Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesianoviyulia2
Dokumen tersebut membahas hukum prestasi dan wanprestasi di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai pengertian prestasi dan wanprestasi, akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, serta pembelaan yang dapat diajukan debitur ketika dituntut membayar ganti rugi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian wanprestasi dalam perjanjian dan hukum perdata Indonesia. Secara ringkas, wanprestasi adalah kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Jika terjadi wanprestasi, kreditur berhak menuntut ganti rugi sesuai kerugian nyata yang diderita. Syarat utama ganti rugi adalah kerugian harus dapat diduga pada saat perjanjian dibuat dan merupakan akibat
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGFair Nurfachrizi
1. Hapusnya perikatan dapat terjadi karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, atau lampaunya waktu.
2. Pembayaran dapat dilakukan oleh debitur, orang yang turut berhutang, atau pihak ketiga yang bertindak atas namanya sendiri. Pembayaran dapat berupa uang atau penyerahan barang.
3. Perjumpaan hutang terjadi jika
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan. Secara singkat, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhinya. Unsur-unsur perikatan meliputi hubungan hukum, para pihak, objek prestasi, dan kekayaan.
Hukum prestasi dan wanprestasi di indonesianoviyulia2
Dokumen tersebut membahas hukum prestasi dan wanprestasi di Indonesia. Terdapat penjelasan mengenai pengertian prestasi dan wanprestasi, akibat hukum bagi debitur yang wanprestasi, serta pembelaan yang dapat diajukan debitur ketika dituntut membayar ganti rugi.
Dokumen tersebut membahas tentang pengertian wanprestasi dalam perjanjian dan hukum perdata Indonesia. Secara ringkas, wanprestasi adalah kelalaian debitur dalam memenuhi kewajiban sesuai perjanjian. Jika terjadi wanprestasi, kreditur berhak menuntut ganti rugi sesuai kerugian nyata yang diderita. Syarat utama ganti rugi adalah kerugian harus dapat diduga pada saat perjanjian dibuat dan merupakan akibat
HAPUSNYA PERIKATAN & HAK YANG DAPAT MENJADI JAMINAN PIUTANGFair Nurfachrizi
1. Hapusnya perikatan dapat terjadi karena pembayaran, penawaran pembayaran tunai diikuti penyimpanan, pembaharuan hutang, perjumpaan hutang, atau lampaunya waktu.
2. Pembayaran dapat dilakukan oleh debitur, orang yang turut berhutang, atau pihak ketiga yang bertindak atas namanya sendiri. Pembayaran dapat berupa uang atau penyerahan barang.
3. Perjumpaan hutang terjadi jika
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan. Secara singkat, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut prestasi dari pihak lain yang berkewajiban untuk memenuhinya. Unsur-unsur perikatan meliputi hubungan hukum, para pihak, objek prestasi, dan kekayaan.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang asas-asas perikatan menurut hukum Indonesia serta jenis dan unsur-unsur perjanjian jual beli secara singkat. Beberapa asas utama perikatan adalah sistem terbuka, bersifat pelengkap, dan bersifat konsensual. Unsur utama perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Perjanjian jual beli bersifat obligator, sehingga pemindahan hak milik baru terjadi melalui penyerahan
HUKUM JAMINAN ADALAH KESELURUHAN KAEDAH-KAEDAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI DAN PENERIMA JAMINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT. JAMINAN ADALAH SESUATU YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITOR UNTUK MENIMBULKAN KEYAKINAN BAHWA DEBITOR AKAN MEMENUHI KEW
Dokumen tersebut merangkum tentang hukum perjanjian, termasuk pengertian, unsur-unsur, syarat, jenis, prestasi dan wanprestasi perjanjian, asas kontrak bisnis, risiko dan keadaan memaksa, hapusnya perikatan, serta perjanjian kredit. Dokumen ini memberikan panduan mengenai landasan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian bisnis.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum jaminan mengatur tentang jaminan piutang seseorang, hak kreditur terhadap debitur, hak antar kreditur, dan jenis-jenis hak jaminan khusus seperti gadai, hipotik, dan hak tanggungan. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang akta pemberian hak tanggungan dan proses pendaft
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan di Indonesia. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya. Dokumen ini menjelaskan subyek, objek, asas-asas, syarat-syarat, jenis-jenis perikatan, wanprestasi dan hapusnya perikatan menurut undang-undang perdata Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan penjelasan mengenai anatomi perjanjian sewa menyewa yang mencakup latar belakang, dasar hukum, jenis, komponen-komponen penting perjanjian seperti para pihak, objek sewa, pembayaran, dan ketentuan-ketentuan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan menurut hukum perdata Barat dan Indonesia. Secara umum dijelaskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut dan pihak lain berkewajiban memenuhinya. Dokumen ini juga menjelaskan istilah, pengertian, dan pengaturan hukum perikatan menurut KUHPerdata.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam rangka pemberian agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan diberikan untuk menjamin kewajiban debitor apabila terjadi wanprestasi, dan mencakup jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, dan fidusia.
