Materi Workshop ALSA LC UNSOED 2015

1. Purwokerto, 28 Maret 2015

2. Curriculum Vitae
• NAMANAMA : AGUS WINOTO,SH.MKn.: AGUS WINOTO,SH.MKn.
• TEMPAT/TGL LAHIRTEMPAT/TGL LAHIR : Semarang / 22 Januari 1969: Semarang / 22 Januari 1969
• ALAMAT RUMAHALAMAT RUMAH : Perum Klipang Permai G 83 Semarang: Perum Klipang Permai G 83 Semarang
• NOMOR HPNOMOR HP : 085641421968: 085641421968
• EmailEmail : aguswin.oke@gmail.com: aguswin.oke@gmail.com
• Pin BBPin BB : 7612920D: 7612920D
• RIWAYAT PENDIDIKANRIWAYAT PENDIDIKAN
• 1. SMA1. SMA : SMA 1 Semarang: SMA 1 Semarang
• 2. SARJANA HUKUM2. SARJANA HUKUM : Universitas 17 Agustus 1945 Semarang: Universitas 17 Agustus 1945 Semarang
• 3. S2 KENOTARIATAN3. S2 KENOTARIATAN : UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG: UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
• 4. Sekarang4. Sekarang : Mahasiswa Program Doktor Ilmu HukumUNISSULA: Mahasiswa Program Doktor Ilmu HukumUNISSULA
• DIKLATDIKLAT
• 1. Diklat PIM IV Tahun 20051. Diklat PIM IV Tahun 2005
• 2. Diklat Kurator dan Pengurus Tahun 20062. Diklat Kurator dan Pengurus Tahun 2006
• 3. Diklat PIM III Tahun 20083. Diklat PIM III Tahun 2008
• 4. Diklat Perbankan Syariah Tahun 20124. Diklat Perbankan Syariah Tahun 2012
• 5. Diklat SABH Online Tahun 20125. Diklat SABH Online Tahun 2012
• 6. Diklat Lelang Tahun 20136. Diklat Lelang Tahun 2013
• 7. Diklat PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) Tahun 20137. Diklat PKPA (Pendidikan Khusus Profesi Advokat) Tahun 2013

3. • RIWAYAT JABATANRIWAYAT JABATAN
• 1. Anggota Tehnis Hukum BHP Semarang1. Anggota Tehnis Hukum BHP Semarang
• 2. KURATOR2. KURATOR
• 3. Anggota Majelis Pengawas Notaris : - Kota Semarang ( 2006-2009 )3. Anggota Majelis Pengawas Notaris : - Kota Semarang ( 2006-2009 )
- Kab. Grobogan ( 2009-2012 )- Kab. Grobogan ( 2009-2012 )
- Kab. Semarang ( 2012-2015 )- Kab. Semarang ( 2012-2015 )
• 4.4. Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Kota SemarangAnggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Kota Semarang
• 5.5. Anggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Jawa TengahAnggota Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia Jawa Tengah

4. PENGATURAN
KEPAILITAN
DI INDONESIA

5. Istilah Kepailitan
Dlm bahasa Indonesia : kepailitan
Dlm bahasa Belanda : faillissement
Dlm bahasa Italia : banca rupta
Dlm bahasa Inggris : bankruptcy
dikena juga istilah insolvency

6. Sejarah hukum kepailitan
Kepailitan pertama kali dikenal sejak zaman
romawi ;
Di Indonesia kepailitan termasuk dalam hukum
dagang.
Antara tahun 1838 sampai dengan tahun 1896, di
Belanda terdapat dualisme pengaturan kepailitan,
yaitu:
1. Peraturan kepaitan dalam Buku III WvK, yang
mengatur kepailitan khusus bagi pedagang;
2. Peraturan kepailitan dalam Buku III Titel 8
Wetboek Van Burgerlijke Rechsvordering
(BRV), yang mengatur kepailitan bagi bukan
pedagang.
Kedua peraturan ini diberlakukan di Indonesia
berdasarkan asas Konkordansi,

