Tugas Hukum Bisnis Akuntansi-Fakultas Ekonomi UNNES -----Semoga Bermanfaat-----

1. Kelompo
k 10
Kelompo
k 10
Oleh :
1. Devi Sonia 7211415054
2. Damar Kartika Jati 7211415056
3. Devi Ratna Sari 7211415122
4. Asrul Mujib Amnan 7211415168

2. Kredit adalah penyediaan uangpenyediaan uang atau
tagihantagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak
lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk
melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga
A. PENGERTIAN KREDIT
UU NO.10 TAHUN 1998

3. 1. Menurut tujuan
 Kredit Modal Kerja
(KMK)
 Kredit Investasi (KI)
2. Menurut Dana yang
Diberikan
 Cash loan
 Noncash loan
3. Menurut Jumlah
Kredit
 Kredit Korporasi
 Kredit Ritel
4. Menurut
Penggunaannya
 Kredit Konsumtif
 Kredit Produktif
 Kredit Profesi
B. JENIS-JENIS KREDIT

4. • 5. Menurut Cara
Penarikannya
 Kredit
Konvensional
 Kredit dengan
menggunakan
kartu kredit
6. Menurut Jangka
Waktunya
 Kredit jangka pendek
 Kredit jangka
menengah
 Kredit jangka
menengah
7. Menurut Agunan atau
Jaminan
 Kredit dengan agunan
umum
 Kredit dengan agunan
khusus
 Kredit dengan agunan
berupa simpanan.
6. Menurut Jangka
Waktunya
 Kredit jangka pendek
 Kredit jangka
menengah
 Kredit jangka
menengah
7. Menurut Agunan atau
Jaminan
 Kredit dengan agunan
umum
 Kredit dengan agunan
khusus
 Kredit dengan agunan
berupa simpanan.

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998
 Pasal 8 ayat (1)
 Pasal 8 ayat (2)
C. DASAR-DASAR PEMBERIAN
KREDIT

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998
 Pasal 8 ayat (1)
 Pasal 8 ayat (2)
C. DASAR-DASAR PEMBERIAN
KREDIT

7. 1. Character (watak)
2. Capacity (kemampuan)
3. Capital (modal)
4. Collateral (jaminan)
5. Condition of Economy (kondisi ekonomi)
Penerapan prinsip 5 C
dalam penyaluran
kredit
Hermansyah (2007:64)

8. Perjanjian yang isinya adalah perihal pinjam-
meminjam uang disertai penyerahan hak kekayaan
debitur sebagai jaminan.
Sifatnya:
Bersifat pokok/perjanjian
dasar (obligator)
Bentuknya:
Bentuk perjanjian baku
(standard contract)
Fungsi:
1.perjanjian kredit
2.alat bukti mengenai batasan hak dan
kewajiban antara kreditur & debitur
3.alat untuk melakukan pemantauan kredit
D. Perjanjian Kredit

9. SK Direksi BI No. 23/69/KEP/DIR (28/02/1991)
Jaminan: suatu keyakinan kreditur bank atas
kesanggupan debitur untuk melunasi kredit sesuai
dengan yang diperjanjikan.
Pasal 1 angka 23 UU No. 10 Tahun 1998
Agunan: jaminan pokok yang diserahkan debitur
dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau
pembiayaan berdasarkan Prinsip Syari’ah, sesuai
dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank
Indonesia.
Agunan Pokok Agunan Tambahan
E. Jaminan dan Agunan
Kredit

10. Pasal 1131 KUH perdata
Fungsi jaminan sebagai upaya pemenuhan
kewajiban debitur yang dinilai dengan uang
yaitu dengan melakukan pembayaran.
F. Fungsi Jaminan Kredit

11. I. Macam-macam Jaminan
Kredit

12. 1. Kekayaan seseorang merupakan jaminan
hutangnya.
2. Kekayaan tersebut juga mencakup benda
yang akan diperoleh atau dimiliki pada
kemudian hari.
3. Kekayaan benda tersebut meliputi yang
bergerak dan tidak bergerak.
4. Kreditur tidak dibenarkan mengambil barang
jaminan untuk langsung dimiliki dan
dianggap sebagai pelunasan utang debitur.
G. Prinsip-prinsip Jaminan
Kredit

