Menjelaskan mengenaui akuntansi sektor publik

1. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK
“KOMPARASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DENGAN SEKTOR BISNIS”
DI SUSUN OLEH :
KELOMPOK 1
Fathur C 301 14 207
Sumarni C 301 14 216
Arif Adi P. C 301 14 217
Ega Nurmagfirah C 301 14 223
Elfira C 301 14 233
Dwi Panca A. C 301 14 248
Magfirah Dahlan C 301 14 271
Widya S. C 301 14 287
JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS TADULAKO
2015©

2. KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat
Rahmat dan Karunia-Nya lah kami kelompok 1 dapat menyelesaikan makalah dengan judul
“Komparasi Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Sektor Bisnis”.
Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas minggu-an dari mata kuliah ‘Akuntansi
Sektor Publik’ . Makalah ini kami susun dengan harapan bahwa pembaca sekalian setidaknya
dapat mengetahui apa itu Komparasi Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Sektor
Bisnis, dan mengetahui tujuan Komparasinya.
Kami menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak
kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan adanya saran dan kritisi dalam hal
isi atau penulisan, guna penulisan yang lebih baik dimasa yang akan datang.
Palu, 21 September 2015
Kelompok 1

3. DAFTAR ISI
Kata Pengantar
Daftar Isi
BAB I : PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Rumusan Masalah
1.3 Tujuan Pembuatan Makalah
BAB II : PEMBAHASAN
2.1 Perkembangan Pemikiran Akuntansi
2.2 Tujuan Komparasi Akuntansi Sektor Publik dengan Sektor Bisnis
2.3 Asumsi-Asumsi Akuntansi Sektor Publik dengan Sektor Bisnis
2.4 Akuntansi Sektor Publik Versus Sektor Bisnis
2.5 Pengambilan Keputusan Akuntansi Sektor Publik dengan Sektor Bisnis
2.6 Perencanaan Dalam Akuntansi Sektor Publik dengan Sektor Bisnis
2.7 Penganggaran Dalam Akuntansi Sektor Publik dengan Sektor Bisnis
2.8 Realisasi Anggaran Dalam Akuntansi Sektor Publik dengan Sektor Bisnis
2.9 Pengadaan Barang dan Jasa dalam Sektor Publik dengan Sektor Bisnis
2.10 Pelaporan Dalam Akuntansi Sektor Publik dengan Sektor Bisnis
2.11 Audit Dalam Akuntansi Sektor Publik dengan Sektor Bisnis
2.12 Pertanggung Jawaban Dalam Sektor Publik dengan Sektor Bisnis
BAB III : PENUTUP
3.1 Kesimpulan
3.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA

4. BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Akuntansi sektor publik di Indonesia tertinggal dibanding dengan akuntansi bisnis
(swasta). Di sisi lain, karakteristik sektor publik sangat berbeda dengan sektor swasta,
sehingga akuntansi yang diterapkan pada kedua sektor tersebut juga berbeda dan mempunyai
keunikan sendiri-sendiri.
Perbedaan karakter dan mekanisme pengelolaan masing-masing organisasi sangat
perlu diperdalam, agar kinerja masing-masing sektor menjadi maksimal. Maksimalisasi
kinerja organisasi sektor publik inilah yang menjadi tujuan komparasi akuntansi sektor publik
dan organisasi bisnis (swasta).
B. RUMUSAN MASALAH
Adapun masalah yang akan dibahas dalam makalah ini adalah sebagai berikut :
1. Perkembangan pemikiran akuntansi
2. Tujuan komparasi ASP dengan Akuntansi Bisnis
3. Asumsi-asumsi ASP dan Akuntansi Bisnis
4. Akuntansi Sektor Publik Vs Sektor Bisnis
5. Pengambilan keputusan dalam sektor publik dan bisnis
6. Perencanaan dalam sektor publik dan sektor bisnis
7. Penganggaran dalam sektor publik dan sektor bisnis
8. Realisasi anggaran dalam sektor publik dan sektor bisnis
9. Pengadaan barang dan jasa dalam sektor publik dan sektor bisnis
10. Pelaporan dalam sektor publik dan sektor bisnis
11. Audit dalam sektor publik dan sektor bisnis
12. Pertanggungjawaban dalam sektor publik dan sektor bisnis
C. TUJUAN PENULISAN
Penulis membuat makalah ini bertujuan untuk agar pembaca dapat mengetahui
bagaimana komparasi akuntansi sektor publik dengan akuntansi bisnis (swasta).