7. Sejarah hukum kepailitan
Banyak para cendekiawan tdk setuju dg dualisme
pengaturan,antara lain Molengraff dengan alasan:
1. Wvk dianggap hny berlaku bg kaum pedagang
saja, sedangkan yg dpt dinyatakan pailit
bukan pedagang saja melainkan setiap orang;
2. WvK hanya berisi hukum materiil saja, sdgkan
perat kepailitan menyangkut baik hukum
formal maupun material;
3. Dualisme pengaturan kepailitan menimbulkn
kesulitan, keruwetan, waktu penyelesaian
lama dan memakan biaya yang besar;

8. Sejarah hukum kepailitan
Pada Tahun 1896, di Belanda belaku satu
peraturan kepailitan dalam buku tersendiri.
Peraturan tersebut mencabut Buku III WvK dan
Buku III Titel 8 BRV.
Kemudian dengan Stb. 1905 No. 217 dinyatakan
berlaku peraturan kepailitan yang baru, yaitu
Faillisementsverordening, yang selanjutnya
disingkat FV dan mulai berlaku sejak tanggal 1
Nopember 1906.
Setelah Indonesia merdeka, FV ini tetap berlaku
berdasarkan Pasal II Aturan peralihan Undang-
Undang Dasar 1945., jadi FV tersebut dianggap
sebagai Hukum Kepailitan Indonesia.

9. Sejarah hukum kepailitan
Pada tahun 1998, Indonesia mengeluarkan Perpu
No. 1 Tahun 1998 tentang perubahan atas
Undang-undang Kepailitan. Perpu ini mengubah
dan menambah FV dan tidak mencabut FV.
Dengan demikian berdasarkan Perpu No. 1 Tahun
1998 di Indonesia terjadi lagi ada dua peraturan
kepailitan;
1. FV, yang sebagian masih berlaku selama tidak
diubah dan ditambah;
2. Perpu kepailitan yg mengubah dan menambah
FV.

10. Sejarah hukum kepailitan
Dasar pertimbangan keluarnya Perpu no. 1 Tahun
1998, antara lain:
1. Gejolak moneter sejak tahun 1997, sangat
berpengaruh kepada dunia usaha dalam
memenuhi kewajiban kepada kreditor.
2. Memberikan kesempatan baik kpd kreditor &
debitor, mengupayakan penyelesaian secara
adil, diperlukan sarana hukum yg dpt
digunakan secara cepat, terbuka & efektif
melalui pengadilan khusus di lingkungan
peradilan umum;
3. Sbg salah satu sarana hukum yg mjd
landasan penyelesaian utang piutang.

11. Sejarah hukum kepailitan
Perpu No. 1/1998 ditetapkan menjadi
undang-undang, berdasarkan Undang-
undang No. 4 /1998 tentang Penetapan
Perpu No. 1/1998 ttg perubahan atas UU
kepailitan mjd UU (Tgl 9 September 1998)
Dg demikian Sejak 9 Sept 1998, kepailitan
juga masih diatur dlm 2 (dua) peraturan:
yaitu
1. UU No. 4/1998
2. Sebagian Faillissementsverordening
(FV), kecuali yang diubah dan ditambah
oleh UU No. 4/1998

12. Sejarah hukum kepailitan
Tahun 2004, 5 tahun setelah berlakunya UU.
4/1998, dicabut dengan UU No. 37/2004
tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban
pembayaran utang.
UU No. 37 tahun 2004 mulai berlaku sejak
tanggal 18 Oktober 2004, yaitu sejak tanggal
diundangkan.