Dokumen tersebut membahas tentang perjanjian sewa menyewa yang mencakup pengertian, dasar hukum, subjek dan objek, hak dan kewajiban para pihak, risiko atas musnahnya barang, serta berakhirnya perjanjian sewa menyewa. Dibahas pula contoh kasus penyelesaian sengketa sewa menyewa rumah secara hukum.
Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang muncul dari perjanjian atau undang-undang, di mana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya. Perjanjian lahir dari kesepakatan para pihak, sedangkan perikatan karena undang-undang dapat karena undang-undang sendiri atau karena perbuatan manusia. Wanprestasi terjadi jika salah satu pihak gag
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan yang mencakup definisi, sumber, azas, jenis, dan syarat sahnya perjanjian. Secara ringkas, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berkewajiban kepada pihak lain berdasarkan persetujuan atau undang-undang.
Dokumen tersebut menjelaskan tentang asas-asas perikatan menurut hukum Indonesia serta jenis dan unsur-unsur perjanjian jual beli secara singkat. Beberapa asas utama perikatan adalah sistem terbuka, bersifat pelengkap, dan bersifat konsensual. Unsur utama perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Perjanjian jual beli bersifat obligator, sehingga pemindahan hak milik baru terjadi melalui penyerahan
HUKUM JAMINAN ADALAH KESELURUHAN KAEDAH-KAEDAH HUKUM YANG MENGATUR HUBUNGAN HUKUM ANTARA PEMBERI DAN PENERIMA JAMINAN DALAM KAITANNYA DENGAN PEMBEBANAN JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN FASILITAS KREDIT. JAMINAN ADALAH SESUATU YANG DIBERIKAN KEPADA KREDITOR UNTUK MENIMBULKAN KEYAKINAN BAHWA DEBITOR AKAN MEMENUHI KEW
Dokumen tersebut merangkum tentang hukum perjanjian, termasuk pengertian, unsur-unsur, syarat, jenis, prestasi dan wanprestasi perjanjian, asas kontrak bisnis, risiko dan keadaan memaksa, hapusnya perikatan, serta perjanjian kredit. Dokumen ini memberikan panduan mengenai landasan hukum dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam perjanjian bisnis.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan di Indonesia. Secara ringkas, dokumen tersebut menjelaskan bahwa hukum jaminan mengatur tentang jaminan piutang seseorang, hak kreditur terhadap debitur, hak antar kreditur, dan jenis-jenis hak jaminan khusus seperti gadai, hipotik, dan hak tanggungan. Dokumen tersebut juga menjelaskan tentang akta pemberian hak tanggungan dan proses pendaft
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan di Indonesia. Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya. Dokumen ini menjelaskan subyek, objek, asas-asas, syarat-syarat, jenis-jenis perikatan, wanprestasi dan hapusnya perikatan menurut undang-undang perdata Indonesia.
Dokumen tersebut merupakan penjelasan mengenai anatomi perjanjian sewa menyewa yang mencakup latar belakang, dasar hukum, jenis, komponen-komponen penting perjanjian seperti para pihak, objek sewa, pembayaran, dan ketentuan-ketentuan lainnya.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan menurut hukum perdata Barat dan Indonesia. Secara umum dijelaskan bahwa perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih dimana satu pihak berhak menuntut dan pihak lain berkewajiban memenuhinya. Dokumen ini juga menjelaskan istilah, pengertian, dan pengaturan hukum perikatan menurut KUHPerdata.
Dokumen tersebut membahas tentang hukum jaminan yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam rangka pemberian agunan untuk mendapatkan fasilitas kredit. Jaminan diberikan untuk menjamin kewajiban debitor apabila terjadi wanprestasi, dan mencakup jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan seperti gadai, hipotik, dan fidusia.
Dokumen tersebut membahas tentang perjanjian sewa menyewa yang mencakup pengertian, dasar hukum, subjek dan objek, hak dan kewajiban para pihak, risiko atas musnahnya barang, serta berakhirnya perjanjian sewa menyewa. Dibahas pula contoh kasus penyelesaian sengketa sewa menyewa rumah secara hukum.
Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang muncul dari perjanjian atau undang-undang, di mana satu pihak berhak atas prestasi dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhinya. Perjanjian lahir dari kesepakatan para pihak, sedangkan perikatan karena undang-undang dapat karena undang-undang sendiri atau karena perbuatan manusia. Wanprestasi terjadi jika salah satu pihak gag
Dokumen tersebut membahas tentang hukum perikatan yang mencakup definisi, sumber, azas, jenis, dan syarat sahnya perjanjian. Secara ringkas, perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak dimana satu pihak berkewajiban kepada pihak lain berdasarkan persetujuan atau undang-undang.
Dokumen tersebut membahas tentang aspek hukum perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), termasuk definisi, unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan."
Makalah ini membahas tentang syarat sahnya suatu perjanjian dan dasar hukumnya. Ada empat syarat sah perjanjian menurut KUHPer yaitu sepakat, cakap, mengenai hal tertentu, dan sebab yang halal. Makalah ini juga menjelaskan pengertian masing-masing syarat tersebut serta jenis dan macam perjanjian.
[Ringkasan]
1. Dokumen tersebut membahas tentang pengertian perjanjian menurut hukum perdata Indonesia dan unsur-unsur yang menentukan keabsahan suatu perjanjian.
2. Ada beberapa jenis perjanjian yang dijelaskan seperti perjanjian timbal balik, perjanjian cuma-cuma, dan perjanjian atas beban.
3. Dibahas pula asas-asas hukum perjanjian dan macam-macam perikatan menurut hukum perdata.
Perjanjian jual beli adalah persetujuan antara penjual dan pembeli dimana penjual berjanji menyerahkan barang dan pembeli berjanji membayar harga. Perjanjian ini diatur dalam KUHPerdata dan mencakup hak dan kewajiban para pihak, objek yang dapat diperjualbelikan, dan konsekuensi pelanggaran perjanjian. Kasus contoh membahas kesepakatan jual beli tanah yang tidak dilakukan secara tertulis antara Harry dan March.
Akta ini membuat perjanjian jual beli mobil sedan jazz Matic Solution LX Tahun 2009 milik Tuan SONY GUNAWAN kepada Nyonya SISILIA dengan harga Rp. 1000.000.000. Tuan BASWENDAN hadir sebagai kuasa lisan Nyonya SISILIA untuk menandatangani perjanjian.
1) Bab pertama membahas pengertian perikatan secara umum, termasuk unsur-unsur, jenis, dan sumber perikatan menurut KUHPerdata.
2) Jenis perikatan dijelaskan meliputi perikatan untuk memberikan barang, berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta perikatan alternatif, bersyarat, dan lainnya.
3) Sumber hukum perikatan berasal dari perjanjian dan undang-undang.
Wanprestasi adalah ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan perjanjian. Debitur dapat dinyatakan wanprestasi jika gagal melakukan, melakukan dengan cara berbeda, atau terlambat dalam melakukan kewajibannya, atau melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Kreditur dapat memberikan peringatan tertulis sebanyak tiga kali sebelum membawa kasus ke pengadilan untuk memutus
Dokumen tersebut membahas tentang batas waktu hak guna usaha dan hak guna bangunan menurut undang-undang, pengertian perjanjian dan perikatan, syarat-syarat sah perjanjian dan unsur-unsur kesepakatan, sebab-sebab berakhirnya perikatan, asas-asas perjanjian, dan pengertian prestasi serta konsekuensi wanprestasi.
Keadaan kahar adalah keadaan diluar kendali pihak yang menyebabkan tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai kontrak. Cidera janji terjadi jika salah satu pihak gagal melaksanakan kewajiban sehingga menimbulkan kerugian pihak lain. Kontrak dapat diakhiri jika keadaan kahar berlangsung lebih dari 6 bulan atau jika terjadi cidera janji, dan pihak yang dirugikan berhak mengajuk
Perjanjian adalah persetujuan antara dua pihak atau lebih yang mengikat secara hukum. Perjanjian harus memenuhi syarat sah yaitu kesepakatan, kemampuan berkontrak, obyek, dan sebab yang diperkenankan. Pelanggaran terhadap kewajiban dalam perjanjian dikenal sebagai wanprestasi dan dapat berakibat ganti rugi, pembatalan, atau pemenuhan perjanjian. Perjanjian dapat berakhir karena berbag
Dokumen tersebut membahas empat jenis kontrak beserta prinsip-prinsip dan kewajiban para pihaknya menurut KUH Perdata dan yurisprudensi. Empat jenis kontrak tersebut adalah perjanjian untung-untungan, perjanjian penangguhan hutang, perjanjian perdamaian, dan perjanjian pemberian kuasa.
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 Fase E Kurikulum MerdekaFathan Emran
Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Inggris Kelas 10 SMA/MA Fase E Kurikulum Merdeka.
