Hukum Asuransi "_PRODI PERPAJAKAN PROFESIONAL POLITEKNIK UBAYA_"

1. Hukum Asuransi

2. Sejarah Asuransi
Konsep dan perkembangan asuransi dari
jaman sebelum masehi sampai abad
modern

3. SEBELUM MASEHI
Komunitas sosial dalam bentuk tolong menolong
Jika suatu rumah terbakar, maka tetangga sekitar wajib membantu
membangun kembali rumah yang rusak.
Kalau seseorang tidak mau membantu, maka ia tidak akan
dibantu tetangganya jika dikemudian hari ia mendapat
musibah.
Cara logis untuk mengurangi risiko
3000 SM (Cina) = kirim tepung via kapal menyusuri sungai =
- 1 kali kirim = satu musibah  total loss
- Beberapa kali kirim  terhindar dari total loss
 Konsep ASURANSI KARGO
1750 SM (Code of Hammurabi - Babilonia – Irak) =
- Pedagang bayar sejumlah uang kepada pemilik modal
sebelum melakuan perjalanan.
- Jika barang dirampok dalam perjalanan, pedagang tidak
perlu mengganti kerugian kepada pemilik modal
 Konsep ASURANSI KREDIT

4. IDE AWAL ASURANSI
Budaya pedagang bangsa Phoenic (Laut Mediteranian)
 tiap pedagang menyisihkan sebagian dari gandum
yang mereka kirim, lalu disimpan disuatu tempat
dibawah pengawasan khusus.
 Gandum cadangan ini akan digunakan sebagai ganti
rugi kepada peserta yang kehilangan seluruh muatan
gandumnya.

5. IDE AWAL ASURANSI
1. > pedagang yang turut berpartisipasi, < gandum yang
perlu disisihkan oleh setiap peserta.
2. > jarak tempuh, > tua usia kapal = > risiko
3. investigator penyebab kerugian harus berpengalaman
 Konsep diatas = konsep awal asuransi.
 Konsep perdagangan internasional menjadi dasar
terbentuknya asuransi.

6. ASURANSI MODERN
Tahun 600 – Romawi, komunitas “benevolent societies”
(budak dan masyarakat kelas bawah),
benefit =
a. Biaya pemakaman jenasah anggotanya,
b. Santunan bagi pihak keluarga / ahli waris yang
ditinggalkan.
 “benevolent societies” = ASURANSI JIWA pertama untuk
masyarakat umum.

7. ASURANSI MODERN
1347 – Genoa, Italia – kontrak asuransi marine insurance
pertama kali dalam bentuk tertulis
1380 – Portugal – pemilik kapal wajib beli asuransi
1583 – Inggris - polis asuransi jiwa pertama atas nama
Williams Gybbons
1609 – Jerman - ada usulan membuat asuransi kebakaran
1666 – the Great Fire of London ( 2 – 6 Sept),
(www.london-fire.gov.uk)
1667 – Inggris - asuransi kebakaran pertama di dunia
didirikan Nicholas Barbon  The Fire Office (1680)

8. ASURANSI MODERN
1688 – Inggris - Edward Lloyd buka Lloyd’s Coffee House di
Tower Street, cetak info seputar pelayaran (1696) 
Lloyd’s List (1734)  nama Lloyd dipakai oleh para
underwriter untuk menghormati Edward Lloyd.
1694 – konsep asuransi kesehatan pertama kali muncul
1759 – Amerika Serikat, Sinode Presbiterian di Philadelphia
dan New York mempopulerkan asuransi jiwa
1850 – Inggris dan Amerika Serikat - The Railway Passengers
Assurance Company dan The Franklin Health
Assurance Company of Massachusetts jual asuransi
kecelakaan diri akibat tertabrak kereta api, kapal uap.