5. BAB II
PEMBAHASAN
A. PERKEMBANGAN PEMIKIRAN AKUNTANSI
1. Sektor Publik versus Sektor Bisnis ( Swasta )
Istilah kelompok swasta dan publik bermula dari sejarah manusia primitif yang mulai
hidup berkelompok dan terjadi perubahan sedemikian rupa hingga menjadi sekelompok
manusia yang mulai memiliki pemikiran, sosial, dan organisasi. Dimana masyarakat tersebut
sejak dahulu memenuhi kebutuhan hidup dari segala hal yang ada di alam, yang kemudian
hari seiring perkembangan waktu ketersediaan sumber daya yang ada di alam semakin sedikit
dan membuat perselisihan antar kelompok sehingga membentuk kelompok yang dikemudian
hari memiliki sifat swasta dan publik.
2. Perlunya Akuntansi Sektor Publik Dipelajari Tersendiri
Akuntansi sektor publik dapat diinterprestasikan sebagai bidang akuntansi yang
secara khusus membahas penggunaan akuntansi dalam kegiatan organisasi sektor publik.
Secara luas, organisasi sektor publik meliputi lembaga-lembaga tinggi negara dan
departemen-departemen dibawahnya, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD, partai politik,
LSM, yayasan, dan lembaga non profit lainnya. Akuntansi sektor publik itu sendiri perlu
dipelajari secara tersendiri karena sebagai bagian dari upaya memenuhi kebutuhan akan
terselesaikannya permasalahan negara ini.
B. TUJUAN KOMPARASI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK VERSUS AKUNTANSI
SEKTOR BISNIS (SWASTA)
Akuntansi sektor publik di Indonesia jauh tertinggal dibandingkan dengan akuntansi
bisnis (swasta). Di sisi lain, karakteristik sektor publik sangat berbeda dengan sektor swasta,
dimana pengelolaan di masing-masing organisasi harus diperdalam lagi agar kinerja masing-
masing sektor menjadi maksimal dalam mencapai tujuannya. Maksimalisasi kinerja
organisasi sektor publik inilah yang menjadi tujuan dari komparasi akuntansi sektor publik
inilah yang menjadi tujuan dari komparasi akuntansi sektor publik dan organisasi bisnis
(swasta).