Universitas Negeri Jakarta banyak melahirkan tokoh pendidikan yang memiliki pengaruh didunia pendidikan. Beberapa diantaranya ada didalam file presentasi
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 Fase D Kurikulum Merdeka - [abdiera.com]Fathan Emran
Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka - abdiera.com. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka. Modul Ajar Bahasa Indonesia Kelas 7 SMP/MTs Fase D Kurikulum Merdeka.
Materi Feedback (umpan balik) kelas Psikologi Komunikasi
Definisi perikatan
1. HUKUM PERIKATAN
RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5)
Definisi
“Hubungan Hukum yang terjadi di antara 2 (dua) orang atau lebih, yang terletak di dalam lapangan harta
kekayaan, di mana pihak yang satu berhak atas prestasi dan pihak lainnya wajib memebuhi prestasi itu”
Hukum Perikatan hanya berbicara mengenai harta kekayaan, bukan berbicara mengenai
manusia
Definisi Perjanjian(Pasal 1313 KUHPerdata)
Perjanjian adalah perbuatan dengan mana 1 (satu) orang atau lebih mengikatkan dirinya
terhadap 1 (satu) orang lain atau lebih
Syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320) :
1. Sepakat antara pihak-pihak
2. Kecakapan
3. Suatu hal tertentu
4. Suatu sebab yang halal
Sumber perikatan
1. Undang-undang (Ps. 1352 BW)
a. Undang-undang saja ; Lahirnya anak (Ps. 250) & Hak bertetangga ( Ps. 1625)
b. Undang-undang Karena perbuatan manusia;
a) Perbuatan Sah; Perwakilan sukarela (Ps.1354), Pembayaran tidak wajib
(Ps. 1359)
b) Perbuatan melawan hukum;
1) Perbuatan; Berbuat / tidak berbuat
2) Melawan hukum; Sebelum (Ps. 1919) dalam arti sempit &
Sesudah (Ps. 1919) dalam arti luas
3) Kerugian; Material dan imaterial
4) Kesalahan; Causalitas (conditio sinequanon theorie & Adequate
Theorie)
2. HUKUM PERIKATAN
RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5)
2. Perjanjian (Ps. 1313 BW)
a. Syarat sahnya Perjanjian (Ps. 1320)
b. Jenis-jenis perjanjian
1) Tidak dikenal dalam KUHPerdata: Perjanjian Beli sewa, Leasing, fiducia
2) Dikenal dalam KUHPerdata; Perjanjian Jual Beli, Tukar menukar, Sewa
menyewa, Pinjam Mengganti.
sumber hukum perikatan menurut doktrin
Bahwa sumber perikatan tidak hanya bersumber dari Undang-undang saja melainkan dapat
bersumber dari perjanjian (Ps. 1233)
Objek Perikatan (Ps. 1234); Prestasi
1. Memberikan sesuatu; Pemberian sejumlah uang
2. Berbuat sesuatu; membangun rumah
3. Tidak berbuat sesuatu; A membuat perjanjian dengan B ketika menjual apoteknya,
untuk tidak menjalankan usaha apoteknya didaerah yang sama.
Prestasi
PRESTASI berupa :
1. Memberikan sesuatu
2. Berbuat Sesuatu
3. Tidak berbuat sesuatu
Riele executie
Pasal 1241 KUHPer
Riele Executie adalah bahwa kreditur dapat mewujudkan sendiri prestasi yang dijanjikan dengan
biaya dari debitur berdasarkan kuasa yang diberikan Hakim, apabila debitur enggan
melaksanakan prestasi itu.
3. HUKUM PERIKATAN
RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5)
Debitur dan Kreditur
Debitur :
Berkewajiban membayar utang (Schuld)
Berkewajiban memberikan harta kekayaannya untuk melunasi utangnya (Haftung)
Kreditur
Berhak menagih (Vorderingsrecht)
Berhak menagih harta kekayaan debitur sebesar piutangnya (Verhaalsrecht)
Schuld dan Haftung
Schuld : Kewajiban debitur untuk memenuhi prestasi
Haftung : Harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang debitur tersebut
(Pasal 1131 KUHPer)
Contoh : A berutang kepada B, dan karena A tidak mau membayar utangnya, maka kekayaan A dilelang
atau dieksekusi untuk dipergunakan bagi pelunasan utangnya.
Wanprestasi
Bentuk Wanprestasi :
Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan
Debitur terlambat memenuhi perikatan
Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan
Akibatnya : Jika merugikan wajib mengganti kerugian
Ganti rugi
Pembatalan
Pelaksanaan + ganti rugi
Pembatalan + ganti rugi
4. HUKUM PERIKATAN
RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5)
Somasi
Penetapan Lalai (Somasi)
Penetapan lalai merupakan upaya untuk sampai kepada suatu saat, dimana Debitur dinyatakan
INGKAR JANJI atau disebut LALAI.
