Perseroan terbatas adalah bentuk badan usaha yang memiliki karakteristik sebagai entitas hukum terpisah dari pemiliknya, memiliki modal yang terbagi menjadi saham-saham, dan bertanggung jawab atas utangnya dengan harta perseroan. Materi ini akan mengkaji terkait dengan Dasar Hukum Perseroan, Tata Cara Pendirian Perseroan, Modal Dasar dan Saham Perseroan, Serta Organ Perseroan.

1. Perseroan
Terbatas
Agustinus Astono

2. Pendirian Perseroan
Modal Dasar dan Saham Perseroan
Organ Perseroan
Pengertian Perseroan Terbatas

3. • Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal dan didirikan
berdasarkan perjanjian (Pasal 1 Butir 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT).
• Lebih lanjut, perseroan melalukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi
dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam UU serta peraturan
pelaksananya.
• Bentuk Hukum Perseroan adalah Badan Hukum.
• Pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat
maupun kerugian yang ditimbulkan melebihi saham yang dimiliki atas nama perusahaan (Pasal
3 ayat 1).
• Syarat dihapusnya tanggung jawab terbatas, antara lain: adanya itikad buruk untuk
menggunakan perseroan dalam kepentingan pribadinya, persyaratan perseroan sebagai badan
hukum belum atau tidak memenuhi, dan dengan sengaja mengakibatkan kekayaan perseroan
menjadi tidak cukup untuk melunasi utang perseroan.

4. Persyaratan Utama Pendirian Perseroan, yaitu:
• Didirikan oleh dua orang atau lebih dengan Akta
Notaris; dan
• Setiap pendiri wajib mengambil bagian saham
pada saat perseroan didirikan.
Prosedur-Prosedur dalam mendirikan Perseroan,
antara lain:
• Pembuatan akta Pendirian oleh Notaris
• Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia
• Pendaftaran Perseroan
• Pengumuman
Para Pendiri menghadap notaris untuk dibuatkan akta
autentik mengenai perjanjian mereka untuk mendirikan
sebuah PT.
Akta yang sudah disahkan oleh Notaris kemudian diajukan
kepada Menteri Kumham untuk mendapatkan pengesahan
dari pemerintah. Permohonan untuk memperoleh keputusan
Menteri Kumham harus diajukan paling lama 60 hari terhitung
sejak tanggal akta pendirian ditandatangani. Dengan
keluarnya keputusan Menteri Kumham maka perseroan
dianggap telah memperoleh status sebagai sebuah badan
hukum.
Pendaftaran memuat data perseroan yang meliputi: nama,
tempat kedudukan perseroan, jangka waktu berdirinya
perseroan, alamat lengkap perseroan, maksud dan tujuan
kegiatan usaha perseroan, jumlah modal dasar, modal
ditempatkan, dan modal disetor.
Pengumuman didalam tambahan berita Negara Republik
Indonesia dilakukan dalam waktu paling lambat 14 (empat
belas) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya keputusan
menteri mengenai pengesahan sebagai badan hukum.

5. When I go
on an online
shopping
spree -
Jannah
Modal dasar Saham terdiri atas nilai Nominal Saham.
• Modal dasar perseroan paling sedikit adalah Rp. 50.000.000,- (Pasal 32 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007).
• Modal dasar dapat ditetapkan dengan jumlah yang lebih besar sesuai kebutuhan dan kesepakatan para
pendiri perseroan.
• Paling sedikit 25% dari Modal Dasar harus ditempatkan dan disetor penuh, dibuktikan dengan bukti
penyetoran yang sah.
• Penyetoran modal dalam bentuk lain harus dinilai oleh seorang ahli yang tidak terafiliasi dengan dengan
perseroan dan berkesesuain dengan nilai wajar pada pasar.
• Penyetoran dalam bentuk benda tidak bergerak harus diumumkan dalam satu surat kabar atau lebih,
dalam jangka waktu 14 hari setelah akta pendirian ditandatangani atau setelah diadakannya rapat RUPS.
• Saham perseroan diterbitkan atas nama pemiliknya.
• Persyaratan atas kepemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar dengan memperhatikan syarat
yang diatur oleh Instansi yang berwenang dan ketentuan UU.
• Saham memberikan hak-hak kepada pemiliknya untuk mendapatkan pembagian keuntungan (dividen)
dan memiliki hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk memilih atau menunjuk
direksi serta komisaris serta menentukan arah kebijakan perseroan dan sebagainya.