6. C. ASUMSI-ASUMSI AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS
(SWASTA)
Perbedaan antara akuntansi sektor publik dan akuntansi swasta adalah motif
keuntungan. Akuntansi sektor publik hanya memenuhi kebutuhan publik tanpa motif
mencari keuntungan sedangkan akuntansi swasta pasti akan mencari keuntungan sebanyak-
banyaknya. Awalnya sektor publik muncul akibat kebutuhan masyarakat akan barang dan
layanan tertentu. Sehingga area sektor pubik dan pemerintah menjadi organisasi sektor publik
terbesar. Keunikan ASP cenderung kurang seragam karena setiap bidangnya mempunyai
karakteristik yang berbeda.
D. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK VERSUS SEKTOR BISNIS
1. Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dengan Akuntansi Sektor Bisnis
Secara konseptual, perbedaan kedua jenis organisasi ini terletak pada tujuan yang
akan dicapai. Pada tahap perencanaan, organisasi sector swasta menitikberatkan keuntungan
usaha semaksimal mungkin. Sementara organisasi sector publik lebih mengutamakan
kesejahteraan masyarakat.
2. Akuntansi Sektor Publik yang Tertinggal dari Akuntansi Bisnis
Akuntansi Sektor Publik di Indonesia sangat jauh tertinggal jika diandingkan dengan
Akuntansi Sektor Swasta. Pembuktiannya yaitu :
 Pemerintah Indonesia belum memiliki semua infrastruktur akuntansi keuangan yang
dibutuhan.
 Standar Audit Pemerintahan pada tahun 1990-an baru ada dua buah, yaitu satu yang
dikeluarkan oleh Badan Pemerintah Keuangan Republik Indonesia dan di pihak lain, BPKP
sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah juga mengeluarkan Standar Audit.
 Pada organisasi public selain pemerintah ada standar akuntansi keuangan (SAK) No.45
tentang standar akuntansi untuk entitas nirlaba.
3. Akuntansi atas Utang atau Kewajiban Organisasi Publik
Kelemahan akuntansi keuangan pemerintah di masa lalu harus dipecahkan melalui
mekanisme hukum yang memberdayakan warga masyarakat. Pembagian tugas yang jelas
akan menunjukkan unit yang bertanggung jawab atas perhitungan “utang pemerintah” dan
strategi pelunasannya.

7. Dalam hal ini, berbagai pertanyaan berikut harus dijawab:
o Malukah pemerintah mengetahui utangnya?
o Belum siapkah pemerintah memasuki transparansi keuangan?
o Apakah akuntansi yang baik hanya diperuntukan bagi Pemerintah Daerah dengan
mewajibkan penyusunan Nota Perhitungan Anggaran Daerah, Perhitungan Daerah, Neraca,
dan Laporan Arus Kas?
o Bagaimana laporan keuangan pemerintah pusat dan berbagai agensi pemerintah yang
mengelola aset negara disusun secara terpisah?
4. Ekonomi, Efisiensi, dan Efektivitas
 Efisiensi
Suatu organisasi dianggap semakin efisien apabila rasio efisiensi cenderung diatas
satu. Secara absolut, rasio ini tidak menujukkan posisi keuangan dan kinerja organisai.
 Efektivitas
Efektivitas menunjukkan kesuksesan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan. Dalam
rangka mencapai tujuan itu, organisai sector publik sering kali tidak memperhatikan biaya
yang di keluarkan. Hal seperti itu bisa terjadi, apabila efisiensi biaya bukan merupakan salah
satu dari indikator hasil
 Ekonomi
Indikator ekonomi merupakan indikator tentang penggunaan input.ada 3 indikatot
kinerja organisai sector publik bisa di rinci sebagai berikut: ekonomi mengenain input,
efisiensi tentang input dan output, serta efektifvitas yang berhubungan dengan output.
5. Kultur Organisasi Sektor Publik dan Sektor Bisnis (Swasta)
Organisasi sektor publik bertujuan memenuhi kesejahteraan masyarakat, sedangkan
tujuan organisasi sektor swasta adalah mencari keuntungan. Dalam organisasi publik semua
karyawan/pegawai/ pengurus/relawan bekerja untuk mencapai satu tujuan yakni pemenuhan
pelayanan publik. Persaingan inilah yang menghantarkan kinerja swasta cenderung lebih
cepat berkembang ketimbang sector publik.