Pasal 1238 KUHPer
Si Berutang adalah LALAI, apabila :
dengan surat perintah (bevel), atau
Dengan akta sejenis (soortgelijke akte) itu telah dinyatakan lalai, atau
Demi perikatannya sendiri yang menetapkan bahwa berutang lalai dengan lewatnya waktu yang
ditentukan
Akibat hukumnya : Wajib membayar penggantian BIAYA, RUGI dan BUNGA
Hukum Perikatan dan Perjanjian
Hukum Perikatan : Himpunan peraturan yang mengatur hubungan hukum antar dua orang atau lebih
dimana satu pihak berkewajiban dan pihak lainnya berhak atas suatu prestasi
Perjanjian : Suatu perbuatan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri
Pasal 1313 KUHPer
Timbulnya perikatan dapat disebabkan adanya perjanjian
Karena : Perjanjian merupakan salah satu sumber dari perikatan (Pasal 1233 KUHPer)
Timbulnya Perjanjian disebabkan adanya :
Kehendak dan pernyataan kehendak dari dua subyek hukum atau lebih yang saling mengikatkan diri
untuk timbulnya suatu akibat hukum yang dikehendaki dan diakui oleh hukum
Persesuaian kehendak atau kesepakatan
Karena untuk sahnya perjanjian, masih harus dipenuhi syarat lainnya, yang terdapat dalam Pasal
1320 KUHPer
Kesepakatan
Kecakapan membuat perikatan
5. HUKUM PERIKATAN
RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5)
Obyek tertentu
Sebab yang halal
Overmacht (keadaan memaksa)
Pasal 1244
Unsur-unsur Overmacht
Ada tiga unsur yang harus dipenuhi untuk keadaan memaksa, yaitu :
Tidak memenuhi Prestasi
Ada sebab yang terletak di luar kesalahan debitur
Faktor penyebab itu tidak dapat diduga sebelumnya dan tidak dapat
dipertanggungjawabkan kepada debitur.
Akibat Overmacht
1. Kreditur tidak dapat meminta pemutusan perjanjian
2. Pada perjanjian timbal balik maka gugur kewajiban untuk melakukan kontraprestasi
3. Kreditur tidak dapat menuntut agar perikatan itu dipenuhi
4. Tidak dapat mengatakan debitur berada dalam keadaan lalai dan karena itu tidak dapat
menuntut
5. Hal-hal yang perlu diketahui sehubungan dengan overmacht adalah :
1. Debitur dapat mengemukakan adanya overmacht dengan jalan eksepsi
2. Berdasarkan Jabatan Hakim tidak dapat menolak gugatan berdasarkan overmacht, yang
beurtang memikul beban untuk membuktikan adanya overmacht.
Bentuk Overmacht
Bentuk yang umum, yaitu :
- Keadaan iklim
- Kehilangan
- Pencurian
Bentuk yang khusus :
6. HUKUM PERIKATAN
RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5)
- Undang-undang atau Peraturan Pemerintah
- Tingkah laku pihak ketiga
- Pemogokan
Risiko
Risiko adalah kewajiban untuk memikul kerugian tanpa adanya kesalahan
Ajaran Risiko adalah suatu ajaran tentang siapakah yang harus menanggung ganti rugi apabila
debitur tidak memenuhi prestasi dalam keadaan overmacht.
Luas Ganti Rugi (Kerugian Yang Nyata)
Pasal 1246
Kerugian Yang Diduga
Pasal 1247
Bunga
Bunga Konvensional
Adalah bunga uang yang dijanjikan pihak-pihak di dalam perjanjian (Pasal 1249)
Bunga Moratoire
Pada Perikatan untuk membayar sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga yang
disebabkan karena terlambatnya pelaksanaan perikatan hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh
Undang-undang. (Pasal 1250)
Bunga Kompensatoir
Bunga kompensatoir adalah bunga uang yang harus dibayar debitur untuk mengganti bunga
yang dibayar kreditur pada pihak lain karena debitur tidak memenuhi perikatan atau kurang baik
melaksanakan perikatan
Bunga Berganda (Anatocisme)
Bunga yang diperhitungkan dari bunga utang pokok yang tidak dilunasi oleh debitur. Bunga itu
dapat dituntut oleh kreditur atau dapat juga terjadi kalau diperjanjikan (Pasal 1251)
7. HUKUM PERIKATAN
RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5)
Jenis-jenis Perikatan
A. Isi dari prestasinya
- Perikatan positif dan Negatif
- Perikatan sepintas lalu dan berkelanjutan
- Perikatan Alternatif
- Perikatan Fakultatif
- Perikatan Generik dan Spesifik
- Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi.
