Recommended
More Related Content
Similar to adm proyek pertemuan 1.ppt
Similar to adm proyek pertemuan 1.ppt (20)
Recently uploaded
Recently uploaded (8)
adm proyek pertemuan 1.ppt
- 1. Administrasi Kontrak Konstruksi Embun Sari Ayu
- 2. Landasan Hukum Kontrak (termasuk konstruksi) merupakan bentuk kesepakatan yang termasuk dalam hukum PERJANJIAN Diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPt)
- 3. PERJANJIAN dan PERIKATAN Perjanjian adalah peristiwa dimana seorang berjanji pada orang lain, atau dua orang saling berjanji yang mengakibatkan timbulnya perikatan Perjanjian atau Persetujuan tertulis disebut KONTRAK Timbulnya Perikatan Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak (kreditur berhak menuntut & Debitur berkewajiban memenuhi tuntutan) • Suatu perjanjian : Dengan ada tanggung jawab • Undang-undang • Kesusilaan : Ikatan adat
- 4. Harus tertentu dan dapat ditentukan Lump sum : obyek tertentu Unit price : obyek ditentukan kemudian • Harus sah dan sesuai menurut undang-undang • Prestasinya dimungkinkan untuk dilaksanakan (secara objektif) Dua orang ( badan hukum ) atau lebih Satu pihak berkewajiban atas prestasi dan pihak lain berhak atas prestasi Ada bentuk perikatan yang menyangkut pihak ketiga (contoh : user)
- 5. Sistem dan Azas Perjanjian Sistem Terbuka System dan Azaz Yang membuat kesepakatan/perjanjian bebasmengabaikan ketentuan hukum perdata asal memenuhi syarat sah perjanjian Pihak yang mengadakan perjanjian dapat membuat aturan sendiri Semua persetujuan yang dibuat secara sah menjadi undang- undang bagi mereka yang membuatnya Azas Konsesualisme Perjanjian berlaku sejak detik dicapai kesepakatan Perjanjian sah jika hal-hal pokok yang disepakati
- 6. Syarat-syarat Sah Suatu Perjanjian Azas Konsesualisme dalam KUHPt Sepakat untuk mengikat diri Cakap dalam membuat perjanjian Menyangkut hal tertentu Disebabkan oleh sesuatu yang halal Syarat Subyektif Tidak ada paksaan (suka rela) Subyek mempunyai kapasitas membuat perjanjia Syarat Obyektif Obyek perjanjian tertentu Klausanya legal atau tidak bertentangan dengan hukum Perjanjian membutuhkan akta notaris untuk memperoleh kekuatan hukum dan kelak untuk pembuktian bila disangkal oleh salah satu pihak
- 7. Batalnya Suatu Perjanjian Suatu perjanjian batal demi hukum bila salah satu atau kedua syarat Obyektif tidak dipenuhi Perjanjian dapat diminta untuk dibatalkan bila kedua syarat Subyektif tidak terpenuhi
- 8. Jika debitur tidak dapat menepati janji, maka dikuasakan pada hakim untuk mewujudkan : • Perjanjian untuk memberikan sesuatu • Perjanjian untuk berbuat sesuatu • Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi harus memuat/dilengkapi peraturan yang terdapat dalam undang-undang, adat kebiasaan setempat Suatu perjanjian harus memenuhi : • Persyaratan atau tuntutan kepastiaan hukum • Dilaksanakan dengan itikad baik ( memenuhi tuntutan keadilan ) Hal tidak menepati janji dalam pelaksanaan perjanjian Hal Undang-undang, adat kebiasaan dan kepatuhan pada pelaksanaan perjanjian Hal itikad baik pada pelaksanaan perjanjian Pelaksanaan Perjanjian
- 9. Wanprestasi Apabila debitur tidak dapat melakukan apa yang telah diperjanjikan maka dikatakan melakukan wanprestasi, yang berarti kelalaian atau kealpaan 1. Tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukan 2. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana telah dijanjikan 3. Melakukan apa yang dijanjikan, tetapi terlambat 4. Melakukan apa yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan 1. Membayar ganti rugi 2. Pembatalan perjanjian 3. Pengalihan resiko
- 10. Ganti Rugi Pengertian ganti rugi mencakup 3 hal : 1. Biaya adalah segala perongkosan atau pengeluaran yang nyata- nyata telah dikeluarkan 2. Rugi adalah kerugian karena kerusakan barang milik kreditur akibat kelalaian debitur 3. Bunga adalah kerugian berupa kehilangan keuntungan yang sudah diperhitungkan sebelumnya 1. Rugi yang betul-betul diderita oleh kreditur 2. Keuntungan yang hilang yang semestinya diperoleh kreditur 1. Ditetapkan dalam perjanjian 2. Bila tidak ditetapkan maka diberlakukan tingkat suku bunga yang ditetapkan undang-undang 3. Sebesar bunga deposito pada bank pemerintah
- 11. Pembatalan perjanjian Sanksi hukum bagi debitur yang lalai/gagal memenuhi perjanjian Pembatalan bertujuan untuk membawa kedua pihak kembali ke keadaan sebelum perjanjian Status pembatalan ; apakah diperlukan keputusan hakim.
- 12. Peralihan Resiko Peralihan resiko merupakan sanksi hukum bagi debitur yang lalai/gagal memenuhi perjanjian ( wanprestasi ) Problematika Dialihkan pada pihak ketiga Bagaimana dengan status kepemilikan dan tanggungjawab terhadap obyek perjanjian ? Bagaimana mekanisme dan konsekuensi hukumnya ?
- 13. Force Majeur (Keadaan Memaksa) Debitur dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi bila ia terkena keadaan memaksa yang membuatnya tidak mungkin untuk melaksanakan prestasi yang diperjanjikan Keadaan memaksa Tidak ada itikad buruk dari debitur Tidak sengaja Tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur Terjadi tidak terduga Terjadi pada debitur Terjadi setelah dibuatnya perjanjian/ perikatan
- 14. Force Majeur Teori Obyektif Teori Subyektif Keadaan memaksa harus mempunyai ketidakmungkinan mutlak, bagi setiap orang tidak mungkin melaksanakan prestasi tersebut Keadaan memaksa harus mempunyai ketidakmungkinan yang tak mutlak, debitur masih dapat melaksanakan prestasi tetapi dengan pengorbanan yang sangat besar sehingga tidak selayaknya kreditur menuntut pemenuhan prestasi
- 15. Kontrak Konstruksi Pada dasarnya kedudukan para pelaku perjanjian (pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian) adalah sama Dalam perjanjian konstruksi banyak hal yang lebih rumit daripada perjanjian (transaksi usaha) biasa Perlu pemahaman yang mendalam terhadap konsep, fungsi dan makna konstruksi
- 16. Kontrak konstruksi merupakan suatu produk hukum KEDUDUKAN HUKUM ELEMEN KOTRAK KONSTRUKSI Elemen (bagian-bagian) kontrak merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan satu dari lainnya, dan merupakan suatu kesatuan yang mengikat Karena seluruh elemen kontrak mempunyai kedudukan dan konsekuensi hukum yang sama terhadap masing- masing pihak yang mengikatkan kontrak
- 17. TERIMA KASIH