13. Sistimatika UU no.
37/2004
BAB I : Ketentuan Umum (Ps. 1)
BAB II : Kepailitan
Bagian Kesatu : Syarat & putusan pailit
Bagian Kedua : Akibat Kepailitan
Bagian Ketiga : Pengurusan Harta Pailit:
 Hakim pengawas
 Kutrator
 Panitia Kreditor
 Rapat Kreditor
 Penetapan Hakim
Bagian Keempat:Tindakan setelah pernyataan pailit &
Tugas Kurator
Bagian Kelima :Pencocokan piutang

14. Sistimatika UU no.
37/2004
 Bagian Keenam : Perdamaian
 Bagian Ketujuh : Pemberesan harta pailit
 Bagian Kedelapan Keadaan Hukum Debitor setelah berakhirnya
pemberesan
 Bagian Kesembilan : Kepailitan Harta Peninggalan
 Bagian Kesepuluh Ketentuan Hukum internasional;
 Bagian Kesebelas : Rehabilitasi
Bab III : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
 Bagian Kesatu :Pemberian PKPU & akibatnya
 Bagian Kedua : Perdamaian;
Bab IV : Permohonan Peninjauan Kembali
Bab V : Ketentuan Lain-lain
Bab VI : Ketentuan Peralihan
Bab VII : Ketentuan Penutup.

15. Pengertian Kepailitan
 Kamus Hukum “Fockema Andreae”, dikemukanan “failliesement”
(kepailitan), Kepailitan seorang debitor adalah keadaan yang
ditetapkan oleh pengadilan bahwa debitor telah berhenti
membayar utang-utangnya yang berakibat penyitaan umum atas
harta kekayaan dan pendapatannya demi kepentingan semua
debitor di bawah pengawasan pengadilan.
 R. Sukebti dan R. Tjitrosudibio.
Pailit berarti keadaan seorang debitor apabila telah menghentikan
pembayaran utang-utangnya, suatu keadaan yang menghendaki
campur tangan hakim guna menjamin kepentingan bersama dari
para kreditornya.
 Martias gelar Iman Radjo Mulana, mengemukakan:
Hukum pailit (Failissemenrecht) sebagai asas dalam BW
ditentukan bahwa seluruh harta kekayaan dari debitor menjadi
jaminan seluruh utang-utangnya. Pilit merupakan penyitaan umum
atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan kreditor
secara bersama-sama.

16. Pengertian
Kamus hukum yang disusun oleh IPM. Rahuhandoko.
Bankruptcy berarti keadaan tidak mampu membayar utang
dalam mana harta yang berutang diambil oleh penagih atau
persero-persero. Status seseorang yang secara hukum
dinyatakan tidak mampu membayar utang-utangnya.
Kamus Besar Bahasa Indonesia
Pailit berarti bangkrut. Jatuh untuk perusahaan.
Kartono:
Kepailitan adalah suatu sitaan umum dan eksekusi atas
seluruh harta kekayaan debitor untuk kepentingan semua
kreditornya.

17. Pengertian
Siti Soemantri Hartono
Pailit berarti mogok melakukan pembayaran
Selain istilah Kepailitan, Faillisement, bankruptcy, dikenal
juga istlah Insolvency.
Insolvency ada dua jenis, yaitu
1. Technical insolvency, perusahaan yang gagal bayar
utang, apabila penyebabnya adalah kesulitan uang
tunai yang bersifat sementara.
2. Bankruptcy insolvensi, peusahaan yang gagal bayar
utang , yang disebabkan karena fundamental bisnisnya
memang jelek, artinya total utangnya sudah jauh
melebihi nilai pasar yang wajar dari assetnya.

18. Pengertian Mnrt UU Kep
Ps. 1 angka 1
Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor
pilit yg pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh
kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas
sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
Rumusan tsb. Mengandung unsur-unsur:
1. Sita umum, adalah penyitaan atau pembeslahan
terhadap seluruh harta debitor pailit.
2. terhadap kekayaan debitor pailit. Ini menunjukkan
bahwa kepailitan itu terhadap harta bukan terhadap
pribadi debitor;
3. pengurusan dan pemberesan oleh kurator. Sejak
pernyataan pailit debitor pailit kehilangan haknya untuk
mengurus dan menguasai hartanya
4. terdapat hakim pengawas, melakukan pengawasan
atas pengurusan dan penguasaan harta debitor pailit oleh
kurator.
Catatan ; Lihat Psal 1131 KUH Pdt