9. 1927 – Brussel, Belgia  International Conference of
Sickness Insurance Funds and Mutual Benefit
Societies
disponsori oleh International Labour Organization
1935 – Amerika Serikat, presiden Franklin D. Roosevelt
menandatangani Social Security Act (14 Agt) 
santunan Juga bisa diterima ahli waris
1939  Produk asuransi bermunculan mengikuti
perkembangan jaman (era revolusi industri, era
mekanisasi pertanian, era informasi): asuransi
kendaraan, asuransi pertanian, asuransi pabrik,
asuransi perjalanan, asuransi pesawat, asuransi
satelit, asuransi handphone/laptop, asuransi
kesehatan, asuransi pendidikan, dan sebagainya.
ASURANSI MODERN

10. Hubungan antara Risiko
dengan Asuransi
Pengertian risiko, dan beragam risiko
dalam bisnis yang dapat diasuransikan

11. DEFINISI RISIKO
Risiko = “uncertainty as to the outcome of an event when
two or more possibilities exist” (The Committee on Insurance
Terminology - 1966)
- Ketidakpastian suatu peristiwa  kerugian ekonomis /
keadaan yang memburuk
- Ketidakpastian suatu peristiwa dalam waktu tertentu 
gagal mencapai target yang sudah direncanakan
Jika risiko menimpa aset (tangible / intangible) maka
nilai ekonomis aset tersebut akan berkurang / hilang.
Contoh: mobil bekas tabrakan  besi tua

12. KARAKTERISTIK RISIKO
Pure Risk ( risiko murni )
Akibat suatu peristiwa hanya 1 = kerugian finansial.
Contoh: musibah kebakaran, bencana alam, tabrakan,
perampokan, sakit, kematian.
Speculative Risk ( risiko spekulatif )
Akibat suatu peristiwa ada 2 = untung - rugi.
Contoh: beli saham, judi.
Tidak semua risiko dapat diasuransikan. Hanya risiko
murni yang dapat diasuransikan. Risiko spekulatif
tidak dapat diasuransikan.

13. RISIKO DALAM BISNIS
Risiko dinamis
Manusia (keamanan dan kesehatan lingkungan kerja),
Teknologi (gagal membuat produk baru), Manajerial
(perubahan selera konsumen), Ekonomi (inflasi),
Politik (terorisme).
Risiko statis
Manusia (sakit, cedera, kerampokan), Teknis (alat
rusak), Legal (tanggung jawab produk baru),
Lingkungan (gempa bumi, banjir)

14. SUATU RISIKO DAPAT DIASURANSIKAN JIKA…
1. Kapan terjadinya tidak dapat dipastikan sebelumnya
2. Jika terjadi, pasti menimbulkan kerugian yang dapat
dinilai dengan uang
3. Terjadi tiba-tiba
4. Tanpa direncanakan
5. Risiko justru ingin dihindari
6. Dapat dilihat secara fisik
7. Dapat pula tidak terlihat (hilangnya keuntungan yang
diharapkan sebagai dampak dari terjadinya risiko)
8. Memenuhi hukum bilangan besar (the law of large
number)

15. Pembagian Asuransi
Definisi dan penggolongan asuransi serta
bagaimana asuransi mengelola premi

16. Definisi Asuransi
Insurance is defined as the equitable transfer of the risk of a
loss, from one entity to another, in exchange for a premium,
and can be thought of a guaranteed small loss to prevent a
large, possibly devastating loss. (Sumber = wikipedia–15 Dec 2008).

17. Definisi Asuransi
Asuransi =
• Sarana / cara untuk memindahkan risiko kerugian,
• dari satu pihak (yang seharusnya menanggung risiko
tersebut),
• kepada pihak lain (yang bersedia menerima pengalihan
risiko tersebut),
• dengan cara membayar premi asuransi, yaitu mengeluarkan
biaya yang relatif kecil namun mampu memberikan
kepastian (guaranteed small loss),
• untuk mencegah kerugian dalam jumlah besar atau bahkan
luar biasa besar dikemudian hari.

18. DASAR HUKUM PELAKSANAAN ASURANSI DI INDONESIA
1. UU No. 2 tahun 1992 – Usaha Perasuransian
2. UU Perlindungan Konsumen
3. PP No. 39 tahun 2008 – Penyelenggaraan Usaha
Perasuransian
4. PP No. 81 tahun 2008 – Perubahan ketiga Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 73 tahun 1992
5. PP No. 73 tahun 1992 - Penyelenggaraan Usaha Asuransi
6. KMK No. 422 tahun 2003 - Penyelenggaraan Usaha
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi
7. KMK No. 426 tahun 2003 - Perizinan Usaha dan
Kelembagaan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan
Reasuransi

19. PEMBAGIAN ASURANSI
1. Asuransi Jiwa (Life Insurance)
- Unsur proteksi
- Unsur investasi + proteksi
 dikelola swasta / pemerintah
2. Asuransi Umum (General Insurance)
- Unsur proteksi
 Dikelola swasta / pemerintah
3. Asuransi Sosial (Social Insurance)
- Unsur proteksi
 Dikelola pemerintah
Diatur dalam UU No. 2 1992 – Usaha Perasuransian

20. PEMBAGIAN ASURANSI
4. Asuransi Kesejahteraan Sosial (Social Security Insurance)
- Unsur proteksi
 dikelola swasta / pemerintah
Diatur dalam UU No. 11 Thn 2009 – Kesejahteraan Sosial

21. ASURANSI JIWA (LIFE INSURANCE)
 Apa saja yang dapat diasuransikan:
 Kemampuan untuk mendapat penghasilan setelah mengalami
musibah / memasuki masa pensiun
 Biaya rawat inap / pengobatan
 Biaya pendidikan di masa depan
 Biaya melunasi agunan / kredit bank
 Masa berlaku kontrak asuransi:
 Polis (akta kontrak asuransi) 1 tahun (asuransi kesehatan dan
kecelakaan), > 1 tahun (asuransi pendidikan) bahkan sampai usia
nasabah mencapai 90 tahun (whole life)
 Risiko yang ditanggung:
 Meninggal dunia
 Sakit
 Cacat
 Pendapatan tetap setelah pensiun

22. ASURANSI UMUM (GENERAL INSURANCE)
 Aset apa saja yang dapat diasuransikan:
Bangunan berikut isi bangunan (perabot, mesin)
Kegiatan konstruksi (bangunan, jembatan, PLTU)
Kehilangan pendapatan yang semestinya diperoleh jika
tidak terjadi musibah
Kendaraan / alat transportasi
Barang / mesin dalam perjalanan (ekspor / impor)
Barang pribadi (laptop, handphone)
Uang (uang milik sendiri / milik nasabah, sisa hutang,
uang muka perjalanan, uang jaminan proyek)
Biaya dokter / biaya rumah sakit / biaya obat / biaya
ambulans / sewa pesawat untuk evakuasi
Tanaman / hewan / pesawat terbang / satelit

23. ASURANSI UMUM (GENERAL INSURANCE)
 Masa berlaku kontrak asuransi
- Beberapa jam (asuransi uang), beberapa hari/minggu
(asuransi perjalanan, asuransi kargo), sampai 12 bulan
(asuransi kebakaran, asuransi kendaraan) atau lebih
 Risiko yang ditanggung:
Kerugian finansial akibat kebakaran, petir, kejatuhan
pesawat, perampokan, tabrakan, banjir, gempa bumi,
kerusuhan, pembajakan, tenggelam, kelalaian, dll
Akibat dari sakit = biaya rawat inap, sisa tagihan kartu
kredit, hilang uang muka perjalanan
Akibat dari meninggal = kehilangan penghasilan, sisa
tagihan kartu kredit / sisa hutang KPR

24. ASURANSI SOSIAL (SOCIAL INSURANCE)
 Apa saja yang dapat diasuransikan:
Kemampuan untuk mendapat penghasilan setelah
mengalami musibah / memasuki masa pensiun
Biaya rawat inap / pengobatan
 Masa berlaku kontrak asuransi:
Mulai dari beberapa menit / jam / hari (selama naik
kendaraan umum), sampai puluhan tahun selama
menjadi karyawan perusahaan
 Risiko yang ditanggung:
Meninggal dunia
Sakit
Cacat
Pendapatan tetap setelah pensiun

25. ASURANSI SOSIAL (SOCIAL INSURANCE)
Contoh Asuransi Sosial:
- Asuransi Kesehatan (ASKES)
- Jasa Raharja
- JAMSOSTEK
- ASABRI
- TASPEN

26. ASURANSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
(SOCIAL SECURITY INSURANCE)
• Jaminan Sosial =
1. Asuransi Kesejahteraan Sosial,
2. Bantuan Langsung Berkelanjutan
• Asuransi Kesejahteraan Sosial  khusus untuk orang
tidak mampu dan tidak terjamin oleh sistem asuransi
sosial pada umumnya yang berbasis pada kontribusi
peserta.
• Ditujukan untuk = fakir miskin, lanjut usia terlantar,
anak yatim piatu terlantar, penyandang cacat fisik,
cacat mental)

27. ASURANSI DI INDONESIA
Asuransi juga dimuat dalam UU yang lain, yaitu:
UU No. 10 Tahun 2009 – Kepariwisataan
UU No. 11 Tahun 2009 – Kesejahteraan Sosial
UU No. 22 Tahun 2009 – Lalu Lintas
UU No. 1 Tahun 2009 – Pengangkutan Udara
UU No. 25 Tahun 2009 – Pelayanan Publik
UU No. 17 Tahun 2008 – Pelayaran
UU No. 23 Tahun 2007 – Perkeretaapian

28. APA BEDANYA?
Asuransi Jiwa/Umum – Asuransi Sosial
1. Manfaat yang diperoleh individu ditentukan oleh berapa
besar premi yang dibayar peserta asuransi, sedangkan
asuransi sosial lebih menekankan kepada kecukupan
manfaat untuk semua peserta.
2. Bersifat sukarela sedangkan asuransi sosial bersifat
wajib sehingga dana yang terkumpul akan sangat besar.
3. Manfaat diberikan sesuai kontrak asuransi yang dibuat
sebelumnya. Pada asuransi sosial, manfaat / santunan
diberikan sesuai undang-undang yang berlaku.

29. Fungsi Asuransi
Aneka manfaat asuransi baik untuk
kehidupan pribadi, usaha, maupun sosial

30. FUNGSI UTAMA ASURANSI
1. Pemindahan risiko (risk transfer)
Contoh : jasa porter Rp 5.000 untuk koper senilai Rp
5.000.000
2. Pengumpulan dana (common pool)
Contoh : seluruh premi asuransi rumah tinggal tidak
boleh disatukan dengan premi asuransi kargo
3. Premi yang seimbang (equitable premium)
Contoh : premi asuransi rumah beton < premi asuransi
premi asuransi rumah kayu

31. FUNGSI SEKUNDER ASURANSI
1. Merangsang pertumbuhan usaha
Dana cadangan lebih baik untuk investasi Rumah tipe 45
senilai Rp 100 juta.
Pilihan 1 = beli rumah cadangan Rp 100 juta
Pilihan 2 = bayar premi asuransi Rp 100.000 / tahun atau
Rp 274 / hari dan sisa uang Rp 99.900.000
untuk investasi
2. Keamanan, sehingga tertanggung dapat berkonsentrasi pada
usahanya.
3. Pencegahan kerugian (loss prevention)  identifikasi risiko-
risiko potensial. Contoh: pasang tanda dilarang merokok
dalam gudang kertas.
4. Pengendalian kerugian (loss control) untuk meminimalkan
kerugian.
Contoh: latihan evakuasi, menyusun barang dengan rapi dan
tidak memblokir jalan keluar

32. FUNGSI SEKUNDER ASURANSI
5. Manfaat sosial  mempercepat pemulihan
perekono-mian dan mencegah kemiskinan.
6. Tabungan (investasi)  khusus untuk asuransi
jiwa = unit link, dana pensiun, tabungan
berasuransi yang ditawarkan melalui perbankan.

33. FUNGSI TAMBAHAN ASURANSI
1. Sumber dana masyarakat  perusahaan asuransi
menginvestasikan premi yang terkumpul melalui
instrumen keuangan.
Contoh: obligasi, deposito, saham, mata uang asing,
reksadana, penyertaan modal, properti, mendirikan
anak perusahaan yang bergerak dalam bidang
perbankan, service management, dll.
2. Invisible earnings: pendapatan bagi
perusahaan asuransi dari komisi
reasuransi.

34. Prinsip-prinsip Dasar
Asuransi Jiwa - Asuransi
Umum - Asuransi Sosial
Rumusan dasar yang dipakai oleh seluruh
jenis asuransi yang ada di dunia

35. INSURABLE INTEREST (PASAL 250 KUHD)
KEPENTINGAN YANG DIPERTANGGUNGKAN
Memberi hak kepada seseorang untuk mengasuransikan
karena adanya hubungan keuangan yang diakui hukum
antara orang tersebut dengan obyek yang diasuransikan.
Contoh:
 CV MODUIT mengasuransikan tokonya.
 David Beckham mengasuransikan kaki-nya.
=== 
 CV MODUIT tidak dapat mengasuransikan kaki David
Beckham.
 David Beckman tidak dapat mengasuransikan
CV MODUIT

36. UTMOST GOOD FAITH (PASAL 251 KUHD)
ITIKAD PALING BAIK
Ubberima fides (most abundant faith) = Utmost Good Faith
Pihak Nasabah (Tertanggung) dan pihak Perusahaan Asuransi
(Penanggung) wajib saling memberitahukan sejelas-jelasnya
semua fakta penting mengenai obyek yang akan diasuransikan
(material facts) maupun persyaratan asuransi.
Informasi Nasabah digunakan oleh underwriter asuransi untuk
menentukan:
1. Apakah harta benda atau Tertanggung layak diasuransikan.
2. Premi asuransi yang sesuai / seimbang.
3. Persyaratan polis lainnya (risiko sendiri, klausula dll).

37. INDEMNITY
GANTI RUGI
Asuransi akan mengembalikan posisi keuangan nasabah
(tertanggung) setelah mengalami suatu kerugian, seperti
yang tertanggung miliki sesaat sebelum terjadi kerugian.
Contoh:
Sebuah rumah diasuransikan terhadap risiko kebakaran senilai
Rp 100 juta. Jika rumah terbakar, dan mengalami kerugian Rp
20 juta, maka tertanggung berhak mendapat ganti rugi Rp 20
juta saja, bukan Rp 100 juta.
! ASURANSI (UMUM) bukan INVESTASI.
! INVESTASI = uang Rp 100 juta jika diinvestasikan akan
menjadi Rp 110 juta dalam waktu satu tahun.

38. Produk-produk asuransi yang berkaitan dengan “nilai tebus”
(asuransi pendidikan, asuransi jiwa) dan beberapa produk
asuransi kesehatan membayarkan manfaat kepada peserta
asuransi tanpa melihat berapa besar kerugian keuangan yang
sebenarnya diderita peserta.
Contoh:
1. dana pendidikan,
2. dana pensiun,
3. santunan yang dibayar dengan sistem “lump sum” seperti
santunan rawat inap, santunan kecelakaan, santunan
meninggal / uang duka.

39. SUBROGATION (PASAL 251 KUHD)
SUBROGASI
Dasar Hukum = Pasal 251 KUHD
Bila penanggung telah membayar ganti rugi kepada
tertanggung, maka penanggung akan menggantikan
tertanggung dalam segala hal untuk menuntut pihak
ketiga yang menimbulkan kerugian pada tertanggung.
Mobil Joko diasuransikan ke Asuransi X dengan jaminan
komprehensif. Saat ditempat parkir, mobil Joko ditabrak
mobil Budi.
Alur proses ganti rugi sesuai prinsip Subrogasi, yaitu =

40. 1. Asuransi X memproses kerusakan mobil Joko, hingga
mobil Joko diperbaiki.
2. Joko tidak boleh lagi menuntut ke Budi karena
kerusakan mobilnya sudah diganti asuransi X.
3. Joko diminta oleh asuransi X agar hak menuntut Budi
dialihkan kepada asuransi X.
4. Asuransi X akan menuntut Budi untuk mengganti
semua biaya yang telah dikeluarkan Asuransi X untuk
memperbaiki atau mengganti mobil Joko.

41. Pelanggan Asuransi
Siapa saja yang memerlukan asuransi dan
aneka tips untuk memilih perusahaan
asuransi yang tepat sesuai kebutuhan dan
kemampuan

42. PENGGUNA ASURANSI
PERORANGAN (PERSONAL)
a. Pribadinya sendiri dan keluarga
- Rumah dan isinya (terutama KPR)
- Kendaraan (kredit dari bank, leasing)
- Luka / cacat anggota tubuh
- Kesehatan (rawat inap)
b. Usaha pribadi
- Aset fisik (bangunan, peralatan, mesin, bahan baku,
termasuk tenaga kerja, kendaraan)
- Aset SDM (karyawan)

43. PENGGUNA ASURANSI
PERUSAHAAN (KORPORASI)
a. Asuransi wajib dimiliki perusahaan (kredit bank/leasing)
- bangunan, mesin, mobil, sepeda motor (tidak termasuk
tanah karena tidak perlu diasuransikan)
- kecelakaan kerja (Jamsostek)
b. Asuransi diminta sendiri oleh Perusahaan untuk proteksi
aset: bangunan, kendaraan, mesin, peralatan, bahan
baku, barang jadi, barang dalam perjalanan, pegawai
(kesehatan, kecelakaan diri, perjalanan dinas), dll.

44. PENGGUNA ASURANSI
PUBLIK
a. Pengguna angkutan umum : angkutan darat, laut dan
udara - Jasa Raharja
b. Kesehatan masyarakat - Jamsostek, asuransi
kesejahteraan sosial

45. TIPS MEMILIH PERUSAHAAN ASURANSI YANG TEPAT
1. Pilihlah perusahaan yang memiliki reputasi dan
kredibilitas yang baik.
2. Pilihlah perusahaan yang telah lama beroperasi.
3. Pilihlah perusahaan yang keuangannya sehat
(Risk Base Capital min.120%)
4. Analisa secara mendalam produk yang ditawarkan dan
jangan membeli produk hanya karena nama besar
perusahaan.
5. Pelajari pengalaman beberapa orang yang pernah
secara langsung mendapat layanan klaim.

46. 6. Pilihlah perusahaan yang karyawannya:
- dapat dihubungi tiap saat (e-mail, website, telepon),
- memberi penjelasan produk dengan benar,
- mencetak dan mengirim kontrak asuransi dengan cepat,
- memproses klaim secara profesional (responsif, tidak
mengada-ada, membimbing peserta melengkapi
dokumen-dokumen klaim, cepat membayar uang klaim)
7. Hindari perusahaan yang hanya menawarkan premi
yang murah tanpa didukung oleh fasilitas dan manfaat
yang memberi perlindungan sekaligus kenyamanan
bagi nasabah.

47. PERLINDUNGAN HUKUM
BAGI
TERTANGGUNG
DI INDONESIA

48. Perjanjian, di mana penanggung mengikat diri terhadap
tertanggung dengan memperoleh premi, untuk
memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu
kehilangan, kerusakan, atau tidak mendapat
keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat
diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti
Pasal 246
KUHD

49. Perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan
mana pihak penanggung mengikatkan diri pada
tertanggung dengan menerima premi asuransi
untuk memberikan penggantian kepada
Tertanggung karena kerugian, kerusakan, atau
kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau
tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang
mungkin akan diderita Tertanggung yang timbul
dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk
memberikan suatu pembayaran yang didasarkan
atas meninggal atau hidupnya seseorang yang
dipertanggungkan
Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha
Perasuransian

50. SYARAT SAHNYA PERJANJIAN ASURANSI

51.  Perjanjian asuransi dilihat dari bentuknya : perjanjian
konsensual.
 Sifat konsensual terlihat dari Pasal 257 KUHD :
“Perjanjian pertanggungan diterbitkan seketika setelah
ia ditutup; hak-hak dan kewajiban-kewajiban bertimbal
balik dari penanggung dan tertanggung mulai berlaku
semenjak saat itu, bahkan sebelum polisnya
ditandatangani.”
 Pasal 257 KUHD tersebut merupakan penerobosan
terhadap Pasal 255 KUHD yang mensyaratkan bahwa
perjanjian asuransi harus dibuat dalam suatu akta
yang dinamakan polis.
PERJANJIAN ASURANSI

52.  Perjanjian asuransi harus dilakukan dengan
membuat suatu akta, yang disebut polis
 Polis bukan merupakan suatu syarat untuk
adanya (bestaanvoorwaarde) perjanjian asuransi.
 Polis berfungsi sebagai alat bukti yang
menerangkan telah terjadinya perjanjian
asuransi.
POLIS

53.  Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 73 Tahun 1992 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perasuransian
“Polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama
apapun, berikut lampiran yang merupakan kesatuan
dengannya, tidak boleh mengandung kata atau kalimat
yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda
mengenai resiko yang ditutup asuransinya, kewajiban
Penanggung dan kewajiban Tertanggung, atau
mempersulit Tertanggung mengurus haknya.”

54. Pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
422/KMK.06/2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Asuransi dan Perusahaan Reasuransi :
Polis Asuransi harus memuat sekurang-kurangnya ketentuan
mengenai :
a. saat berlakunya pertanggungan,
b. uraian manfaat yang diperjanjikan,
c. cara pembayaran premi,
d. tenggang waktu (grace period) pembayaran premi,
e. kurs yang digunakan untuk Polis Asuransi dengan mata uang
asing apabila pembayaran premi dan manfaat dikaitkan dengan
mata uang rupiah,
f. waktu yang diakui sebagai saat diterimanya pembayaran premi,
g. kebijakan perusahaan yang ditetapkan apabila pembayaran premi
dilakukan melewati tenggang waktu yang disepakati;

55. h. periode dimana pihak perusahaan tidak dapat meninjau ulang
keabsahan kontrak asuransi (incontestable period);
i. tabel nilai tunai, bagi Polis Asuransi jiwa yang mengandung nilai
tunai;
j. perhitungan dividen polis atau yang sejenis, bagi Polis Asuransi
jiwa yang menjanjikan dividen polis atau yang sejenis;
k. penghentian pertanggungan, baik dari pihak penanggung maupun
dari pihak pemegang polis, termasuk syarat dan penyebabnya;
l. syarat dan tata cara pengajuan klaim, termasuk bukti pendukung
yang diperlukan dalam mengajukan klaim;
m. pemilihan tempat penyelesaian perselisihan;
n. bahasa yang dijadikan acuan dalam hal terjadi sengketa atau
beda pendapat, untuk Polis Asuransi yang dicetak dalam 2 (dua)
bahasa atau lebih.

56. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 422/KMK.06/2003
Polis Asuransi harus dicetak dengan jelas
sehingga dapat dibaca dengan mudah dan
dimengerti baik langsung maupun tidak
langsung oleh pemegang polis dan atau
tertanggung
(1)Setiap Polis Asuransi yang diterbitkan dan
dipasarkan di wilayah hukum Indonesia harus
dibuat dalam Bahasa Indonesia.
(2)Dalam hal diperlukan, Polis Asuransi dapat dibuat
dalam bahasa asing berdampingan dengan Bahasa
Indonesia.
Pasal 9
Pasal 10

57. PERMASALAHAN
PELAKSANAAN ASURANSI

58. Jangka waktu pembayaran klaim asuransi : Pasal
27 Keputusan Menteri Keuangan No.
422/KMK.06/2003 Tahun 2003 tentang
Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi
Dan Perusahaan Reasuransi :
“Perusahaan Asuransi harus telah membayar
klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak
adanya kesepakatan antara tertanggung dan
penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim
yang harus dibayar.”
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN KLAIM

59. Sanksi keterlambatan pembayaran klaim : Pasal 37
PP 73/1992 tentang Penyelenggaraan Usaha
Perasuransian :
“Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak
memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah
ini dan peraturan pelaksanaannya tentang perizinan
usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha,
penyampaian laporan, pengumuman neraca dan
perhitungan laba rugi, atau tentang pemeriksaan
langsung, dikenakan, sanksi peringatan, sanksi
pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi
pencabutan izin usaha.”

60. Gugatan perdata dapat diajukan Tertanggung
berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata :
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak
dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila
debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai
untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang
harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat
diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang
melampaui waktu yang telah ditentukan.”

61. Gugatan perdata dapat diajukan Tertanggung
berdasarkan pasal 1243 KUH Perdata :
“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak
dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila
debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai
untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang
harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat
diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang
melampaui waktu yang telah ditentukan.”