8. 6. Dasar Hukum Akuntansi Sektor Publik dari Sektor Bisnis (Swasta)
 Dasar hukum akuntansi sektor publik adalah:
a) Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
b) Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
c) Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)

 Dasar hukum akuntansi sektor bisnis (swasta) adalah:
a) Pedoman Standar Akuntansi Keuangan (PSAK)
b) Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP)
E. PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR
BISNIS (SWASTA)
Dalam sektor public pengambilan keputusan dilakukan melalui mekanisme formal.
Sedangkan organisasi bisnis (swasta) juga mengambil keputusan secara musyawarah
mufakat.
Tabel : Pengambilan keputusan dalam sektor publik dan sektor swasta
Pengambilan keputusan
Sektor publik Sektor bisnis (swasta)
Mekanisme formal dan telah ditetapkan
dengan keputusan organisasi.
Mekanisme formal dan telah ditetapkan dengan
keputusan organisasi atau tidak formal.
Segala keputusan dilakukan melalui
musyawarah mufakat antara pimpinan/
pengurus dan anggota
Mengambil keputusan secara musyawarah
mufakat atau dapat juga diputuskan secara
individual.
F. PERENCANAAN DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS (SWASTA)
Untuk mencapai suatu tujuan dalam setiap organisasi sector public maupun swasta
diperlukan suatu perencanaan yang terdiri dari:
1. Proses perencanaan: strategi yang digunakan untuk memilih atau memodifikasi aktivitas
2. Proses pengendalian: penetapan perencanaan dalam suatu system menjamin bahwa proses
perencanaan dapat dilakukan, baik jangka panjang, pendek dan menengah.

9. Penyediaan informasi pada tahap perencanaan dilakukan dengan cara:
a. Penilaian investasi, yaitu sebagai informasi pada tahap perencanaan
b. Perencanaan dan penganggaran keuangan
- Perencanaan keuangan
- Anggaran modal
c. Anggaran pendapatan, yaitu dokumen penting dalam perencanaan
d. Model keuangan, yaitu untuk memprediksi kondisi masa depan
e. Target perencanaan dan pengangguran, yaitu seperangkat sasaran dalam bentuk
kuantitatif yang harus dicapai oleh pihak manajemen pada waktu tertentu di masa yang akan
datang, seperti output dan kinerja.
Berikut ini adalah tahap pokok dari perencanaan dan pengendalian:
 Perencanaan sasaran dan tujuan dasar.
 Perencanaan operasional.
 Penganggaran.
 Pengukuran dan pengendalian.
 Pelaporan, analisis, dan umpan balik.
Tabel : Perencanaan dalam sektor publik dan sektor swasta
Perencanaan
Sector public Sector bisnis (swasta)
Disusun oleh bagian perencanaan organisasi, staf,
atau pengelola organisasi.
Disusun oleh para pegawai serta manajer yang
ada dalam organisasi tersebut.
Disahkan dengan regulasi public. Disahkan dengan aturan perusahaan atau
keputusan pemilik/pengelola perusahaan.
Hasil yang ingin dicapai adalah kesejahteraan
public.
Hasil yang ingin dicapai adalah meraup
profit/laba yang tinggi, serta peningkatan
kekayaan dan pertumbuhan organisasi.
G. PENGANGGARAN DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS
(SWASTA)
Di dalam organisasi sektor publik, penyusunan anggaran dilakukan bersama
masyarakat dalam perencanaan program. Sedangkan organisasi swasta, penyusunan anggaran

