Downloaded 32 times
Uploaded byalsalcunsoed
Asas Tujuan & Pemohon Pailit
Dokumen ini membahas hukum kepailitan di Indonesia, termasuk definisi, asas dan tujuan, serta syarat untuk mengajukan permohonan pailit menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004. Isu utama meliputi ketidakmampuan debitor untuk membayar utang, prosedur pengawasan oleh pengadilan, serta pembagian harta debitor kepada kreditor. Selain itu, dijelaskan pula tentang hak-hak kreditor dan debitor dalam konteks kepailitan.
Law◦
More Related Content
Similar to Asas Tujuan & Pemohon Pailit
Asas Tujuan & Pemohon Pailit
- 1. { HUKUM KEPAILITAN Siti Anisah WORKSHOP ALSALC UNSOED 2015 PURWOKERTO, 28-29 MARET 2015
- 2. Pengertian, Asas-Asasdan Tujuan Persyaratan Permohonan Pernyataan Pailit Pihak-pihak yang dapat Mengajukan Permohonan Pertanyaan Pailit dan Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit Topik Diskusi
- 3. ketidakmampuan seseoranguntuk membayar utang-utangnya seseorang yang tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih insolvent: seseorang yang utangnya lebih besar dibandingkan dengan hartanya I’tsar v. Iflas pengertian PAILIT
- 4. Sita umumatas semua harta kekayaan Debitor Pailit Pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas Diatur dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pengertian KEPAILITAN
- 5. KEPAILITAN SITA UMUM atas SEMUAHARTA DEBITOR PAILIT PEMBAGIAN HARTA DEBITOR PAILIT kepada SELURUH KREDITOR
- 6. J A M I N A N Pasal 1131 KUHPerdata SEGALA KEBENDAAN SIBERUTANG BERGERAK TIDAK BERGERAK YANG SUDAH ADA BARU AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI PERIKATAN PERSEORANGAN asas & tujuan hukum kepailitan SITA UMUM melindungi kreditor konkuren untuk memperoleh hak-haknya
- 7. syarat SITA UMUM collective execution dilakukansecara langsung terhadap semua harta kekayaan debitor untuk manfaat semua kreditor 1. debitor dalam keadaan benar-benar berhenti membayar utang-utangnya (insolven) secara tetap 2. terdapat banyak kreditor: aktual maupun potential
- 8. Pasal 1132 KUHPerdata SEGALA KEBENDAAN SIBERUTANG J A M I N A N BERSAMA-SAMA BAGI SEMUA ORANG YANG MENGUTANGKAN PENDAPATAN PENJUALAN BENDA- BENDA ITU DIBAGI-BAGI MENURUT KESEIMBANGAN MENURUT BESAR- KECILNYA PIUTANG MASING-MASING KECUALI APABILA DI ANTARA PARA BERPIUTANG ITU ADA ALASAN-ALASAN YANG SAH UNTUK DIDAHULUKAN asas & tujuan hukum kepailitan pari passu pro rata parte menjamin pembagian harta kekayaan debitor di antara para kreditor
- 9. Paritas Creditorum Pari Passu Pro Rata Parte Structured Creditors Debt Collection Universal & Teritorial Asas Hukum Kepailitan (Hadi M. Subhan)
- 10. sita umum untuk kepentingan bersamapara kreditor Fv UU No. 4 Tahun 1998 UU No. 37 Tahun 2004 penyelesaian utang-piutang dunia usaha kepastian hukum bagi dunia usaha jalan keluar dari krisis ekonomi menghindari perebutan harta debitor menghindari kecurangan debitor atau kreditor kreditor pemegang hak jaminan kebendaan, perlu memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya tujuan kepailitan
- 11. Pengadilan Niaga berwenangmenyatakan debitor pailit jika Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 terpenuhi, yaitu: 1. Debitor; 2. 2 kreditor atau lebih; 3. tidak membayar lunas sedikitnya 1 utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih PEMBUKTIAN SEDERHANA
- 12. P E N G E R T I A N DEBITOR UTANG KREDITOR Orang yang mempunyaiutang karena perjanjian atau Undang-undang yang Pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan (Pasal 1 angka 3) Orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan (Pasal 1 angka 2) Kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen yang timbul karena perjanjian atau Undang- Undang yang wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor (Pasal 1 angka 6)
- 13. “Utang adalahkewajiban..., yang timbul karena perjanjian atau undang-undang...” Artinya, ada kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu. Kewajiban untuk memberikan sesuatu objeknya pun tidak harus berupa “sejumlah uang tertentu.” Utang adalah “perikatan dalam arti hubungan atau kewajiban prestasi tertentu”. Prestasi dapat pula diartikan sebagai suatu yang diberikan, dijanjikan atau dilakukan secara timbal balik. Perbuatan, sikap tidak berbuat atau janji dari masing- masing pihak adalah harga bagi janji yang telah dibeli oleh pihak lainnya. UTANG
- 14. Debitor mempunyaikewajiban untuk membayar utang (schuld). Bagi debitor, kewajiban tersebut adalah utang yang memberikan hak menagih (vorderingsrecht) kepada kreditor. Debitor mempunyai kewajiban untuk membiarkan harta kekayaannya diambil oleh kreditor sebanyak utang debitor, guna pelunasan utangnya, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya membayar utang (haftung). Kegagalan debitor untuk memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya, menjadikan kreditor mempunyai hak menagih terhadap kekayaan debitor sebesar piutang yang dimilikinya (verhaalsrecht). Dalam kepailitan, hal itu merupakan dasar untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. UTANG
- 15. Kewajiban untuk membayarutang yang telah jatuh waktu: karena telah diperjanjikan; percepatan waktu penagihannya (akselerasi) pengenaan Sanksi atau denda oleh instansi berwenang karena putusan pengadilan, arbitrase atau majelis arbitrase Utang yang telah Jatuh Waktu dan Dapat Ditagih
- 16. Utang itusudah waktunya untuk dibayar Sesuai waktu yang diperjanjikan, dan wanprestasi salah satu pihak mempercepat penagihannya Jika perjanjian tidak mengaturnya, maka debitor dianggap lalai, jika dengan surat teguran ia telah dinyatakan lalai Mahkamah Agung: penggunaan lembaya pernyataan lalai dapat ditiadakan, dengan mengajukan gugatan secara langsung ke Pengadilan. Jika tidak ada kesepakatan jatuh tempo, maka pemenuhan prestasi dapat dimintakan setiap saat oleh kreditor utang yang jatuh waktu...