6. • Organ perseroan terbatas (PT) adalah unsur-unsur yang bertanggung jawab untuk mengelola dan
mengawasi perseroan sesuai dengan tujuan dan maksud pendirian PT.
• Organ Perseroan, terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.
• RUPS adalah pertemuan resmi yang diadakan oleh sebuah perseroan terbatas yang dihadiri oleh seluruh
pemegang saham atau wakil dari pemegang saham untuk membahas dan memutuskan beberapa hal
penting yang terkait dengan perseroan.
• Dewan Komisaris adalah alah satu organ perusahaan yang bertugas untuk mengawasi dan memberikan
nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan operasional perusahaan. Komisaris diangkat oleh
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan bertanggung jawab secara kolektif terhadap kinerja dan
tindakan Direksi.
• Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggungjawab penuh atas pengurusan
perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun diluar
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

7. RUPS memiliki wewenang, antara lain:
• Mengangkat dan memberhentikan anggota direksi dan komisaris.
• menyetujui penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan usaha.
• Menyetujui pengajuan permohonan pailit.
• Menyetujui perpanjangan jangka waktu pendirian perseroan.
• mengubah anggaran dasar.
• membubarkan perseroan.
RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS luar biasa. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu
paling lambat enam bulan setelah tahun buku berakhir, sedangkan RUPS luar biasa dapat diadakan setiap
waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan perseroan.
Direksi menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS luar biasa dengan didahului oleh pemanggilan RUPS.
Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 hari terhitung sejak tanggal
permintaan penyelenggaran RUPS diterima. Penyelenggaran RUPS dapat dilakukan atas permintaan pihak-
pihak berikut:
• Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 atau lebih dari jumlah seluruh
saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan jumlah yang lebih kecil.
• Dewan komisaris.

8. • Dewan komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan secara umum,
baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan. Pengawasan dan Pemberian Nasihat dilakukan untuk
kepentingan perseroan.
• Setiap komisaris ikut bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan
bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya, tanggung jawab tersebut berlaku secara tanggung renteng
untuk setiap anggota dewan komisaris. Setiap komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan
berdasarkan keputusan dewan komisaris.
• Setiap komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan keputusan dewan komisaris.
• Anggaran dasar perseroan dapat mengatur adanya satu orang atau lebih komisaris independen dan satu orang
komisaris utusan. Komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak terafiliasi
dengan pemegang saham utama, anggota direksi, dan/atau anggota dewan komisaris lainnya. Sedangkan,
komisaris utusan merupakan anggota dewan komisaris yang ditunjuk berdasarkan keputusan rapat dewan
komisaris.
• Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, selain mempunyai dewan
komisaris, juga wajib mempunyai dewan pengawas syariah. Dewan pengawas syariah tersebut terdiri dari ahli
syariah atau yang diangkat oleh RUPS melalui rekomendasi MUI.
• Adapun yang dapat diangkat menjadi dewan komisaris ialah seorang cakap hukum, dalam waktu 5 tahun
sebelum pengangkatannya tidak pernah dinyatakan pailit, atau dinyatakan bersalah atas kesalahannya
menyebabkan perusahaan pailit, serta tidak pernah melakukan tindak pidana dalam merugikan orang lain
maupun negara khususnya dalam sektor keuangan.

9. • Tugas direksi adalah menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan
maksud serta tujuan perseroan (Pasal 92 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007 tentang PT).
• Dalam menjalankan tugasnya direksi wajib melaksanakannya dengan tanggung jawab dan itikad yang baik.
• Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan (Pasal 98 ayat 1 UU No. 40 Tahun 2007),
apabila yang anggota direksi lebih dari satu orang, maka yang berwenang mewakili perseroan adalah setiap
anggota direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar. Kewenangan yang dimiliki direksi dalam
mewakili perseroan adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain oleh UU PT, anggaran
dasar, atau keputusan RUPS.
• Direksi perseroan terdiri dari satu orang anggota direksi atau lebih. Perseroan yang kegiatan usahanya berkaitan
dengan penghimpunan dana/atau pengelolaan dana masyarakat, penerbitan surat utang kepada masyarakat,
atau perseroan terbuka wajib memiliki paling sedikit dua orang anggota direksi.
• Tugas dan Wewenang direksi diputuskan oleh RUPS.
• Tindakan direksi yang tidak relevan dengan maksud dan tujuan perseroan disebut sebagai tindakan Ultra Vires
sehingga dapat dianggap batal demi hukum dan tidak mengikat perseroan. Adapun apabila keputusan atau
tindakan direksi tersebut dilakukan sebagai keputusan bisnis yang tulus dan itikad yang baik, maka putusannya
dapat dianggap sah secara hukum dan mengikat perseroan, prinsip ini dikenal dengan sebutan Business
Judgement Principle.
• Prinsip yang lahir karena tugas dan kedudukan direksi yang dipercayakan oleh perseroan dinamakan Fiduciary
Duties (prinsip tugas fidusia).

10. Have a
great day
ahead.