10. dilakukan oleh para pegawai dan manajer perusahaan yang berwenang dengan persetujuan
pemilik perusahaan.
Tabel : Penganggaran dalam sektor publik dan sektor bisnis (swasta)
Penganggaran
Sektor public Sektor bisnis (swasta)
Penyusunan anggaran dilakukan bersama
masyarakat dalam perencanaan program.
Penyusunan anggaran dilakukan begian
keuangan, pengelola perusahaan, atau pemilik
usaha.
Dipublikasikan untuk dikritisi dan didiskusikan
oleh masyarakat.
Tidak dipublikasikan.
Disahkan oleh wakil masyarakat di DPR/D
legislatif dewan pengurus.
Disahka oleh pengelola perusahaan atau
pemilik usaha.
H. REALISASI ANGGARAN DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS
(SWASTA)
Dalam sektor publik kualitas dicapai untuk mencapai tujuan pelayanannya kepada
publik. Sedangkan pada organisasi swasta, kualitas dicapai dalam rangka mendapatkan
keuntungan yang lebih besar dari produknya.
Tabel : Realisasi anggaran dalam sektor publik dan swasta
Realisasi anggaran
Sektor publik Sektor bisnis (swasta)
Kualitas untuk memenuhi tujuan pelayana
organisasi.
Kualitas untuk mendapatkan keuntungan yang
lebih besar.
Partisipasi kensumen (masyarakat) selama proses
realisasi anggaran.
Partisipasi konsumen setelah mendapatkan
output (produk).
I. PENGADAAN BARANG DAN JASA DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR
BISNIS (SWASTA)
Barang publik adalah barang kolektif yang harus dikuasai oleh negara atau
pemerintah. Sementara itu barang swasta adalah barang yang spesifik yang dimiliki oleh
swasta dan bersifat ekslusif. Pada dasarnya alokasi barang dan jasa dalam masyarakat dapat

11. dilakukan melalui dua mekanisme yaitu mekanisme pasar (market mechanism) dan
mekanisme birokrasi (bureaucratic mechanism).
Tabel : Pengadaan barang dan jasa dalam sektor publik dan swasta
Pengadaan barang dan jasa
Sektor publik Sektor bisnis (swasta)
Barang publik dalah barang kolektif yang harus
dikuasai oleh negara atau pemerintah
Barang swasta adalah barang spesifik yang
dimiliki oleh swasta
Sifatnya tidak ekslusif Sifatnya ekslusif
Pada umumnya barang dan jasa diperuntukkan
bagi kepentingan seluruh masyarakat dalam skala
luas.
Barang dan jasa hanya bisa dinikmati oleh
mereka yang mampu membelinya.
Tujuan pengadaan barang dan jasa publik adalah
dipertunjukkan bagi kepentingan seluruh warga
dalam skala luas.
Tujuan pengadaan barang dan jasa adalah
diperuntukkan bagi kepentingan internal
organisasi.
J. PELAPORAN DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS
Asumsi UU No.17/2003 membawa akuntabilitas hasil sebagai catatan yang
dipertanggungjawabkan. Pada bulan juni 1999,Amerika Serikat melalui Governmental
Accounting Standards Board (GASB) mengeluarkan GASB statement No.34 “Basic
Financial Statement and Management’s Discussion and Analysis for State and local
Government,”dimana model pelaporan keuangan diterapkan untuk pengambilan keputusan
dan akuntabilitas.
Menurut Likierman dan Taylor ada beberapa perbedaan antara laporan keuangan
sector public dan laporan keuangan sector swasta yaitu:
Laporan Keuangan Sektor Publik Laporan Keuangan Sektor Swasta
 Dipengaruhi oleh proses keuangan dan politik.
 Pertanggungjawabannya ke DPR/DPRD/legislatif
dan masyarakat
 Laporan unit pemerintah ditujukan sebagai
pengembangan akuntabilitas publik.
 Laporan unit pemerintahan keseluruhan dijadikan
 Terikat oleh aturan dan criteria kecurangan.
 Pertanggungjawaban ditentukan oleh para
pemegang saham dan kreditor.
 Laporan keuangan sektor swasta hanya diungkap
di tingkat organisasi secara keseluruhan.
 Laporan keuangan swasta diperiksa oleh auditor

