanya bahwa jarak antara Negara Republik Demokratik Timor Leste dengan Indonesia, tepatnya di wilayah Kecamatan Alor Timur ditaksir tidak mencapai 12 mil, sebagaimana yang ditentukan dalam UNCLOS 1982, maka dalam menentukan batas wilayah kedua negara, akan menggunakan pengukuran median line (garis tengah), artinya bahwa apabila jarak antara Negara Republik Demokratik Timor Leste dengan Indonesia hanya 11 mil maka tidak menutup kemungkinan bahwa Negara Republik Demokratik Timor Leste akan mendapatkan 5 mil dan Indonesia mendapatkan 5 mil, sedangkan sisanya 1 mil, dipergunakan sebagai zona bebas (high sea).
Penulisan skripsi ini berjudul “PELAKSANAAN PELAPORAN KELAHIRAN OLEH PENDUDUK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 DI KOTA YOGYAKARTA”. Dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui upaya-upaya Pemerintah Kota Yogyakarta agar masyarakat Kota Yogyakarta tertib dalam melaporkan kelahiran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di Kota Yogyakarta serta penerapan sanksi terhadap masyarakat yang melaporkan kelahiran tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 di Kota Yogyakarta.
Penelitian ini dispesifikan sebagai penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mempelajari literatur-literatur, jurnal-jurnal hokum, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini dan melakukan wawancara dengan Kepala Seksi Penerbitan KK dan KTP, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, Bapak Drs. Bram Prasetyo Handoyo. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejalah lain dalam masyarakat.
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kta Yogyakarta melihat bahwa kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan yang berkaitan dengan proses pelaporan kelahiran khususnya di Kota Yogyakarta. Kendala yang dialami dalam pelaporan kelahiran tersebut. Kesibukan orang tua, belum merasa butuh, sehingga pemerintah menerapkan sanksi bgi masyarakat yang terlambat melaporkan kelahiran, baik itu berupa denda, mendapatkan persetujuan kepala instansi setempat yang melaporkan kelahiran sampai dengan 1 (satu) tahun, maupun mendapat penetapan pengadilan yang melaporkan kelahiran lebih dari 1 (satu) tahun, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan dijalankan sejak berlakunya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007. Hal tersebut disebabkan banyknya masyarakat Yogyakarta yang terlambat melaporkan kelahiran tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006
Kata Kunci : Pelaporan Kelahiran, UU No. 23 Tahun 2006
Perlindungan anak masih menjadi pekerjaan rumah bagi bangsa Indonesia, mengingat masih banyak ditemukan kasus-kasus perlakuan anak yang tidak sewajarnya, di antaranya yang paling memprihatinkan adalah masih terdapatnya anak-anak yang bekerja di sektor pekerjaan terburuk untuk anak, eksploitasi seksual komersial anak (ESKA), dan perdagangan perempuan dan anak (trafficking women and children). Padahal, anak adalah sebuah investasi. Anak harus dilihat sebagai aset bangsa yang harus dilindungi keberadaannya karena masa depan bangsa sangat bergantung pada bagaimana kita memperlakukan anak pada masa kini.
Pada dasarnya, munculnya berbagai permasalahan terkait perlindungan anak berakar dari berbagai faktor di antaranya belum optimalnya peran kelembagaan dalam mengatasi berbagai permasalahan anak. Kelembagaan dimaksud adalah kelembagaan baik yang berupa nilai dalam budaya, institusi dalam masyarakat dan jaringan kerjasama yang belum optimal dari organisasi yang memfasilitasi, mengadvokasi, mensosialisasikan serta sinergi yang masih perlu ditingkatkan.
Masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan masalah global. Adanya tekanan dari dunia Internasional terhadap berbagai pelanggaran Hak Azasi Manusia, termasuk didalamnya hak perempuan dan anak yang akhirnya membuat pemerintah perlu untuk mencari cara dalam mengatasi adanya kekerasan terhadap rendahnya kualitas pelayanan Polri terhadap laporan yang melibatkan korban perempuan dan anak telah membuat Polri berusaha untuk menunjukkan kinerja yang baik. Salah satunya dengan membentuk Ruang Pelayanan Khusus (RPK) lebih khusus Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) untuk masalah kekerasan Perempuan dan Anak, dari tingkat Mabes hingga Polres, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007.
