Materi Workshop ALSA LC UNSOED 2015 oleh ibu Siti Anisah

1. {
HUKUM
KEPAILITAN
Siti Anisah
WORKSHOP ALSA LC UNSOED 2015
PURWOKERTO, 28-29 MARET 2015

2.  Pengertian, Asas-Asas dan Tujuan
 Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit
 Pihak-pihak yang dapat Mengajukan
Permohonan Pertanyaan Pailit dan Pihak
yang Dapat Dinyatakan Pailit
Topik Diskusi

3.  ketidakmampuan seseorang untuk membayar
utang-utangnya
 seseorang yang tidak dapat memenuhi
kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat
ditagih
 insolvent: seseorang yang utangnya lebih besar
dibandingkan dengan hartanya
 I’tsar v. Iflas
pengertian PAILIT

4.  Sita umum atas semua harta kekayaan
Debitor Pailit
 Pengurusan dan pemberesannya dilakukan
oleh Kurator
 di bawah pengawasan Hakim Pengawas
 Diatur dalam Undang-Undang No. 37
Tahun 2004 tentang Kepailitan dan
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
pengertian KEPAILITAN

5. KEPAILITAN
SITA UMUM atas
SEMUA HARTA
DEBITOR PAILIT
PEMBAGIAN HARTA
DEBITOR PAILIT
kepada SELURUH
KREDITOR

6. J
A
M
I
N
A
N
Pasal 1131 KUHPerdata
SEGALA
KEBENDAAN
SI BERUTANG
BERGERAK
TIDAK BERGERAK
YANG SUDAH ADA
BARU AKAN ADA DI
KEMUDIAN HARI
PERIKATAN
PERSEORANGAN
asas & tujuan hukum kepailitan
SITA UMUM melindungi kreditor konkuren
untuk memperoleh hak-haknya

7. syarat
SITA UMUM
collective execution
dilakukan secara langsung terhadap semua harta
kekayaan debitor untuk manfaat semua kreditor
1. debitor dalam keadaan benar-benar berhenti membayar
utang-utangnya (insolven) secara tetap
2. terdapat banyak kreditor: aktual maupun potential

8. Pasal 1132 KUHPerdata
SEGALA
KEBENDAAN
SI BERUTANG
J
A
M
I
N
A
N
BERSAMA-SAMA BAGI
SEMUA ORANG YANG
MENGUTANGKAN
PENDAPATAN
PENJUALAN BENDA-
BENDA ITU DIBAGI-BAGI
MENURUT
KESEIMBANGAN
MENURUT BESAR-
KECILNYA PIUTANG
MASING-MASING
KECUALI APABILA DI ANTARA
PARA BERPIUTANG ITU ADA
ALASAN-ALASAN YANG SAH
UNTUK DIDAHULUKAN
asas & tujuan hukum kepailitan
pari passu pro
rata parte
menjamin pembagian harta kekayaan
debitor di antara para kreditor

9.  Paritas Creditorum
 Pari Passu Pro Rata Parte
 Structured Creditors
 Debt Collection
 Universal & Teritorial
Asas Hukum Kepailitan
(Hadi M. Subhan)

10. sita umum untuk
kepentingan
bersama para
kreditor
Fv
UU No. 4
Tahun 1998
UU No. 37
Tahun 2004
penyelesaian
utang-piutang
dunia usaha
kepastian
hukum
bagi dunia
usaha
jalan
keluar
dari krisis
ekonomi
menghindari
perebutan
harta debitor
menghindari
kecurangan
debitor atau
kreditor
kreditor pemegang hak
jaminan kebendaan,
perlu memperhatikan
kepentingan debitor atau
kreditor lainnya
tujuan
kepailitan

11. Pengadilan Niaga berwenang menyatakan debitor
pailit jika Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37
Tahun 2004 terpenuhi, yaitu:
1. Debitor;
2. 2 kreditor atau lebih;
3. tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang
telah jatuh waktu dan dapat ditagih
PEMBUKTIAN SEDERHANA

12. P
E
N
G
E
R
T
I
A
N
DEBITOR
UTANG
KREDITOR
Orang yang mempunyai utang karena
perjanjian atau Undang-undang yang
Pelunasannya dapat ditagih di muka
Pengadilan (Pasal 1 angka 3)
Orang yang mempunyai piutang karena
perjanjian atau Undang-undang yang dapat
ditagih di muka pengadilan (Pasal 1 angka 2)
Kewajiban yang dinyatakan atau dapat
dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam
mata uang Indonesia maupun mata uang
asing, baik secara langsung maupun yang
akan timbul dikemudian hari atau kontinjen
yang timbul karena perjanjian atau Undang-
Undang yang wajib dipenuhi oleh debitor dan
bila tidak dipenuhi memberi hak kepada
kreditor untuk mendapat pemenuhannya
dari harta kekayaan debitor (Pasal 1 angka 6)

13.  “Utang adalah kewajiban..., yang timbul karena
perjanjian atau undang-undang...”
 Artinya, ada kewajiban untuk memberikan sesuatu,
berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.
 Kewajiban untuk memberikan sesuatu objeknya pun
tidak harus berupa “sejumlah uang tertentu.”
 Utang adalah “perikatan dalam arti hubungan atau
kewajiban prestasi tertentu”.
 Prestasi dapat pula diartikan sebagai suatu yang
diberikan, dijanjikan atau dilakukan secara timbal balik.
 Perbuatan, sikap tidak berbuat atau janji dari masing-
masing pihak adalah harga bagi janji yang telah dibeli
oleh pihak lainnya.
UTANG

14.  Debitor mempunyai kewajiban untuk membayar utang
(schuld).
 Bagi debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang
memberikan hak menagih (vorderingsrecht) kepada kreditor.
 Debitor mempunyai kewajiban untuk membiarkan harta
kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang
debitor, guna pelunasan utangnya, apabila ia tidak
memenuhi kewajibannya membayar utang (haftung).
 Kegagalan debitor untuk memenuhi kewajiban
sebagaimana mestinya, menjadikan kreditor mempunyai
hak menagih terhadap kekayaan debitor sebesar piutang
yang dimilikinya (verhaalsrecht).
 Dalam kepailitan, hal itu merupakan dasar untuk
mengajukan permohonan pernyataan pailit.
UTANG

15. Kewajiban untuk membayar utang yang
telah jatuh waktu:
karena telah diperjanjikan;
percepatan waktu penagihannya
(akselerasi)
pengenaan Sanksi atau denda oleh
instansi berwenang
karena putusan pengadilan, arbitrase
atau majelis arbitrase
Utang yang telah Jatuh Waktu dan
Dapat Ditagih

16.  Utang itu sudah waktunya untuk dibayar
 Sesuai waktu yang diperjanjikan, dan wanprestasi
salah satu pihak mempercepat penagihannya
 Jika perjanjian tidak mengaturnya, maka debitor dianggap
lalai, jika dengan surat teguran ia telah dinyatakan lalai
 Mahkamah Agung: penggunaan lembaya pernyataan lalai
dapat ditiadakan, dengan mengajukan gugatan secara
langsung ke Pengadilan.
 Jika tidak ada kesepakatan jatuh tempo, maka
pemenuhan prestasi dapat dimintakan setiap saat
oleh kreditor
utang yang jatuh waktu...

17.  PT Bank Niaga, Tbk. v. PT Barito Pacific Timber, Tbk.,
Nomor Pengadilan Niaga Nomor 03/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst.,
Putusan Mahkamah Agung Nomor 09K/N/2002, dan Nomor
13PK/N/2002
 Jerry Hoff: debitor dapat mengajukan permohonan keadaan
memaksa apabila kegagalan untuk melakukan sesuatu:
 Terjadi sesuatu yang bukan karena kesalahannya dan
 Tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya di
hadapan hukum, perjanjian atau pendapat yang berlaku
secara umum
 Subekti: ...debitor dapat membela dirinya...dengan mengajukan
keadaan-keadaan di luar kekuasaannya yang memaksanya
hingga ia tidak menepati perjanjian (overmatch)
Apakah semua utang yang jatuh waktu selalu
dapat ditagih?

18.  PT Bank Buana Indonesia v. PD Binatx,
Nomor 03/Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst
 debitor berhenti membayar utang terhadap
puluhan kreditor, sementara harta yang
dimilikinya makin hari makin berkurang dan
nilainya menjadi lebih kecil dari utang-utang
debitor
 Mohamad Irwan Sjukur v. Thoe Chaerudin
Efendy, Nomor
07/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst
 debitor tidak melunasi pembayaran utangnya
kepada kreditor pada saat yang telah
ditentukan, dan ia mengakui utangnya tersebut
Apa pengertian tidak membayar?

19. No. Nama Para Pihak/Terdakwa* No. Putusan Pengadilan
Niaga
No. Putusan
Mahkamah Agung
Putusan
1. Wiwin C, Suyati, Nurhayati, Sugiarti,
Dedewati, Ani dan Andi v. PT
Roxindo Mangun Apparel Industry
(P4P)
49/Pailit/2004/
PN.Niaga.Jkt.Pst.
07 K/N/2005 Tidak Pailit
2. Sukadi dan Sukardi v. PT Samstar
(Surat dari Disnaker Pemkab
Karawang yang memerintahkan
pembayaran pesangon)
15/Pailit/2006/
PN.Niaga.Jkt.Pst
019 K/N/2006 Pailit
3. Heryono, Nugroho, Sayudi v. PT
Dirgantara Indonesia (Persero) (P4P)
41/Pailit/2007/
PN.Niaga/Jkt.Pst
075 K/Pdt.Sus/2007 Tidak Pailit
4. Slamet Riyadi, Triyanto, Bambang
Wijonarko, Purwanto, Sutejo v. PT
Lidi Manunggal Perkasa (PHK atas
kehendak Perusahaan tanpa melalui
P4P/PHI)
12/Pailit/2009/
PN.Niaga.Smg
897K/Pdt.Sus/2009 Tidak Pailit
5. Helmi dan Ala Asi Sitompul v. PT
Pancamega Adimulia (P4P, dikuatkan
PT TUN dan MA (in kracht van
gewifsde)
27/Pailit/2011/
PN.Niaga.Jkt.Pst
470 K/Pdt.Sus/2011 Tidak Pailit
Kajian Putusan: Apakah Hak Pekerja yang
Tidak Dibayar merupakan UTANG?

20. PEMOHON
PERNYATAN
PAILIT
► DEBITOR (Pasal 2 ayat (1) ~ voluntary
► KREDITOR (Pasal 2 ayat (1) ~ involuntary
► KEJAKSAAN, untuk kepentingan umum
(Pasal 2 ayat (2)
► BANK INDONESIA, jika debitor adalah
bank (Pasal 2 ayat (3) *
► BADAN PENGAWAS PASAR MODAL,
jika debitor Perusahaan Efek, Bursa Efek,
Lembaga Kliring & Penjaminan, Lembaga
Penyimpanan & Penyelesaian
(Pasal 2 ayat (4) *
► MENTERI KEUANGAN, jika debitor
Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi,
Dana Pensiun, atau BUMN yang bergerak untuk
kepentingan umum (Pasal 2 ayat (5) *

21. TERIMA KASIH