B. Subyek-subyeknya
- Perikatan solider atau tanggung renteng
- Perikatan principle atau accesoire
C. Mulai berlakunya dan berakhirnya Perikatan
- Perikatan bersyarat
- Perikatan dengan Ketetapan Waktu
Perikatan Bersyarat
Definisi : Pasal 1253
Syarat yang tidak mungkin atau tidak pantas (Pasal 1254)
Syarat yang tidak mungkin terlaksana (Pasal 1255)
Syarat yang pelaksanaannya digantungkan pada salah satu pihak (pasal 1256)
Syarat yang dimaksud oleh pihak-pihak (Pasal 1257)
Syarat dengan ketetapan waktu (Pasal 1258)
Syarat negatif (Pasal 1259)
Syarat terpenuhi jika debitur menghalangin terpenuhinya syarat itu (pasal 1260)
Syarat tangguh yang dipenuhi (Pasal 1261)
8. HUKUM PERIKATAN
RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5)
Hak Kreditur mengadakan persiapan (Pasal 1262)
Syarat Tangguh (pasal 1263)
Risiko pada perikatan dengan Syarat Tangguh (Pasal 1264)
Keadaan Memaksa dalam perjanjian bersyarat
Syarat Batal (Pasal 1265)
Ingkar janji adalah Syarat Batal dalam perjanjian timbal balik (Pasal 1266)
Hak kreditur terhadap debitur yang ingkar janji (Pasal 1267)
Perrikatan dengan ketepatan waktu
Syarat Ketetapan Waktu (Pasal 1268)
Fungsi Waktu (Pasal 1269)
Ketetapan waktu adalah untuk Kepentingan Debitur (Pasal 1270)
Jatuh Tempo (Pasal 1271)
Hukum Perikatan Alternatif
Definisi Perikatan Alternatif (Pasal 1272)
Hak pilih pada yang berutang (Pasal 1273)
Perikatan Alternatif Menjadi Perikatan Murni, dalam Hal :
Jika salah satu dari kedua barang yang dijanjikan tidak dapat menjadi
pokok perikatan (Pasal 1274)
Jika salah satu dari barang-barang yang dijanjikan itu hilang atau
musnah. (Pasal 1275)
Jika salah satu dari barang-barang yang dijanjikan karena kesalahan si
berutang tidak lagi dapat diserahkan (Pasal 1275)
Jika kedua-dua barang hilang dan debitur bersalah tentang hilangnya
salah satu, ia harus membayar harga barang yang hilang paling akhir
(Pasal 1276)
9. HUKUM PERIKATAN
RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5)
Perikatan Tanggung Renteng
Terjadinya Perikatan tanggung renteng (Pasal 1278)
Tanggung Renteng aktif (Pasal 1279)
Tanggung Renteng pasif (Pasal 1280, 1281)
Tanggung Renteng dinyatakan secara tegas (Pasal 1282)
Hak Pilih pada Kreditur (Pasal 1283)
Penggugat dapat Menggugat Kepada Debitur untuk Seluruh Utang (Pasal 1284)
Risiko Jika Barang yang di Perjanjikan Musnah (Pasal 1285)
Gugatan membayar Bunga (Pasal 1286)
Tangkisan/eksepsi (Pasal 1287)
Pembebasan Perikatan Tanggung Renteng akibat Percampuran Utang karena warisan (Pasal
1288)
Pembebasan seorang debitur dari perjanjian Tanggung Renteng Karena Kemauan Kreditur (Pasal
1289)
Pembebasan debitur dalam Perjanjian Tanggung Renteng (Pasal 1290)
Pembebasan Bunga Tunggakan (Pasal 1291)
Perikatan Tanggung Renteng dapat dibagi (Pasal 1292)
Hak seorang Debitur yang melunasi seluruh utang debitur lain (Pasal 1293)
Kewajiban Debitur terhadap salah satu Debitur yang tidak mampu (Pasal 1294, 1295)
Perikatan yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi
Perikatan yang Dapat Dibagi dan Tidak Dapat Dibagi (pasal 1296)
Perikatan yang Tidak Dapat Dibagi Karena Maksud Pihak-pihak (1297)
Tanggung-menanggung dan yang Tidak Dapat Dibagi (Pasal 1298)
Pelaksanaan Perikatan yang Dapat Dibagi (Pasal 1299)
Pengecualian dari Asas yang Tersebut dari Pasal 1299 (Pasal 1300)
Tanggungjawab setiap debitur (Pasal 1301)
10. HUKUM PERIKATAN
RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5)
Tanggungjawab bagi Ahli Waris (Pasal 1302)
Hak Ahli Waris dari yang Berpiutang (Pasal 1303)
Perikatan dengan Ancaman Hukuman
Pengertian Ancaman Hukuman (Pasal 1304)
Ancaman Hukuman Bersifat Asesor (Pasal 1305)
Hak Kreditur untuk Memilih (Pasal 1306)
Ancaman Hukuman Sebagai Ganti dari Kerugian (Pasal 1307)
Kelalaian Debitur (Pasal 1308)
Wewenang Hakim (Pasal 1309)
Perikatan Pokok Tidak Dapat Dibagi (Pasal 1310)
Perikatan Pokok Dapat Dibagi (Pasal 1311)
Perikatan Pokok Dapat Dibagi dengan Ancaman Hukuman tidak Dapat Dibagi (Pasal 1312)
Perjanjian
Materi :
Definisi perjanjian (ps. 1313)
Macam-macam perbuatan hukum
Syarat-syarat sahnya perjanjian (ps. 1320 )
Akibat perjanjian yang sah (ps. 1338-1341 )
Penafsiran perjanjian (ps. 1342-1351 )
11. HUKUM PERIKATAN
RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5)
Definisi perjanjian
Perjanjian : “overeenkomst” (kata benda)
“overeenkomen” (kata kerja).
Ps. 1318 BW:
“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan nama satu orang atau lebih
mengikatkan lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.
Menurut communis opinio doctorum (pendapat para ahli/doktrin)
Definisi Perjanjian : “ Perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk
menimbulkan
suatu akibat hukum”
Dari definisi perjanjian, dapat ditarik unsur-unsur sebagai berikut :
Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum
Persesuaian kehendak dari beberapa orang
Persesuaian kehendak harus dinyatakan atau dipublikasikan.
Perbuatan hukum itu terjadi karena kerjasama 2 orang / lebih.
Pernyataan kehendak yang sesuai itu harus saling tergantung satu sama lain
Kehendak itu ditujukan untuk menimbulkan akibat hukum
Akibat hukum itu untuk kepentingan yang satu atas beban yang lain atau timbal balik.
Persesuaian kehendak harus dengan mengingat peraturan perundang-undangan.
Pada umumnya yang diatur dalam BW adalah perjanjian yang bersifat OBLIGATOIR (obligatoir
overeenkomst), yaitu :
1. Perjanjian bernama (benoemde overeenkomst/latin : nominaat)
2. Perjanjian tidak bernama (onbenoemde overeenkomst innominaat contracter)
3. Konsesuil.
4. Timbal balik.
5. Perjanjian untung-untungan (kansovereenkomst / aleatoir)
12. HUKUM PERIKATAN
RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5)
Perjanjian lainnya menurut sifat dari hukum, yaitu :
¡ Perjanjian yang bersifat hukum keluarga.
¡ Perjanjian yang bersifat kebendaan.
¡ Perjanjian yang bersifat hukum acara, disebut bewijsovereenkomst
¡ Perjanjian yang bersifat hukum public, disebut publiekreehtelijke overeenkomst.
Macam-macam perbuatan hukum.
Perbuatan hukum : Perbuatan subyek hukum yang didasarkan pada kehendak dan pernyataan
kehendak untuk timbulnya suatu akibat hukum yang sengaja dikehendaki oleh subyek hukum
itu.
Perbuatan menjadi perbuatan hukum, karena dalam keadaan tertentu mempunyai arti.
Misalnya : seorang pengendara mobil yang memasuki arena parker di suatu pusat perbelanjaan
tanpa mengucapkan sepatah katapun, ia dianggap akan memarkir mobilnya.
Perbuatan hukum sepihak : perbuatan yang hanya memerlukan kehendak dan pernyataan
kehendak untuk menimbulkan akibat hukum dari satu subyek hukum saja.
Perbuatan hukum ganda : perbuatan hukum yang memerlukan kehendak dan pernyataan
kehendak dari sekurang-kurangnya dua subyek hukum yang ditujukan kepada akibat hukum
yang sama.
Syarat-syarat sahnya perjanjian (ps. 1320 BW).
Ps. 1320 BW disebutkan syarat sahnya perjanjian atau geldingsvoorwaarden, sedangkan dalam aslinya
disebut syarat terjadinya bestaansvoorwaarden. Tetapi karena bestaansvoorwaarden hanya satu yaitu
“persesuaian kehendak”, maka beliau menterjemahkannya dengan syarat sahnya perjanjian tersebut.
Seperti telah dikemukakan terdahulu, bahwa yang dimaksud dengan “persesuaian pernyataan
kehendak” atau overeenstemmede wilsverklaring.
Ps. 1320 BW : Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.
13. HUKUM PERIKATAN
RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5)
Ps. 1320 BW disebutkan syarat sahnya perjanjian atau geldingsvoorwaarden, sedangkan dalam aslinya
disebut syarat terjadinya bestaansvoorwaarden. Tetapi karena bestaansvoorwaarden hanya satu yaitu
“persesuaian kehendak”, maka beliau menterjemahkannya dengan syarat sahnya perjanjian tersebut.
Seperti telah dikemukakan terdahulu, bahwa yang dimaksud dengan “persesuaian pernyataan
kehendak” atau overeenstemmede wilsverklaring.
Ps. 1320 BW : Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :
1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.
Oleh Karena itu, syarat terjadinya dan syarat sahnya perjanjian harus dibedakan.
Jika kita perhatikan, “persesuaian pernyataan kehendak” ini berhubungan dengan 2 hal, yaitu :
1. Untuk mengikatkan diri.
2. Untuk memperoleh hak dan kewajiban atas suatu prestasi.
Kapan Terjadinya Persesuaian Pernyataan Kehendak?
PERJANJIAN TERJADI KARENA PARA PIHAK TELAH MENYATAKAN KEHENDAKNYA YANG SESUAI SATU
TERHADAP YANG LAINNYA.
Permasalahannya : Bagaimana jika apa yang dinyatakan sebenarnya tidak sesuai dengan
apa yang dikehendaki ?
Timbullah teori kehendak (Wilstheorie), teori pernyataan
(Verklaringstheorie), teori kepercayaan (vertrouwenstheorie).
Wilstheorie, Menurut teori ini "kehendak” harus dinyatakan sehingga ada
ikatan yang wajar antara "kehendak" dan "apa yang dinyatakan".
Verklaring theorie. Menurut teori ini terjadinya kehendak merupakan .proses
batiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi yang menyebabkan
terjadinya perjanjian adalah "pernyataan", bukan kehendak.
Vertrouwenstheorie. Menurut teori ini tidak setiap "pernyataan" mengikat atau
menimbulkan perjanjian, tetapi hanya pernyataan yang menimbulkan
kepercayaan saja yang dapat mernimbulkan perjanjian.
14. HUKUM PERIKATAN
RYAN DWI ANGGORO 110110100150 (SEMESTER 5)
Bagaimana Pemecahan (solution) dari kesulitan yang dihadapi dengan ketiga teori ini?
1. Dengan tetap mempertahankan wilstheorie (teori kehendak), yaitu menganggap perjanjian itu
tidak terjadi apabila tidak ada persesuaian antara "kehendak" dan "pernyataan". Akan tetapi
pihak lawan berhak mendapat ganti kerugian, karena pihak lawan mengharapkannya.
2. Dengan tetap berpegang pada wilstheorie (teori kehendak), hanya dalam pelaksanaannya
kurang ketat yaitu dengan menganggap kehendak itu ada.
3. Pemecahan ini berasal dari penulis-penulis Prancis, yaitu mencari penyelesaian dengan lebih
melihat pada standaard contracten (perjanjian baku). Yaitu kontrak-kontrak yang mendasarkan
pada ketentuan atau peraturan umum didalamnya.
4. Standaard contract : suatu perjanjian yang isinya sudah baku, tetapi tentang subyek dan
jangka waktu masih harus diisi.
Apakah seseorang yang telah menandatangani suatu standaard contract itu tidak cacad
kehendaknya ?
Mengenai cacad kehendak di dalam BW ada 3 bentuk (ps. 1321 BW), yaitu :
1) Dwang (paksaan).
2) Dwaling (kesesatan).
3) Bedrog (penipuan).
Di dalam yurisprudensi dikenal bentuk cacad kehendak yang ke empat, yaitu :
4) Misbruik van omstandigheden (penyalahgunaan keadaan). Atau abuse of
circumstances (Inggris), tetapi dalam hukum Inggris istilah yang digunakan yaitu undue
influence (pengaruh yang tidak wajib).
5. STANDARD CONTRACT (PERJANJIAN BAKU).
6. Perjanjian baku : perjanjian yang menggunakan syarat-syarat umum yang ditawarkan kepada
masyarakat.
7. Dari gejala-gejala perjanjian baku yang terdapat dalam masyarakat, dapat kita bedakan dalam
empat jenis yaitu :
1. Perjanjian baku sepihak
2. Perjanjian baku timbal balik,
3. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah
4. Perjanjian baku yang ditentukan dilingkungan notaris atau advocat