- 17. PT BankNiaga, Tbk. v. PT Barito Pacific Timber, Tbk., Nomor Pengadilan Niaga Nomor 03/Pailit/2002/PN.Niaga/Jkt.Pst., Putusan Mahkamah Agung Nomor 09K/N/2002, dan Nomor 13PK/N/2002 Jerry Hoff: debitor dapat mengajukan permohonan keadaan memaksa apabila kegagalan untuk melakukan sesuatu: Terjadi sesuatu yang bukan karena kesalahannya dan Tidak dapat dimintakan pertanggungjawabannya di hadapan hukum, perjanjian atau pendapat yang berlaku secara umum Subekti: ...debitor dapat membela dirinya...dengan mengajukan keadaan-keadaan di luar kekuasaannya yang memaksanya hingga ia tidak menepati perjanjian (overmatch) Apakah semua utang yang jatuh waktu selalu dapat ditagih?
- 18. PT BankBuana Indonesia v. PD Binatx, Nomor 03/Pailit/2005/PN.Niaga/Jkt.Pst debitor berhenti membayar utang terhadap puluhan kreditor, sementara harta yang dimilikinya makin hari makin berkurang dan nilainya menjadi lebih kecil dari utang-utang debitor Mohamad Irwan Sjukur v. Thoe Chaerudin Efendy, Nomor 07/Pailit/2005/PN.Niaga.Jkt.Pst debitor tidak melunasi pembayaran utangnya kepada kreditor pada saat yang telah ditentukan, dan ia mengakui utangnya tersebut Apa pengertian tidak membayar?
- 19. No. Nama ParaPihak/Terdakwa* No. Putusan Pengadilan Niaga No. Putusan Mahkamah Agung Putusan 1. Wiwin C, Suyati, Nurhayati, Sugiarti, Dedewati, Ani dan Andi v. PT Roxindo Mangun Apparel Industry (P4P) 49/Pailit/2004/ PN.Niaga.Jkt.Pst. 07 K/N/2005 Tidak Pailit 2. Sukadi dan Sukardi v. PT Samstar (Surat dari Disnaker Pemkab Karawang yang memerintahkan pembayaran pesangon) 15/Pailit/2006/ PN.Niaga.Jkt.Pst 019 K/N/2006 Pailit 3. Heryono, Nugroho, Sayudi v. PT Dirgantara Indonesia (Persero) (P4P) 41/Pailit/2007/ PN.Niaga/Jkt.Pst 075 K/Pdt.Sus/2007 Tidak Pailit 4. Slamet Riyadi, Triyanto, Bambang Wijonarko, Purwanto, Sutejo v. PT Lidi Manunggal Perkasa (PHK atas kehendak Perusahaan tanpa melalui P4P/PHI) 12/Pailit/2009/ PN.Niaga.Smg 897K/Pdt.Sus/2009 Tidak Pailit 5. Helmi dan Ala Asi Sitompul v. PT Pancamega Adimulia (P4P, dikuatkan PT TUN dan MA (in kracht van gewifsde) 27/Pailit/2011/ PN.Niaga.Jkt.Pst 470 K/Pdt.Sus/2011 Tidak Pailit Kajian Putusan: Apakah Hak Pekerja yang Tidak Dibayar merupakan UTANG?
- 20. PEMOHON PERNYATAN PAILIT ► DEBITOR (Pasal2 ayat (1) ~ voluntary ► KREDITOR (Pasal 2 ayat (1) ~ involuntary ► KEJAKSAAN, untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat (2) ► BANK INDONESIA, jika debitor adalah bank (Pasal 2 ayat (3) * ► BADAN PENGAWAS PASAR MODAL, jika debitor Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring & Penjaminan, Lembaga Penyimpanan & Penyelesaian (Pasal 2 ayat (4) * ► MENTERI KEUANGAN, jika debitor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau BUMN yang bergerak untuk kepentingan umum (Pasal 2 ayat (5) *
- 21.