19. Akibat Sita
Umum/Pailit
Tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit
harus diajukan oleh atau terhadap Kurator
Semua perikatan Debitur yang terbit sesudah putusan pailit tidak lagi
dapat dibayar dari harta pailit
Dengan prinsip zero our rule, Debitur demi hukum kehilangan hak untuk
menguasai dan mengurus harta pailit
Dalam hal terdapat perjanjian timbal balik yang belum atau baru
sebagian dipenuhi, pihak berkontrak dapat meminta kepastian dari
Kurator untuk melanjutkan atau tidak termasuk jangka waktu yang
dibutuhkan
Gugatan terhadap Debitur gugur sejak putusan pailit diucapkan
Tuntutan hukum yang diajukan oleh Debitur dan sedang berjalan selama
kepailitan berlangsung atas permohonan tergugat, perkara harus
ditangguhkan untuk memberi kesempatan pada Kurator mengambil alih
perkara dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Hakim. Jika Kurator
tidak mengindahkan tergugat berhak agar perkara digugurkan.
Pekerja atau Kurator dapat memutuskan hubungan kerja
Kesepakatan uang sewa dibayar dimuka, maka perjanjian sewa tidak
dapat dihentikan sebelum berakhir jangka waktunya
Kewajiban harus menyerahkan barang yang telah disepakati batal, yang
dirugikan dapat mengajukan diri sebagaian Kreditur Konkuren
2

20. Konsekwensi
Sita Umum
Seluruh konsekwensi hukum acara perdata
dalam hal sita jaminan, sita eksekusi dan
sita revindikasi seluruhnya harus
diangkat/dihapus
Tidak dapat dilakukan pembayaran
terhadap salah satu Kreditur
Seluruh harta Debitur berada dalam
pengurusan dan pemberesan KURATOR
Seluruh harta Debitur yang berada di
bawah kekuasaan pihak lain harus
dikembalikan boedel
Penahanan yang telah dilakukan terhadap
Debitur pailit harus segera dilepas
4

21. Konsep Dasar Kepailitan
• Pasal 1131=> Segala kebendaan siberhutang,
baik yg bergerak maupun tak bergerak, baik yg
sdh ada maupun yang baru akan ada di
kemudian hari menjadi tanggungan utk semua
perikatan perseorangan
• Pasal 1132=> Kebendaan tersebut menjadi
jaminan bersama-sama orang yg mengutangkan,
pendapatan penjualan benda2 itu dibagi menurut
keseimbangan yaitu menurut besar kecilnya
piutang masing2, kecuali apabila diantara para
piutang itu ada alasan yg sah utk didahulukan

22. Lanjutan
Harta kekayaan debitor mmenjadi jaminan
bersama-sama (Concorcus Critorum);
Semua kreditor mempunyai kedudukan dan
hak yang sama (paritas creditorum);
Harta Dibitor dibagi berdasarkan besar
kecilnya piutang (pro rata parte)

23. Tujuan Kepailitan
• Untuk menghindari perebutan harta debitor
apabila dalam waktu yang sama ada beberapa
kreditor yang menagih piutangnya dari debitor
secara bersama-sama;
• Untuk menghindari kreditor pemegang hak
jaminan kebendaan yang menuntut haknya
dengan cara menjual barang milik debitor atau
para kreditor lainnya tanpa memprhatikan
kepentingan Kreditor lainnya;
• Untuk menghindari kecurangan-kecurangan yg
dilakukan oleh salah seorang atau beberapa
kreditor

24. Syarat kepailitan
Syarat agar debitor dapat dinyatakan pailit, diatur dlm Psl.
2 ayat (1):
Debitor yg mempunyai dua atau lebih kreditor & tdk
membayar lunas sedikitnya satu utang yg telah jatuh waktu
dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan
Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas
permohonan satu atau lebih kreditornya
Jadi syarat untuk dpt dinyatakan pailit :
1. harus melalui putusan pengadilan;
2. terdapat minimal 2 orang kreditor
3. debitor tdk membayar lunas sedikitnya 1 utang;
4. Utang tersebut telah jatuh waktu dan dpt ditagih
Catatan : lihat Pasal 1132 & Pasal 1132 KUH Pdt

25. Subjek pernyataan pailit
(Psl. 2)
Pihak yg dpt mengajukan permohonan pailit:
1. Debitor ybs.
2. Kreditor atau para kreditor;
3. Kejaksaan untuk kepentingan umum;
4. BI apabila debitornya bank;
5. Bapepam apabila debitornya Perusahaan Efek,
Bursa Efek, Lembaga Kliring & penjaminan,
Lembaga Penyimpanan & Penyelesaian;
6. Menteri Keuangan apabila debitornya
Perusahaan asuransi, Perusahaan reasuransi,
Dana Pensiun, atau BUMN yg bergerak di bdg
kepentingan publik.