12. dasar analisis atas prospek pemerintahan.
 Laporan unit pemerintah diperiksa BPK/auditor
yang telah ditetapkan.
independen.
Sementara itu,berbagai persamaan akuntansi sector public dan akuntansi swasta juga
dapat disebutkan sebagai berikut:
 Kriteria validitas dan reliabilitas dokumen sumber.
 Pelaporan keuangan lebih ditentukan oleh fungsi akuntabilitas public.
 Siklus akuntansi dapat diperbandingkan.
 Standar akuntansi keuangan yang ditetapkan organisasi independen.
 Laporan keuangan pemerintahan dan swasta diakui oleh hukum.
K. AUDIT DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS
Audit sektor publik berbeda dengan audit pada sektor bisnis (swasta). Audit sektor
publik dilakukan pada organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba. Sementara itu, audit
sektor bisnis dilakukan pada perusahaan milik swasta yang bersifat mencari laba.
Realisasi Anggaran
Sektor Publik Sektor Bisnis (Swasta)
Organisasi pemerintahan yang bersifat nirlaba
seperti sector pemerintahan daerah (Pemda),
BUMN, BUMD dan instansi lain yang berkaitan
dengan pengelolaan aset perusahaan negara, partai
politik, yasasan, LSM, dan organisasi social
lainnya.
Perusahaan milik swasta yang bersifat mencari
laba.
.

13. L. PERTANGGUNG JAWABAN DALAM SEKTOR PUBLIK DAN SEKTOR BISNIS
(SWASTA)
Pertanggungjawaban adalah upaya konkret dalam mewujudkan akuntabilitas dan
transparansi.
Tabel : Pertanggungjawaban dalam sektor publik dan sektor swasta
Pertanggungjawaban
Sektor publik Sektor bisnis (swasta)
Pertanggungjawaban merupakan
upaya konkret dalam mewujudkan
akuntabilitas dan transparansi di
lingkungan organisasi sektor publik.
Pertanggungjawaban merupakan upaya
konkret dalam mewujudkan akuntabilitas
dan transparansi di lingkungan
organisasi bisnis (swasta).
Pertanggungjawaban dilakukan
kepada masyarakat, konstituen, dan
dewan pengampu di LSM atau
yayasan.
Pertanggungjawaban dilakukan kepada
stakeholders dan pemegang saham oleh
pengelola organisasi bisnis (swasta).

14. BAB III
PENUTUP
A. KESIMPULAN
Istilah kelompok swasta dan publik bermula dari sejarah manusia primitif yang mulai
hidup berkelompok dan terjadi perubahan sedemikian rupa hingga menjadi sekelompok
manusia yang mulai memiliki pemikiran, sosial, dan organisasi. Dimana masyarakat tersebut
sejak dahulu memenuhi kebutuhan hidup dari segala hal yang ada di alam, yang kemudian
hari seiring perkembangan waktu ketersediaan sumber daya yang ada di alam semakin sedikit
dan membuat perselisihan antar kelompok sehingga membentuk kelompok yang dikemudian
hari memiliki sifat swasta dan publik.
B. SARAN
Sebaiknya, akuntansi sektor publik dan akuntansi bisnis (swasta) yang ada di
Indonesia berjalan sesuai dengan tujuan masing-masing. Meskipun akuntansi sektor publik
tertinggal jika dibanding dengan akuntansi sektor bisnis (swasta), tapi kedua sektor ini
mempunyai persamaan dan perbedaan sehingga dengan adanya persamaan tersebut, kedua
sektor dapat saling bekerja sama dan masyarakat dapat memanfaatkan sektor ini untuk
memenuhi kebutuhan hidup.

15. DAFTAR PUSTAKA
 BUKU
Bastian, Indra. 2006. Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar . PT. Erlangga: Jakarta.
Hertianti, Ayuningtias. & Norliawan, Deddi. 2011. Akuntansi Sektor Publik. PT. Salemba
Empat: Jakarta.
 INSTRUMENT HUKUM
UU No.17 Tahun 2003 (Dikutip dari Buku Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar)
GASB statement No.34 (Dikutip dari Buku Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar)
 ARTIKEL ONLINE
Indah Permatasar. (2011). ‘Akuntansi Sektor Publik dengan Sektor Swasta’. http://indah-
permatasari.blogspot.com/2011/05/akuntansi-sektor-publik-dengan-sektor-swasta.html .
Diakses pada 20 Septmeber 2015.