13. H. Pengikatan Jaminan
Kredit
Jaminan Kredit
(Secured Loan)
Kredit tanpa
Jaminan
(Unsecured
Loan)
kekayaan
debitur
tidak dijamin
kekayaan
debitur secara
khusus

14. Prinsip-Prinsip Gadai
a. Hak kebendaan
b. Perjanjian accesoir
c. Perjanjian berbentuk bebas
d. Objek gadai
e. Benda jaminan dikuasai kreditur
Prinsip-Prinsip Gadai
a. Hak kebendaan
b. Perjanjian accesoir
c. Perjanjian berbentuk bebas
d. Objek gadai
e. Benda jaminan dikuasai kreditur
Hak Pemegang Gadai (Kreditur)
a. Menjual barang gadai dengan kekuasaan sendiri
b. Menggadaikan kembali barang gadai tersebut
kecuali apabila ditentukan lain di dalam
perjanjian
c. Hak untuk menahan barang gadai
d. Hak untuk mendapatkan kembali ongkos-ongkos
yang telah dikeluarkan untuk keselamatan
barang gadai
Hak Pemegang Gadai (Kreditur)
a. Menjual barang gadai dengan kekuasaan sendiri
b. Menggadaikan kembali barang gadai tersebut
kecuali apabila ditentukan lain di dalam
perjanjian
c. Hak untuk menahan barang gadai
d. Hak untuk mendapatkan kembali ongkos-ongkos
yang telah dikeluarkan untuk keselamatan
barang gadai
1. Gadai

15. Kewajiban pemegang gadai
(kreditur)
a. Bertanggung jawab atas hilangnya barang
gadai
b. Tidak boleh menggunakan barang gadai
c. Jika barang hendak dijual, harus
diberitahukan kepada pemiliknya dahulu
Kewajiban pemegang gadai
(kreditur)
a. Bertanggung jawab atas hilangnya barang
gadai
b. Tidak boleh menggunakan barang gadai
c. Jika barang hendak dijual, harus
diberitahukan kepada pemiliknya dahulu
Berakhirnya gadai
a. Berakhirnya perjanjian pokok
b. Kreditur melepaskan haknya
c. Musnahnya benda gadai
d. Karena suatu sebab yang mengakibatkan kreditur
menjadi pemilik dari barang yang dipegang sebagai
jaminan
Berakhirnya gadai
a. Berakhirnya perjanjian pokok
b. Kreditur melepaskan haknya
c. Musnahnya benda gadai
d. Karena suatu sebab yang mengakibatkan kreditur
menjadi pemilik dari barang yang dipegang sebagai
jaminan

16. 2. Hak Tanggungan
Hak jaminan atas tanah yang
dibebankan berikut benda-benda lain yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu
untuk pelunasn utang dan memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada kreditor
tertentu terhadap kreditor-kreditor yang lain
(UU Hak Tanggungan no 4/1996)
Hak jaminan atas tanah yang
dibebankan berikut benda-benda lain yang
merupakan satu kesatuan dengan tanah itu
untuk pelunasn utang dan memberikan
kedudukan yang diutamakan kepada kreditor
tertentu terhadap kreditor-kreditor yang lain
(UU Hak Tanggungan no 4/1996)

17. Asas-asas hak tanggungan
a. Perjanjian hak tanggungan (accesoir)
b. Droit de suite (zaaksgevolg)
c. Droit de preference (privilege)
d. Hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi
e. Benda jaminan tidak boleh dijanjikan untuk dimiliki sendiri
oleh kreditur
f. Asas spesialitas dan publisitas (hak tanggungan wajib
didaftarkan)
g. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan mudah dan pasti
Asas-asas hak tanggungan
a. Perjanjian hak tanggungan (accesoir)
b. Droit de suite (zaaksgevolg)
c. Droit de preference (privilege)
d. Hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi
e. Benda jaminan tidak boleh dijanjikan untuk dimiliki sendiri
oleh kreditur
f. Asas spesialitas dan publisitas (hak tanggungan wajib
didaftarkan)
g. Pelaksanaan eksekusi hak tanggungan mudah dan pasti

18. 3. Hipotek

19. Hipotek kapal laut

20. 4. Fidusia
.Dasar Hukum
.prinsip fiDusia
.objek fiDusia

21. 2. Jaminan perorangan
(penangguangan utang)
1.jaminan pribaDi
2.jaminan perusaHaan