26. TUGAS KURATOR :
1. KURATOR BERWENANG MELAKSANAKAN TUGAS PENGURUSAN
DAN/ATAU PEMBERESAN ATAS HARTA PAILIT SEJAK TANGGAL PUTUSAN
PAILIT DIUCAPKAN MESKIPUN TERHADAP PUTUSAN TERSEBUT
DIAJUKAN KASASI ATAU PENINJAUAN KEMBALI (Pasal 16 Ayat 1).
2. MELAKUKAN PENGURUSAN DAN/ATAU PEMBERESAN HARTA PAILIT
(Pasal 69 ayat 1).

27. KURATOR – BALAI HARTA PENINGGALAN / LAINNYA (Pasal 70)
1. Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua
upaya untuk mengamankan Harta Pailit dan menyimpan semua
surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya
(Pasal 98).
2. Paling lambat 2 hari, harus membuat Pencatatan Harta Pailit (Pasal
100).
3. Paling lambat 5hari, harus mengumumkan adanya Kepailitan di
Berita Negara Republik Indonesia dan minimal 2 Surat Kabar
(Pasal 15 ayat 4)
Isinya antara lain :
oIdentitas Debitor Pailit.
oIdentitas Kurator.
oNama Hakim Pengawas.
oIdentitas Panitya Kreditor Sementara, bila telah ditunjuk.
oTempat dan waktu Rapat Kreditor Pertama ≥ 30 hari setelah
Putusan.
oTempat dan Batas waktu Pengajuan Tagihan Kreditor
oTempat dan Batas waktu Verifikasi Pajak. Pasal 113
oTempat dan waktu rapat pencocokan Piutang/Verifikasi
Dalam Rapat Verifikasi/Pencocokan Piutang :
Hakim Pengawas wajib menawarkan pembentukan Panitia
Kreditor tetap (Pasal 80 ayat 1)
Apakah Debitor mengajukan Rencana Perdamaian atau
tidak ? (Debitor berhak menawarkan Rencana
Perdamaian (Pasal 144).
A. Apabila Debitor mengajukan Rencana Perdamaian
•Paling lambat 8 hari sebelum rapat verifikasi menyediakan
di Kepaniteraan Pengadilan (Pasal 145 ayat 1).
•Wajib dibicarakan dan diambil Keputusan segera setelah
selesainya Rapat Verifikasi (Pasal 145 ayat 1).
a) Apabila Rencana Perdamaian diterima semua Kreditor dan setelah
di Homologasi / Pengesahan perdamaian maka Kepailitan
berakhir (Pasal 166).
b) Apabila Rencana Perdamaian yang di tawarkan tidak diterima atau
pengesahan ditolak maka demi Hukum Harta Pailit berada dalam
Keadaan Insolvensi (Pasal 178 (1) PEMBERESAN
B. Apabila Debitor tidak menawarkan Rencana Perdamaian maka demi
Hukum Harta Pailit berada dalan keadaan Insolvensi
(Pasal 178 (1) ) PEMBERESAN
Kurator harus memulai pemberesan menjual semua Harta
Pailit ( Pasal 184 (1) ).
Semua Benda harus di jual dimuka umum/lelang
(Pasal 185 (1) )
Bila tidak tercapai, di jual di bawah tangan
( Pasal 185 (2) )
Apabila Hakim Pengawas berpendapat cukup uang tunai,
Kurator diperintah melakukan pembagian kepada Kreditor
yang Piutangnya telah dicocokkan (Pasal 188).
Kurator wajib menyusun suatu Daftar pembagian
( Pasal 189 (1) )
Daftar pembagian yang telah disetujui Hakim Pengawas
wajib disediakan di Kepniteraan Pengadilan selama
tenggang waktu yang ditetapkan Hakim Pengawas
( Pasal 192 (1) )
Kreditor dapat melakukan Perlawanan ( Pasal 193 (1) )
Hakim Pengawas menetapkan Hari memeriksa perlawanan
( Pasal 194 (1) )
Wajib memberikan putusan pada hari Sidang 1 atau paling
lama 7 hari ( Pasal 194 (6) )
Kurator/Kreditor dapat mengajukan Kasasi atas Putusan
tersebut ( Pasal 196 (1) )
Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat Daftar
Pembagian atau setelah putusan perlawananan diucapkan,
Kurator Wajib segera membayar Pembagian yang sudah
ditetapkan (Pasal 201 )
Segera setelah kepada Kreditor yang telah dicocokkan
dibayar penuh piutang mereka atau segera setelah Daftar
Pembagian Penutup menjadi mengikat maka Berakhirlah
Kepailitan (Pasal 202)
Diumumkan di Berita Negara Republik Indonesia dan 2
Surat Kabar ( Pasal 202 (2) )
Kurator memberikan Pertanggungjawaban tentang
Pengurusan dan Pemberesan kepada Hakim Pengawas
( Pasal 202 (3) )
Copy Right by : Agus Win, SH, MKn.
Email : aguswin.oke@gmail.com
PENGURUSAN
(Setelah Menerima Salinan Putusan)
PEMBERESAN