1. PENGGUGAT mengajukan gugatan wanprestasi kepada TERGUGAT karena TERGUGAT gagal melakukan pembayaran tahap kedua sebesar Rp._____ berdasarkan perjanjian jasa antara kedua belah pihak.
Pemerintah Republik Indonesia melalui UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otonomi Khusus Papua) meletakan kebijakan baru bagi pembangunan Provinsi tersebut dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kebijakan otonomi khusus merupakan jawaban Pemerintah Republik Indonesia terhadap berbagai persoalan yang muncul sejak bergabungnya provinsi tersebut dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia beserta dinamika sosial dan politik termasuk tuntutan untuk melepaskan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering diketahui sebagai gerakan Papua Merdeka.
Otonomi khusus yang diberikan kepada Papua masih belum memberikan makna berarti bagi peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. “Rakyat kecewa terhadap otonomi khusus yang berjalan lima tahun. Mereka kecewa karena otonomi tidak memberikan solusi memperbaiki kesejahteraan rakyat.” Pemerintah masih perlu memperhatikan Papua, jika tidak, harus memberikan teritori untuk merdeka.
1. Pemohon mengajukan replik atas jawaban Termohon dalam perkara talak. Pemohon tidak setuju dengan beberapa pernyataan Termohon dan membantah adanya gangguan kejiwaan pada diri Pemohon.
2. Pemohon meminta majelis hakim memberikan putusan menerima talak dan menolak jawaban Termohon, serta menghukum Termohon membayar biaya perkara.
Dokumen ini berisi dupliek dari penggugat dalam perkara perdata antara Iman Pantara dan James Sumartono di Pengadilan Negeri Malang. Dupliek ini menolak dalil-dalil tergugat dan mempertahankan klaim penggugat bahwa hutangnya sudah dilunasi serta mengajukan gugatan rekonvensi untuk sita jaminan mobil milik tergugat. Penggugat meminta hakim memutuskan menolak gugatan tergugat dan menerima gug
Dokumen ini berisi jawaban tergugat dalam perkara perdata antara Iman Pantara sebagai penggugat dan James Sumartono sebagai tergugat. Tergugat mengajukan eksepsi dan menyangkal gugatan penggugat. Tergugat juga mengajukan gugatan balik dengan meminta pengadilan meletakkan sita jaminan atas mobil yang dijaminkan dan meminta penggugat membayar ganti rugi. Tergugat meminta pengadilan menolak gugatan pen
Surat gugatan ini diajukan oleh Rusli selaku penggugat terhadap Syarif Hidayatullah selaku tergugat karena tergugat belum melunasi hutang pokok sebesar Rp600 juta beserta bunganya yang dipinjamkan penggugat sejak November 2011. Penggugat meminta agar barang-barang milik tergugat disegel untuk menjamin pelaksanaan putusan dan meminta tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.
Dokumen tersebut membahas tentang pencegahan dan penangkalan keimigrasian sebagai fungsi perlindungan kepentingan nasional di Yogyakarta. Ia menjelaskan latar belakang dan permasalahan terkait kebijakan tersebut, serta tujuan untuk menganalisis latar belakang dan manfaatnya sebagai perlindungan kepentingan nasional.
Perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anakTrini Handayani
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan dan penegakan hukum terhadap kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. Kasus kekerasan seksual pada anak terus meningkat dan terjadi di berbagai wilayah, namun pelaporan dan penindakannya masih rendah. Diperlukan upaya hukum dan sosial untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi anak dari kejahatan seksual."
1. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur ketentuan-ketentuan terkait penanganan kasus-kasus kenakalan anak, mulai dari proses penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh jaksa, hingga persidangan di pengadilan anak; 2. Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas-asas pelindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik anak,
Pers release pernyataan sikap ecpat indonesia terhadap kasus perundungan di...ECPAT Indonesia
Dokumen tersebut membahas kasus perundungan yang terjadi antara siswi SMP dengan siswi SMA di Pontianak, Kalimantan Barat. Dokumen tersebut merekomendasikan beberapa hal penting yaitu melindungi hak-hak korban dan pelaku sebagai anak, mengevaluasi sistem pendidikan, serta mensosialisasikan dampak jejak digital bagi anak-anak.
Dokumen tersebut membahas implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dari perspektif Kementerian Sosial. Dokumen menjelaskan bahwa regulasi, lembaga, dan sumber daya manusia yang siap merupakan hal penting untuk menyelesaikan masalah anak yang berhadapan dengan hukum. Penelitian ini mengkaji kesiapan tersebut di empat wilayah dengan Panti Sosial Marsudi Putra.
Pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap anak pelaku tindak...MAfrizal5
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya
nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung
kepastian hukum, di samping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan
sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila
pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari
pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/ Mahkamah Agung.
Pikiran anak yang masih terbatas dan tidak sesempurna orang dewasa serta gampang
dipengaruhi oleh orang dewasa harus diperhatikan oleh Undang-Undang serta aparat penegak
hukum, khususnys Hakim dalam menerapkan saksi terhadap anak pelaku tindak pidana
narkotika dalam putusanya, yang dilihat oleh peneliti dalam putusan Pengadilan Negeri Sekayu
Nomor: 55/ Pid.Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky. Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Bermasalah
Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika, Perlindungan terhadap
anak sebagai pelaku tindak pidana:Diversi dan Keadilan Restoratif (Restorative
Justice).Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Anak Yang
Bermasalah Dengan Hukum Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika, dalam
memutuskan perkara Nomor: 55/ Pid. Sus-Anak/ 2016/ PN.Sky, Hakim mengunakan dasar
pertimbangan yang Bersifat Yudiris dan Bersifat Non-Yudiris.Pertimbangan yang bersifat yuridis
Meliputi:Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Tuntutan Pidana, Keterangan Saksi, Keterangan
Terdakwa, Barang Bukti, Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Narkotika, Keadaan Yang Dapat
Menjadi Pertimbangan Lain. Sedangkan Pertimbangan non yuridis, hakim melihat bagaimana
perilaku anak dalam persidangan. Serta Aspek sosiologis, aspek psikologis, aspek kriminologi
anak, dan Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Regt. Litmas : 272/ Lit.Pyd/ VIII/
KA/ 2016
Dokumen tersebut membahas tentang:
1. Pengertian anak dalam hukum, agama, negara, dan psikologi
2. Hak-hak anak yang perlu dilindungi
3. Berbagai peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak
Dokumen tersebut memberikan ringkasan tentang perlindungan khusus anak berhadapan dengan hukum di Indonesia. Beberapa poin penting yang disoroti antara lain:
1. Kasus kejahatan seksual merupakan kasus dominan yang dihadapi anak.
2. Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan khusus bagi anak berhadapan hukum, seperti perlakuan manusiawi dan pemisahan dari orang dewasa.
3. Untuk pelaku dewasa,
UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan UU 12/2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dibentuk untuk melindungi hak-hak anak dan memberantas kekerasan seksual. UU Perlindungan Anak memiliki landasan filosofis Pancasila dan UUD 1945 serta prinsip-prinsip Konvensi Hak Anak. Sedangkan UU Kekerasan Seksual bertujuan melindungi martabat dan kehormatan korban. Kedua undang-undang ini
Peran dan Batasan Pekerja Sosial dalam Perlindungan Anak - PPA.pdfIsmailAlmariza1
Peran dan batasan pekerja sosial (PPA) dalam perlindungan anak dijelaskan. Pekerja sosial berperan sebagai penghubung antara klien dengan sumber daya yang dibutuhkan, serta sebagai pemungkin dengan memberikan peluang bagi klien. Beberapa peran PPA mencakup advokasi, pendampingan, dan penanganan kasus kekerasan anak."
Tanya & Jawab tentang Eksploitasi Seksual Komersial AnakECPAT Indonesia
Buku saku ini membahas tentang eksploitasi seksual komersial anak, termasuk definisi anak, bentuk-bentuk eksploitasi seksual seperti pelacuran anak, pornografi anak, dan perdagangan anak untuk tujuan seksual, serta upaya pencegahan yang sedang dilakukan. Buku ini ditujukan untuk memberikan pemahaman tentang masalah serius ini.
Modul 3 - Aturan Hukum Ekspoitasi Seksual AnakECPAT Indonesia
Dokumen tersebut membahas tentang perlindungan anak di Indonesia dan perbuatan yang dilarang dalam eksploitasi seksual anak secara online. Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang meliputi Undang-Undang Perlindungan Anak, Pornografi, dan Informasi Elektronik untuk memberikan perlindungan kepada anak dari eksploitasi seksual online. Namun, implementasi di lapangan masih perlu ditingkatkan.
Tiga kalimat:
Dokumen tersebut membahas pentingnya perlindungan hak-hak anak sesuai dengan konvensi PBB dan peraturan perundang-undangan Indonesia. Sayangnya, banyak pelanggaran terhadap hak-hak anak yang terjadi akibat ketidakpedulian berbagai pihak. Diperlukan kerja sama seluruh komponen masyarakat dan pemerintah dalam memberikan perlindungan yang semestinya kepada anak.
14_Akhiri Mendidik Anak Dengan Kekerasansakuramochi
Kekerasan terhadap anak masih terus terjadi sehingga diangkat sebagai tema peringatan hari anak nasional tahun 2016. Mendidik dengan kekerasan masih menjadi budaya yang perlu dihapus dan diubah menjadi pola pendidikan yang lebih produktif dan berperspektif perlindungan hak anak. Orang tua dan sekolah semestinya berkolaborasi dalam proses pendidikan, termasuk dengan memanfaatkan berbagai teknologi informasi dan komunikasi yang tepat. Untuk memastikan upaya perlindungan dilakukan hingga pada unit sosial terdekat pada anak, DPR RI perlu mendorong terwujudnya peraturan terkait perlindungan anak. Sebaliknya, aturan-aturan yang sudah ada juga perlu dievaluasi efektivitasnya agar dapat mewujudkan kondisi terbaik tumbuh kembang anak.
Similar to PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA (20)
Majalah Aktual edisi 9 memuat berbagai artikel mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, wawancara dengan politisi wanita Khofifah Indar Parawansa, serta berita dalam dan luar negeri seputar energi, ekonomi, politik, dan internasional.
Radar portabel canggih bantu selamatkan korban bencana. Alat bernama FINDER dibuat NASA bekerja sama dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat. FINDER mampu mendeteksi korban hingga 9 meter di bawah reruntuhan dengan menangkap sinyal detak jantung manusia. Tujuannya membantu penyelamatan korban gempa bumi atau longsor secara cepat.
Dokumen tersebut membahas upaya Pemerintah Kota Bekasi dalam mengatasi masalah KTP ganda di kalangan warganya. Ada sekitar 100.000 warga Bekasi yang memiliki KTP ganda akibat mobilitas penduduk yang tinggi dari daerah lain ke Bekasi. Pemerintah melakukan sosialisasi sanksi dan pemutakhiran data untuk mengurangi jumlah KTP ganda, meski menghadapi kendala sumber daya manusia dan anggaran yang terbatas
Penulisan skripsi ini berjudul “PEMANFAATAN TANAH KAS DESA UNTUK RELOKASI KORBAN ERUPSI MERAPI DI DESA KEPUHARJO, KECAMATAN CANGKRINGAN”. Dalam penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan tanah kas desa dalam pelaksanaan relokasi warga korban erupsi Merapi, status rumah dan tanah milik warga yang terkena Erupsi Merapi, serta status kepemilikan rumah dan tanah yang ditempati warga di relokasi.
Penelitian ini dispesifikan sebagai penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang mempelajari literatur-literatur, jurnal-jurnal hukum, peraturan-peraturan yang berhubungan dengan penelitian ini dan melakukan wawancara dengan Dwi Handaka Purnama, selaku Kepala Seksi Survei, Pengukuran Dan Pemetaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sleman, Heru Saptono, selaku Kepala Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD, dan Tulus Budiwiratno, selaku Sekertaris Desa Kepuharjo.
Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan suatu gejala dengan gejalah lain dalam masyarakat.
