tidak terlalu maksimal, karena sebenarnya ini bukan tugas yang dikumpulkan ke dosen. tapi, aku sudah berusaha sampai pusing kepala.. haha
catatan ini untuk keperluan ujian hukum perdata ku di kampus
Question & Answer Materi Kuliah Hukum PerdaganganDede Firmansah
Rangkuman soal dan jawaban dari UAS dan UTS mengenai mata kuliah Hukum Perdagangan dengan dosen pengajar adalah Joni Suwandi, SH, LLM untuk program beasiswa TPL IKM konsentrasi Kewirausahaan, Akademi Pimpinan Perushaan Jakarta
Dasar-dasar ilmu sosial yang biasa kita pelajari meliputi banyak hal, artikel ini sedikit memebahas dari sudut pandang perkenalan awal dari ilmu sosial
Apa itu SP2DK Pajak?
SP2DK adalah singkatan dari Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pajak (KPP) kepada Wajib Pajak (WP). SP2DK juga sering disebut sebagai surat cinta pajak.
Apa yang harus dilakukan jika mendapatkan SP2DK?
Biasanya, setelah mengirimkan SPT PPh Badan, DJP akan mengirimkan SP2DK. Namun, jangan khawatir, dalam webinar ini, enforce A akan membahasnya. Kami akan memberikan tips tentang bagaimana cara menanggapi SP2DK dengan tepat agar kewajiban pajak dapat diselesaikan dengan baik dan perusahaan tetap efisien dalam biaya pajak. Kami juga akan memberikan tips tentang bagaimana mencegah diterbitkannya SP2DK.
Daftar isi enforce A webinar:
https://enforcea.com/
Dapat SP2DK,Harus Apa? enforce A
Apa Itu SP2DK? How It Works?
How to Response SP2DK?
SP2DK Risk Management & Planning
SP2DK? Surat Cinta DJP? Apa itu SP2DK?
How It Works?
Garis Waktu Kewajiban Pajak
Indikator Risiko Ketidakpatuhan Wajib Pajak
SP2DK adalah bagian dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Pajak
Penelitian Kepatuhan Formal
Penelitian Kepatuhan Material
Jenis Penelitian Kepatuhan Material
Penelitian Komprehensif WP Strategis
Data dan/atau Keterangan dalam Penelitian Kepatuhan Material
Simpulan Hasil Penelitian Kepatuhan Material Umum di KPP
Pelaksanaan SP2DK
Penelitian atas Penjelasan Wajib Pajak
Penerbitan dan Penyampaian SP2DK
Kunjungan Dalam Rangka SP2DK
Pembahasan dan Penyelesaian SP2DK
How DJP Get Data?
Peta Kepatuhan dan Daftar Sasaran Prioritas Penggalian Potensi (DSP3)
Sumber Data SP2DK Ekualisasi
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Penghasilan PPh Badan vs DPP PPN
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Gaji , Bonus dll vs PPh Pasal 21
Sumber Data SP2DK Ekualisasi Biaya Jasa, Sewa & Bunga vs PPh Pasal 23/2 & 4 Ayat (2)/15
Sumber Data SP2DK Mirroring
Sumber Data SP2DK Benchmark
Laporan Hasil P2DK (LHP2DK)
Simpulan dan Rekomendasi Tindak Lanjut LHP2DK
Tindak lanjut SP2DK
Kaidah utama SP2DK
How to Response SP2DK?
Bagaimana Menyusun Tanggapan SP2DK yang Baik
SP2DK Risk Management & Planning
Bagaimana menghindari adanya SP2DK?
Kaidah Manajemen Perpajakan yang Baik
Tax Risk Management enforce A APPTIMA
Tax Efficiency : How to Achieve It?
Tax Diagnostic enforce A Discon 20 % Free 1 month retainer advisory (worth IDR 15 million)
Corporate Tax Obligations Review (Tax Diagnostic) 2023 enforce A
Last but Important…
Bertanya atau konsultasi Tax Help via chat consulting Apps enforce A
Materi ini telah dibahas di channel youtube EnforceA Konsultan Pajak https://youtu.be/pbV7Y8y2wFE?si=SBEiNYL24pMPccLe
2. 1. PENGERTIAN Perikatan (verbintenis)
adalah suatu hubungan hukum (mengenai
harta benda) antara dua orang,yg memberi
hak pada yang satu utk menuntut brg
sesuatu dari yg lainnya, sedangkan orang
yg ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu.
Rumusan Pasal 1313 KUHPerdata: Perjanjian/
kontrak adalah suatu persetujuan dua orang
atau lebih yg mengikatkan diri atas suatu yg
disepakati. tidak ada ketentuan tentang
arti perikatan
3. 2. LAHIRNYA PERIKATAN
UU (1352 KUHPER)
UU (104 & 625 KUHPER)
UU & PERB MANUSIA (1353 KUHPER)
PERB YG MENURUT HUKUM (1354 & 1359)
DAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM
(1365)TUGAS: ISI DARI PASAL 1352,
104,625, 1353,1354,1359 DAN 1365.
4. 3. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN
a. Syarat subyektif
1) Sepakat para pihak
2) Cakap membuat perjanjian
Apabila tidak terpenuhi maka perjanjian kemungkinan
untuk dibatalkan
b. Syarat obyektif
1) Suatu hal tertentu (terang&jelas)
2) Suatu sebab yang halal(benda halal)
Apabila cacat maka perjanjian batal demi hukum
(nietig)
5. 4. ASAS-ASAS PERJANJIAN
a. ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
1338 KUHPER: semua persetujuan yg
dibuat secara sah berlaku sbg uu bagi
mereka yang membuatnya tidak
bertentangan dg kesusilaan &
ketertiban umum
b. ASAS KONSENSUALISME
6. Asas konsensual dari suatu kontrak adl
jk suatu kontrak telah dibuat maka telah
mengikat walaupun belum ada bentuk
tertulis, kecuali untuk beberapa jenis
kontrak yg dipersyaratkan syarat
tertulis. Contoh jual beli tanah,
perjanjian perdamaian dan kontrak
pertanggungan.
7. c. ASAS PACTA SUNT SERVANDA
janji itu mengikat. Artinya suatu
kontrak yg dibuat secara sah oleh
para pihak mengikat para pihak sesuai
isi kontrak. Kontrak berlaku sbg UU
apabila para pihak tdk menuruti isi
kontrak maka oleh hkm disediakan
ganti rugi atau bahkan pelaksanaan
kontrak secara paksa
8. PRESTASI & WANPRESTASI
1. PRESTASIpelaksanaan isi kontrak yg
telah diperjanjikan menurut tata cara yg
telah disepakati bersama bentuknya:
memberikan sesuatu, berbuat
sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.
2. WANPRESTASIcidera janjitidak
dilaksanakannya suatu prestasi atau
kewajiban sebagaimana yang telah
disepakati bersama sesuai isi perjanjian.
9. Bentuk wanprestasi tidak memenuhi prestasi,
terlambat memenuhi prestasi dan memenuhi prestasi
tetapi tidak sempurna.
Penggantian kosten, schaden dan interessen.
Kosten biaya2 yg sungguh2 telah dikeluarkan.
Schaden kerugian2 yg sungguh2 menimpa harta
benda si berpiutang.
Interessen kehilangan keuntungan, yaitu
keuntungan yg akan didapat seandainya si berhutang
tidak lalai (wintsderving)
10. JENIS-JENIS
PERJANJIAN/PERIKATAN
1. Perikatan Bersyaratsuatu perikatan yg
digantungkan pada suatu kejadian dikemudian hari
yang masih belum tentu akan atau tidak terjadi.
Perjanjian menggantungkan adanya suatu
perikatan pada suatu syarat yg menunda/
mempertanggungkan.
2. Perikatan yg digantungkan pada suatu ketetapan
waktu. Perbedaan dg perikatan bersyarat?
Bersyaratsuatu kejadian yg belum tentu atau
tidak akan terlaksana , sedangkan yang kedua
adalah satu hal yang pasti akan datang.
11. 3. Perikatan alternatif perikatan dimana
terdapat dua atau lebih macam prestasi.
4. Perikatan tanggung menanggung
perikatan dimana beberapa orang bersama-
sama sebagai pihak yang berhutang
(debitur) berhadapan dg satu orang yg
menghutangkan (kreditur) atau sebaliknya.
5. Perikatan yg dapat dibagi dan yg tidak
dapat dibagitergantung pada
kemungkinan tidaknya membagi prestasi.
12. 6. Perikatan dengan penetapan
hukuman(strafbeding)digunakan utk
mencegah jgn smp debitur dengan mudah
saja melalaikan kewajibannya. Di dalam
praktekdebitur dikenakan suatu hukuman
apabila ia tidak menepati kewajibannya.
7. Perjanjian sepihak perjanjian yg hny
menimbulkan kewajiban satu pihak saja,
sedang pada pihak yang lain hanya terjadi
hak saja. Co, hibah, penitipan barang
Cuma-Cuma.
13. 8. Perjanjian timbal balik perjanjian yg
menimbulkan kewajiban2 dan hak2 kepada
kedua pihak dan mempunyai hubungan
diantara keduanya. Co; jual beli, sewa
menyewa, tukar-menukar.
9. Perjanjian timbal balik tak sempurnapada
dasarnya adalah perjanjian sepihak krn
kewajiban pokoknya hanya ada pada satu
pihak saja. Tetapi dlm hal2 tertentu dapat
timbul kewajiban2 pda pihak lain.
14. HAPUSNYA PERIKATAN
1. Pembayaran
2. Penawaran pembayaran tunai diikuti oleh penyimpanan
barang yg hendak dibayarkan itu di suatu tempat
3. Pembaharuan hutang
4. Kompensasi atau perhitungan timbal balik
5. Percampuran hutang
6. Pembebasan hutang
7. Hapusnya barang yg dimaksudkan dlm perjanjian
8. Pembatalan Perjanjian
9. Akibat berlakunya syarat pembatalan
10. Lewat waktu