28. PENGURUSAN / PEMBERESAN
I. TAHAP PENGURUSAN
1. MENGUMUMKAN IKHTISAR PUTUSAN PAILIT
DALAM 2 (DUA) SURAT KABAR HARIAN DAN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA <Pasal 15
Ayat 4 UU. No. 37 Tahun 2004> PALING LAMBAT 5
HARI.

29. Pengumuman atas
putusan pailit harus
dilakukan oleh Kurator
yang ditunjuk
Paling lambat 5 hari
setelah Kurator dan
Hakim Pengawas
menerima putusan pailit
Setidaknya dlm 2 (dua)
surat kabar harian
(yand ditentukan
oleh Hakim Pengawas)
Dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia
Isi dari Pengumuman:
- Ringkasan putusan
pailit
- Keterangan jelas
mengenai identitas
dan domisili Debitur
pailit
- Keterangan jelas
mengenai identitas
Komite Kreditur,
apabila ditunjuk
- Tempat dan waktu
diadakannya Rapat
Kreditur Pertama
- Keterangan jelas
mengenai identitas
Hakim Pengawas
18

30. TAHAP PENGURUSAN (lanjutan.........)
2. MEMBUAT PENCATATAN HARTA PAILIT (INVENTARISASI)
PALING LAMBAT 2 HARI <Pasal 100 UU. NO. 37 Tahun 2004>
PENCATATAN DAN PECOCOKAN HARTA PAILIT
 Berdasarkan Pembukuan Debitur
 Berdasarkan Catatan (laporan Kreditur)
 Mencocokkan Laporan Pembukuan dengan Dokumen Pendukung
 Mencocokkan data pembukuan dengan keberadaan phisik harta
pailit.
 Menyusun suatu daftar Harta Pailit berdasarkan Jenis dan lokasi
serta keadaan aktual harta pailit.
 Melakukan Pengamanan Phisik Harta Pailit

31. 31
JENIS-JENIS HARTA
PAILIT
Kas atau sejenis.
Benda Tidak Bergerak (tanah dan
bangunan serta mesin-mesin yang melekat
dengan tanah)
Benda Bergerak (mobil, barang dagangan,
peralatan kantor dll)
Tagihan-Tagihan (A/R) kepada Pihak lain.
Semuanya harus diinventarisasi, dicatat dan
Diamankan.