Desa Kepuharjo merupakan salah satu desa di Kecamatan Cangkringan, yang mengalami kerusakan terbanyak serta digolongkan sebagai daerah yang tidak boleh ditempati. Untuk menjamin terselenggaranya relokasi bagi warga korban erupsi merapi, diperlukan tanah untuk lokasi baru pada zona aman bencana erupsi. Pengadaan tanah untuk pelaksanaan relokasi di Desa Kepuharjo, menggunakan tanah kas desa (TKD), berdasarkan Izin Pelepasan Tanah Kas Desa Kepuharjo Nomor 31/IZ/2012 tanggal 11 April 2012. Status tanah warga yang terkena erupsi merapi, tetap menjadi milik warga dengan syarat dari pemerintah daerah bahwa tanah tersebut hanya diperuntukan untuk pertanian dan tidak diperbolehkan untuk mendirikan bangunan di atasnya. Status kepemilikan rumah dan tanah bagi warga di tempat relokasi, adalah milik warga yang menempati. Pemerintah memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikannya.
Kata Kunci : Pemanfaatan Tanah, Tanah Kas Desa, Erupsi Merapi
Permasalahan ini semakin kompleks di lapangan karena arah kebijakan nasional dalam hal pengendalian alih fungsi lahan pertanian sering bertabrakan dengan kebijakan pemerintah daerah yang lebih memprioritaskan kepentingan lokal dan kebijakan daerah. Walaupun penerapan kebijakan pengendalian alih fungsi lahan masih dipandang cukup efektif dalam membatasi penggunaan lahan sawah bagi kegiatan nonpertanian (seperti mekanisme perijinan lokasi dan penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah), namun ternyata masih banyak prilaku “spekulan tanah” yang tidak terjangkau oleh penerapan kebijakan tersebut.
Sebagai negara hukum, yang telah memiliki instrumen hukum berupa Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM), sudah menjadi tanggungjawab negara untuk melindungi dan menjamin kebebasan warga negaranya untuk memilik pasangannya dalam membentuk sebuah keluarga melalui ikatan perkawinan. Tanggungjawab negara tersebut telah dituangkan ke dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999, yang menyebutkan : “Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah”
More from Law Firm "Fidel Angwarmasse & Partners" (6)
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Paper ini bertujuan untuk menganalisis pencemaran udara akibat pabrik aspal. Analisis ini akan fokus pada emisi udara yang dihasilkan oleh pabrik aspal, dampak kesehatan dan lingkungan dari emisi tersebut, dan upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi pencemaran udara
Materi ini membahas tentang defenisi dan Usia Anak di Indonesia serta hubungannya dengan risiko terpapar kekerasan. Dalam modul ini, akan diuraikan berbagai bentuk kekerasan yang dapat dialami anak-anak, seperti kekerasan fisik, emosional, seksual, dan penelantaran.
Teori Fungsionalisme Kulturalisasi Talcott Parsons (Dosen Pengampu : Khoirin ...nasrudienaulia
Dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Talcott Parsons, konsep struktur sosial sangat erat hubungannya dengan kulturalisasi. Struktur sosial merujuk pada pola-pola hubungan sosial yang terorganisir dalam masyarakat, termasuk hierarki, peran, dan institusi yang mengatur interaksi antara individu. Hubungan antara konsep struktur sosial dan kulturalisasi dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pola Interaksi Sosial: Struktur sosial menentukan pola interaksi sosial antara individu dalam masyarakat. Pola-pola ini dipengaruhi oleh norma-norma budaya yang diinternalisasi oleh anggota masyarakat melalui proses sosialisasi. Dengan demikian, struktur sosial dan kulturalisasi saling memengaruhi dalam membentuk cara individu berinteraksi dan berperilaku.
2. Distribusi Kekuasaan dan Otoritas: Struktur sosial menentukan distribusi kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat juga memengaruhi bagaimana kekuasaan dan otoritas didistribusikan dalam struktur sosial. Kulturalisasi memainkan peran dalam melegitimasi sistem kekuasaan yang ada melalui nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
3. Fungsi Sosial: Struktur sosial dan kulturalisasi saling terkait dalam menjalankan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat. Nilai-nilai budaya dan norma-norma yang terinternalisasi membentuk dasar bagi pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat.
Dengan demikian, konsep struktur sosial dalam teori fungsionalisme kulturalisasi Parsons tidak dapat dipisahkan dari kulturalisasi karena keduanya saling berinteraksi dan saling memengaruhi dalam membentuk pola-pola hubungan sosial, distribusi kekuasaan, dan pelaksanaan fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat.
PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA
1. PERLIDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
PELAKU TINDAK PIDANA
DI WILAYAH HUKUM POLTABES YOGYAKARTA
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Kejahatan sejak dahulu hingga sekarang selalu mendapatkan sorotan, baik itu dari
kalangan pemerintah maupun dari masyarakat itu sendiri. Persoalan kejahatan bukanlah
merupakan persoalan yang sederhana terutama dalam masyarakat yang sedang
mengalami perkembangan seperti Indonesia.
Melalui berbagai media masa dapat diketahui hampir setiap hari terjadi kejahatan
dengan berbagai jenisnya. Demikian pula dengan pelaku kejahatan sendiri, siapapun
dapat menjadi pelaku dari kejahatan, apakah pelakunya masih anak-anak, orang yang
berusia lanjut baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi, tanpa memandang usia atau jenis
kelamin meskipun pada kenyataannya jumlah kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak
relatif kecil, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kejahatan yang dilakukan anak tersebut
terjadi dimana-mana. Seperti tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh anak di
bawah umur. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adanya
pengaruh lingkungan yang tidak baik, bacaan-bacaan yang berbau porno, gambar-gambar
porno, film dan VCD prono yang banyak beredar di masyarakat. Beredarnya buku
bacaan, gambar, film dan VCD porno tersebut dapat menimbulkan rangsangan dan
pengaruh bagi yang membaca dan melihatnya.
Pengertian anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 KUHP
adalah orang yang belum dewasa, yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun,
2. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
disebutkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur
8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum
pernah kawin.
Dalam rangka penegakan hukum, Polri melakukan tugas-tugas penyidikan tindak
pidana yang diemban oleh penyidik atau penyidik pembantu baik oleh fungsi Reserse
maupun fungsi operasional Polri yang lain dari PPNS yang diberi wewenang untuk
melakukan penyidikan secara profesional.
Sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur maka
setelah ditangkap, terhadapnya dilakukan pemeriksaan, berdasarkan ketentuan Pasal 42
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 pemeriksaan dapat dilakukan dengan ketentuan
sebagai berikut :
1. Penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan;
2. Dalam melakukan penyidikan terhadap anak yang melakukan tindak pidana penyidik
wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing masyarakat, dan apabila
perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli
kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya.
3. Proses penyidikan terhadap perkara anak nakal wajib dirahasiakan.
Sebagaimana pernah dimuat di media massa tentang beberapa kasus yang
dilakukan oleh anak di bawah umur serta perlakuan dari aparat penegak hukum.
Sebagaimana, pada tahun 2006 yang terangkat kepermukaan adalah kasus Raju yang
menganiaya temannya. Raju yang baru berusia 8 tahun ini ditahan selama 19 hari untuk
menjalani proses hukum yang menimbulkan trauma pada dirinya dan pada tanggal 29
Mei 2009, diberitakan oleh Kompas.com tentang penangkapan yang dilakukan oleh
Kepolisian Resort Metro Bandara Soekarno-Hatta terhadap 10 (sepuluh) orang anak yang
3. saat itu bermain judi dengan taruhan Rp 1.000 per anak di kawasan bandara. Ke-10
(sepuluh) anak tersebut rata-rata masih berusia 10 sampai dengan 16 tahun. Sebagian
besar dari mereka adalah pelajar SD Negeri Rawa Rengas yang sehari-hari bekerja
sebagai penyemir sepatu di kawasan Bandara Soekarno-Hatta. Contoh lain di Bandar
Lampung bahwa pada tahap penyidikan, sebagian besar anak ditahan dan ditempatkan
bersama-sama dengan orang dewasa dalam sel tahanan. Pemeriksaan oleh penyidik juga
tidak dalam suasana kekeluargaan, dan hak untuk mendapat bantuan hukum tidak
diberitahukan kepada anak yang diperiksa oleh penyidik.
Keberadaan anak-anak dalam tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang-
orang yang lebih dewasa, menempatkan anak pada situasi rawan dan menjadi
korban berbagai tindak kekerasan. Penangkapan, penahanan, dan pemenjaraan anak
seharusnya menjadi pilihan terakhir dari aparat penegak hukum terkait sebagaimana
diamanatkan UU Pengadilan Anak maupun UU Perlindungan Anak. Akan tetapi,
realita menunjukkan antara law in book (teori) dengan law in action (praktek) kerap
terjadi kesenjangan di negeri ini. Bahkan, penerapan hukum sering dirasakan oleh si
lemah begitu keras, kaku, dan salah kaprah.1
Hasil sementara studi menunjukan anak-anak konflik hukum memperoleh
perlakuan yang buruk bahkan dalam beberapa hal telah diperlakukan lebih buruk
bila dibandingkan dengan orang dewasa yang berada dalam situasi yang sama.
Mayoritas dari anak konflik hukum mengaku telah mengalami tindak kekerasan
ketika berada di Kantor Polisi. Bentuk kekerasan yang umum terjadi yaitu
kekerasan fisik berupa tamparan dan tendangan, namun ada juga kasus kekerasan
yang sekaligus berupa pelecehan seksual seperti kekerasan yang ditujukan pada alat
kelamin atau tersangka anak yang ditelanjangi. Dua hal seperti ini terjadi pada anak
yang disangka melakukan tindak pidana yang berkaitan dengan kesusilaan. Selain
kekerasan yang dilakukan dalam rangka penyusunan Berita Acara Pemeriksaan
(BAP), dimana kekerasan merupakan bagian dari upaya memperoleh pengakuan,
bentuk kekerasan lain yang terjadi, yaitu perampasan uang yang ada pada anak.
Selain itu kekerasan juga terjadi dalam wujud penghukuman yaitu berupa tindakan
memaksa anak untuk membersihkan kantor polisi (menyapu dan mengepel) dan
membersihkan mobil.2
Menurut anak, selama proses penyidikan, tidak jarang anak dimasukkan ke tahanan
dewasa, karena di berbagai wilayah belum adanya rumah tahanan khusus anak-
anak. Selama proses penyidikan, anak mengemukakan tentang berbagai perlakuan
tindak kekerasan dan intimidasi yang kerap diterima anak. Sebaliknya Penyidik
1 M. Musa, Peradilan Restoratif Suatu Pemikiran Alternatif System Peradilan Anak Indonesia, Dosen Hukum
Pidana pada Fak. Hukum UIR dan Prog.Ilmu Hukum-PPS UIR, http://www.blogger.com, diakses pada tanggal
4 November 2009
2 Ruben Achmad, Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Kota Palembang,
http://www.blogger.com, diakses pada tanggal 4 November 2009
4. mengungkapkan bahwa proses penyidikan pada anak berbeda dengan orang
dewasa, bersifat kekeluargaan dan diupayakan oleh penyidik anak. Namun dari
bebeberapa ungkapan anak didik di LP, diperoleh gambaran bahwa sejak proses
penangkapan, anak telah diperlakukan “kasar” terlebih jika anak tersebut adalah
anak jalanan.3
Hadirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
sebagai hukum positif yang memberi jaminan perlindungan anak, semestinya cukup
membuat lega bagi orang tua dan kelompok masyarakat yang memiliki perhatian
terhadap masalah anak di Indonesia. Namun realitasnya, jaminan pemenuhan hak-
hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dapat berpartisipasi secara
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, masih “sebatas idealitas”. Bahkan
Kak Seto mengaku prihatin terhadap perlindungan anak di Indonesia sebagaimana
yang diatur UUPA No 23 tahun 2002, pelaksanaannya jauh dari harapan semua
pihak. Pelaksanaan UU tersebut, saat ini mungkin hanya dilaksanakan baru sekitar
20 % saja. Fenomena kekerasan terhadap anak, dengan berbagai bentuknya
nampaknya masih menjadi trend yang terus meningkat dalam masyarakat.4
Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 disebutkan bahwa anak adalah
seseorang yang belum berusia 18 tahun, karena memang secara psikogis anak pada
hakikatnya adalah seseorang yang berada pada suatu fase perkembangan tertentu menuju
dewasa dan mandiri. Karenanya, anak bukanlah sosok manusia dewasa dengan fisik yang
masih kecil. Anak adalah anak, dengan karakteristik psikologisnya yang khas dalam masa
tumbuh dan berkembang. Adanya pentahapan menunjukkan bahwa anak sebagai sosok
manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mencapai
kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan pertambahan usianya. Oleh
karena itu, anak memerlukan bantuan, bimbingan dan pengarahan dan perlindungan dari
orang dewasa (orang tua, pendidik, dan pihak lainnya). Dengan alasan itu pula Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2002 dibuat untuk melindungi anak Indonesia.
Pembimbing Kemasyarakatan adalah petugas pemasyarakatan pada Balai
Pemasyarakatan (BAPAS) yang bertugas melakukan bimbingan kepada warga binaan
pemasyarakatan. Petugas Kemasyarakatan bertugas membantu memperlancar tugas
3 Alit Kurniasari, Studi Penanganan Anak Berkonflik Hukum, Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kesejahteraan Sosial Departemen Sosial RI., http://www.blogger.com, diakses pada tanggal 4 November 2009
4 Suryadi, Upaya Perlindungan Anak dari Kekerasan, Radarbanjar, 28 October 2008,
http://www.blogger.com, diakses pada tanggal 8 Januari 2010
5. penyidik, penuntut umum dan hakim dalam perkara anak nakal, baik di dalam maupun di
luar sidang anak, dengan membuat laporan hasil penelitian kemasyarakatan serta
membimbing, membantu dan mengawasi anak nakal yang berdasarkan putusan
pengadilan dijatuhi pidana bersyarat, pidana pengawasan, pidana denda, diserahkan
kepada Negara dan harus mengikuti latihan kerja atau anak yang memperoleh
pembebasan bersyarat dari Lembaga.
Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dikenal sebagai Kota Pelajar dan Kota
Wisata. Dengan kondisi Kota Yogyakarta yang demikian, menjadikan banyak penduduk
musiman berdatangan ke Yogyakarta baik dengan tujuan untuk mengikuti pendidikan,
tujuan wisata maupun tujuan mencari pekerjaan bagi masyarakat di daerah sekitar kota
Yogyakarta. Kepadatan penduduk, kurangnya lapangan pekerjaan, banyaknya fasilitas
internet di Kota Yogyakarta menjadi faktor pendukung terjadinya kejahatan selain faktor
kondisi orang tua, lingkungan, pergaulan, VCD Porno.
Data Kepolisian Kota Besar Yogyakarta menunjukkan bahwa pada tahun 2008,
sedikitnya terdapat 66 kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur,
sedangkan pada tahun 2009, hanya terdapat 42 kasus. Dari 66 kasus tindak pidana yang
dilakukan oleh anak di bawah umur pada tahun 2006, kasus yang paling banyak
dilakukan adalah tindak pidana pencurian sebanyak 35 kasus yang terdiri dari tindak
pidana pencurian biasa sebanyak 14 kasus dan tindak pidana berat sebanyak 21 kasus,
kemudian tindak pidana penganiayaan sebanyak 9 kasus, tindak pidana pengeroyokan
sebanyak 7 kasus, tindak pidana pengrusakkan sebanyak 4 kasus, tindak pidana
pemerasan dan pengancaman sebanyak 3 kasus, tindak pidana pencabulan, tindak pidana
membawa senjata tajam, dan tindak pidana melarikan gadis masing-masing sebanyak 2
kasus, serta tindak pidana penipuan dan tindak pidana membuang orok masing-masing
sebanyak 1 kasus.
6. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk
menulis dalam penulisan hukum atau skripsi dengan judul: “PERLIDUNGAN HUKUM
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR PELAKU TINDAK PIDANA DI
WILAYAH HUKUM POLTABES YOGYAKARTA”.
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di muka, maka dapat dirumuskan permasalahan
sebagai berikut :
1. Apakah perundang-undangan pidana (pidana anak) sudah memberikan perlindungan
terhadap anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana?
2. Kendala apa yang mempengaruhi perlindungan terhadap anak di bawah umur yang
melakukan tindak pidana?