32. 32
MASALAH-MASALAH YANG TERKAIT
DENGAN HARTA PAILIT
Data-data harta pailit tidak tersedia;
Harta pailit di kuasai oleh pihak lain;
Harta Pailit tidak diketahui keberadaannya
Harta Pailit mudah rusak,
Harta Pailit mudah dipindah-tangankan.
Dokumen kepemilikan tidak lengkap (Mis.
Tanah atas nama Pemegang Saham, tetapi
tercatat sebagai Asset Debitur dalam Neraca).
HGU atau HGB atau Hak Pakai telah berakhir

33. TAHAP PENGURUSAN (lanjutan.........)
3. MEMANGGIL KREDITOR /DEBITOR UNTUK MENGIKUTI RAPAT
PERTAMA KREDITOR, BATAS WAKTU PENDAFTARAN TAGIHAN
DAN RAPAT VERIFIKASI <Pasal 86 Jo. 113 UU. No. 37 Tahun
2004>.
4. RAPAT PENCOCOKAN PIUTANG <Pasal 121,124 UU. No. 37
Tahun 2004>..

34. 34
PENCOCOKAN PIUTANGPENCOCOKAN PIUTANG
Proses Pencocokan Piutang pada intinyaProses Pencocokan Piutang pada intinya
adalah mencocokkan perhitungan piutangadalah mencocokkan perhitungan piutang
berdasarkan bukti yang diajukan oleh Kreditorberdasarkan bukti yang diajukan oleh Kreditor
dengan bukti atau catatan Debitur.dengan bukti atau catatan Debitur.
Yang dimaksud dengan catatan Debitur PailitYang dimaksud dengan catatan Debitur Pailit
adalah catatan pembukuan.adalah catatan pembukuan.

35. 35
TUJUAN PENCOCOKAN
PIUTANG
Memastikan Keabsahan Piutang
Memastikan keabsahan Kreditur
Memastikan sifat piutang
Memastikan jumlah piutang
Memastikan tingkatan hak atas piutang
(pasal 115 UU Kepailitan)

36. 36
HASIL PENCOCOKAN PIUTANG
DIPERGUNAKAN UNTUK:
 Menentukan Hak Suara (Voting Right) Dalam
Rapat Kreditur;
 Menentukan urutan (tingkatan) hak untuk
memperoleh pembayaran dari hasil budel
pailit;
 Menentukan prosentasi (jumlah) yang
diperoleh masing-masing kreditur dari hasil
penyelesaian kepailitan.

37. II. TAHAP PEMBERESAN:
 PENAGIHAN PIUTANG DEBITOR PAILIT (JIKA ADA).
MENJUAL HARTA PAILIT <Pasal 184, 185 UU. No. 37 Tahun
2004>
MEMBUAT DAFTAR PEMBAGIAN <Pasal 188, 189,201 UU. No.
37 Tahun 2004>.
MELAKUKAN PEMBAYARAN KEPADA KREDITUR SESUAI DAFTAR
PEMBAGIAN YANG DISETUJUI OLEH HAKIM PENGAWAS <Pasal
201 jo. Pasal 189 UU. No. 37 Tahun 2004>.

38. III. TAHAP PENYELESAIAN :

39. III. TAHAP PENYELESAIAN...lanjutan

40. LAPORAN KURATOR DALAM KEPAILITAN
LAPORAN KURATOR / PENGURUS KEPADA HAKIM PENGAWAS MAUPUN YANG
DISAMPIKAN DALAM RAPAT KREDITOR SEBAGAI BENTK PERWUJUDAN
TANGGUNGJAWAB KURATOR
JENIS LAPORAN :
LAPORAN AWAL : DALAM RAPAT I KREDITOR
LAPORAN BERKALA : TENTANG KEADAAN BUDEL DAN PELAKSANAAN TUGAS
KURATOR 3 (TIGA) BULAN.
LAPORAN INSIDENTIL (LAPORAN KHUSUS):
KARENA TERJADINYA SUATU PERISTIWA TERTENTU, ATAU DILAKUKAN TINDAKAN
TERTENTU
LAPORAN AKHIR :
DISAMPAIKAN PADA AKHIR PELAKSANAAN TUGAS, KEWAJIBAN (LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN)